Tekad dan taktik PUPR menggapai sasaran infrastruktur nasional

Jakarta (ANTARA News) – Presiden AS dekade 90-an, Bill Clinton, pernah menyatakan bahwa:  “discrimination, poverty and ignorance restrict growth, while investments in education, infrastructure and scientific and technological research increase it”.

(Diskriminasi, kemiskinan, dan kebodohan membatasi pertumbuhan, sedangkan investasi di pendidikan, infrastruktur, serta riset sains dan teknologi meningkatkannya).

Bill Clinton terkenal sebagai kepala negara AS yang berhasil membalikkan anggaran negara Paman Sam itu menjadi surplus setelah mengalami defisit pada masa presiden-presiden sebelumnya.

Salah satu hal mengapa anggaran yang dicapainya dapat menjadi surplus antara lain karena yang dilakukan oleh suami Hillary Clinton itu adalah berfokus kepada teknologi dan infrastruktur.

Di Indonesia, berbagai program pembangunan infrastruktur juga telah dicanangkan dan dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wapres Jusuf Kalla.

Tidak mengherankan bila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bakal terus meningkatkan kualitas belanja anggaran infrastruktur dalam rangka memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkeadilan.

“Sesuai prinsip, pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR fokus pada aspek pemanfaatan dari infrastruktur yang dibangun, misalnya pembangunan bendungan untuk meningkatkan suplai irigasi dan pembangunan PLBN serta jalan perbatasan untuk membuka keterisolasian wilayah,” kata Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Widiarto mengemukakan hal tersebut dalam rangka mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menerima Penghargaan Peringkat ke-3 Kementerian/Lembaga Berkinerja Terbaik Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 untuk Kategori Pagu Besar, di Jakarta, 20 Februari 2019.

Sekjen mengatakan Kementerian PUPR diberikan amanah yang besar untuk penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada masa Kabinet Kerja 2015-2019.

Sedangkan total anggaran APBN yang dikelola mencapai Rp548 Triliun, di luar anggaran yang bersumber dari investasi oleh swasta, misal KPBU Tol dan air bersih.

Untuk tahun 2018, capaian Kementerian PUPR itu sendiri tercatat bahwa angka realisasi fisik 92 persen dan penyerapan anggaran 90 persen dari anggaran Rp115,48 triliun.

Sementara dalam periode tahun 2015 hingga 2018, rata-rata realisasi penyerapan anggaran (2015-2018) oleh Kementerian PUPR mencapai 89,5 persen dan realisasi fisik APBN 92,75 persen.

Optimistis

Di sejumlah kesempatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR akan dapat tercapai.

Menteri Basuki menyatakan optimistis bahwa untuk sasaran yang sudah dalam jalurnya yang tepat dengan kerja keras, bisa tercapai targetnya pada tahun 2019.

“Sejumlah strategi dan upaya dilakukan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan. Dalam melakukan pemrograman difokuskan pada infrastruktur yang menjadi prioritas strategis nasional dengan tidak melupakan pembangunan infrastruktur kerakyatan,” ucapnya.

Kemudian, ujar dia, Kementerian PUPR melakukan pelelangan dini sehingga mempercepat tahapan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, monitor terus dilakukan seperti Presiden Joko Widodo yang mengecek kemajuan proyek infrastruktur berkali-kali.

Beragam pekerjaan juga dilakukan menggunakan dua shift kerja sepekan sehingga proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu bahkan lebih cepat dengan kualitas yang tetap terjaga.

Dengan tuntutan masyarakat yang tinggi serta anggaran yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR, kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi juga ditingkatkan melalui program percepatan sertifikasi pekerja konstruksi.

“Mempercepat bukan berarti mempermudah. Hal ini juga menjalankan amanah UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja,” jelasnya.

Sembilan sasaran yang ditargetkan bakal tercapai yakni pembangunan jalan dan jembatan termasuk jalan tol, bendungan, irigasi, kawasan permukiman baru atau kota baru, rehabilitasi irigasi, pelatihan konstruksi, dan sertifikasi konstruksi.

Kemudian delapan sasaran yang dapat tercapai dengan kerja keras yakni kemantapan jalan, irigasi tambak, air baku, air irigasi dari bendungan, tampungan air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh.

Sebagai ilustrasi, pembangunan yang akan tercapai adalah pembangunan jalan baru termasuk jalan perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua akan tercapai. Untuk jalan tol dari target 1.000 kilometer, saat ini sudah terbangun 782 kilometer dan tahun 2019 akan bertambah menjadi total 1.852 kilometer.

