Indonesia siapkan instrumen menarik, tahan dana repatriasi

Jakarta (ANTARA News) – Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan instrumen keuangan dengan imbal hasil yang menarik agar dana repatriasi amnesti pajak setelah periode penguncian dana  berakhir, tetap berada di dalam negeri.

“Kami sedang menyiapkan bersama Kemenkeu dan OJK,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo kepada Antaranews di Jakarta, Jumat malam.

Ia masih merahasiakan instrumen keuangan yang sedang disiapkan tersebut. Namun dia memastikan instrumen itu akan memiliki imbal hasil yang menarik sehingga dana repatriasi tetap berada di pasar keuangan domestik.

Return-nya akan bagus,” kata dia.

Di sisi lain, dengan kondisi fundamental ekonomi saat ini, Dody meyakini para pemilik dana repatriasi tidak akan gegabah melarikan dananya dari pasar keuangan Indonesia. Hal itu karena imbal hasil instrumen keuangan pasar domestik saat ini juga sudah menarik, ditambah dengan parameter fundamental ekonomi domestik yang terus membaik.

Selain itu, sebagian dari dana repatriasi yang berhasil dihimpun pada 2016 lalu itu juga sudah disalurkan untuk pembiayaan dan investasi di sektor riil. Sedangkan sebagian lainnya ditempatkan di instrumen investasi portofolio.

“Kami confidence, (dana) itu tidak akan lari kemana-mana,” ujarnya.

Pemerintah menyelenggarakan program amnesti pajak pada pertengahan 2016 dan berlangsung selama sembilan bulan hingga Maret 2017. Dalam program tersebut, pemerintah menawarkan tarif tebusan atau tarif pengampunan yang lebih rendah jika wajib pajak (WB) mau melakukan repatriasi atau memulangkan asetnya  yang berada di luar negeri.

Dari periode itu, Indonesia berhasil mengumpulkan dana repatriasi sebesar Rp147 triliun. Dana repatriasi itu masuk melalui bank yang bertindak sebagai pintu masuk atau bank persepsi. Bank tersebut juga memiliki tugas untuk menerima biaya tebusan atas deklarasi aset oleh wajib pajak.

Dana repatriasi amnesti pajak yang masuk ke sistem perbankan akan berada dalam periode lock up atau penguncian dana di sistem keuangan domestik dengan jangka waktu tiga tahun sejak masuknya dana tersebut di periode September 2016 hingga Maret 2017.

Setelah periode lock up berakhir, ada risiko dana tersebut ditransfer kembali ke luar negeri. Jika risiko itu terjadi, maka akan terjadi perpindahan dana yang akan menimbulkan tekanan di sistem keuangan.

Baca juga: Harga emas naik, investor cari investasi aman di tengah saham anjlok
 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OJK targetkan kredit perbankan 2019 tumbuh 14 persen

Jakarta (ANTARA News) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasang target pertumbuhan kredit perbankan 2019 sebesar 12-14 persen, sebuah target yang cukup optimistis dengan pertimbangan semakin meredanya tekanan dari ketidakpastian ekonomi global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam pertemuan tahunan di Jakarta, Jumat malam, mengatakan dengan berkurangnya tekanan ekonomi global pada tahun ini, aliran modal masuk akan semakin deras dan mendorong aliran likuiditas perbankan.

Dengan pertumbuhan kredit secara tahunan sebesar 13 persen plus minus satu persen itu, OJK juga memproyeksikan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau simpanan dana perbankan dapat mencapai 8-10 persen.

“Sedangkan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) trennya terlihat akan terus menurun. Kita harapkan bisa di bawah dua persen tahun ini jika ekonomi domestik semakin baik,” ujar dia.

Berkaca pada 2018, pertumbuhan kredit memang cukup agresif meskipun tekanan ekonomi global masih kencang. Hal itu karena permintaan kredit, terutama dari sektor infrastruktur terus menggeliat. 

Pada 2018, kredit industri perbankan tumbuh 12,9 persen. Sementara, DPK perbankan pada 2018 diperkirakan tumbuh sekitar delapan persen.

“Kinerja intermediasi sektor keuangan kami perkirakan pertumbuhan kredit perbankan akan ada di kisaran 13 plus minus satu persen,” ujar dia.

Adapun meredanya tekanan ekonomi global pada tahun ini karena rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS, The Federal Reserve yang tidak akan seagresif pada 2018.

“Tekanan dari The Fed tidak akan seperti 2018. Maka ada tren positif untuk perekonomian domestik. Ekonomi domestik diperkirakan mampu tumbuh 5,3 persen dengan inflasi yang terjaga relatif rendah di level 3,5 persen,” ujar Wimboh.

