Pemerintah tetapkan hasil penjualan SR-011 sebesar Rp21,11 triliun

Hasil penjualan ini melebihi target indikatif pemerintah sebesar Rp10 triliun

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menetapkan hasil penjualan dan penjatahan sukuk negara ritel seri SR-011 sebesar Rp21,11 triliun dengan jumlah investor tercatat mencapai 35.026 orang.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, menyatakan hasil penjualan ini melebihi target indikatif pemerintah sebesar Rp10 triliun.

Jumlah investor SR-011 terbesar berada pada kisaran pembelian Rp100 juta-Rp500 juta yaitu mencapai 13.327 investor atau sebanyak 38,1 persen.

Sedangkan, volume pemesanan terbesar berada pada kisaran pembelian Rp1 miliar-Rp3 miliar dengan total mencapai Rp11,8 triliun atau sebesar 55,9 persen.

Berdasarkan kelompok profesi, jumlah investor terbesar adalah pegawai swasta sebanyak 30,9 persen dengan volume pemesanan didominasi oleh wiraswasta sebesar 38,8 persen.

Sementara, berdasarkan kelompok umur, jumlah investor maupun volume pemesanan terbesar didominasi oleh generasi baby boomers yaitu 12.774 investor atau 36,5 persen dengan total pemesanan Rp9,39 triliun.

Sementara itu, generasi Z dengan usia di bawah 19 tahun yang berinvestasi dalam instrumen ritel ini mencapai 37 orang.

Dari 22 mitra distribusi, penjualan terbesar untuk kategori bank konvensional adalah Bank OCBC NISP sebesar Rp2,97 triliun.

Sedangkan, untuk bank syariah adalah Bank Syariah Mandiri sebesar Rp412,89 miliar dan untuk perusahaan sekuritas adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebesar Rp993,52 miliar.

Hingga Maret 2019, pemerintah telah menerbitkan sebanyak tiga instrumen ritel yaitu SBR005, ST-003 dan SR-011 dengan total nominal penerbitan mencapai Rp28,25 triliun.

Penjualan SR-0011 yang menjangkau 35.026 investor ini mengalami peningkatan dibandingkan penjualan ST-003 yang 13.932 investor dengan rata-rata pembelian Rp603 juta per investor.

Penerbitan SR-11 akan dilaksanakan pada 28 Maret 2019 dengan minimum holding period sampai dua periode imbalan sehingga perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan setelah 11 Juni 2019.

Sebelumnya, pemerintah telah membuka masa penawaran SR-011 yang mempunyai tingkat imbalan 8,05 persen dengan tenor selama tiga tahun mulai 1 Maret hingga 21 Maret 2019.

Baca juga: Pemerintah hanya menyerap Rp8,98 triliun dari lelang sukuk
Baca juga: Pemerintah jual sukuk negara ritel seri SR-011

Pewarta: Satyagraha
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LPS sebut dompet elektronik belum ganggu likuiditas perbankan

E-walletOVO, Gopay, ini kan lebih ke transaksional ya, nilainya masih relatif kecil. Kita belum lihat itu jadi suatu ancaman

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan likuiditas perbankan belum terganggu dengan semakin banyak masyarakat menyimpan dana di layanan dompet elektronik (e-wallet) seperti OVO dan Gopay.

Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti di Jakarta, Selasa, mengatakan masyarakat baru menggunakan OVO dan Gopay sebatas transaksi dan bukan menyimpan dana dalam jangka waktu lama.

Besaran dana yang disimpan di dompet elektronik itu pun tidak signifikan jika dibandingkan simpanan di perbankan.

Dengan demikian, menurut Destry, OVO dan Gopay ataupun dompet elektronik lainnya belum mengancam kecukupan likuiditas perbankan.

E-wallet OVO, Gopay, ini kan lebih ke transaksional ya, nilainya masih relatif kecil. Kita belum lihat itu jadi suatu ancaman,” kata Destry saat diskusi “100 Perempuan Ekonom”.

Penggunaan dompet elektronik semakin marak menyusul masifnya layanan pembayaran menggunakan uang elektronik di berbagai layanan, seperti sektor transportasi, ritel, hingga parawisata.

Mengutip data Bank Indonesia (BI), penggunaan uang elektronik secara nasional per Januari 2019 tumbuh 66,6 persen dibandingkan Januari 2018.

Volume transaksi uang elektronik selama Januari 2019 mencapai 274 juta kali transaksi dengan nilai Rp5,81 triliun.

Destry menilai semakin besarnya transaksi yang dilakukan melalui uang elektronik tersebut justru berdampak positif, sebab transaksi uang elektronik juga tetap dilakukan melalui bank.

