Jokowi resmikan terminal baru Bandara Tjilik Riwut

Palangka Raya (ANTARA) – Setelah sempat mengalami penundaan, akhirnya Presiden Joko Widodo meresmikan terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

“Kami harapkan bandara ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Kalteng,” kata Jokowi di Palangka Raya, Senin.

Pembangunan terminal baru ini memerlukan waktu selama 4,5 tahun dan menghabiskan dana sekitar Rp700 miliar. Adapun dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi menyebut, selain pembangunan terminal, dana tersebut juga digunakan untuk perpanjangan landasan pacu. Jika sebelumnya luas terminal lama hanya sekitar 5 ribu m2, maka kini menjadi 29 ribu m2.
  Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (peci hitam) menyalakan sirine tanda diresmikannya terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Senin, (8/4/2019). (FOTO ANTARA/Muhammad Arif Hidayat) “Yang jelas ini adalah persiapan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang dan kargo yang berpotensi mengalami kenaikan di Kalteng,” tuturnya.

Adanya terminal baru ini, diharapkan memacu pertumbuhan jumlah penumpang melalui Bandara Tjilik Riwut sebagai pintu gerbang Kalteng.

Untuk itu Pemprov Kalteng diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota, guna mendongkrak jumlah penumpang dan penambahan rute penerbangan kedepannya.

Disinggung mengenai wacana pemindahan ibukota pemerintahan ke Palangka Raya, Jokowi enggan berkomentar banyak.

“Kajiannya sudah ada tapi belum diputuskan,” jawabnya singkat.

Sementara itu target pembangunan di wilayah Kalteng masih akan dikaji lebih lanjut kedepannya.

Pewarta: Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jembatan Mahakam IV ditargetkan rampung Oktober

Samarinda (ANTARA) – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PU, Penataan Ruang dan Perum Rakyat) Kaltim menargetkan jembatan Mahakam IV atau jembatan kembar Samarinda akan selesai dan diresmikan penggunaannya pada bulan Oktober 2019.

“Saat ini terus dikebut pengerjaannya, mudahan bisa cepat tuntas dan segera diresmikan,” kata Kepala Dinas PUPR Kaltim, Taufik Fauzi, Senin.

Meski demikian, Taufik enggan mengomentari tentang sanksi terhadap kontraktor yang tak selesaikan batas akhir pekerjaan jembatan pada 30 Maret 2019.

Ia ingin menunggu penyelesaian pekerjaan penyambungan jalan pendekat dengan bentang jembatan tersebut hingga batas waktu yang ditetapkan.

Menurut Taufik, penyelesaian jembatan Mahakam IV tersebut akan dilengkapi lampu tematik, railing (tiang sandaran jembatan) dan aspal jalan jembatan yang dianggarkan Rp 28 miliar pada APBD 2019.

“Ada lampu tematik. Kalau selesai girder (balok diantara dua penyangga berupa pier ataupun abutment pada suatu jembatan) akan dipasang railing. Kemudian aspal di sisi bentang tengah jembatan,” ujar Taufik.

Taufik menegaskan anggaran untuk lampu tematik, aspal dan railing bukan bagian pembangunan jembatan Mahakam IV.

“Pekerjaan lampu tematik, aspal dan railing jembatan bagian terpisah pembangunan jembatan. Pekerjaan ini memang belum jalan dan belum diketahui pemenang kontraktornya,” ujar Taufik.

Dinas PU, Penataan Ruang dan Perum Rakyat Kaltim akan mempelajari kontraktor yang mengajukan pekerjaan lampu tematik, aspal dan railing jembatan Mahakam IV. Termasuk kontraktor membangun jembatan seperti PT Waskita dan Pembangunan Perumahan (PP).

“Kita masih pelajari dulu penyelesaian bentang tengah jembatan. Karena masih ada pekerjaan sisa yang belum selesai,” kata Taufik.

Pewarta: Arumanto
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petrokimia Gresik libatkan generasi milenial dorong potensi daerah

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – PT Petrokimia Gresik melibatkan generasi milenial dalam mendorong potensi daerah melalui sejumlah kegiatan, salah satunya dengan program BUMN Goes to Campus (BGTC).

Manager Humas PG Muhammad Ihwan dalam keterangan persnya yang diterima di Gresik, Senin mengatakan BGTC merupakan bentuk BUMN Hadir Untuk Negeri, sekaligus memperingati HUT ke-21 Kementerian BUMN.

“Kementerian BUMN melihat besarnya potensi generasi milenial dalam bidang industri kreatif. Melalui perusahaan BUMN, Kementerian BUMN menggelar program Kelas Kreatif yang dikemas secara ringan dan berbobot sebagai bentuk kontribusi perusahaan BUMN dalam mengembangkan potensi anak muda di berbagai daerah,” katanya.

Sementara untuk Petrokimia, kata Ihwan, sebelumnya telah menggelar Kelas Kreatif di kampus Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Semarang.

“Dalam pelaksanaannya, kami menggandeng mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Udinus dengan melibatkan total lebih dari 350 anak muda,” katanya.

Di kampus itu, kata Ihwan, dibuat satu kelas dengan tema kegiatan “Kopi Gak Pakai Tapi” dengan narasumber Adik Yusub, roaster dari Robbery Coffee serta Barista dari Jendela Coffee Brewers.

Sedangkan di Udinus, Kelas Kreatif mengambil tema “Creative Day : Millenial Start Your Creative Moment” dan membuka lima kelas, yaitu Kelas Kopi, Kelas Cokelat, Kelas Florist, Kelas Enceng Gondok, dan Kelas Mangrove. Adapun narasumbernya adalah Faried Sudrajat Headbar Semasa Kopi, Fenya Manager Gallerys Chocolate, Tenty Setyowati pemilik COFRE (Coup De Foundre), Team Bengok Craft, dan Cahyadi Adi pemilik Batik Mangrove.

“Kami ingin memberi motivasi, serta tips dan trik dalam menjalankan usaha kreatif kepada milenial melalui narasumber yang juga pelaku usaha industri kreatif berpengalaman dan sangat berkompeten di bidangnya,” katanya.

Ia berharap, dengan kegiatan seperti itu para milenial di daerah bisa mengembangkan industri kreatif berbasis potensi daerah, melalui kreatifitas yang diasah sedini mungkin.

“Karena ekonomi kreatif merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, terlebih dengan dukungan e-commerce yang sudah sangat digemari oleh generasi milenial,” katanya.

Ia mengatakan, apabila ini bisa dijalankan akan ada sebuah potensi besar dan perekonomian daerah berjalan, dan membuka lapangan kerja, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Baca juga: Petrokimia Gresik sosialisasikan teknologi pemupukan kepada Babinsa
Baca juga: Petrokimia Gresik libatkan warga peringati bulan K3 nasional

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Senin sore terkoreksi, melemah seiring penguatan indeks dolar

Data NFP AS naik 196.000 pada bulan Maret, melampaui ekspektasi

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore terkoreksi seiring kembali menguatnya indeks dolar AS.

Rupiah melemah 35 poin atau 0,24 persen menjadi Rp14.167 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.133 per dolar AS.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin, mengatakan, penguatan dolar seiring dengan kenaikan data tenaga kerja nonpertanian (Non Farm Payrolls/NFP) pada Maret 2019 dibandingkan bulan sebelumnya.

“Data NFP AS naik 196.000 pada bulan Maret, melampaui ekspektasi,” ujar Ibrahim.

Data ketenagakerjaan AS kembali menguat setelah pada Februari lalu sempat melambat. Pada Februari, data NFP AS hanya bertambah 33.000.

Dari domestik, cadangan devisa Indonesia tercatat 124,54 miliar dolar AS pada akhir Maret 2019. Angka tersebut meningkat 1,27 miliar dolar AS dibandingkan dengan 123,27 miliar dolar AS pada akhir Februari 2019. Tapi tampaknya belum mampu mengerek rupiah positif.

Nilai tukar (kurs) rupiah pada pagi dibuka melemah Rp14.151 dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.148 per dolar AS hingga Rp14.173 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.145 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.158 per dolar AS.

Baca juga: Analis: Rupiah akan bergerak menguat hari ini

Baca juga: IHSG Senin dibuka menguat 6,17 poin

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peneliti: “Serangan fajar” berdampak negatif bagi pembangunan ekonomi

Selalu ada peningkatan karena ada persaingan antara kandidat

Jakarta (ANTARA) – Peneliti lembaga studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV) Ward Berenschot mengatakan ‘serangan fajar’ dengan membagi-bagikan uang menjelang pemungutan suara dalam pemilihan umum (pemilu) bakal memberi dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi dan tidak memengaruhi perekonomian masyarakat kelas bawah.

“Ya, meski masyarakat kelas bawah masih tergiur dengan ‘serangan fajar’, saya pikir itu tidak memengaruhi ekonomi mereka karena hanya terjadi sekali waktu,” kata Ward kepada pers usai Seminar Politik Uang Dalam Pemilu 2019 di Jakarta, Senin.

Menurut dia, tradisi memberi uang menjelang pemungutan suara atau sering disebut ‘serangan fajar’ untuk meraup suara, sama sekali tidak meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang sering menjadi sasaran praktik tersebut.

Meski demikian, dia mengaku jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, jumlah uang yang diberikan saat ‘serangan fajar’ pada pemilu tahun ini lebih besar.

“Kalau dahulu mereka (calon pemimpin daerah) memberi uang kepada masing-masing calon pemilih sekitar Rp20.000-Rp50.000 sekarang menjadi sekitar Rp100.000. Selalu ada peningkatan karena ada persaingan antara kandidat,” tambahnya.

Dia menekankan bahwa politik uang semacam ‘serangan fajar’ atau praktik politik uang lainnya sebaliknya justru memberikan dampak negatif bagi pembangunan ekonomi.

Menurut dia, politik uang sangat berkaitan dengan korupsi karena kandidat yang telah berhasil menduduki jabatan melalui praktik politik uang tersebut cenderung akan menyalahgunakan anggaran negara yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur ataupun pelayanan publik guna mendapatkan kembali modal yang telah ia keluarkan.

Akibatnya, perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik akan terganggu karena banyak pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan individu atau golongan mereka sendiri.

Pewarta: Katriana dan Ahmad Wijaya
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OJK minta lembaga pembiayaan tingkatkan edukasi kepada masyarakat

Padang, (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan meminta lembaga pembiayaan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terutama saat akan melakukan perjanjian kredit sehingga tidak terjadi lagi kasus penarikan paksa kendaraan oleh penagih utang karena menunggak angsuran.

“Belajar dari kasus yang terjadi di Agam menyebabkan salah seorang penagih utang tewas diamuk massa, lembaga pembiayaan harus mengoptimalkan fungsi edukasi agar masyarakat paham,” kata Deputi Direktur Pengawas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Sumbar, Mendi Rahmadi di Padang, Senin, saat diskusi dengan tema Undang-Undang Fiducia dan Etika Profesi Jaminan Fiducia digelar oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Sumatera Barat.

Menurut dia, terkait dengan terjadinya kasus penarikan kendaraan oleh penagih utang karena pemilik tidak membayar cicilan dari sisi pembiayaan sebenarnya sudah ada perjanjian antara konsumen dengan perusahaan.

“Biasanya ada perjanjian tertulis, jadi tinggal dilihat jika ada yang dilanggar maka itu pihak yang bersalah,” kata dia.

Ia melihat selama ini dalam perjanjian pembiayaan secara umum konsumen lebih banyak melanggar perjanjian misalnya menunggak pembayaran cicilan.
“Tapi karena konsumen tidak paham, akhirnya malah menyalahkan penagih utang dan lembaga pembiayaan,” ujar dia.

Ia menyampaikan saat ada tunggakan lembaga pembiayaan tidak bisa serta merta melakukan penarikan. “Biasanya ada surat peringatan mulai dari peringatan pertama, kedua hingga tiga kali dan jika tak digubris baru melibatkan pihak ketiga untuk menagih atau melakukan penarikan,” kata dia.

Sementara Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiyaan Indonesia Sumbar M Sukri mengatakan pihaknya akan lebih meningkatkan sosialisasi kepada debitur selaku konsumen. “Tapi sebenarnya saat akad kontrak sudah disampaikan kepada konsumen,” kata dia.

Sukri menilai terkait kasus penarikan kendaraan di Agam yang menyebabkan satu orang tewas karena diamuk massa terjadi karena masyarakat tidak paham apa persoalan sebenarnya.

“Dalam kasus itu kendaraan yang menunggak pembayarannya sudah dialihkan ke pihak lain padahal tidak boleh dan dalam hal ini masyarakat banyak yang belum paham,” ujar dia.

Ia mengatakan ke depan APPI akan lebih meningkatkan sosialisasi soal ini bersama pihak pembiayaan dan petugas di lapangan.

Sebelumnya enam penagih utang yang diduga mengambil paksa satu unit mobil Mitsubishi L300 diamuk massa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Sabtu (30/3) dan satu di antaranya tewas.

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Capres ditantang paparkan bagaimana ekonomi tumbuh di atas lima persen

Pasangan capres-cawapres perlu memberikan paparan mengenai bagaimana melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi guna percepatan pertumbuhan…

Depok (ANTARA) – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Dr Rizal E Halim menilai pertumbuhan ekonomi enam persen menjadi tantangan bagi masing masing pasangan capres-cawapres untuk melakukan sejumlah akselerasi guna percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Pasangan capres-cawapres perlu memberikan paparan mengenai bagaimana melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi guna percepatan pertumbuhan di tengah periode bonus demografi,” kata Ekonom Universitas Indonesia Rizal E. Halim di kampus UI Depok, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, akselerasi pertumbuhan ekonomi ini penting karena akan mendorong transmisi pembangunan agar berjalan lebih cepat.

Rizal mengatakan setidaknya Indonesia membutuhkan pertumbuhan di atas enam persen. Salah satu yang perlu menjadi catatan serius bagi Indonesia yakni bagaimana menstimulasi pasar domestik sehingga konsumsi domestik dapat ditingkatkan, mengingat sebagian besar pertumbuhan Indonesia disumbangkan oleh sektor ini.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun di kisaran lima persen belum cukup kuat mendorong akselerasi ekonomi nasional.

Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh  5,02 persen pada 2014, 4,88 persen pada 2015, 5,02 persen pada 2016, 5,07 persen pada 2017, dan 5,17 persen pada 2018.

Potret pertumbuhan tersebut, kata dia, belum mencerminkan kinerja perekonomian terbaik buat Indonesia mengingat periode sebelumnya di kisaran enam persen.

Pertumbuhan lima persen masih menahan sebagian besar kesempatan Indonesia untuk mempercepat berbagai program-program pembangunan daya saing.

Pertumbuhan lima persen memang lebih baik jika dibandingkan negara-negara yang bermasalah dengan perekonomiannya (suffering) seperti Argentina, Venezuela, Amerika Serikat atau Uni Eropa.

Di sisi lain pertumbuhan lima persen masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang sedang berusaha bangkit seperti Vietnam, Filipina, Bangladesh, Rwanda dan lain lain. Kesemua negara ini tumbuh di atas enam persen.