Optimisme juga terlihat dari pelaku perbankan yang tercermin dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019, yang menargetkan ekspansi kredit dan DPK masing-masing sebesar 12,06 persen dan 11,49 persen.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Darmin: kebijakan uang muka nol persen tambah skema pembiayaan

Jakarta, (ANTARA News) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan OJK untuk menurunkan uang muka kendaraan bermotor menjadi nol persen merupakan upaya untuk menambah skema jenis pembiayaan kendaraan bermotor.

“Ini menambah jenis pembiayaan. Itu saja, karena skema lembaga pembiayaan beda dengan bank,” kata Darmin di Jakarta, Jumat.

Darmin mengatakan tidak ada yang sepenuhnya baru dari kebijakan ini karena sudah banyak perusahaan “multifinance” yang memberikan uang muka nol persen bagi konsumen pengguna mobil maupun motor. Untuk itu, ia tidak terlalu menyakini pemberian uang muka nol persen dapat mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat

“Selama ini kredit melalui lembaga ‘finance’ itu juga sudah banyak yang tidak pakai DP. Dari dulu sudah ada, sehingga dampaknya tidak banyak,” ujar Darmin.

Sebelumnya, OJK melonggarkan ketentuan terkait pembayaran uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor dari sebelumnya paling kecil lima persen menjadi nol persen dari harga jual.
Ketentuan bagi perusahaan pembiayaan (multifinance) ini tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang diterbitkan pada 27 Desember 2018.

Melaui peraturan ini, perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah (NPF) netto lebih rendah atau sama dengan satu persen dapat menerapkan ketentuan uang muka sebesar nol persen.

Namun, bagi perusahaan dengan NPF netto berkisar satu hingga tiga persen, wajib menerapkan uang muka untuk motor dan mobil sebesar 10 persen. 
Kemudian, perusahaan dengan NPF netto antara tiga hingga lima persen, wajib menerapkan uang muka untuk seluruh jenis kendaraan bermotor sebesar 15 persen. 

Untuk perusahaan pembiayaan dengan NPF netto sebesar lima persen wajib memenuhi ketentuan uang muka kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi paling rendah 15 persen, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna paling rendah 20 persen. 

Sedangkan perusahaan pembiayaan dengan NPF netto diatas lima persen wajib memenuhi ketentuan uang muka untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi paling rendah 20 persen, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna paling rendah 25 persen. 

Baca juga: Pemerintah siapkan skema khusus pembiayaan rumah untuk Millenial
 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua Fed: Ekonomi AS tidak jatuh ke dalam resesi tahun ini

Washington (ANTARA News) – Ketua Federal Reserve  (Fed) Jerome H Powell mengatakan pada Kamis (10/1) bahwa ekonomi Amerika Serikat (AS) tidak akan jatuh ke dalam resesi tahun ini, meskipun proyeksi tingkat pertumbuhannya menurun.

“Ada momentum bagus menuju tahun ini,” kata Powell saat wawancara di The Economic Club of Washington DC.

Untuk menguraikan pandangannya tentang resesi, Powell menjelaskan bahwa resesi biasanya dihasilkan dari dua faktor, yakni lonjakan inflasi dan ledakan gelembung-gelembung aset (asset bubbles).

“Kami tidak melihat dua penyebab paling mendasar dari resesi itu,” kata juru mudi bank sentral tersebut.

Namun, The Fed telah menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi AS menjadi 2,3 persen selama kenaikan suku bunga terbaru pada Desember. Bank Dunia, sebuah lembaga keuangan internasional, juga memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi AS akan turun menjadi 2,5 persen pada 2019.

Sebagai agen pembuat kebijakan moneter di Amerika Serikat, The Fed baru-baru ini beralih ke nada menjadi lebih dovish untuk jalur kenaikan suku bunga.

Bank sentral menurunkan proyeksi pada jumlah kenaikan suku bunga pada 2019 dari 3 kali menjadi 2 kali selama pengumuman kenaikan suku bunga terbaru.

Berbicara tentang laju kenaikan suku bunga, Powell mengatakan The Fed “tidak benar-benar memilih jalur atau rencana untuk suku bunga.”

“Kami berada di tempat di mana kami bisa sabar dan fleksibel serta menunggu dan melihat apa yang berkembang,” kata Powell.

Menurut risalah pertemuan kebijakan moneter The Fed 18-19 Desember yang dirilis Rabu (9/1), para pembuat kebijakan The Fed berpikir mereka “mampu bersabar” dengan kenaikan suku bunga mendatang.

Baca juga: Ketua Fed ingatkan dampak ekonomi penutupan berkepanjangan pemerintah AS

Baca juga: Dolar melambung dipicu pernyataan Ketua Fed tentang penutupan pemerintah AS

Baca juga: Analis: Laju penguatan rupiah dibayangi data positif ekonomi AS

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019