Adapun LPS menganggap definisi simpanan dalam UU LPS saat ini belum memasukkan dana di uang elektronik.

Kajian untuk perluasan definsi simpanan itu juga harus mempertimbangkan usulan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, ia menjelaskan, keuntungan dari maraknya uang elektronik adalah memudahkan masyarakat yang belum terakses perbankan.

“OVO, Gopay, perkembangannya pesat, tapi memang buat kita menganggap ini pelengkap, khususnya buat mereka yang akses terhadap sektor keuangannya. Bahwa untuk membuka rekening mereka harus ke bank itu agak repot, dengan kemajuan teknologi mereka tinggal masuk, unduh, masukkan dana,” katanya.

Baca juga: Tren terus naik, GO-PAY kembangkan layanan donasi
Baca juga: Punya dompet digital, PayTren kembangkan untuk donasi masjid

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nilai tukar rupiah diperkirakan stabil di tahun politik

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Putu Rusta Adijaya memperkirakan nilai tukar rupiah yang sempat melemah selama tahun 2018 akan stabil pada 2019 yang kerap disebut sebagai tahun politik ini.

“Kestabilan ini didasarkan pada beberapa hal, di antaranya adalah sikap The Fed yang tidak akan menaikkan suku bunga acuannya pada tahun ini,” kata Putu Rusta Adijaya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal tersebut juga dinilai terkait dengan adanya kondisi pelambatan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat.

Ia berpendapat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terapresiasi seiring posisi dovish The Fed yang menyatakan tidak akan menaikkan suku bunga acuan.

Apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar tersebut, lanjutnya, juga seiring dengan kepercayaan investor pada ekonomi Indonesia di tengah pelambatan ekonomi global.

“Posisi dovish The Fed perlu diwaspadai oleh otoritas moneter di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Posisi dovish menandakan The Fed juga concern terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksi turun 0,2 percentage point di 2019 dan 0,1 percentage point di 2020,” ungkapnya.

Selain itu, Putu juga ingin agar Bank Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama dengan bank sentral negara tetangga, seperti Singapura, Thailand dan Malaysia untuk mekanisme Local Currency Swap (LCS).

Penerapan kebijakan itu, ujar dia, dinilai dapat memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah pelambatan ekonomi global dan perang dagang.

Namun Putu juga menekankan perlunya kewaspadaan pemerintah terhadap berbagai kemungkinan yang ada.

Pemerintah, lanjutnya, perlu tetap mewaspadai dampak perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

“Perang dagang harus diantisipasi supaya tidak berkembang menjadi currency war atau perang nilai tukar mata uang,” ucapnya.

Pemerintah juga perlu mewaspadai kondisi defisit akun berjalan karena jika terjadi perang nilai tukar mata uang, maka jumlah defisit akun berjalan berpotensi akan semakin besar dan investor akan bersikap spekulatif yang akhirnya mempengaruhi nilai tukar secara mendalam.

Baca juga: BI optimistis rupiah stabil dan menguat 2019
Baca juga: BI sebut nilai rupiah sudah stabil

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lelang SUN serap Rp24,95 triliun

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana Rp24,95 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan total penawaran masuk Rp59,5 triliun.

Keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, menyatakan lelang tersebut telah memenuhi target indikatif yang ditetapkan Rp15 triliun.

Untuk seri SPN03190627, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,795 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 27 Juni 2019 ini mencapai Rp4,35 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 5,78 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 5,87 persen.

Untuk seri SPN12200313, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,0494 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 13 Maret 2020 ini mencapai Rp5,21 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 6,01 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,1 persen.

Untuk seri FR0077, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,01404 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2024 ini mencapai Rp13,5 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 8,125 persen ini mencapai 6,99 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,3 persen.

Untuk seri FR0078, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp3,9 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,55998 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2029 ini mencapai Rp16,34 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 8,25 persen ini mencapai 7,54 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,74 persen.

Untuk seri FR0068, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp7 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,9926 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Maret 2034 ini mencapai Rp10,54 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 8,375 persen ini mencapai 7,94 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,32 persen.

Untuk seri FR0079, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp6,4 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,08326 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 April 2039 ini mencapai Rp7,49 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 8,375 persen ini mencapai 8 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,38 persen.

Untuk seri FR0076, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp1,65 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,42939 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2048 ini mencapai Rp2,04 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,375 persen ini mencapai 8,35 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,56 persen.