Baca juga: Peneliti: “Serangan fajar” berdampak negatif bagi pembangunan ekonomi

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Industri tekfin diimbau permudah akses keuangan bagi disabilitas

…kemudahan akses ke layanan keuangan sangat dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dalam meningkatkan akses ke modal…

Jakarta (ANTARA) – Perusahaan finansial berbasis teknologi (tekfin/fintech) diimbau agar mempermudah akses produk dan jasa keuangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk pelaku UMKM yang menyandang disabilitas.

Peneliti ekonomi The Indonesian Institute, Muhamad Rifki Fadilah dalam risetnya di Jakarta, Senin, mengatakan sejak kemunculan industri tekfin atau fintech, sektor tersebut dinilai berhasil meningkatkan akses produk dan jasa keuangan ke masyarakat.

“Data penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebanyak 80 persen dari sumber modal untuk UMKM berasal dari modal mereka sendiri. Dengan tekfin, maka akan semakin memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan permodalan, khususnya bagi penyandang disabilitas” ujar Rifki.

Rifki menilai industri tekfin telah berhasil menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, lebih cepat, dan tanpa birokrasi yang rumit.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, kata Rifki, sebagian besar penyandang disabilitas bekerja sebagai pengusaha. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengusaha mencapai 70 persen dari total populasi.

Kemudian riset dari Organisasi Pekerja Internasional/International Labour Organization (ILO), lanjut dia, menunjukkan jika penyandang disabilitas terlibat dalam proses pembangunan, maka mereka memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3-7 persen.

“Dengan demikian, kemudahan akses ke layanan keuangan sangat dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dalam meningkatkan akses ke modal untuk meningkatkan bisnis mereka dan mendorong nilai tambah produk mereka dan daya saing.” ujar Rifki.

Selama ini penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala saat menggunakan layanan perbankan, misalnya, infrastruktur yang tidak dapat diakses hingga masih ada stigma negatif. Padahal hak untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan yang adil telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarakan hasil survei oleh Disability Services Study Center pada 2016, kata Rifki, bahwa sebanyak 65 persen penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan mengakses layanan perbankan.

Faktor utama adalah karena stigma bahwa penyandang cacat tidak mampu secara finansial sehingga mereka dianggap tidak memiliki nilai tawar.

“Dengan adanya Tekfin, saya pribadi melihat ini bisa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas untuk memperoleh akses keuangan khususnya permodalan sehingga mereka bisa meningkatkan lagi produksinya,” ujar Rifki.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peneliti: politik uang berpotensi ancam perekonomian negara

Jakarta (ANTARA) –

Peneliti dari Australian National University Edward Aspinal mengatakan politik uang yang kerap dilakukan para politisi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dapat mengancam perekonomian suatu negara.

“Struktur ekonomi sangat berpotensi terdampak politik transaksional ini,” kata Edward di ITS Tower, Jakarta, Senin, pada seminar dengan tema Politik Uang dalam Pemilu 2019.

Sebagai contoh, apabila seorang politisi melakukan politik transaksional pada pemilu dan terpilih, maka mereka memiliki peranan besar dalam menentukan kebijakan ekonomi.

Padahal, kata dia, apabila para politisi mengeluarkan uang dalam jumlah besar saat pemilu, maka mereka akan berusaha mengembalikan modal dengan berbagai praktik atau kegiatan setelah terpilih sebagai wakil rakyat.

Hal tersebut pada umumnya bermuara pada praktik korupsi. Tindakan ini dilakukan oleh sejumlah politisi karena melakukan politik transaksional kepada masyarakat saat pemilu.

“Dengan kata lain, mereka berusaha balik modal, namun dengan cara yang salah,” kata dia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Edward, pada umumnya politik uang lebih banyak menyasar kepada masyarakat kategori ekonomi menengah ke bawah.

Sementara itu, peneliti KITLV, Ward Berenschot berpendapat bahwa tingkat politik uang tertinggi tidak terjadi di masyarakat ekonomi menengah ke bawah, khususnya di Indonesia.

“Jika ada lembaga swadaya masyarakat yang mandiri serta media massa yang mandiri dan cukup kritis, maka tingkat politik uangnya tidak terlalu tinggi,” kata dia.

Namun di tiga negara yaitu Argentina, India dan Indonesia, praktik uang masih sering ditemukan berdasarkan hasil penelitian.

Ia berpendapat apabila garis kemiskinan turun, maka tidak ada jaminan politik uang akan berhenti di suatu negara.

Salah satu upaya yang dapat memutus mata rantai politik uang yaitu dengan menggabungkan seluruh pemilihan menjadi satu kegiatan sehingga lebih menghemat biaya pemilu.

Pewarta: Muhammad Zulfikar dan Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

CSIS harapkan pemenang pemilu harus dorong ekonomi jadi lebih baik

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan berpose dengan latar belakang Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (8/4/2019). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)

Siapa pun yang menang dalam Pemilu harus menjaga kerangka ekonomi makro lebih baik, saat ini sudah sangat kokoh salah satunya terlihat dari terjaganya inflasi serta pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan mengharapkan agar pemenang Pemilihan Umum 2019 harus mampu mendorong ekonomi nasional menjadi lebih baik.

“Siapa pun yang menang dalam Pemilu harus menjaga kerangka ekonomi makro lebih baik, saat ini sudah sangat kokoh salah satunya terlihat dari terjaganya inflasi serta pertumbuhan ekonomi,” ujar Fajar B Hirawan ketika ditemui Antara di Jakarta, Senin.

Ia mengemukakan inflasi Indonesia pada 2019 diproyeksikan terjaga di kisaran 3,27 persen hingga 3,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,1 persen hingga 5,3 persen.

“Itu prestasi dan perlu diapresasi. Diharapkan, pertumbuhan ekonomi itu juga inklusif, yang bisa menurunkan ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran. Itu poin utamanya,” katanya.

Menurut Fajar B Hirawan, dalam menjaga kerangka ekonomi makro nasional agar lebih baik ke depannya maka pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non-fisik harus terus digenjot.

“Bukan hanya infrastruktur fisik saja, tetapi juga yang soft yaitu sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung ekonomi digital yang saat ini sedang berkembang di dalam negeri,” katanya.

Menurut dia, penting bagi Indonesia untuk berinvestasi dalam meningkatkan kompetensi SDM yang mampu bersaing kuat di bidang ekonomi digital.

Ia mengemukakan, berdasarkan riset Google dan Temasek, pasar ekonomi digital di Indonesia mencapai 27 miliar dolar AS dan berpotensi meningkat menjadi 100 miliar dolar AS pada 2025.

“Ekonomi digital kita cukup luar biasa dibandingkan negara tetangga dibandingkan Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa terdapat berbagai manfaat yang muncul dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pertama, pertumbuhan berbagai platform bisnis, yang terlihat dari nilai kapitalisasi 10 perusahaan platform teratas, yang lebih tinggi dari perusahaan konvensional, dan mampu dicapai dalam waktu singkat.

Kedua, membuka peluang usaha karena perkembangan digital telah mengubah berbagai bisnis model, salah satunya, bisnis ekonomi bersama yang dapat meningkatkan nilai dan pemanfaatan aset.

Ketiga, mampu meningkatkan kesejahteraan karena aplikasi berbasis jasa seperti Go-jek, berkontribusi dalam mendorong kemakmuran masyarakat seperti supir, UKM, dan petani serta menciptakan inklusivitas keuangan.

Baca juga: Capres diminta paparkan kebijakan energi untuk dorong ekonomi
Baca juga: IMF tegaskan Indonesia punya kapasitas dorong pertumbuhan ekonomi

 

Pewarta:
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019

Dirut BTN ungkap keberuntungan terlibat dalam LinkAja

Ini juga bentuk kerja sama kami agar tidak kalah bersaing dengan fintech lain yang sudah bergelut di sistem pembayaran QR

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama (Dirut) Bank BTN Maryono mengatakan pihaknya merasa beruntung terlibat dalam pembentukan LinkAja, alat pembayaran digital, karena dapat memberikan kemudahan kepada nasabah.

“Ini juga bentuk kerja sama kami agar tidak kalah bersaing dengan fintech lain yang sudah bergelut di sistem pembayaran QR,” kata Maryono saat berbincang dengan redaktur media massa di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan komitmen Bank BTN dalam LinkAja diberikan dalam bentuk modal, baik dalam bentuk tunai maupun biaya pengembangan teknologi informasi (TI) yang sudah dikapitalisasi.

Dikatakannya, Bank BTN mendapatkan saham sebesar tujuh persen yang akan dieksekusi dengan dua pilihan.

Pertama, BTN membentuk Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang akan dibentuk akhir tahun ini, dengan nilai pendirian yang sudah disiapkan dalam RBB 2019 sekitar Rp150 miliar. Pilihan kedua adalah lewat PMV lain. Kemudian, BTN membeli produk dana ventura khusus LinkAja.

Menurut Maryono, Bank BTN termasuk beruntung dengan adanya sinergi yang dilakukan Himbara dan BUMN lain karena sistem pembayaran nontunai yang dikembangkan oleh perusahaan patungan BUMN tersebut yaitu PT Fintek Karya Nusantara atau Finarya dapat memberikan kemudahan bagi nasabah.

Kepemilikan LinkAja saat ini masih dikuasai Telkom melalui Telkomsel. LinkAja merupakan penyatuan seluruh produk fintech BUMN yakni T-cash milik Telkomsel, Yap! BNI, e-Cash Bank Mandiri, dan T-bank dari Bank BRI.

LinkAja akan dimiliki delapan BUMN. Telkomsel disebut-sebut yang akan jadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 25 persen. Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing 20 persen. Sisanya, Pertamina tujuh persen dan BTN tujuh persen, Jiwasraya dan Danareksa masing-masing 0,5 persen.

Maryono juga mengatakan selain mendukung pemerintah untuk memfasilitasi KPR bagi masyarakat luas, Bank BTN juga mendukung sinergi dari BUMN yang didorong oleh Kementerian BUMN.

Salah satu bentuk sinergi sudah dilakukan, katanya, adalah ATM Merah Putih pada 2017 dan persiapan induk perusahaan BUMN yang tinggal menunggu waktu untuk segera diimplementasikan.

Baca juga: Keluarga BUMN dan pelaku UKM lokal diajak transaksi pakai LinkAja

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ekspor nonmigas Banten Februari turun 9,74 persen

Penurunan ekspor nonmigas sebesar itu dikarenakan turunnya ekspor golongan barang primadona seperti alas kaki sebesar 53,04 juta dolar AS, dan tembaga sebesar 13,89 juta dolar AS, kata Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik(BPS) Banten, Bam

Serang (ANTARA) – Nilai ekspor nonmigas Banten pada Februari 2019 mengalami penurunan 9,74 persen dibanding bulan sebelumnya, dari 945,72 juta dolar AS menjadi 853,62 juta dolar AS.

Penurunan ekspor nonmigas sebesar itu dikarenakan turunnya ekspor golongan barang primadona seperti alas kaki sebesar 53,04 juta dolar AS, dan tembaga sebesar 13,89 juta dolar AS, kata Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik(BPS) Banten, Bambang Widjonarko di Serang, Senin (8/4).

Nilai ekspor nonmigas untuk sepuluh golongan barang pada Februari 2019 mencapai nilai 566,63 juta dolar AS, sementara untuk golongan barang lainnya sebesar 286,99 juta dolar AS.

Ia mengatakan nilai ekspor nonmigas terbesar pada Februari 2019 berasal dari golongan barang alas kaki yaitu mencapai 168,88 juta dolar AS, disusul oleh plastik dan barang dari plastik serta bahan kimia organik dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 75,01 juta dolar AS dan 68,58 juta dolar AS.

Empat dari sepuluh golongan barang ekspor nonmigas utama pada Februari 2019 mengalami peningkatan nilai ekspor dibanding
bulan sebelumnya. Peningkatan nilai ekspor tertinggi berasal dari golongan benda-benda dari besi dan baja sebesar 14,21 juta
dolar AS. Sedangkan peningkatan terendah terjadi pada bahan kimia organik yang meningkat 0,76 juta dolar AS.

Sementara itu, penurunan tertinggi dan terendah terjadi pada golongan barang alas kaki serta plastik dan barang dari plastik dengan penurunan masing-masing sebesar 53,04 juta dolar AS dan 2,88 juta dolar AS, katanya.

Ekspor nonmigas sepuluh golongan barang utama untuk Januari-Februari 2019 memberikan kontribusi 67,95 persen terhadap total ekspor nonmigas.

Nilai ekspor nonmigas untuk sepuluh golongan barang utama tersebut turun 0,22 persen atau sebesar 2,74 juta dolar AS dibanding ekspor nonmigas pada periode yang sama tahun lalu yang telah mencapai 1.225,36 juta dolar AS.

Enam dari sepuluh golongan barang ekspor nonmigas selama tahun 2018 mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada 2018. Penurunan tertinggi berasal dari tembaga yang turun 13,89 juta dolar AS (19,58 persen), dan terendah terjadi pada golongan mesin-mesin/pesawat mekanik dengan penurunan sebesar 0,83 juta dolar AS (0,97 persen).

Sebaliknya, peningkatan ekspor di antaranya terjadi pada golongan barang besi dan baja, mesin/peralatan listrik, karet dan barang dari karet, dan benda-benda dari besi dan baja dengan peningkatan masing-masing sebesar 0,14 juta dolar AS (66,80 persen), 0,34 juta dolar AS (0,41 persen), 7,74 juta dolar AS (10,52 persen), dan 21,89 juta dolar AS(109,53 persen).

Bila dibandingkan secara bersamaan untuk sepuluh golongan barang ekspor nonmigas utama pada Januari dan Februari 2019, maka akan didapati sembilan golongan barang yang sama. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, sembilan golongan barang utama ekspor nonmigas ini sama, sekurang-kurangnya dalam sebelas bulan terakhir dengan pangsa ekspor nonmigas gabungan tidak pernah kurang
dari 64 persen.

Ia menyebutkan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Februari 2019 adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor 150,11 juta dolar AS, disusul Tiongkok dan Jepang yakni sebesar 105,24 juta dolar AS dan 69,66 juta dolar AS. Sementara itu, untuk tujuan negara-negara ASEAN dan negara-negara Uni Eropa masing-masing 201,06 juta dolar AS dan 77,48 juta dolar AS.

Baca juga: Kayu lapis Banten tembus pasar dunia
Baca juga: Banten ekspor alas kaki 256,39 juta dolar AS

Pewarta: Ridwan Chaidir
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lindungi data nasabah, fintech pinjaman online harus siapkan IT andal

Industri fintech pinjaman online saat ini berkembang pesat di Indonesia. Untuk itu harus disiapkan berbagai antisipasi menghadapi tantangan ke depan

Jakarta (ANTARA) – Pelaku industri fintech pinjaman online dinilai harus memiliki sistem informasi dan teknologi yang andal agar dapat melindungi data pribadi nasabah dari pencurian oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Industri fintech pinjaman online saat ini berkembang pesat di Indonesia. Untuk itu harus disiapkan berbagai antisipasi menghadapi tantangan ke depan,” kata pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Menurut Fithra, agar keberlangsungan industri fintech pinjaman online terus terjaga maka perlu antisipasi kemungkinan pencurian data dengan melindungi server dan data nasabah.