Kemudian pembangunan Bendungan dari target 65 bendungan, saat ini progresnya yakni 55 on going dimana 14 bendungan diantaranya sudah selesai dan 10 bendungan akan dilelang tahun 2019 ini. Pembangunan 1 juta hektare jaringan irigasi baru dan ada yang sudah selesai rehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi, akan tercapai.

Industri 4.0

Sektor infrastruktur nasional juga telah bersiap menghadapi Industri 4.0 dengan benar-benar memahami berbagai perkembangan teknologi informasi termutakhir yang terkait dengan fenomena tersebut.

Menteri Basuki mengatakan Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik, tidak terkecuali juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Untuk itu, ujar dia, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin handal dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi.

Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan sistem big data dari rantai pasok industri jasa konstruksi nasional selaras dengan konsep Industri 4.0 yang kerap didengungkan pemerintah.

PUPR memanfaatkan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi internet untuk menyusun sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi yang akan menjadi big data rantai pasok industri jasa konstruksi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana mengingatkan, sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi sudah diamanatkan dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Sekarang banyak sistem informasi yang masih tersegmentasi dan sedang kami integrasikan. Big data ini nantinya akan menyediakan data yang dibutuhkan seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelelangan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan,” papar Dewi.

Ia memaparkan, salah satunya adalah data terkait tenaga kerja konstruksi yang akan dikembangkan melalui mekanisme sertifikasi digital.

Kementerian PUPR telah merintis hal tersebut dengan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar seluruh data tenaga kerja konstruksi terakses dalam data kependudukan.

Selain data tenaga kerja, Kementerian PUPR juga tengah mengumpulkan data alat berat dan material konstruksi dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK). “Karena jumlahnya yang banyak, kami lakukan secara bertahap. Ke depan alat berat yang boleh digunakan untuk pekerjaan konstruksi hanya alat berat yang sudah teregistrasi dan sudah diuji layak fungsinya,” jelasnya.

Menurut dia, keberhasilan dalam mengintegrasikan data tenaga kerja, material dan alat berat tersebut, termasuk dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) membutuhkan keterlibatan para penyedia jasa, vendor, tenaga kerja konstruksi dalam pengisian dan pembaharuan data.

Keselamatan kerja

Selain itu, Kementerian PUPR juga terus berupaya meningkatkan kedisiplinan perusahaan jasa konstruksi terkait dengan K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Dirjen Bina Konstruksi Syarief Burhanuddin mengatakan Kementerian PUPR terus melakukan penyempurnaan sistem penyelenggaraan konstruksi sehingga dalam mengerjakan semua tahapan pembangunan infrastruktur, dari perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran suatu bangunan konstruksi telah memperhitungkan dan melaksanakan aspek keselamatan.

Untuk meningkatkan jumlah ahli K3 diselenggarakan sertifikasi Ahli K3 yang diikuti oleh tenaga kerja konstruksi level direksi dan manajerial BUMN di bidang konstruksi.

“Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah untuk selalu mengingatkan penyedia jasa tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan,” ujarnya.

Kementerian PUPR bersama para pemangku kepentingan konstruksi juga siap menggelar Pekan SDM Ahli Jasa Konstruksi 2019 pada Maret mendatang untuk mendorong insan sektor konstruksi guna bertemu dan berkoordinasi sehingga tercipta inovasi-inovasi baru.

Syarif menjelaskan bahwa inovasi-inovasi terbaru itu guna mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.

Pekan SDM Ahli Jasa Konstruksi 2019 dilaksanakan sebagai bagian dari program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dimana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) akan menyerahkan 3.000 sertifikat keahlian kepada tenaga ahli jasa konstruksi dari seluruh Indonesia.

Pada saat bersamaan dengan Pekan SDM Ahli Jasa Konstruksi, juga akan dilaksanakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Intakindo dan IndoBuildTech Expo 2019. Dengan mengusung tema “Establishing Architecture 4.0”, IndoBuildTech Expo 2019 akan menampilkan kemajuan terkini dalam bidang arsitektur.

Kegiatan ini rencananya akan diikuti lebih dari 550 peserta pameran dari dalam dan luar negeri, serta instansi dan puluhan jasa konstruksi pendukung. Acara Pekan SDM Ahli Jasa Konstruksi serta PIT Intakindo dan IndoBuildTech Expo 2019 akan digelar di ICE BSD-City, Tangerang, pada 20-24 Maret 2019.

Dengan adanya sinergi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, maka diharapkan ke depannya tekad dan taktik Kementerian PUPR dalam mewujudkan berbagai sasaran infrastruktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga dapat benar-benar tercapai.

Baca juga: Waskita rampungkan proyek strategis nasional dari bandara sampai kelistrikan
Baca juga: Indonesia Infrastructure Week 2018 siap dukung pembangunan infrastruktur nasional

 

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019