Sebelumnya, pada lelang enam seri SUN pada Selasa (12/3), pemerintah menyerap dana sebesar Rp18,05 triliun dari penawaran masuk mencapai Rp58,31 triliun.

Baca juga: Untuk APBN, Pemerintah serap dana Rp22 triliun dari lelang SUN

Baca juga: Kemenkeu: Lelang SUN serap Rp18,05 triliun

Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asia akan tingkatkan kerja sama untuk imbangi hambatan perdagangan

Boao, China (ANTARA) – Negara-negara Asia akan meningkatkan kerja sama regional karena sistem perdagangan dunia menghadapi hambatan yang meningkat, laporan Forum Byoao untuk Asia (BFA) mengatakan pada Selasa.

Laporan tersebut, berjudul “Laporan Tahunan Daya Saing Asia 2019,” dirilis saat jumpa pers konferensi tahunan BFA, yang berlangsung dari 26 Maret hingga 29 Maret di Provinsi Hainan, China.

Asia memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan dan diharapkan menjadi blok kerja sama regional terbesar di dunia, menurut laporan itu, dikutip dari Xinhua.

Proses kenaikan suku bunga dolar AS mungkin melambat, atau bahkan berakhir, yang akan meredakan aliran keluar modal dari ekonomi Asia, dan terbukti kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Asia, katanya.

Asia kurang terpengaruh oleh deleveraging (proses atau praktik mengurangi tingkat utang seseorang dengan menjual asetnya secara cepat) karena elemen inti dari daya saing nasional di Asia adalah ekonomi riil, katanya.

Karena pertukaran mata uang meningkat di antara ekonomi-ekonomi Asia, perdagangan antara ekonomi-ekonomi Asia kurang terpengaruh oleh perubahan keuangan di luar kawasan, katanya.

Perjalanan normal badan koordinasi integrasi Asia mempercepat integrasi regional, sehingga secara efektif menghindari dampak buruk dari gesekan perdagangan dan anti-globalisasi pada perdagangan Asia, kata laporan itu.

Baca juga: WTO peringatkan perlambatan perdagangan global
Baca juga: G20 ingatkan perdagangan internasional sumber pertumbuhan global

Pewarta: Apep Suhendar
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bonus integrasi ekonomi, kesenjangan pembangunan di Asia menyempit

Pasar konsumsinya dan pasar infrastrukturnya yang besar akan memungkinkan Asia untuk memimpin dalam pemulihan dari krisis ekonomi serta meningkatkan keamanan secara drastis

Boao, Hainan (ANTARA) – Kesenjangan daya saing di antara negara-negara Asia lebih sempit pada 2018 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Forum Boao untuk Asia (Boao Forum for Asia/BFA) pada Selasa.

Dari 37 negara Asia yang dievaluasi dalam laporan itu, semuanya mendapat skor lebih tinggi pada 2018 dalam hal daya saing komprehensif mereka, dengan kesenjangan yang semakin menyusut di antara skor-skor itu, kata Laporan Tahunan Daya Saing Asia 2019 yang dirilis BFA.

Laporan tersebut memberikan pemeringkatan ekonomi negara-negara di Asia dalam hal efisiensi komersial dan administrasi, tingkat infrastruktur, vitalitas ekonomi secara keseluruhan, dan pembangunan sosial, serta kemampuan sumber daya manusia dan inovasi.

“Ekonomi-ekonomi Asia telah mulai menikmati bonus dari integrasi ekonomi regional yang maju melawan kompleksitas situasi domestik dan internasional,” kata laporan itu.

Dengan meningkatnya kesadaran membangun komunitas Asia tentang masa depan bersama dan integrasi regional lebih lanjut, Asia akan dapat mencapai pertumbuhan stabil yang mandiri, kata laporan itu.

“Pasar konsumsinya dan pasar infrastrukturnya yang besar akan memungkinkan Asia untuk memimpin dalam pemulihan dari krisis ekonomi serta meningkatkan keamanan secara drastis,” katanya.

Konferensi tahunan BFA berlangsung dari 26 hingga 29 Maret di Boao, sebuah kota pantai di selatan pulau Provinsi Hainan, China. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

Baca juga: Bursa Singapura ditutup menguat, Indeks Straits Times naik 17,36 poin

Baca juga: Euro menguat, survei bisnis Jerman kurangi kekhawatiran resesi ekonomi

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Laporan: Risiko utang publik negara berkembang dapat dikendalikan

Boao, China (ANTARA) – Utang-utang publik secara keseluruhan di negara-negara berkembang utama berada pada tingkat yang relatif rendah pada 2018, dan risiko-risiko mereka masih dapat dikendalikan, laporan Forum Boao untuk Asia (Boao Forum for Asia/BFA) mengungkapkan pada Selasa.