“Peningkatan standar enkripsi menjadi salah satu poin penting yang harus segera dilakukan,” ujarnya.

Tantangan lainnya yang juga berpotensi terjadi pada industri fintech pinjaman online adalah ancaman kegagalan pembayaran.

“Perlu edukasi nasabah pinjaman online agar meminjam sesuai kebutuhan dan juga memperhitungkan kemampuan membayar sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui bersama dengan penyedia jasa,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President Corporate Affairs UangTeman, Adrian Dosiwoda mengakui tiga tantangan yang dihadapi industri fintech pinjaman online di Indonesia, yaitu sistem teknologi informasi, nasabah, maupun juga rencana bisnis.

Ia menjelaskan, sebagai salah satu pemain di industri fintech, UangTeman sudah melakukan berbagai antisipasi dan solusi menghadapi persoalan yang berpotensi merugikan industri.

“UangTeman secara rutin meng-upgrading sistem teknologi dan informasi untuk melindungi data nasabah dari potensi pencurian oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Adrian.

Selain itu, mengedukasi nasabah yang meminjam melalui UangTeman untuk melakukan pinjaman secara bertanggungjawab dan memperhitungkan kemampuan membayar saat jatuh tempo.

Dengan edukasi ini angka non-performing loan (NPL) yang dimiliki UangTeman berada pada level yang rendah dibandingkan dengan platform pinjaman online serupa.

Angka NPL UangTeman di tahun 2018 berada pada 2,9 persen sedangkan sejak tahun 2015-2018 rata-rata NPL UangTeman adalah 2,1 persen dan ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan platform serupa lainnya.

Ia mengharapkan, metode terbaik yang dimiliki oleh UangTeman untuk mengantisipasi berbagai ancaman di industri fintech pinjaman online dapat diterapkan pelaku lainnya, sehingga dampak negatif seperti gangguan layanan dan pencurian data pribadi nasabah dapat dihindari.

“Sebagai industri yang bergantung pada perkembangan teknologi informasi, maka ancaman selalu berkembang. Kami berharap langkah-langkah antisipasi yang dimiliki oleh UangTeman dapat juga diadopsi oleh para pelaku industri fintech pinjaman online lainnya,” kata Adrian.

Baca juga: Satgas hentikan 168 entitas fintech dan 47 entitas investasi ilegal
Baca juga: Menkominfo dorong fintech tingkatkan inklusi finansial Indonesia

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cadangan devisa Indonesia naik jadi 124,5 miliar dolar hingga Maret

Jakarta (ANTARA) – Jumlah cadangan devisa Indonesia bertambah 1,2 miliar dolar AS menjadi 124,5 miliar dolar AS pada akhir Maret 2019, dibanding 123,3 miliar dolar AS pada Februari 2019 karena penerimaan devisa migas dan valas dari sektor lainnya.

“Cadangan devisa itu mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Adapun jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor, atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Sejak awal tahun, jumlah cadangan devisa memang terus menunjukkan peningkatan.

Pada Januari 2019 jumlah cadangan devisa tercatat 120,10 miliar, yang kemudian bertambah menjadi 123,27 miliar dolar AS pada Februari 2019, salah satunya dipicu penerbitan Sukuk global pemerintah.

Kemudian pada Maret 2019 cadangan devisa bertambah menjadi 124,5 miliar

Bank Sentral memandang ke depannya, cadangan devisa akan terus memadai karena keyakinan investor terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik.

Baca juga: Didukung stabilitas makro domestik, IHSG ditutup menguat

Baca juga: BI fokus jaga stabilitas makro ekonomi

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Proyek Tol Medan-Binjai masih terkendala pembebasan lahan

ANTARA, Pembebasan lahan Jalan Tol Medan-Binjai di ujung pintu tol Seksi IB, Helvetia-Tanjung Mulia sepanjang 800 meter masih jadi kendala dalam pembangunan Tol Trans-Sumatera di wilayah Sumatera Utara. Di mana masih harus membebaskan 11,03 hektare agar bisa terhubung dengan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sepanjang 34 km. (Nusantara Mulkan/FM)

Yuan China melemah ke 6,7201 terhadap dolar pada Senin

Beijing (ANTARA) – Kurs tengah nilai mata uang China, renminbi atau yuan, melemah 146 basis poin menjadi 6,7201 terhadap dolar AS pada Senin, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China.

Di pasar valuta asing China, yuan diperbolehkan naik atau turun dua persen dari tingkat paritas tengah pada setiap hari perdagangan, sebut Xinhua.

Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh para pelaku pasar sebelum pembukaan pasar antarbank setiap hari kerja.

Baca juga: Yuan menguat jadi 6,7055 terhadap dolar AS

Penerjemah: Risbiani Fardaniah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Senin pagi melemah 21 poin

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi bergerak melemah 21 poin atau 0,15 persen menjadi Rp14.154 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.133 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah akhir pekan ditutup positif

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Analis: Rupiah akan bergerak menguat hari ini

Data ketenagakerjaan menjadi indikator penting The Fed dalam kebijakan suku bunganya

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan ini diprediksi akan bergerak menguat.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih di Jakarta, Senin, mengatakan rupiah berpeluang menguat pasca rilis tingkat pengangguran di AS yang tercatat stagnan.

“Data ketenagakerjaan menjadi indikator penting The Fed dalam kebijakan suku bunganya. Kemungkinan The Fed masih belum akan mengubah kebijakan suku bunganya saat ini yang masih bertahan pada 2,25 -2,5 persen,” ujar Lana.

Tingkat pengangguran di AS untuk Maret 2019 tercatat 3,8 persen, tetap sebagaimana Februari 2019. Padahal sebelumnya pada minggu yang berakhir pada 30 Maret 2019, jumlah tingkat klaim pengangguran (jobless claims) tercatat terendah sejak minggu yang berakhir pada 6 Desember 1969.

Selama Maret 2019 tersebut, data tenaga kerja non-pertanian (non-farm payroll) AS bertambah sebanyak 196.000, naik tajam dari bulan sebelumnya yang hanya bertambah 33.000. Data ketenagakerjaan AS kembali menguat setelah pada Februari lalu sempat melambat.

Lana memperkirakan pada hari ini rupiah akan bergerak menguat di kisaran Rp14.100 hingga Rp14.130 per dolar AS.

Pada pukul 9.52 WIB, kurs rupiah melemah 20 poin atau 0,14 persen menjadi Rp14.153 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.133 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah Senin pagi melemah 21 poin

Baca juga: IHSG Senin dibuka menguat 6,17 poin

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Senin pagi menguat 50 poin

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi bergerak menguat 50 poin atau 0,35 persen menjadi Rp14.133 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.183 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah akhir pekan ditutup positif

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

61 kapal mangkrak berpotensi hambat proyek normalisasi Sungai Juwana

Pati (ANTARA) – Proyek normalisasi Sungai Juwana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berpotensi terhambat menyusul penemuan 61 unit kapal yang mangkrak di aliran Sungai Juwana yang diduga sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya.

“Berdasarkan hasil pendataan di lapangan hari ini (7/4), untuk sementara yang terlihat terdapat 61 unit kapal yang mangkrak,” kata pengurus Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan) Kabupaten Pati Munandirin di Pati, Minggu.

61 unit kapal yang mangkrak tersebut, kata dia, beraneka ukuran, mulai dari 35 gross ton hingga 200 GT.

Sebagian di antaranya, lanjut dia, merupakan kapal yang terbakar pada beberapa waktu lalu.

“Karena kapal tersebut ditinggal begitu saja oleh pemiliknya, tentunya berpotensi menghambat proyek normalisasi,” ujarnya.

Apabila dibiarkan dan menjadi bagian tanggung jawab kontraktor yang memenangkan tender pengerukan, kata dia, dana proyek normalisasi sebesar Rp40 miliar berpeluang tidak akan menghasilkan 5 kilometer.

Sesuai perencanaan, kegiatan pengerukan sedimentasi Sungai Juwana dengan anggaran Rp40 miliar bakal dikerjakan mulai dari bawah jembatan Jalan Pantura ke arah muara.

Calon lokasi pengerukan sedimentasi sungai di sepanjang 5 kilometer, katanya, terdapat lebih ratusan kapal parkir serta ratusan unit kapal yang mangkrak.

Pada 1978, katanya, pemilik kapal yang membiarkan kapalnya mangkrak di tepi sungai akan didenda oleh Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP).

“Untuk saat ini, tidak mengetahui apakah hal itu masih diberlakukan atau tidak. Setiap kapal rusak dibiarkan mangkrak,” ujarnya.

Selain kapal mangkrak yang masih terlihat, dia menduga, banyak pula kapal yang sudah tenggelam.

Ia berharap semua pihak  peduli dan terlibat dalam penataan Sungai Juwana.
“Jika hanya mengandalkan pemerintah, jangan berharap penataan Sungai Juwana bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain mengakibatkan pendangkalan sungai dan berpotensi menghambat proyek normalisasi, kapal-kapal yang mangkrak tersebut juga mengganggu perjalanan nelayan tradisional.

“Terkadang nelayan tradisional hampir tidak bisa melaut, terutama saat banyak kapal nelayan yang parkir di Sungai Juwana,” tambah Jumadi nelayan setempat. 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KAI jual 6.896 kursi kereta api tambahan untuk mudik Lebaran

Tulungagung, Jatim (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia membuka pemesanan 6.896 tiket kursi kereta tambahan untuk layanan sarana angkutan Lebaran 2019 di wilayah Daop 7 Madiun, Jawa Timur.

“Penyediaan kereta tambahan ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama mudik/balik Lebaran nanti,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko ketika dikonfirmasi melalui layanan perpesanan WhatsApp dari Tulungagung, Minggu.

Ia menjelaskan, warga  bisa mendapatkan atau membeli tiket KA tambahan yang disediakan PT KAI tersebut.

“Secara keseluruhan PT Kereta Api Indonesia menjual tiket untuk 50 perjalanan KA tambahan dengan total sebanyak 29.456 ‘seat’ (kursi) KA tambahan per hari mulai  6 April pukul 00.01 WIB” paparnya.

Dikatakannya, jumlah seat tambahan tersebut meningkat delapan (8) persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 27.072 seat KA tambahan.

KAI menambah KA-KA dengan berbagai rute yang menjadi favorit masyarakat di antaranya adalah dari keberangkatan Stasiun Pasar Senen dan Gambir menuju Tegal, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya, Malang, dan lainnya.

 KA yang naik dan turun penumpang di wilayah Daop 7 Madiun, tersedia 10 perjalanan KA tambahan dengan jumlah seat sebanyak 6.896 seat KA tambahan per hari.

Beberapa kota yang dilintasi angkutan kereta api di wilayah Daop 7 Madiun antara lain Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Jombang, dan Ngawi.

Kursi tambahan itu dijual mulai 6 April dan sampai saat ini masih bisa didapat calon pengguna layanan kereta api melalui aplikasi KAI Access.

Dijelaskan, penyediaan layanan kereta tambahan disebabkan kursi kereta reguler selama libur Lebaran telah habis terjual.

KA-KA Favorit untuk mudik keberangkatan mulai dari H-7 Lebaran, H-6, dan seterusnya. Sedangkan untuk arus balik, keberangkatan H2+2 dan H2+3 lebaran menjadi tanggal pilihan para penumpang untuk kembali ke kota asal pada masa arus balik.

“Pantauan sementara sampai 5 Maret 2019 pukul 12.00 WIB, untuk ketersediaan tiket regular yang telah dijual pada H-90 sebelumnya untuk masa angkutan lebaran sesuai data di “rail ticket d” (RTS) kami menunjukan, untuk ketersediaan tiket KA 156 (Singasari) Singasari relasi Pasar Senen – Blitar (mudik) untuk kelas ekonomi masih tersedia 48 persen atau 5.087 kursi.

Pada tanggal 4 sampai dengan 8 Juni 2019 habis.

Untuk kelas ekskutif masih tersedia 48 persen atau 1.300 seat, untuk tanggal 26 sampai dengan 31 Juli 2019, dan tanggal 1 Juni 2019 sudah habis.

Untuk ketersediaan tiket KA 155 (singasari) relasi Blitar – Pasarsenen (balik) untuk kelas ekonomi masih tersedia 55 persen atau 5.807 kursi, pada tanggal 7 dan 8 Juni 2019 habis, kemudianuntuk kelas ekskutif masih tersedia 48 persen atau 1.596 seat, dan untuk tanggal 7-16 Juni 2019 habis.

“Untuk tiket KA 176 (Brantas) relasi Pasarsenen – Blitar (mudik) sudah mulai 26 Mei sampai dengan 16 Juni 2019 ludes terjual,” katanya.

Untuk ketersediaan tiket KA 175 (Brantas) relasi Blitar – Pasarsenen (balik) masih tersedia 9 persen atau 1.658 seat, yaitu pada tanggal 27 samapai dengan 31 Mei 2019, dan 2,4,9 Juni 2019.

Dan untuk KA 182 (kahuripan) relasi Pasar Senen – Blitar (mudik) juga habis terjual.

Untuk ketersediaan tiket KA 181 (Kahuripan) relasi Blitar – Pasar Senen (balik), tiket sudah habis terjual. 

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OJK Ingatkan UMKM tak terjebak pinjaman online ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, Jawa Timur, terus mengingatkan masyarakat akan bahayanya pinjaman online, yang marak belakangan ini. Peringatan ini juga disampaikan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (umkm). Hal ini dilakukan agar  masyarakat tidak terjebak dalam pinjaman online yang merugikan konsumen. (Abdul Kholik-Sandy Arizona)

Sandiaga Uno hadiri Medan YES 2019

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menyapa para milenial ketika menjadi pembicara pada Medan Young Entrepreneur Summit (YES) 2019 di Medan, Sumatera Utara, Minggu (7/4/2019). Sandiaga Uno mengajak kaum milenial Kota Medan untuk mengadopsi kewirausahaan menjadi entrepreneur agar dapat membuka peluang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi dan timbul suatu terobosan-terobosan inovasi baru. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/ama.

Gandeng Bank Mega, Bank Sulteng luncurkan kartu kredit perdana

Ayo kita majukan dan besarkan Bank Sulteng di antara bank-bank lain di Sulawesi Tengah

Palu (ANTARA) – Bank Sulteng yang berkolaborasi dengan Bank Mega menerbitkan kartu kredit co-branding yang diharapkan merupakan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan untuk segmen konsumen.

Peluncuran kartu kredit tersebut dilaksanakan Direktur Utama Bank Bank Sulteng Rahmat A Haris dan Direktur Operasional & IT Bank Mega C. Guntur Triyudianto yang dihadiri Sekdaprov Sulteng Moh Hidayat Lamakarate pada puncak peringatan HUT ke-50 Bak Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Minggu.

Bagi Bank Sulteng ini adalah kartu kredit pertama yang diterbitkan untuk lebih memudahkan para nasabahnya dalam bertransaksi non-tunai.

Direktur Operasional & IT Bank Mega Guntur Triyudianto mengatakan keputusan Bank Mega menggandeng Bank Sulteng sebagai mitra co-branding akan menambah pasar baru agar kartu kredit Bank Mega tumbuh lebih cepat di provinsi tersebut.

Pada kerja sama ini, Bank Mega memberikan dukungan back end system di mana kartu kredit Bank Sulteng menggunakan sistem kartu kredit Bank Mega.

Dengan demikian, ujarnya, pengalaman Bank Mega sebagai salah satu penerbit terbesar kartu kredit dapat menjadi nilai tambah dalam kerjasama co-brandingini dan akan mampu menghadirkan kartu kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah.

Selain itu, kata Guntur, dengan adanya kerja sama ini, Bank Sulteng dapat memberikan variasi produk kepada nasabahnya dan memanfaatkan segala keuntungan yang terdapat di dalam kartu kredit Bank Mega.

“Pengguna kartu kredit ini memperoleh keuntungan sepanjang masa yang tidak ditemui di tempat lain berupa potongan harga hingga 50 persen jika bertransaksi di perusahaan retail di bawah CT Corp seperti Transmart, Trans Studio Makassar, Metro Department Store, Baskin Robbins, The Coffee Bean & Tea Leaf, Wendys dan lainnya,” kata Credit Card & Personal Loan Group Head Bank Mega Erin Young.

Kartu ini juga menawarkan bebas iuran tahun pertama dan menyediakan poin penghargaan yang dapat ditukarkan dengan memberikan keuntungan bagi para pemegang kartu kredit Bank Sulteng di merchant CT Corp dan merchant lainnya yang berpartisipasi.

Bank Mega di Kota Palu berada di bawah koordinasi Kantor Regional Bank Mega Makassar dan memiliki empat jaringan kantor yaitu KC Bank Mega Palu Jl Sudirman, KCP Bank Mega Palu Manonda, KCP Bank Mega Parigi dan KCP Bank Mega Luwuk

Sementara Sekdaprov Sulteng selaku pemegang saham terbesar Bank Sulteng Moh Hidayat mengapresiasi upaya inovasi Bank Sulteng dalam menerbitkan kartu kredit bersama Bank Mega.

Memakai kartu kredit, kata Hidayat, selain membuat nasabah nyaman bertransaksi, juga jadi bukti kecintaan pada produk layanan Bank Sulteng.

“Ayo kita majukan dan besarkan Bank Sulteng di antara bank-bank lain di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Setelah prosesi peluncuran, direksi menyerahkan kartu kredit Bank Sulteng kepada Sekdaprov yang sudah tertera namanya di kartu tersebut.

Rangkaian HUT ke-50 Bank Sulteng itu dimeriahkan jalan santai berhadiah, peluncuran buku memorial dan undian Semarak Simpeda bernilai Rp1,7 Miliar.

Pewarta: Rolex Malaha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AP I selesaikan temuan verifikasi Bandara Yogyakarta 13 April

Kulon Progo (ANTARA) – PT Angkasa Pura I menargetkan tindaklanjut perintah Kementerian Perhubungan atas sejumlah temuan hasil verifikasi rencana pengoperasian minimum bandara baru Yogyakarta (NYIA) bisa selesai pada 13 April.

Project Manager Pembangunan NYIA PT AP I Taochid Purnama Hadi di Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu, mengatakan ada tujuh poin temuan dari Kementerian Perhubungan yang bersifat mandatory atau perintah atas hasil verifikasi kelayakan bandara pada 4 sampai 6 April 2019.

Tujuh poin mandatory, diantanya soal penyelesaian tata lampu landasan pacu, pengecatan marka, dan beberapa hal lainnya.

“Kami menargetkan seluruh mandatory selesai paling lambat 13 April. Kami juga berdoa mudah-mudahan tidak terkendala cuaca. Kami mengejar target dengan meningkatkan produktivitas, kalau hujan turun, maka akan menurunkan produktivitas,” katanya.

Ia mengatakan progres perkembangan pembangunan Bandara NYIA untuk operasional minimun yang rencananya mencapai 48 persen. Sehingga AP I melalui KSO PT PP terus mengerjakan proyek secara cepat dan berkualitas, khususnya menindaklanjuti mandatory Kemenhub.

“Setelah semua temuan itu diselesaikan pekerjaan dan perbaikannya, AP I berikutnya akan melaporkan tindaklanjutnya,” katanya.

Taochid mengatakan tidak ada verifikasi ulang dan nantinya tim Kemenhub hanya akan melakukan pemeriksaan final atas situasi di NYIA. Selanjutnya, pada 23-24 April, NYIA direncanakan bakal menjalani simulasi atau uji coba pelayanan penerbangan komersial.

“Pemeran penumpang dikerahkan dari beberapa titik keberangkatan di Yogyakarta menuju Bandara NYIA serta berbagai proses lain hingga naik ke pesawat serta sebaliknya,” katanya.

Terkait informasi, rencana pengoperasian minimum NYIA bakal dilakukan pada 29 April 2019, Taochid mengatakan dirinya belum bisa memastikan tanggal meskipun disebutnya bahwa targetnya tetap akhir April ini.

“Yang jelas, kalau mengacu Perpres targetnya adalah April 2019 dan Insya Allah April ini Bandara internasional Yogyakarta akan dioperasikan. Silakan tanyakan ke General Manager Bandara Adisucipto tentang hal ini,” kata Taochid.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tingkatkan perlindungan konsumen, OJK-BI genjot edukasi keuangan

Bandung (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bersama industri jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk terus melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pelayanan konsumen keuangan melalui Bandung Edu Fin Run 2019, di Bandung, Jawa Barat, Minggu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya pada kegiatan itu mengatakan aspek perlindungan konsumen itu penting karena dapat memberikan transparansi kepada nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sektor jasa keuangan.

Selain itu, meyakinkan kepada masyarakat bahwa produknya aman, data nasabah dapat terjaga dengan baik, serta memastikan bahwa pelaku industri jasa keuangan tidak melakukan penyalahgunaan terhadap konsumennya.

Menurut Wimboh, OJK senantiasa turut mendukung program BI, khususnya dalam menyediakan sistem pembayaran dengan teknologi pembayaran yang inovatif, efisien, aman dan mudah digunakan masyarakat, salah satunya melalui program cashless society, program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan gerakan nasional non-tunai lainnya.

Sejauh ini, BI dan OJK telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan dan pelayanan konsumen.

Di antaranya dengan menerbitkan regulasi terkait, mengadakan sosialisasi di sekolah, universitas, serta komunitas untuk lebih mengenal pasar modal, mengajak masyarakat untuk mulai melakukan transaksi pembayaran non-tunai, juga sosialisasi mengenai waspada penipuan berkedok investasi yang akhir-akhir ini marak terjadi.

OJK juga telah mengaktifkan Kontak OJK 157 yang siap menampung dan meneruskan keluhan masyarakat pengguna layanan jasa keuangan, dengan harapan proses pengambilan tindakan dalam memberikan perlindungan hak konsumen keuangan dapat dilakukan lebih cepat.

Wimboh berharap melalui sinergi antara OJK, BI, serta seluruh pemangku kepentingan di industri jasa keuangan, stabilitas sektor jasa keuangan dapat senantiasa terjaga, dan juga mendukung program pemerintah serta menstimulus ekosistem jasa keuangan sehingga kehadirannya dapat menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat.

Sementara itu, Deputi Gubenur BI Erwin Rijanto menyampaikan bahwa dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen, BI selalu berkoordinasi dengan otoritas terkait seperti OJK dan pemerintah daerah maupun dengan pelaku industri jasa keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan.

Di luar itu, partisipasi aktif dari pengguna jasa sistem pembayaran mutlak sangat diperlukan dalam menjaga hak-hak konsumen.

Untuk itu, katanya, sinergi dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pelaku industri ini diharapkan mendorong terciptanya stabilitas perekonomian dengan tetap memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak, terutama dari sisi konsumen.

Terkait perlindungan konsumen dan guna meningkatkan literasi jasa sistem pembayaran, BI melakukan edukasi, konsultasi dan juga fasilitasi kepada masyarakat. Sebagai bentuk pelibatan paritisipasi aktif masyarakat, BI memiliki Contact Center BICARA 131 sebagai media pengaduan dan permohonan informasi masyarakat disamping media lainnya.

Bandung Edu Fin Run 2019 melibatkan sekitar 6. 000 peserta yang berasal dari kalangan masyarakat umum, karyawan OJK, BI serta perwakilan dari industri jasa keuangan dan juga dihadiri oleh jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Dewan Gubernur BI, Pimpinan Industri Jasa Keuangan serta pejabat publik lainnya.

Baca juga: Peneliti: masyarakat perlu edukasi terkait literasi jasa keuangan

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Atasi kemacetan, ruas jalan Tigaraksa-Cibadak diperlebar tahun ini

Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat tahun 2019

Tangerang (ANTARA) – Aparat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, telah mengalokasikan dana sebesar Rp65 miliar proyek pelebaran ruas jalan raya Tigaraksa- Cibadak untuk memperlancar arus lalu lintas.

“Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat tahun 2019,” kata Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Dadan Darmawan di Tangerang, Minggu.

Dadan mengatakan dalam proyek tersebut sekitar 4,2 hektare lahan milik penduduk harus dibebaskan. Proyek tersebut, lanjut dia, merupakan upaya pemkab untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan meningkatkan roda perekonomian penduduk setempat.

Selama ini, lanjut dia, pada ruas jalan tersebut sering terjadi kemacetan panjang terutama pada jam sibuk kerja sehingga antrean kendaraan tidak dapat dielakkan lagi.

Pihaknya berharap jika proyek tersebut rampung, maka roda perekonomian penduduk meningkat dan arus kendaraan menjadi lancar.

Dadan mengatakan proyek pelebaran jalan tersebut ditargetkan selesai akhir Desember 2019 dan pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap. Pada pekan pertama April 2019, kata dia, proses pembebasan lahan telah memasuki tahapan 70 persen dan sebagian masih dalam pengukuran ulang serta penentuan harga.

Sesuai pendataan petugas, kata dia, pembebasan tanah melibatkan sebanyak 600 warga sebagai pemilik untuk mendapatkan ganti rugi. Pihaknya mengupayakan ganti rugi pembebasan lahan sesuai dengan nilai jual obyek tanah (NJOP) setempat agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Dadan mengatakan pihaknya menerima banyak masukan dari warga bahwa mereka mendukung program tersebut karena dampaknya positif terhadap kelancaran arus orang dan barang. Selama ini, kata dia, jalan di lokasi tersebut sempit dan sering macet.

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengumpulan donasi di minimarket untuk sembako pilpres, ini penjelasannya

Jakarta (ANTARA/Jacx) Sebuah informasi yang diunggah oleh seorang konsumen minimarket yang mengatakan bahwa saat berbelanja dan melakukan pembayaran, kembalian uangnya langsung dipotong Rp10.000 untuk didonasikan untuk pembagian sembako terkait kampanye pemilihan presiden 2019.

Klaim   : Setiap uang kembalian pembayaran belanja di sebuah minimarket akan langsung dipotong untuk donasi bagi pembelian dan pembagian sembako kepada masyarakat terkait pemilu.
Rating  : Salah/Misinformasi

Penjelasan : 
Corporate Communication GM PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Nur Rachman membantah bahwa pengelola jaringan toko swalayan nasional itu melakukan potong langsung donasi sebesar Rp10.000 kepada konsumen di toko SAT Cimalati (X070), Jawa Barat,  pada 27 Maret 2019.

Saat melakukan oprsi donasi, kasir selalu menawarkan yang akan diberikan kepada konsumen dan menunggu persetujuan konsumen. Dalam kasus yang kemudian struknya menjadi unggahan di media sosial, konsumen telah menyetujui donasi Rp1000.

“Jadi, kembalian konsumen seharusnya Rp76.000, tetapi kasir salah input donasi menjadi Rp10.000 dan langsung cash end. Saat itu juga kasir mengonfirmasi kepada kosumen tersebut bahwa ia salah input donasi dan menggantinya dengan uang tunai, sehingga konsumen tetap mendapatkan kembalian utuh sebesar Rp76.000,” kata Nur Rachman dalam keterangan persnya.

Cek fakta : https://www.antaranews.com/ 

Pewarta: Tim Jacx dan Kominfo
Editor: Panca Hari Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pabrik mobil Esemka di Boyolali terus produksi

Boyolali (ANTARA) – Pabrik mobil nasional PT Solo Manufaktur Kreasi atau Esemka di Desa Demangan Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, hingga saat ini masih terus proses produksi.

Berdasarkan pantauan Antara, dari luar pabrik di Demangan Boyolali, Sabtu, meskipun pintu utama masuk tertutup rapat, tetapi banyak kendaraan sepeda motor milik karyawan sedang parkir di halaman disisi barat pabrik.

Bahkan, sejumlah petugas Satpam pabrik Esemka terlihat berjaga-jaga di pos pintu kedua masuk gedung perusahaan mobil nasional tersebut.

Selain itu, pabrik Esemka yang memproduksi mobil-mobil nasional dari anak-anak bangsa tersebut terlihat sedang ada aktivitas pengembangan pabrik di bagian belakang.
Baca juga: Begini kata Wali Kota Solo tentang mobil Esemka jadi mobil rakyat
Baca juga: Presiden Jokowi: Esemka dikerjakan industri, tidak ada urusan pemerintah

Seorang petugas Satpam Esemka yang tidak mau disebut namanya, menjelaskan, Esemka di Boyolali, belum tau kapan akan diresmikan. Jika akan meliput tunggu saja saat acara peresmian nanti.

Sejumlah wartawan yang berkali-kali minta izin ingin meliput untuk mengetahui perkembangan pabrik mobil buatan siswa lulusan sekolah menengan kejuruan (SMK) itu, tidak diizinkan.

Yanti (45) salah satu warga Desa Demangan yang rumahnya tidak jauh dari pabrik mengatakan pabrik Esemka terus berproduksi mobil-mobil, tetapi ada kemungkinan Sabtu ini, sedang libur, sehingga tidak banyak aktivitas di dalam pabrik. Sejumlah mobil pickup terparkir di halaman pabrik mobil Esemka di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (22/10/2018). Perkembangan pabrik mobil Esemka yang digadang-gadang sebagai calon mobil nasional saat ini sudah mendapatkan TPT (Tanda Pendaftaran Tipe) dan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dari Kementerian Perhubungan dan telah memproduksi salah satu jenis mobil pickup. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/tom.
Esemka memang terus melakukan pengembangan pabrik, dan terlihat dari luar sedang membangun sebuah gedung di bagian belakang pabrik.

“Namun, saya tidak tahu gedung yang baru dibangun itu, untuk apa,” katanya.

Karwayan pabrik cukup banyak termasuk sejumlah orang dari luar Jawa juga ada, tetapi warga sekitar kelihatan belum ada yang masuk kerja di perusahaan mobil dalam negeri itu.

Kusno warga setempat lainnya, menjelaskan, PT Esemka di Desa Demangan Boyolali ini, banyak aktivitas di dalam pabrik baik karyawan maupun sejumlah bekerja bangunan.