Negara-negara berkembang utama, yang didefinisikan oleh forum sebagai “E11”, merujuk ke Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki.

Tingkat utang publik rata-rata negara-negara E11 adalah sekitar 47,1 persen dari PDB, lebih rendah dari batas 60 persen yang ditetapkan dalam Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan Uni Eropa dan jauh di bawah tingkat 115,1 persen untuk Kelompok Tujuh negara maju, menurut laporan tersebut, dikutip dari Xinhua.

Laporan yang berjudul “Laporan Tahunan Perkembangan Ekonomi-ekonomi Berkembang 2019” (Development of Emerging Economies Annual Report 2019) dirilis pada konferensi pers konferensi tahunan BFA, yang berlangsung 26-29 Maret di Provinsi Hainan, China selatan.

Meskipun tingkatnya relatif rendah, utang publik E11 pada umumnya meningkat. Dalam hal tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata utang publik, negara-negara E11 tidak termasuk India dan Rusia semua mempertahankan pertumbuhan positif pada periode 2015-2018, dan pertumbuhan itu bahkan lebih cepat di beberapa negara, laporan itu memperingatkan.

Laporan itu memperingatkan kemungkinan beban utang yang lebih tinggi pada beberapa negara berkembang, karena kemungkinan pergerakan naik tingkat suku bunga global dan penurunan solvabilitas mereka sebagai akibat dari pertumbuhan PDB yang lebih lambat.

Baca juga: Bank Sentral Kanada sebut kenaikan utang global ancam pertumbuhan ekonomi dunia
Baca juga: Utang luar negeri Indonesia meningkat 7,2 persen pada Januari

Pewarta: Apep Suhendar
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNI raih penghargaan teknologi “cash management” terbaik di Indonesia

Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk berhasil mendapatkan gelar Best Bank for Technology in Cash Management for Indonesia dari AsiaMoney untuk kali kesepuluh sejak 2010.

Selain gelar tersebut, BNI juga sukses memboyong gelar Best Service NonFinancial Institution for Indonesia, Top 25 Market Leader Financial Institution for All Transactions – rank 14 from 25 in Asia Pacific serta 2nd Best Domestic Cash Manager, kata siaran pers BNI di Jakarta, Selasa.

AsiaMoney menyerahkan keempat penghargaan tersebut kepada BNI di Hong Kong, Senin (25/3) malam. Hadir untuk menerima penghargaan tersebut Pemimpin Divisi Jasa Transaksional Perbankan BNI Teddy Wishadi. Turut hadir pada acara itu Pemimpin Kantor Cabang Luar Negeri BNI Hong Kong Wan Andi Aryadi.

Teddy Wishadi mengatakan bahwa survei yang dilakukan AsiaMoney kembali menegaskan posisi BNI sebagai bank yang dapat memberikan layanan cash management paling piawai di Indonesia.

Pada Desember 2018, katanya, layanan cash management BNI menghasilkan saldo rekening giro rata-rata mencapai Rp142 triliun atau naik 26,8 persen pada periode yang sama pada 2017 yaitu Rp112 triliun.

Sedangkan volume transaksi pada 2018 sebesar Rp2.864 triliun atau naik 35,1 persen pada periode yang sama 2017 yaitu sebesar Rp2.120 triliun. Jumlah transaksi pada 2018 sebesar 115,8 juta atau naik 43,5 pada periode yang sama pada 2017 yaitu 80,7 juta item transaksi.

Sementara itu, per 31 Desember 2018, jumlah rekening institusi yang mempercayakan dananya dalam layanan cash management BNI mencapai 126.000 rekening, atau meningkat 25 persen dibandingkan jumlah per 31 Desember 2017, yang sebanyak 101.000 rekening perusahaan/ institusi.

Menurut Teddy, BNI diunggulkan dalam layanan cash management karena terus meragamkan fitur-fitur unggulannya. Fitur layanan cash management BNI antara lain BNIDirect (internet banking), solusi pembayaran yang terintegrasi, virtual account debit dan credit, serta student payment center untuk perguruan tinggi.

Selain itu, BNI juga mengapresiasi masukan dari nasabah yang membuat layanan ini menjadi customized.

Pembaca AsiaMoney secara online saat ini berjumlah sekitar 160.500 dan pembeli majalahnya sekitar 12.848. Sedangkan untuk pembaca Euromoney secara online sekitar 143.500 dan pembeli majalahnya 24.339.

AsiaMoney menyelenggarakan survei khusus untuk menggali informasi terkait industri layanan cash management terkini. Survei ini melibatkan lebih dari 3.000 lembaga keuangan dan 25.000 responden yang dianggap valid menjadi yang terbesar dilakukan oleh sebuah majalah di kawasan Asia Pasifik.

Survei ini sendiri dilakukan dengan menggali pendapat responden dan bukan dengan cara menilai institusi perbankan secara tidak langsung melalui pemberitaan media massa.

Baca juga: Euro menguat, survei bisnis Jerman kurangi kekhawatiran resesi ekonomi

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ekonom : pajak dari “Youtuber” harus digali optimal

Jakarta (ANTARA) –
Ekonom lembaga Indef Aviliani mengingatkan pemerintah untuk menggali secara optimal penerimaan pajak dari sektor informal seperti profesi “Youtuber” karena pendapatan dari informal banyak yang sudah melebihi formal dan belum terdeteksi.

Dalam diskusi “100 perempuan ekonomi Indonesia” di Jakarta, Selasa, ia mengatakan saat ini struktur perbedaan pendapatan antara pekerja informal dan formal seringkali menjadi kurang relevan.

Dengan hadirnya industri ekonomi berbasis digital, banyak pula profesi informal yang pendapatannya mampu melebihi profesi di sektor formal.

“Informal itu belum tentu tidak bagus. Informal itu kalau sekarang, penghasilannya besar, contoh Youtuber Atta Halilintar. Artinya jangan lihat dari informal. Kalau memang pedapatannya termasuk yang kena pajak, itu tetap harus bayar,” kata Aviliani.

Youtuber adalah sebutan bagi aktris atau pembuat konten di media sosial “Youtube” yang memiliki pengikut dalam jumlah banyak dan berhasil meraup keuntungan dari iklan yang dimuat di konten Youtube yang bersangkutan.

Menurut Aviliani, dengan pesatnya industri ekonomi digital ini, potensi bertambahnya penerimaan pajak sangat besar, asalkan pemerintah bisa meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Kemudian, kata Avilani, pemerintah juga sebaiknya memiliki patokan untuk rasio pembayaran pajak bagi perusahaan atau PPh badan.

“Pajak dari PPh (Pajak Penghasilan) dan pajak badan kontribusinya masih terlalu kecil bagi APBN,” katanya.

Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak termasuk PPh migas periode Januari-Februari 2019 mencapai Rp160,8 triliun atau meningkat 4,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan itu baru mencapai 10,2 persen dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Merujuk pada APBN 2019, sepanjang tahun pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.577,6 triliun dari total pendapatan negara sebanyak Rp2.165,1 triliun.***1***

Pewarta oleh Indra Arief Pribadi

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tol Trans Sumatera makin ramai dilintasi kendaraan

Bandarlampung (ANTARA) – Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar semakin ramai dilintasi mobil pribadi, bus, dan truk barang, baik dari arah Pelabuhan Bakauheni ke Kota Bandarlampung dan Lampung Tengah, atau dari arah Terbanggi Besar ke Kota Bandarlampung dan Pelabuhan Bakauheni.

Berdasarkan pantauan di sejumlah titik Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, Selasa, kendaraan pribadi lebih ramai masuk atau keluar tol melalui Pintu Tol Kotabaru dibandingkan pintu tol lain karena merupakan akses terdekat dari atau ke Kota Bandarlampung.

Karena itu, Pintu Tol Kotabaru biasanya ramai menjelang sore, karena kendaraan dari arah Bakauheni tujuan Kota Bandarlampung umumnya memilih keluar di pintu tol itu. Kendaraan dari arah Bandara Radin Inten II dan Terbanggi Besar tujuan Bandarlampung juga memilih Pintu Tol Kotabaru sebagai akses keluar, karena lokasinya lebih dekat dibandingkan Pintu Tol Lematang.

Kendaraan pribadi dari Bandarlampung tujuan Pelabuhan Bakauheni atau Bandara Radin Inten II dan Terbanggi Besar juga memilih Pintu Tol Kotabaru sebagai akses masuk.

Sementara itu, jalan provinsi menuju Pintu Tol Kotabaru itu yakni Jl Terusan Ryacudu dalam kondisi rusak sehingga menjadi titik macet arus keluar dan masuk tol.

Jalan yang berlubang dan berlumpur menjadi penghambat kelancaran arus kendaraan masuk atau keluar tol melalui Pintu Kotabaru.

Karena itu, sejumlah pengendara mengharapkan pemerintah segera memperbaiki kerusakan Jl Terusan Ryacudu agar akses masuk dan keluar tol lebih lancar.