“Saya melihat aktivitas pabrik, pada Jumat (5/4), sejumlah bekerja sedang mengecat atau membersikan tulisan Esemka yang penempel di dinding tembok pagar dan pabrik,” katanya.

Namun, kata dia, tidak tahu apakah hanya bekerjaan rutin untuk pemeliharaan atau untuk persiapan rencana acara peresmian pabrik.

“Kami melihat yang jelas PT Esemka ada aktivitas dalam pabrik proses produksi, katanya.
Baca juga: Sandiaga akan jadi pembeli pertama mobil Esemka Pekerja berjalan di depan deretan mobil Esemka di pabriknya di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (22/10/2018). Perkembangan pabrik mobil Esemka yang digadang-gadang sebagai calon mobil nasional saat ini sudah mendapatkan TPT (Tanda Pendaftaran Tipe) dan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dari Kementerian Perhubungan dan telah memproduksi salah satu jenis mobil pickup. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/tom.

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gandeng BUMN, Pemprov Jatim buka pusat latihan kerja bagi milenial

Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka kesempatan kepada generasi milenial yang ada di wilayahnya untuk mengembangkan potensi mereka melalui “job center” (pusat latihan kerja) supaya mereka bisa mendapatkan pengalaman kerja yang selama ini masih sulit dibutuhkan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, di Surabaya, Sabtu mengatakan, job center itu membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk dari BUMN Hutama Karya ini.

“Milenial job center itu harus banyak dukungan dari berbagai pihak supaya generasi milenial ini mendapatkan kesempatan pengalaman serta jam terbang,” katanya di sela kegiatan Kelas Kreatif BUMN oleh PT Hutama Karya (Persero) di Surabaya.

Menurutnya, dengan rintisan usaha baru seperti ini diharapkan bisa seperti bola salju, dari sepuluh, seratus seribu atau bahkan lebih tenaga profesional baru dari generasi milenial yang ada saat ini.

“Ini juga sekaligus membuka kesempatan ekonomi kreatif seperti skill web developer, animasi, vloger supaya mereka memiliki daya saing kepada generasi milenial,” katanya.

Ia mengatakan, di Jawa Timur banyak tenaga ini, untuk membuka peluang dan tantangan di masa yang akan datang.

“Jangan sampai jurusan yang ada saat ini akan membatasi profesi milenial. Seperti halnya salah satu pengisi acara saat ini jurusan arsitek tetapi bisa menjadi MC,” katanya.

Ia mengatakan, tantangan yang paling siap saat ini adalah sektor pariwisata, seperti sumber daya alam yang cukup mendukung.

“Sektor wisatawan bisa menikmati kopi arabika, di pegunungan yang memiliki ketinggian seribu meter di wilayah Ijen dan juga Bromo Tengger Semeru. Komoditas yang eksotis bisa memuat ekonomi kreatif kepada warga sekitar,” katanya.

Pada kegiatan itu, Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan mengatakan saat ini beberapa program peningkatan potensi anak muda milenial terus dilakukan.

“Seperti dalam rangkaian HUT BUMN dan Hutama Karya ini, sebanyak 50 persen kegiatannya berhubungan dengan milenial. Salah satunya adalah kelas kreatif dan juga ‘soft skill’ untuk milenial,” katanya.

Ia mengemukakan, pada kegiatan ini ada beberapa kelas yang diberikan kepada sekitar 500 pemuda milenial di Surabaya salah satunya adalah kelas “make up” oleh Abel Cantika (Beauty Influencer), kelas digipreneurship oleh Florentina Jeanne (Digital Entrepreneur).

“Kemudian juga ada kelas fotografi oleh Ahmad renaldi seorang profesional fotografer dan juga kelas Blbarista oleh Muhammad Aga,” katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian LHK intensifkan pemanfaatan sampah

ANTARA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berupaya untuk memanfaatkan berbagai sampah dengan mendaur ulangnya sehingga sampah dapat bermanfaat bagi masyarakat. Program Indonesia bebas sampah adalah kerangka besar dibangunnya pusat daur ulang sampah di sejumlah kabupaten-kota seperti halnya di kota Malang-Jawa Timur yang memiliki kapasitas daur ulang 10 ton sampah per hari. (Gracia Simanjuntak/AL)

Bank Jateng tumbuh cuma 6 persen, tekanan ekonomi disebut penyebabnya

Secara finansial tumbuh, tetapi detaknya melambat

Semarang (ANTARA) – Direktur Bisnis Ritel dan Usaha Syariah Bank Jawa Tengah (Jateng) Hanawijaya mengatakan berbagai tekanan ekonomi setahun belakangan ini menyebabkan pertumbuhan Bank Jateng sebagai Bank Pembangunan Daerah kedua terbesar di Indonesia itu melambat.

“Dari tahun 2017 ke 2018 lalu pertumbuhannya hanya enam persen,” kata Hanawijaya pada peringatan HUT ke-56 Bank Jateng di Semarang, Sabtu.

Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, pertumbuhan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jateng itu bisa mencapai 25 persen.

“Secara finansial tumbuh, tetapi detaknya melambat,” tambahnya.

Bank Jateng, lanjut dia, mencatatkan aset sebesar Rp66,8 triliun per Desember 2018.

Meski pertumbuhannya tidak seagresif 2017, menurut dia, Bank Jateng masih mampu membukukan laba sebesar Rp1,24 triliun pada 2018.

Pada 2019 Bank Jateng sendiri menargetkan keuntungan sebesar Rp1,6 triliun.

Kondisi setahun terakhir tersebut, kata dia, memaksa Bank Jateng untuk menginstropeksi diri.

“Energi kami masih terbuang untuk urusan internal. Terlalu banyak wacana dan sedikit bekerja,” katanya.
 

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

HUT ke-36 Pindad

Menteri BUMN Rini M Soemarno (kedua kiri) bersama Direktur Utama Pindad Abraham Mose (tengah), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) dan jajaran direksi menyaksikan penandatanganan prasasti Gedung Munisi saat peringatan HUT ke-36 Pindad di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (6/4). Peresmian fasilitas produksi Munisi baru yang berlokasi di Turen, Kabupaten Malang tersebut upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dengan banyaknya permintaan produk baik dari pasar domestik maupun pasar internasional. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/hp.

Trump desak Fed pangkas suku bunga untuk dorong ekonomi AS

Washington (ANTARA) – Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Federal Reserve (Fed) harus menurunkan suku bunga dan mengejar kebijakan “pelonggaran kuantitatif” (quantitative easing) untuk meningkatkan ekonomi Amerika Serikat.

“Saya pribadi berpikir The Fed harus menurunkan suku bunganya. Saya pikir mereka benar-benar memperlambat kami. Tidak ada inflasi,” kata Trump kepada wartawan ketika ia meninggalkan Gedung Putih menuju California, Jumat (5/4).

Presiden juga menyarankan bank sentral untuk mengejar pelonggaran kuantitatif, sebuah strategi yang digunakan setelah terjadi krisis keuangan satu dekade lalu, yang melibatkan pembelian triliunan obligasi pemerintah dan sekuritas yang didukung hipotek.

Trump telah berulang kali mengkritik kenaikan suku bunga The Fed tahun lalu, dan dilaporkan bahkan telah membahas pemecatan Ketua Fed Jerome Powell bulan lalu. The Fed menyetujui empat kenaikan suku bunga pada 2018, melanjutkan langkah menuju normalisasi kebijakan yang dimulai pada 2015.

Pada Maret, The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari, dan sekali lagi berjanji untuk bersabar dengan kenaikan suku bunga di masa depan. The Fed juga mengatakan akan mengakhiri limpasan atau pengurangan neracanya pada akhir September.

The Fed mulai secara bertahap mengurangi portofolio efek dan obligasi yang didukung hipotek pada Oktober 2017 dengan membiarkan sekuritas jatuh tempo tanpa menginvestasikan kembali hasilnya, yang disebut “pengetatan kuantitatif” (quantitative tightening). The Fed telah memangkas neracanya dari posisi tertingginya sebesar 4,5 triliun dolar AS menjadi 4,1 triliun dolar AS saat ini.

Menurut data dari Departemen Perdagangan AS, produk domestik bruto riil meningkat 2,9 persen pada 2018, sedikit di bawah target pertumbuhan tahunan 3,0 persen administrasi Trump.

Dalam proyeksi ekonomi terbaru yang dirilis pada Maret, The Fed memotong perkiraan pertumbuhan ekonomi AS pada 2019 dan 2020, memperkirakan tingkat pertumbuhan masing-masing 2,1 persen dan 1,9 persen.

Pewarta: Apep Suhendar
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dolar menguat dipicu data tenaga kerja AS yang “bullish”

New York (ANTARA) – Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah laporan ketenagakerjaan di negara itu untuk Maret menunjukkan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan, menandakan pasar tenaga kerja AS yang kuat yang mengurangi kekhawatiran atas potensi perlambatan ekonomi AS.

Total penggajian (payroll) pekerjaan non-pertanian AS meningkat 196.000 pada Maret, Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada Jumat (5/4/2019). Padahal para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan kenaikan sebesar 175.000.

Penambahan lapangan pekerjaan yang menonjol terjadi dalam bidang perawatan kesehatan serta jasa-jasa profesional dan teknis, menurut departemen. Sementara itu, tingkat pengangguran tidak berubah pada 3,8 persen.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,09 persen menjadi 97,3938 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1218 dolar AS dari 1,1220 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3029 dolar AS dari 1,3064 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7102 dolar AS dari 0,7120 dolar AS.

Dolar AS dibeli 111,70 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,59 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS tidak berubah mendekati 0,9999 franc Swiss dari sesi sebelumnya di 0,9999 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3388 dolar Kanada dari 1,3355 dolar Kanada.  Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

Baca juga: Akhir pekan harga emas naik didorong pembelian teknis

Baca juga: Jelang pencoblosan pilpres, investor saham cenderung lebih hati-hati

Baca juga: Bursa Spanyol merosot, Indeks IBEX 35 ditutup turun 23,80 poin

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PT KAI jual hampir 30.000 tiket tambahan mulai 6 april

ANTARA, PT Kereta Api Indonesia telah mempersiapkan 29.456 kursi tambahan setiap harinya selama masa angkutan Lebaran 2019. Tiket dari 50 perjalanan KA tambahan tersebut dapat dipesan mulai Sabtu (6/4) melalui aplikasi KAI Access, situs kai.id, dan berbagai fasilitas penjualan tiket resmi KAI lainnya. (Nusantara Mulkan/Dy)

Gubernur dan menkeu se-ASEAN tegaskan komitmen integrasi keuangan

…inisiatif ASEAN tersebut juga harus bertujuan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan inklusivitas di kawasan

Jakarta (ANTARA) – Gubernur bank sentral dan menteri keuangan (menkeu) ASEAN kembali menegaskan komitmen untuk mencapai integrasi keuangan ASEAN guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas keuangan di kawasan.

Komitmen tersebut ditegaskan dan disepakati pada pertemuan tahunan ke-5 Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN di Chiang Rai, Thailand, Jumat (5/4).

Menurut keterangan tertulis Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Jumat, ada tiga komitmen utama dalam penegasan dan kesepakatan itu.

Pertama, mendorong perdagangan internasional dan investasi sebagai mesin penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan.

Pertumbuhan infrastruktur yang signifikan di beberapa negara anggota ASEAN diyakini dapat meningkatkan investasi, konsumsi, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian mendukung upaya pemanfaatan teknologi keuangan (financial technology) untuk meningkatkan inklusi keuangan dan sistem pembayaran di kawasan.

Gubernur dan menkeu se-ASEAN juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang lebih erat dalam berbagi informasi terkait risiko dunia maya (cyber risk).

Selain itu, memperkuat kerja sama keuangan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) sebagai jaring pengaman keuangan kawasan yang efektif melalui peningkatan kapabilitas pengawasan dan operasional dari ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).

Sementara itu pada pertemuan tahunan tingkat gubernur bank sentral anggota ASEAN yang juga diselenggarakan pada hari yang sama, disepakati dua poin komitmen utama

Pertama, mendorong terus berlangsungnya sistem pembayaran yang andal, aman, dan efisien sehingga kawasan ASEAN dapat berperan sebagai blok ekonomi yang lebih kompetitif.

Selain itu mendukung inisiatif pengembangan sistem pembayaran lintas batas antar negara anggota ASEAN, yang diharapkan dapat mendorong perdagangan dan pariwisata intra-ASEAN.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa Bank Indonesia mendukung inisiatif yang dibahas pada kedua pertemuan ASEAN tersebut, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan ekonomi digital.

“Sesuai visi ASEAN, inisiatif ASEAN tersebut juga harus bertujuan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan inklusivitas di kawasan,” katanya.

Dalam pertemuan yang mengangkat tema Advancing Partnership for Sustainability tersebut, Gubernur bank sentral dan menkeu se-ASEAN menggarisbawahi tiga pilar utama untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan, yaitu konektivitas, sustainabilitas, dan resiliensi perekonomian dan sistem keuangan.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh lembaga internasional International Monetary Fund (IMF) dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) sebagai mitra ASEAN. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk bertukar pandang mengenai kondisi terkini ekonomi global dan regional.

Ke depan, gubernur bank sentral dan menkeu ASEAN akan terus memperkuat kerja sama keuangan regional untuk mencapai kawasan ASEAN yang semakin maju, resilien dan terintegrasi.

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah akhir pekan ditutup positif

Transaksi berjalan adalah fondasi penting bagi rupiah, karena menggambarkan aliran devisa dari ekspor-impor barang dan jasa

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada akhir pekan ini ditutup positif melanjutkan tren penguatan beberapa hari terakhir.

Rupiah menguat 50 poin menjadi Rp14.133 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.183 per dolar AS.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Jumat, mengatakan, ada harapan bahwa sengketa perdagangan yang berlarut-larut antara Amerika Serikat dan China akan segera diselesaikan. Hal tersebut menjadi katalis positif bagi rupiah.

“Perang dagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia telah menjadi gangguan utama bagi pasar keuangan selama setahun terakhir, dengan aset berisiko khususnya terpukul di tengah kekhawatiran tentang perluasan bisnis dan dampak pertumbuhan dari konflik,” ujar Ibrahim.

Presiden AS. Donald Trump pada sebelumnya mengatakan, kedua negara semakin dekat dengan kesepakatan perdagangan yang dapat diumumkan dalam waktu empat minggu ke depan.

Sementara itu, perkembangan harga minyak yang terus melemah juga menjadi sentimen positif bagi rupiah. Saat harga minyak turun, ada harapan tekanan di neraca transaksi berjalan (current account) akan ikut berkurang.

“Transaksi berjalan adalah fondasi penting bagi rupiah, karena menggambarkan aliran devisa dari ekspor-impor barang dan jasa. Ketika pos ini membaik,maka rupiah masih punya ruang untuk menguat,” kata Ibrahim.

Nilai tukar (kurs) rupiah pada pagi dibuka menguat Rp14.180 dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.130 per dolar AS hingga Rp14.180 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.158 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.182 per dolar AS.