“Jalan ini yang jadi akses terdekat ke pintu tol Kotabaru, semestinya diperbaiki agar tidak menjadi titik macet,” kata salah seorang pengendara, Duan.

Sementara itu, truk barang umumnya memilih Pintu Terbanggi Besar, Lematang dan Bakauheni sebagai akses masuk dan akses keluar tol, karena lokasinya yang dekat dengan jalan raya, kawasan industri dan area pelabuhan.

Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni (Lampung Selatan)-Terbanggi Besar (Lampung Tengah) sepanjang 140,9 km diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (8/3/2019).

Peletakan batu pertama pembangunan Tol Trans Sumatera dilakukan Presiden Joko Widodo di Desa Sabahbalau, Kabupaten Lampung Selatan, pada 30 April 2015, dan pada 8 Maret 2019 sudah dioperasikan.

Pengerjaan jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dilakukan melalui sinergi BUMN, yakni antara Hutama Karya dengan 4 BUMN konstruksi lainnya yaitu PP, WIKA, Waskita Karya, dan Adhi Karya.

Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,938 km terbagi dalam 4 paket. PT PP (Persero) Tbk mengerjakan paket 1 dari Bakauheni ke Sidomulyo sepanjang 39,40 km; PT WaskitaKarya (Persero) Tbk membangun paket 2 dari Sidomulyo ke Kotabaru sepanjang 40,6 km; PT AdhiKarya (Persero) Tbk menggarap Paket 3 dari Kotabaru ke Metro sepanjang 29 km dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengerjakan paket 4 dari Metro ke Terbanggi Besar sepanjang 31,93 km.
 

Pewarta: Hisar Sitanggang
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah menguat seiring apresiasi mata uang Asia

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi, menguat seiring apresiasi mata uang Asia

Pada pukul 9.57 WIB, kurs rupiah menguat 10 poin menjadi Rp14.175 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.185 per dolar AS.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan pada pernyataan terakhir bank sentral AS The Federal Reserve memang tidak menyatakan secara implisit jika ekonomi AS terancam resesi.

“Namun para ahli dan analis menakarnya dari ucapan Jerome Powell jika tahun ini The Fed tidak menaikkan suku bunga acuan, bahkan akhir tahun ada kemungkinan menggelontorkan stimulus atau menurunkan suku bunganya,” ujar Ibrahim.

Selain itu, lanjutnya, tren penurunan harga minyak memberikan harapan tekanan yang dihadapi oleh neraca transaksi berjalan akan membaik.

“Dengan fondasi devisa dari ekspor-impor barang dan jasa yang lebih tinggi, maka rupiah punya pijakan untuk lebih stabil bahkan menguat,” kata Ibrahim.

Kendati demikian, Ibrahim memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak melemah menuju kisaran antara Rp14.156 sampai Rp14.220 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.171 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.223 per dolar AS.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Selasa pagi menguat 19 poin

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi, bergerak melemah 19 poin menjadi Rp14.166 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.185 per dolar AS.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga gabah di tingkat petani Banyumas turun

Purwokerto (ANTARA) – Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya masa panen raya di sejumlah wilayah eks Keresidenan Banyumas, kata Sekretaris Asosiasi Perberasan Banyumas Fatkhurrahman.

“Sekarang di mana-mana sedang panen raya, tidak hanya di eks Keresidenan Banyumas, wilayah Pantura juga sedang panen. Dengan demikian, harga GKP di tingkat petani pun mengalami penurunan,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Bahkan, kata dia, penurunan harga GKP di tingkat petani tersebut sudah sampai di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, yakni sebesar Rp3.700 per kilogram.

Sementara dalam rapat koordinasi pangan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 18 Maret 2019, diputuskan bahwa Bulog dapat menyerap dengan fleksibilitas sebesar 10 persen di atas HPP.

Akan tetapi di tingkat petani saat ini, kata dia, harga untuk gabah yang kualitasnya kurang bagus sekitar Rp3.500 per kilogram sedangkan gabah yang bagus berkisar Rp3.700-Rp3.800 per kilogram.

“Kemarin saat hujan terus-menerus di beberapa daerah, banyak tanaman padi siap panen yang roboh sehingga kualitas gabahnya kurang bagus. Apalagi kalau tidak segera dipanen, gabahnya akan berwarna hitam karena terkena lumpur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fatkhurrahman mengakui kondisi cuaca yang sering hujan dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada proses pengeringan gabah karena membutuhkan waktu yang lebih lama.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas gabah karena kadar airnya cukup tinggi sehingga sulit memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bulog.

“Selain harus benar-benar kering, rendemen gabah yang bisa masuk ke Bulog juga harus sebesar 14 persen. Dalam kondisi seperti ini, untuk mendapatkan gabah yang benar-benar kering ya susah,” kata dia yang juga mitra kerja Perum Bulog Subdivisi Regional Banyumas.

Kendati harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan karena sedang panen raya, dia mengatakan hal itu belum berdampak signifikan terhadap penurunan harga beras.

Menurut dia, harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan saat ini berkisar Rp9.000-Rp9.500 per kilogram.

“Saat sekarang gabah memang melimpah dan harganya turun karena sedang panen raya, namun belum berdampak signifikan terhadap penurunan harga beras karena petani terkendala dalam proses pengeringan gabah,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Perum Bulog Subdivre Banyumas Sony Supriyadi mengatakan pihaknya saat sekarang masih fokus terhadap pembelian beras kualitas premium karena stok beras kualias medium atau “public service obligation” (PSO) masih banyak.

Dalam hal ini, kata dia, beras kualitas premium yang dibeli sesuai dengan harga pasar tersebut akan langsung dijual maupun untuk mendukung bantuan pangan nontunai (BPNT).

“Hingga saat ini, kami telah menyerap sekitar 268 ton beras premium. Kalau stok beras PSO masih sekitar 11.500 ton yang diperkirakan mencukupi hingga dua tahun ke depan,” katanya.

Ia mengatakan stok beras PSO tersebut masih banyak karena saat sekarang tidak ada lagi penyaluran beras untuk keluarga sejahtera (rastra), sehingga penggunaannya hanya untuk keperluan kegiatan stabilisasi harga pangan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yuan China menguat jadi 6,7042 terhadap dolar AS

Beijing (ANTARA) – Kurs tengah nilai tukar mata uang China, renminbi atau yuan, menguat 56 basis poin menjadi 6,7042 terhadap dolar AS pada Selasa, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China. Di pasar spot valuta asing China, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.

Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja.

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pejabat Fed perkirakan paling banyak satu kenaikan suku bunga di 2019

Pandangan saya saat ini adalah bahwa, paling banyak, satu kenaikan suku bunga tahun ini, dan satu pada tahun 2020, adalah tepat

Washington (ANTARA) – Patrick Harker, Presiden Federal Reserve Philadelphia, mengatakan pada Senin (25/3) bahwa Fed AS paling banyak dapat memiliki satu kenaikan suku bunga pada tahun 2019 dan kenaikan suku bunga lain pada tahun 2020.

“Pandangan saya saat ini adalah bahwa, paling banyak, satu kenaikan suku bunga tahun ini, dan satu pada tahun 2020, adalah tepat, dan sikap saya akan dipandu oleh data saat mereka masuk dan peristiwa-peristiwa yang terjadi,” kata Harker, seorang sentris di antara pejabat tinggi The Fed.

Harker mengatakan bahwa dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi “sedikit di atas dua persen” untuk tahun 2019, terutama karena masalah-masalah struktural di Amerika Serikat.

“Itu mencerminkan kekuatan struktural yang bergerak lambat — seperti demografi, pertumbuhan yang teredam dalam angkatan kerja, dan pertumbuhan produktivitas yang lebih rendah daripada headwind sementara,” kata Harker.

Untuk gambaran ekonomi, Harker percaya bahwa pengeluaran konsumsi pribadi, umumnya dikenal sebagai PCE, tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan PDB riil di Amerika Serikat. Secara khusus, pengeluaran rumah tangga berlanjut pada “kecepatan yang kuat dan berkelanjutan.”

“Namun demikian, perusahaan-perusahaan telah melaporkan peningkatan dalam ketidakpastian dan penurunan dalam kepercayaan. Ditambah dengan kondisi-kondisi keuangan yang lebih ketat, prospek investasi tidak cukup cerah seperti tahun lalu,” kata Harker.

Berbicara tentang rencana terbaru The Fed untuk mengakhiri pengurangan neraca, Harker mencatat bahwa The Fed “masih harus melakukan normalisasi”.

Bank sentral Amerika Serikat berniat untuk memperlambat pengurangan kepemilikannya pada surat berharga negara dengan mengurangi batas atas penukaran bulanan dari level saat ini 30 miliar dolar AS menjadi 15 miliar dolar AS mulai Mei, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh The Fed pada Rabu (20/3).