Baca juga: Analis: Rupiah bergerak cenderung stabil jelang hari H pemilu

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tidak impor bawang putih demi petani bawang Sembalun

ANTARA, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengimpor bawang putih guna mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Gubernur berharap kebijakan impor tetap memperhatikan penawaran dan permintaan / serta mempertimbangkan produktifitas petani bawang putih di daerah. ( Bey / Sans )

Survei BI Maret tunjukkan optimisme konsumen tetap terjaga

Jakarta (ANTARA) – Optimisme konsumen tetap terjaga pada Maret 2019, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tetap berada pada tingkat optimistis yaitu 124,5, meski sedikit lebih rendah dari 125,1 pada bulan sebelumnya.

Info terbaru tentang Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Maret 2019 di Jakarta, Jumat, menjelaskan optimisme konsumen yang tetap terjaga itu ditopang oleh persepsi konsumen terhadap kondisi saat ini yang tetap kuat dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada enam bulan mendatang yang tetap tinggi.

Dijelaskan, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) ditopang oleh persepsi terhadap penghasilan saat ini yang membaik. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) tetap tinggi didukung oleh perkiraan konsumen terhadap kegiatan usaha pada enam bulan mendatang akan membaik.

Meskipun tetap pada level optimistis, IKE dan IEK lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Hasil survei juga mengindikasikan bahwa tekanan kenaikan harga diperkirakan meningkat dalam tiga bulan mendatang atau Juni 2019, terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan barang dan jasa saat periode Idul Fitri.

Sementara itu, tekanan harga dalam enam bulan mendatang yakni September 2019 diperkirakan menurun didukung oleh persepsi konsumen terhadap terjaganya pasokan barang konsumsi rumah tangga dan semakin lancarnya distribusi barang.

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI dan tiga bank sentral ASEAN kerja sama transaksi mata uang lokal

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, dan Bank of Thailand berkomitmen untuk terus mendorong kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal (local currency settlement framework) di kawasan.

Komitmen empat bank sentral tersebut disepakati di tengah rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Finance Minister & Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) pada Jumat (5/4) di Chiang Rai, Thailand.

Keterangan tertulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko di Jakarta, Jumat, menjelaskan komitmen tersebut merupakan rangkaian pencapaian atas penandatanganan dua nota kesepahaman antara BI-Bank Negara Malaysia dan BI-Bank of Thailand untuk mendorong penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara pada 2016.

Sejak itu, katanya, terdapat peningkatan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral, seiring dengan penurunan marjin kurs valuta asing.

Total transaksi perdagangan melalui LCS terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan I 2019, total transaksi perdagangan melalui LCS menggunakan baht Thailand mencapai 13 juta dolar AS atau setara Rp185 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar tujuh juta dolar AS atau setara Rp96 miliar.

Sementara untuk transaksi LCS menggunakan ringgit Malaysia mencapai 70 juta dolar AS atau setara Rp1 triliun, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar enam juta dolar AS atau setara Rp83 miliar.

Dikatakannya, kerja sama tersebut akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan efisiensi dalam settlement perdagangan.

Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan lebih banyak opsi bagi pelaku usaha dalam memilih mata uang untuk penyelesaian transaksi perdagangan, sehingga mengurangi risiko nilai tukar terutama di tengah kondisi pasar keuangan global saat ini yang masih bergejolak (volatile).

Kerangka kerja sama di antara empat negara ini akan mendorong penggunaan mata uang lokal lebih luas lagi dalam masyarakat ekonomi ASEAN dan mendorong perkembangan lebih lanjut pasar valuta asing dan pasar keuangan di kawasan dalam mendukung integrasi ekonomi dan keuangan yang lebih luas.
 

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Analis: Rupiah bergerak cenderung stabil jelang hari H pemilu

…menguat dan melemahnya tidak terlalu signifikan

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah diperkirakan akan cenderung bergerak stabil jelang hari H pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar kurang dari dua pekan lagi, tepatnya 17 April 2019.

“Biasanya pergerakan jelang pemilu, kurs rupiah cenderung stabil seperti sekarang, menguat dan melemahnya tidak terlalu signifikan. Pasar mulai volatil justru setelah pemilu selesai,” kata Analis Pasar Uang Monex Investindo Futures Dini Nurhadi Yasyi di Jakarta, Jumat.

Menurut Dini, pergerakan kurs rupiah pada tahun pemilu ini sendiri memang volatil. Dalam beberapa hari, pergerakan kurs rupiah memang stabil di mana apresiasi maupun depresiasi tidak terlalu signifikan.

Tapi satu waktu, lanjutnya, begitu ada sentimen negatif terhadap dolar atau sentimen dari eksternal, rupiah bisa menguat secara signifikan.

“Kalau saya lihat, pemilu ini memang agak sensitif karena ini akan berpengaruh pada sentimen di pasar. Penting untuk menjaga sentimen dan minat pasar,” ujar Dini.

Ia menuturkan pada 2014  rupiah melemah hingga menembus level Rp12.000 per dolar AS dan sulit untuk menguat saat itu. Terlebih lagi, ada polemik perbedaan angka peroleh hasil hitung cepat (quick count) pada pemilihan presiden (pilpres). Saat itu sentimen pasar mengambil peran pergerakan rupiah.

Rupiah pun kemudian semakin cenderung melemah sampai akhirnya pada akhir 2014 kurs rupiah menembus rekor tertinggi mencapai Rp12.900 per dolar AS dan sampai sekarang ternyata rupiah semakin tertekan dan belum pernah menyentuh level Rp12.000 per dolar AS.

“Jadi menurut saya, agak krusial buat menjaga sentimen pasar di tengah kondisi dalam negeri yang bisa dikatakan kondisi politiknya belum stabil karena pemilu, terus juga kondisi secara global,” kata Dini.

Baca juga: Jelang pencoblosan pilpres, investor saham cenderung lebih hati-hati

Baca juga: Kurs rupiah menguat jelang rilis data pekerja AS

Baca juga: Harga emas turun tertekan penguatan dolar dan kenaikan ekuitas
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kurs rupiah menguat jelang rilis data pekerja AS

Suku bunga biasanya akan naik dengan data ketenagakerjaan yang semakin solid

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi ini bergerak menguat jelang rilis data tenaga kerja nonpertanian (Non Farm Payroll/NFP) Amerika Serikat hari ini.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih di Jakarta, Jumat, mengatakan kinerja ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator awal ekonomi AS yang saat ini dikhawatirkan akan menuju resesi.

“Kinerja ketenagakerjaan juga menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan The Fed (Federal Reserve) dalam keputusan suku bunganya. Suku bunga biasanya akan naik dengan data ketenagakerjaan yang semakin solid,” ujar Lana.

Klaim tunjangan pengangguran (jobless claims) di AS untuk minggu yang berakhir pada 30 Maret 2019 lalu, tercatat turun 10.000 menjadi 202.000 dari minggu sebelumnya yang tercatat 212.000, dan dibawah ekspektasi pasar 216.000. Kinerja mingguan ini juga merupakan minggu yang terendah sejak 6 Desember 1969.

Kinerja ketenagakerjaan kembali menguat dan kemungkinan tingkat pengangguran bisa kembali turun dari 3,8 persen pada Februari 2019, dari sebelumnya empat persen pada Januari 2019.

Lana memperkirakan pada hari ini rupiah akan bergerak melemah di kisaran Rp14.190 hingga Rp14.220 per dolar AS.

Pada pukul 11.20 WIB, kurs rupiah menguat 28 poin atau 0,19 persen menjadi Rp14.155 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.183 per dolar AS.

Baca juga: Harga emas turun tertekan penguatan dolar dan kenaikan ekuitas

Baca juga: IHSG akhir pekan diprediksi bergerak variatif

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPJSTK ingin nelayan di Lingga terlindungi jaminan sosial

ANTARA, Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Tanjungpinang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Lingga untuk memastikan seluruh pekerja di Bumi Bunda Tanah Melayu mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan, baik pekerja formal maupun nonformal. Nota kesepahaman yang terfokus pada profesi nelayan di Kabupaten Lingga tersebut berlangsung di Batam, Kamis (4/4). (Gracia Simanjuntak/SANS)

500 ribu warga NTB belum tersentuh aliran listrik

Mataram (ANTARA) – Sebanyak 500 ribu warga di Nusa Tenggara Barat belum tersentuh aliran listrik, kata  Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial .

“Jumlahnya ada 500 ribu warga. Tapi ini masih angka kasar dari 5,1 juta jumlah warga NTB,” ujarnya pada Musrenbang Provinsi NTB di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan, warga yang belum tersentuh aliran listrik ini tersebar di 10 kabupaten kota di NTB.

Ia mengakui, warga yang belum menikmati listrik di NTB tersebut, rata-rata warga yang berekonomi rendah atau warga miskin yang tinggal di pedesaan. Meskipun sebagian kecil lagi tinggal di perkotaan.

“Sebetulnya mereka ini sudah menikmati listrik, tapi tidak bisa bayar karena masih numpang pada tetangga,” terang Syahrial.

Menurutnya, Kementerian ESDM menargetkan rasio elektrifikasi di Indonesia, termasuk di NTB mencapai 90,9 persen. Hanya saja, hal itu tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat mengingat anggaran yang terbatas, sehingga tidak bisa dilakukan sekaligus, namun secara bertahap.

“Anggaran di Kementerian ESDM terbatas. Kami pun akhirnya bersurat kepada Pemda melalui Gubernur atau Bupati/Wali Kota untuk juga menyediakan anggaran melalui APBD-nya. Tapi ini pun kami juga tidak bisa memaksakan karena kami memahami APBD daerah juga sangat terbatas,” ucapnya.

“Makanya, kami meminta tolong perusahaan-perusahaan yang besar-besar baik yang ada di NTB maupun di luar NTB untuk ikut juga membantu listrik ini,” sambungnya.

Syahrial menyampaikan Kementerian ESDM dalam programnya tidak hanya terfokus pada pemenuhan rasio elektrifikasi melalui pemasangan sambungan listrik tapi sudah pada bagaimana warga di seluruh Indonesia menikmati lampu yang hemat energi. Misalnya melalui tenaga surya atau matahari.

“Jadi tidak pemenuhan listrik yang kita kejar. Namun, bagaimana masyarakat juga menikmati listri yang hemat energi melalui beberapa energi terbarukan seperti sinar matahari,” jelas Syahrial.

Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan tidak memungkiri jika ada warga NTB yang belum menikmati listrik. Hanya saja pihaknya meminta  warga yang belum memiliki aliran listrik tersebut dipastikan nama dan alamat rumahnya, sehingga pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota bisa membantu pemasangan listrik tersebut.

“Pastikan dulu by name by adress-nya, sehingga penanganannya kami keroyok dan terpenting tepat sasaran,” katanya. ***1***

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IMF: penurunan harga rumah berdampak pada pertumbuhan ekonomi global

Washington (ANTARA) – Kenaikan cepat harga rumah dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kemungkinan penurunan harga yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi global.

“Penurunan besar harga rumah dapat memengaruhi kinerja makroekonomi dan stabilitas keuangan, seperti yang terlihat selama krisis keuangan global 2008 dan episode historis lainnya,” sebut Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Laporan Stabilitas Keuangan Global pada Kamis (4/4) atau Jumat pagi WIB.

Untuk memberikan indikator peringatan dini yang dapat digunakan untuk pengawasan stabilitas keuangan, fasilitator kerja sama moneter global dari 189 negara menyoroti metodologi untuk mengukur risiko-risiko penurunan terhadap pertumbuhan harga rumah.

“Ukuran harga rumah yang berisiko dapat digunakan untuk mengukur risiko stabilitas keuangan dan memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kebutuhan tindakan kebijakan prospektif,” kata laporan itu.

Pengukuran IMF dalam laporan itu mengungkapkan bahwa momentum harga rumah yang lebih rendah, penilaian yang berlebihan, pertumbuhan kredit yang berlebihan, dan kondisi keuangan yang lebih ketat “memprediksi risiko penurunan yang lebih tinggi terhadap harga rumah hingga tiga tahun ke depan.”

Laporan tersebut juga menemukan bahwa kebijakan makroprudensial, seperti menetapkan batasan yang lebih ketat pada rasio pinjaman-terhadap-nilai dan rasio utang-jasa-terhadap-pendapatan, mengurangi risiko-risiko penurunan terhadap harga rumah.

Sementara itu, laporan tersebut menemukan bahwa kebijakan moneter yang lebih longgar juga meningkatkan harga-harga rumah yang berisiko dalam jangka pendek di negara-negara maju, sementara aliran masuk modal secara bersamaan meningkatkan kemungkinan pertumbuhan harga rumah tinggi dalam jangka pendek dan risiko-risiko penurunan terhadap harga rumah dalam jangka menengah.

“Ukuran harga rumah yang berisiko membantu meramalkan risiko-risiko penurunan pertumbuhan PDB melebihi dan di atas ukuran-ukuran ketidakseimbangan harga rumah yang lebih sederhana, dan dengan demikian menambah model peringatan dini untuk krisis keuangan,” kata laporan itu.

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Laporan PBB: diperlukan perbaikan sistem keuangan untuk Agenda 2030

New York, PBB (ANTARA) – Pemerintah-pemerintah dunia akan gagal menepati janji mereka terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Agenda 2030, kecuali sistem keuangan nasional dan internasional diubah,  demikian sebuah laporan PBB menyebutkan pada Kamis (4/4).

Laporan Pembiayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan 2019 berisi beberapa “pesan serius,” yang menunjukkan pertumbuhan upah rendah, meningkatnya ketidaksetaraan dan tekanan utang, dan stagnasi tingkat bantuan, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed setelah merilis laporan tersebut.

Pada 2015, KTT PBB mengadopsi Agenda 2030 yang terdiri atas 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk mengakhiri kemiskinan ekstrem, melestarikan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam kata pengantar laporannya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan: “Dunia tidak dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa perubahan mendasar dalam sistem keuangan internasional yang memungkinkan kita untuk mengatasi ancaman global yang mendesak dan mengembalikan kepercayaan dalam kerja sama internasional.”

Menurut laporan itu, sekitar 30 negara paling rentan dan paling miskin di dunia berada dalam atau berisiko tinggi tertekan utang.

Pendapatan pajak tidak mencukupi, katanya, serta negara-negara kecil dan miskin tidak cukup dimasukkan ke dalam upaya-upaya reformasi arsitektur pajak internasional.

Sementara itu arus investasi asing langsung ke negara-negara berkembang meningkat pada  2018, mereka tetap terdistribusi secara tidak merata, sebagian besar melewati banyak negara paling kurang berkembang, kata wakil kepala PBB.

Laporan tersebut berisi beberapa rekomendasi untuk cara mewujudkan ekonomi global dan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut mencakup pergeseran ke investasi jangka panjang, dan dimasukkannya keberlanjutan sebagai faktor risiko utama; perbaikan sistem perdagangan multilateral; dan menyikapi konsentrasi pasar ke tangan sejumlah kecil perusahaan kuat, yang tidak dibatasi oleh batas negara.

Laporan ini adalah hasil kolaborasi antara 60 entitas dari sistem PBB dan di luarnya, termasuk Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Antara 15 dan 18 April, PBB akan membahas temuan-temuan laporan di Forum Dewan Ekonomi dan Sosial tentang Pendanaan untuk Pembangunan, di mana negara-negara anggota PBB menyepakati langkah-langkah yang diperlukan untuk memobilisasi pembiayaan berkelanjutan.

Pewarta: Apep Suhendar
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Trump berencana calonkan mantan capres Partai Republik ke kursi Fed

Washington (ANTARA) – Presiden AS Donald Trump berencana untuk mencalonkan mantan calon presiden dari Partai Republik, Herman Cain untuk menduduki kursi dewan gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed), demikian media AS melaporkan.

Trump, menurut Bloomberg yang mengutip orang-orang yang dekat dengan masalah tersebut, berencana mengumumkan hal itu dalam waktu dekat. Bahkan situs berita dan informasi AS, Axios menyebutkan bahwa Trump diperkirakan akan mengumumkan pemilihan Hermain Cain segera setelah pemeriksaan latar belakang selesai.

Hermain Cain pernah menjabat sebagai Direktur Federal Reserve Kansas City pada 1990-an dan kemudian mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Republik pada 2012. Tahun lain ia mendirikan komite aksi politik pro-Trump, America Fighting Back PAC. Komite aksi politik PAC adalah sebuah organisasi yang mengumpulkan dan mendistribusikan kontribusi kampanye untuk kandidat yang mencari jabatan politik. Mantan calon presiden dari Partai Republik, Herman Cain (Reuters)

Saat ini ada dua lowongan dari tujuh anggota dewan Federal Reserve dan nominasi terhadap mereka harus disetujui oleh Senat.

Pada Maret Trump telah menawarkan kursi dewan Federal Reserve kepada mantan penasihat kampanye Stephen Moore, yang baru-baru ini menerbitkan sebuah opini yang ia tulis bersama di Wall Street Journal. Ia berpendapat kebijakan uang ketat Federal Reserve merupakan ancaman bagi pertumbuhan ekonomi AS.

Moore adalah rekan tamu untuk Proyek Pertumbuhan Ekonomi di The Heritage Foundation. Dia menciptakan Club for Growth, yang membantu memilih anggota Kongres yang konservatif.

Sebelumnya Federal Reserve telah melakukan empat kenaikan suku bunga pada  2018 dan melanjutkan langkah menuju normalisasi kebijakan yang dimulai sejak  2015.

Trump telah berulang kali memberikan tekanan terhadap Federal Reserve untuk menunda kenaikan suku bunga, bahkan telah mempertimbangkan memecat kepala bank sentral itu beberapa bulan lalu.

Pada  Maret, Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah menyimpulkan pertemuan kebijakan dua hari, dan sekali lagi berjanji untuk bersabar dengan kenaikan suku bunga pada masa depan.

Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kepala BP Batam: rangkap jabatan walikota tunggu revisi PP 46 rampung

Batam (ANTARA) – Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Edy Putra Irawady mengatakan rangkap jabatan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2007 rampung dibahas oleh Dewan Kawasan (DK) Batam.

“Sudah disampaikan, kita menunggu pembahasan di sana kan. Dengan adanya ex-officio, itu harus ada PP yang diubah,” ujar Edy di sela-sela acara BP Batam Diplomatic Trip di Jembatan Barelang, Batam, Kepulauan Riau.

Edy menuturkan, dirinya kini tengah fokus untuk menuntaskan tiga aturan terkait tata kelola lahan, tata kelola arus keluar masuk barang terkait ekspor impor maupun konsumsi, dan tata kelola aset.

Tiga aturan yang akan dituangkan dalam Peraturan Kepala (Perka) tersebut, lanjutnya, dalam tahap finalisasi dan diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pimpinan BP Batam berikutnya.

“Tubuh BP Batam itu sebenarnya menjalankan tiga fungsi. Pertama sebagai satuan kerja, dalam arti bertanggung jawab terhadap pengembangan infrastruktur yang dibiayai APBN karena tanahnya diberikan negara untuk dijaga sebagai insentif untuk investasi. Kedua, saya menjadi BLU untuk memungut PNBP dengan memanfaatkan aset. Ketiga, saya harus mengoptimalisasi aset BUMN,” kata Edy.

Pada Desember 2018 lalu, pemerintah telah memutuskan bahwa Kepala BP Batam dijabat ex-officio oleh Walikota Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Kawasan Batam kemudian menetapkan Edy Putra Irawady untuk menjabat sebagai Kepala BP Batam selama masa transisi.

Tugas Kepala BP Batam dalam masa transisi yaitu menyiapkan laporan peralihan jabatan ex-officio, menyiapkan regulasi teknis untuk pelaksanaan jabatan ex officio, dan melaksanakan tugas rutin yang tidak bersifat kebijakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Kawasan Batam Darmin Nasution mengharapkan, dengan kepengurusan BP Batam yang baru, dualisme kepemimpinan di Batam diharapkan dapat teratasi sehingga proses perizinan investasi dan berusaha di Batam akan dapat lebih baik karena komando kebijakan berada pada satu tangan.

Dari aspek peraturan perundang-undangan sendiri, kebijakan jabatan ex-officio Kepala BP Batam oleh Walikota Batam tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan ketentuan rangkap jabatan oleh Walikota Batam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah memastikan penetapan jabatan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam akan dilakukan dalam waktu dekat, namun menunggu hingga pelaksanaan pemilu selesai.
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

XL tingkatkan tangkapan nelayan melalui Aplikasi Laut Nusantara

Banyuwangi (ANTARA) – XL Axiata memberi andil dalam meningkatkan hasil tangkapan nelayan di Indonesia termasuk di Desa Mandar, Banyuwangi melalui Aplikasi Laut Nusantara.

“Hari ini kita meluncurkan Aplikasi Laut Nusantara sekaligus memberikan sejumlah bantuan untuk perahu nelayan di Desa Mandar. Itu dilakukan andil XL Axiata untuk membantu meningkatkan produktivitas penangkapan ikan,” ujar Presdir & CEO XL Axiata, Dian Siswarini saat peluncuran Aplikasi Laut Nusantara dan penyerahan bantuan yang juga bagian dari rangkaian XL Axiata Media Gathering 2019 di Banyuwangi, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Banyuwangi merupakan salah satu sentra penghasil ikan laut terbesar di Jawa Timur. Banyak masyarakat nelayan dengan perahu-perahu bermesin kecil di bawah 5 gross ton.

“Kami hadir kepada mereka untuk mengenalkan aplikasi Laut Nusantara guna membantu mendorong produktivitas hasil tangkap mereka. Apalagi sempat ada berita lokal menyebutkan tangkapan di Selat Bali menurun dan berpengaruh pada produktivitas nelayan,” papar dia.

Dikatakannya untuk penggunaan dan pemanfaatan aplikasi tersebut, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi.Lebih dari 100 nelayan yang mengikuti program sosialisasi Laut Nusantara.

“Saat sosialisasi masyarakat nelayan mendapatkan pelatihan mengenai pemanfaatan aplikasi digital Laut Nusantara untuk meningkatkan produktivitas sekaligus keamanan mereka dalam bekerja,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa bersamaan dengan sosialisasi, XL Axiata juga membekali para peserta dengan smartphone yang di dalamnya sudah terpasang aplikasi Laut Nusantara. Selain itu, di perangkat tersebut sudah terpasang kartu SIM XL Axiata berikut paket data internet cepat.

“Sebelumnya, para nelayan sudah terlebih dulu mendapatkan pelatihan bagaimana cara menggunakan aplikasi Laut Nusantara. Dengan begitu, mereka bisa langsung memanfaatkannya saat melaut,” papar dia.

Aplikasi “Laut Nusantara” yang dibangun selama kurang lebih 5 bulan ini didukung basis informasi yang lengkap dan setiap saat. Sumber data sepenuhnya atas kerjasama dengan Balai Riset dan Observasi Laut (BROL).

Sebagai lembaga riset dan observasi kelautan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, BROL memiliki data kelautan yang sangat lengkap dan sangat berguna untuk pengembangan di bidang kelautan, termasuk manfaat praktis bagi nelayan kecil.

Data-data dari BROL juga terbaru dan berdasarkan riset dan observasi laut di seluruh wilayah nusantara. Semua informasi kelautan yang terdapat dalam Aplikasi Laut Nusantara ini didapat secara langsung dari stasiun bumi Balai Riset dan Observasi Laut, sehingga tidak diragukan keakuratan nya.

Pembaharuan data dilakukan setiap tiga hari berdasarkan data dari satelit khusus. Sementara itu, data yang bersifat prakiraan berdasarkan analisa data selama 20 tahun ke belakang.

Tim XL Axiata dan BROL sebelumnya sudah melakukan penelitian dan survei ke sejumlah komunitas nelayan di berbagai daerah untuk mengetahui kebutuhan mereka terkait informasi seputar aktivitas penangkapan ikan.

XL Axiata dan BROL terus mengembangkan fitur-fitur aplikasi ini. Fitur yang paling baru adalah fitur navigasi. Fitur navigasi ini berisi informasi mengenai jarak, kalkulasi bbm otomatis dari jarak yang titik-titik tujuannya sudah ditentukan nelayan dan arah (heading bearing).

Saat ini sudah ada 11 daerah dan 1.300 nelayan yang sudah menerima sosialisasi program Laut Nusantara. Ke-11 daerah tersebut adalah Perancak, Pandeglang, Lombok Tengah, Kenjeran, Situbondo, Indramayu, Greges, Pakutatan, Serang, Sendang Biru, dan Prigi. Hingga Februari 2019 lalu, tidak kurang dari 10.000 nelayan telah memanfaatkan aplikasi ini. XL Axiata mentargetkan, hingga akhir tahun nanti akan ada sekira 15 ribu nelayan memanfaatkannya.

Turut menyaksikan acara peluncuran adalah Kadiskominfo Banyuwangi dan Kepala Balai Riset & Observasi Laut (BROL) Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) Dr. I Nyoman Radiarta serta nelayan dan masyarakat umum.

Pewarta: Dedi
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah menguat jelang rilis data ketenagakerjaan AS

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore, menguat jelang rilis data ketenagakerjaan nonpertanian (non farm payroll/NFP) AS pada Jumat (4/4) besok.

Rupiah menguat 40 poin menjadi Rp14.183 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.223 per dolar AS.

Analis PT Monex Investindo Futures Dini Nurhadi Yasyi di Jakarta, Kamis, mengatakan rilis data ketenagakerjaan nonpertanian AS versi ADP untuk Maret yang tercatat melambat, menjadi sentimen negatif bagi dolar AS. Data ADP biasanya memang diterbitkan selang dua atau tiga hari sebelum Biro Statistik Tenaga Kerja AS memublikasikan data NFP.

“Rilis data NFP versi ADP semalam, bisa jadi acuan buat rilis NFP pemerintah AS besok,” ujar Dini.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, data ekonomi AS yang diterbitkan pada hari Rabu (3/4) lalu, jauh dari ekspektasi pasar dan menghambat dolar AS.

“Aktivitas sektor jasa mencapai level terendah lebih dari 19 bulan di bulan Maret dan gaji swasta tumbuh kurang dari yang diharapkan, menggarisbawahi hilangnya momentum dalam ekonomi yang mendukung langkah Federal Reserve untuk menunda kenaikan suku bunga tahun ini.,” ujar Ibrahim.

Nilai tukar (kurs) rupiah pada pagi dibuka menguat Rp14.192 dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.180 per dolar AS hingga Rp14.192 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.182 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.237 per dolar AS.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI kerja sama transaksi kode QR dengan Singapura dan Thailand

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia akan menerapkan proyek percontohan kerja sama sistem pembayaran menggunakan pemindaian kode respon cepat (quick response code/QR Code) dengan Singapura dan Thailand sehingga masyarakat bisa bertransaksi secara elektronik dan lintas batas.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta di Jakarta, Kamis, mengatakan transaksi lintas batas (cross border) antara penduduk menggunakan kode QR akan diterapkan pada semester II 2019.

“Implementasi Standarisasi Kode QR Indonesia secara nasional pada semester II 2019 termasuk transaksi lintas batas dengan masa transisi,” kata dia.

Adapun Kode QR merupakan kanal terbaru untuk pembayaran yang digunakan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP). Saat ini beberapa PJSP yang marak menggunakan pembayaran Kode QR antara lain Go-Pay, OVO, dan LinkAja.

Mekanisme pembayaran Kode QR menggunakan dana konsumen yang bersumber dari uang elektronik maupun rekening tabungan bank. Cara membayar dengan Kode QR adalah dengan melakukan pemindaian di tempat usaha ritel yang sudah bekerja sama dengan PJSP.

Skema Kode QR diklaim lebih mudah, praktis, dan efisien dibanding cara pembayaran lainnya seperti menggunakan kartu dengan mesin EDC, ataupun uang tunai.

Dengan semakin maraknya pembayaran menggunakan kode QR, BI akhirnya menyusun Standarisasi Kode QR Indonesia atau QR Indonesia Standard (QRIS). Saat ini QRIS masih dalam proses proyek percontohan.

Ke depannya, jika sudah ditetapkan, seluruh PJSP yang menggunakan Kode QR harus menyesuaikan dengan QRIS yang dikeluarkan BI, termasuk dari aspek keamanan dan perlindungan konsumen.

Fili mengatakan standarisasi ini akan menjadi bentuk pengaturan dan pengawasan pembayaran kode QR agar dapat bertumbuh, namun juga tetap dapat melindungi konsumen dan menjaga persaingan usaha.

Kerja sama pembayaran Kode QR dengan Thailand dan Singapura juga didorong oleh banyaknya wisatawan asal Indonesia yang melancong ke dua negara tersebut, begitu juga sebaliknya.

Dengan begitu, kemudahan dan keamanan yang ditawarkan mekanisme Kode QR diharapkan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan dapat membuat roda perekonomian lebih menggeliat.

“Ini akan menjadi ‘jamu manis’ dari Bank Indonesia terhadap perekonomian,” ujar Fili.

Bank Indonesia sudah menyepakati kerja sama sistem pembayaran dengan otoritas di Singapura dan Thailand.

Adapun saat ini di Indonesia sudah ada 26 PJSP yang bisa memfasiliitasi pembayaran menggunakan Kode QR.

Namun, menurut Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ricky Satria, untuk kerja sama sistem pembayaran Kode QR lintas batas dengan Malaysia dan Singapura nanti, BI hanya akan melibatkan 19 PJSP yang memang aktif terlibat sejak proyek percontohan ini dimulai.

“Yang bisa ikut proyek percontohan ini adalah yang sudah ikut ‘working grup’, baik dari tim teknis dan bisnis. Satu bank bertambah siap di sisi teknis, dan sudah bicara ke perusahaan ‘switching’ (pengalihan). Ada 19 PJSP,” ujar dia.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Badung dukung pembangunan bendungan Sidan

Badung (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mendukung pembangunan bendungan Sidan yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat terutama untuk mengatasi persoalan kekurangan pasokan air bersih saat musim kemarau.

“Kami menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kami kepada pemerintah pusat, melalui pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Gianyar dan Bangli yang dijadikan salah satu program strategis nasional pada tahun 2018,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Bendungan Sidan di Desa Belok Sidan, Badung, Kamis.

Ia mengatakan dibangunnya Bendungan Sidan dapat menjawab permasalahan ketersediaan air baku di Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Badung. Pasalnya, wilayah Bali masih kekurangan sumber air baku yang dapat diolah menjadi air bersih.

“Khusus di Kabupaten Badung, kami juga kekurangan 2.000 liter per detik. Di wilayah Badung Selatan saja kami kurang sekitar 890 liter per detik,” katanya.

Menurut dia, dengan dibangunnya Bendungan Sidan maka permasalahan kekurangan air dapat ditanggulangi dengan kapasitas bendungan yang memanfaatkan aliran Sungai Ayung itu dapat menghasilkan air baku sekitar 1.750 liter perdetik.

“Paling tidak dengan ini, kami bisa menangani permasalahan air. Karena di Bali, khususnya Badung yanh merupakan daerah pariwisata, saat ini belum mampu mencukupi ketersediaan air bersih secara penuh 24 jam. Kami baru mampu 12-14 jam,” kata Wabup Suiasa.

Pihaknya juga berharap pemerintah pusat dan Pemprov Bali dapat kembali melakukan kajian guna mencari tempat-tempat lain yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan air bersih.

“Kami yakin permasalahan air ini bisa teratasi. Melalui prinsip pembangunan “Nangun Sat Kertih Loka Bali” oleh Pemprov dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana oleh kami di Badung yang disinergikan, permasalahan itu bisa kami atasi bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan pembangunan Bendungan Sidan yang ditarget selesai pada tahun 2021 mendatang tersebut diharapkan berjalan lancar, tanpa hambatan dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan bendungan seluas 82,73 hektar itu menelan biaya senilai Rp829 miliar dengan pelaksanaan pembangunan selama empat tahun dengan anggaran bersumber dari APBN Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta Balai Wilayah Sungai Bali Penida.

Bendungan ini memiliki potensi pembangkit listrik sebesar 0,65 megawatt dan bermanfaat untuk konservasi sumber daya air yang nantinya akan melayani kebutuhan air baku di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan.

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Seluma minta jatah plasma PT Agri Andalas

Seperti tanah pemakaman itu sudah sempit, sementara untuk diperluas tidak ada lagi lahan kosong,

Bengkulu (ANTARA) – Sejumlah warga Desa Pasar Ngalam Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu meminta perusahaaan perkebunan kelapa sawit PT Agri Andalas untuk merealisasikan kewajiban menyediakan kebun plasma seluas 20 persen dari total luas hak guna usaha perkebunan yang dikelola.

“Kami sudah menuntut kebun plasma sejak tahun 2000 tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan,” kata Rinto Kuswoyo salah seorang perwakilan warga usai mengikuti rapat koordinasi dengan tema “Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (Bedah Kasus 2019) di Bengkulu, Kamis.

Ia menambahkan permintaan kebun plasma dari warga sangat beralasan sebab hampir 80 persen wilayah desa sudah masuk dalam HGU PT Agri Andalas yang mulai masuk ke wilayah mereka pada 1989.

Dalam kegiatan yang difasilitasi Dinas Tanaman Pangan, Horikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu itu perwakilan masyarakat Desa Pasar Ngalam lewat Forum Pemohon Plasma PT Agri Andalas, Razik mengatakan sudah mengupayakan tuntutan warga selama belasan tahun ini.

Upaya terakhir dilakukan warga dengan bersurat ke Presiden Joko Widodo yang dilayangkan pada 20 Desember 2018 yang intinya meminta hak atas kebun plasma untuk wilayah desa mereka.

Apalagi, ujarnya saat ini lahan desa sangat terbatas sehingga perangkat desa kesulitan melakukan pengembangan fasilitasi pelayanan masyarakat.

“Seperti tanah pemakaman itu sudah sempit, sementara untuk diperluas tidak ada lagi lahan kosong,” ucapnya.

Surat yang ditujukan ke presiden itu telah dibalas oleh Dirjen Perkebunan pada 1 Februari 2019 yang intinya meminta Dinas Perkebunan Kabupaten Seluma memfasilitasi tuntutan warga dengan memediasi antara perusahaan dan warga.

Namun, hingga saat ini, kata Razik upaya fasilitasi antara warga dengan perusahaan PT Agri Andalas belum pernah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Seluma.

Aspirasi itu pun kembali diungkapkan warga dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Polda Bengkulu, Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten/kota tersebut.

Pada akhir pertemuan, petani diminta menandatangani isi kesepakatan dimana salah satu poinnya adalah bahwa sesuai Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/BPN RI no.7 tahun 2017 tentang Penetapan Hak Guna Usaha, pelaksanaan memfasilitasi pembangunan kebun plasma seluas 20 persen dari luas HGU dapat dilakukan pada saat permohonan HGU atau pada saat perpanjangan jangka waktu HGU.

“Kami menolak menandatangani karena saat ditanya kapan HGU berakhir tidak ada yang bisa menjawab,” kata Razik.

Pewarta: Helti Marini S
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wisatawan diminta hindari transaksi di tempat penukaran valas ilegal

Denpasar (ANTARA) – Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Provinsi Bali mengingatkan masyarakat dan wisatawan di Pulau Dewata untuk menghindari diri bertransaksi pada pedagang valuta asing ilegal, sehingga tidak terjebak dalam berbagai tindakan atau kasus kriminal.

“Terkait keberadaan money changer ilegal ini, kami sebenarnya sudah bersurat ke Gubernur Bali, tetapi belum mendapat tanggapan. Kami harapkan pemerintah dapat segera menerbitkan pergub, sehingga bisa ditindak yang ilegal itu,” kata Ketua APVA Bali Ayu Astuti Dharma di sela-sela diskusi publik, di Denpasar, Kamis.

Menurut Ayu, tempat penukaran valas rentan dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, bahkan bisa terjebak dalam tindak kriminal, seperti praktik pencucian uang atau pidana keuangan lainnya.

Ayu mengungkapkan saat ini tidak sedikit pedagang valas ilegal yang melakukan transaksi dengan menggunakan rekening pribadi atau karyawannya, dan tidak menggunakan rekening perusahaan.

“Hal itu yang harus dihindari. Nah jika menemukan hal seperti itu segera laporkan, karena cara yang demikian merupakan tindakan kriminal yang sangat fatal. Selain itu, praktik penukaran valas ilegal yang melakukan praktik kotor di wilayah Bali, dapat merusak citra Pulau Bali sebagai destinasi wisata dari wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Pihaknya berharap, kehadiran APVA mampu meminimalisasi kejahatan pada perdagangan valuta asing. “Itu sesuai dengan tujuan APVA, yaitu memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional di Indonesia. Ikuti aturan resmi BI, agar nantinya APVA menjadi organisasi yang baik dan maju di mata dunia,” ujarnya.

Ayu menambahkan, setiap pengusaha penukaran uang harus proaktif melaporkan sesuatu yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kenali costumer yang akan bertransaksi. Kami antisipasi saat ini, money changer ilegal yang ada di Jakarta, Bali, Aceh, Kalimantan, banyak melakukan usaha jual beli valas, tapi tidak memiliki izin. Sesuai dengan peraturan BI, money changer yang berizin dilarang bertransaksi dengan money changer yang ilegal,” ucapnya.

Pihaknya mencatat saat ini jumlah penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di wilayah Provinsi Bali mencapai 121 penyelenggara dengan jumlah kantor cabang sebanyak 511, sehingga secara total terdapat 632 kantor penyelenggara KUPVA BB berizin yang melakukan kegiatan usaha penukaran uang di wilayah Provinsi Bali.

Sementara itu, Kepala Divisi SU PUPR, Layanan dan Administrasi BI Teguh Setiadi mengatakan pihaknya telah rutin menyosialisasikan agar pedagang valuta asing yang belum mengantongi izin (ilegal) segera mengurus izinnya karena mekanismenya tidak sulit dan gratis.

“Masyarakat kami imbau supaya tidak menggunakan jasa penukaran ilegal sehingga usaha-usaha yang seperti itu nantinya akan mati sendiri sebab jasanya tidak digunakan oleh konsumen,” ucapnya.

Korban dari praktik pengusaha valas ilegal ini terutamanya menimpa wisman yang datang baru pertama kali ke Indonesia sehingga tidak terinformasi mana yang legal dan ilegal. “Oleh karena itu, kita harus terus berusaha karena kali ada masalah, citra pariwisata Bali akan terkena dampaknya,” ucapnya.

Menurut Teguh, saat ini sudah dikeluarkan aplikasi untuk membantu konsumen dalam mencari tempat penukaran valuta asing yang terdekat dan legal.

Sedangkan Prof Dr I Wayan Ramantha, salah satu pembicara dalam diskusi itu mengatakan dampak negatif dari usaha “money changer” ilegal itu dapat menyebabkan wisatawan menjadi malas ke Bali.

“Orang berwisata membutuhkan rasa aman, tidak saja dari aspek fisik terhindar dari sisi kecopetan, namun juga tidak dibohongi dari sisi rate,” ucapnya.

Menurut Ramantha, pengawasan keberadaan penukaran valas perlu ditingkatkan, selain perlu berhitung antara jumlah pengawas dibandingkan kasus-kasus yang terjadi. “Oleh karena itu, perlu kerja sama seluruh pihak terkait dan asosiasi harus terlibat betul,” ucapnya pada acara yang juga menghadirkan narasumber akademisi Dr NL Mahendrawati SH, MHum dari Universitas Warmadewa itu.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov Kalteng terima usulan pembangunan senilai Rp7 triliun

Palangka Raya (ANTARA) – Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri yang diwakili oleh Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy menyatakan ada lebih dari dua ribu usulan kegiatan pembangunan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi yang nilainya mencapai Rp7 triliun lebih.

“Dari hasil penyelarasan pemprov dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), usulan tersebut sangatlah besar. Sebab proyeksi belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng 2020 mendatang hanya berkisar Rp2,8 triliun lebih,” kata Nurul usai membuka Rapat Teknis Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalteng di Palangka Raya, Kamis.

Untuk itu, kata dia, perlu disusun skala prioritas dan dukungan dari pemerintah pusat, antara lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ia mengharapkan, melalui rapat itu diperoleh kesepakatan dalam merencanakan program ataupun kegiatan yang diusulkan untuk 2020 nanti, agar saat direalisasikan nantinya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.

“Agar semuanya bisa diwujudkan, perlu harmonisasi antar sektor dan pelaku pembangunan. Jika tidak, maka tentu hasilnya tidak akan maksimal,” paparnya.

Adapun beberapa hal yang harus disepakati dalam kegiatan itu, meliputi permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan di setiap jenjang pemerintahan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.

Selain itu juga diperlukan penyelarasan program kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota.

“Rapat teknis ini merupakan tahap ke tiga dari proses perencanaan penyusunan anggaran APBD tahun depan, sebelum dilaksanakannya Musrenbang tingkat provinsi pada Senin (8/4) yang juga dihadiri pihak Bappenas,” ujar Nurul.
 

Pewarta: Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Bappenas dorong NTB percepat pulihkan ekonomi

Mataram (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi setelah serangkaian gempa yang mengguncang daerah itu pada akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2018.

“Kita tidak ingin saudara-saudara kita tertinggal di daerah yang belum sepenuhnya pulih. Rehabilitasi, rekonstruksi, membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan harus diprioritaskan,” ujar Menteri Bambang Brodjonegoro pada Musrenbang Provinsi NTB di Mataram, Kamis.

Ia menjelaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sudah pasti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan. Sebab, setelah gempa ia menyampaikan ekonomi NTB mengalami penurunan. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, kata Bambang, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, terkontraksi minus 4,56 persen di 2018. Apabila tanpa tambang, PDRB NTB tumbuh sebesar 3,08 persen.

“Perlambatan ekonomi non tambang disebabkan bencana alam yang menimpa NTB di triwulan III 2018. Sementara tambang dan penggalian mengalami penurunan di 2015-2018,” ucapnya.

Tidak hanya itu, akibat turunnya ekonomi nilai ekspor NTB juga mengalami fluktuasi di 2012-2018, dengan komoditas utama bijih tembaga. Sebagai penyumbang perekonomian terbesar NTB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Begitu pula sektor perdagangan besar dan eceran meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun, pertumbuhan PDRB ketiga sektor menurun di 2018.

Menurut Menteri Bambang, permasalahan NTB adalah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup rendah di bawah nasional, meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Kabupaten Sumbawa Barat berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB NTB dengan sumbangan 18,61 persen. Berbanding terbalik dengan Kota Bima yang berkontribusi 2,95 persen terhadap PDRB provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi juga berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat 23,48 persen, disusul Kota Mataram 5,67 persen,” jelasnya.

Karena itu, agar bisa mengembalikan perekonomian NTB naik kembali maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB harus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pembangunan rumah-rumah bagi korban bencana gempa bumi.

“Perlu ada percepatan, sehingga masyarakat yang terdampak gempa bisa merasakan lebih cepat hidup layak, sehingga dengan sendiri laju perekonomian bisa kembali pulih,” katanya. ***1***

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sri Mulyani raih penghargaan sebagai menkeu terbaik Asia Pasifik 2019

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik se-Asia Pasifik pada 2019 versi majalah keuangan FinanceAsia, atau yang ketiga kali sejak 2017.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa penilaian itu didasarkan pada kinerja pengelolaan keuangan negara meski kondisi ekonomi maupun geopolitik global masih diliputi ketidakpastian.

Menurut FinanceAsia, Sri Mulyani telah membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik, melalui pencapaian defisit anggaran 1,76 persen terhadap PDB pada 2018, atau terendah dalam enam tahun terakhir.

Selain itu, melalui program amnesti pajak yang diluncurkan pada 2016-2017, Sri Mulyani mampu meningkatkan kepatuhan pajak maupun penerimaan perpajakan.

Sri Mulyani juga dianggap telah mengeluarkan inovasi pembiayaan dengan penerbitan surat utang hijau yang digunakan secara spesifik untuk membiayai proyek-proyek untuk iklim dan lingkungan.

Penerbitan “Global Green Sukuk” yang berhasil menyerap 1,25 miliar dolar AS itu merupakan yang pertama kali dilakukan oleh negara di Asia.

Pencapaian lain adalah Sri Mulyani mewakili pemerintah mampu berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah, meski terjadi tekanan akibat perang dagang antara AS dengan China.

Dalam kesempatan ini, FinanceAsia ikut merilis peringkat bagi menteri keuangan lain yaitu peringkat dua Carlos Dominguez dari Filipina, peringkat tiga Heng Swee Keat dari Singapura dan peringkat empat Josh Frydenberg dari Australia.

Kemudian, peringkat lima Paul Chan dari Hong Kong, peringkat enam Piyush Goyal dari India, peringkat tujuh Liu Kun dari Tiongkok, peringkat delapan Hong Nam-Ki dari Korea Selatan, peringkat sembilan Lim Guan Eng dari Malaysia.

Peringkat sepuluh Apisak Tantivorawong dari Thailand, peringkat sebelas Su Jain-Rong dari Taiwan, dan terakhir Taro Aso dari Jepang.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019