Baca juga: Bank sentral AS dinilai masih mungkin naikkan suku bunga sekali lagi

Pewarta: Apep Suhendar
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Survei: ekonomi AS melambat dua tahun ke depan

Mayoritas panelis melihat hambatan eksternal dari kebijakan perdagangan dan perlambatan pertumbuhan global sebagai risiko-risiko penurunan utama terhadap pertumbuhan

Washington (ANTARA) – Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan melambat tajam selama dua tahun ke depan, sebuah survei oleh Asosiasi Nasional Ekonomi Bisnis (National Association of Business Economics/NABE) menunjukkan pada Senin (25/3).

Menurut NABE Outlook Survey Maret 2019, pertumbuhan ekonomi AS, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) riil, diproyeksikan melambat menjadi 2,4 persen pada 2019 dan semakin melambat menjadi 2,0 persen pada 2020.

Perkiraan untuk pertumbuhan 2018 setahun penuh adalah 2,9 persen, dan survei NABE Desember memproyeksikan bahwa pertumbuhan 2019 akan menjadi 2,7 persen. Survei terbaru, di mana total 55 peramal profesional disurvei, dilakukan antara 22 Februari hingga 7 Maret.

“Panel telah berubah kurang optimis tentang prospek sejak survei sebelumnya, karena tiga perempat responden melihat risiko-risiko miring ke sisi penurunan, dan hanya enam persen yang menganggap risiko-risiko ke sisi kenaikan,” kata Presiden NABE Kevin Swift.

Kebijakan perdagangan proteksionis AS terhadap mitra dagang utamanya ditambah dengan laju pertumbuhan yang lambat dari PDB dunia, telah dikutip oleh panelis sebagai alasan utama perlambatan tersebut.

“Mayoritas panelis melihat hambatan eksternal dari kebijakan perdagangan dan perlambatan pertumbuhan global sebagai risiko-risiko penurunan utama terhadap pertumbuhan,” kata Ketua Survei Gregory Daco.

Mengingat kebijakan perdagangan AS baru-baru ini dan reaksi negara-negara lain, 72 persen panelis telah menurunkan perkiraan mereka untuk 2019, dengan 58 persen dari mereka menurunkan perkiraan mereka sebesar 0,01 hingg 0,25 poin persentase, dan 13 persen sebesar 0,25 hingga 0,50 poin persentase, survei menemukan.

Para ekonom menempatkan peluang resesi mulai tahun 2019 sekitar 20 persen, dan kemungkinan resesi pada akhir 2020 sebesar 35 persen.

“Sebagian, ini mencerminkan kebijakan putar balik dovish Federal Reserve pada Januari,” kata Daco. “Mayoritas panelis mengantisipasi hanya satu kenaikan suku bunga lagi dalam siklus ini dibandingkan dengan tiga kenaikan yang diperkirakan dalam survei Desember.”

The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu (20/3), dengan 11 dari 17 pejabat yang berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan suku bunga memprediksi tidak ada kenaikan suku bunga sama sekali tahun ini, dan sisanya enam peserta meramalkan antara satu hingga dua kenaikan.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pada konferensi pers Rabu (20/3) bahwa peserta Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) “sekarang melihat pertumbuhan 2019 sekitar dua persen, dengan tingkat pengangguran tetap di bawah empat persen,” dan tingkat inflasi inti, yang menghilangkan harga pangan dan energi yang fluktuatif , tetap mendekati dua persen.

Namun demikian, pemerintahan Trump menawarkan prospek yang jauh lebih cerah. Dalam Laporan Ekonomi terbaru dari Presiden — sebuah dokumen yang disusun oleh Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih — pemerintah memperkirakan output ekonomi riil AS akan berkembang pada tingkat tahunan sebesar tiga persen antara 2018 dan 2029, dengan asumsi bahwa Kongres sepenuhnya menyetujui agenda ekonomi presiden.

Baca juga: Wall Street bervariasi di tengah kekhawatiran perlambatan pertumbuhan

Pewarta: Apep Suhendar
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga minyak bervariasi di tengah kekhawatiran pertumbuhan global

New York (ANTARA) – Harga minyak bervariasi pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) setelah bergerak fluktuatif sepanjang sesi, karena para pelaku pasar terus bergulat dengan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei turun 0,22 dolar AS, menjadi menetap pada 58,82 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei naik 0,18 dolar AS menjadi ditutup pada 67,21 dolar per barel di London ICE Futures Exchange.

Kekhawatiran atas perlambatan ekonomi global dipicu pada Jumat (22/3) setelah apa yang disebut kurva imbal hasil terbalik untuk pertama kalinya terjadi dalam lebih dari satu dekade dan sentimen suram bertahan hingga Senin (25/3). Kurva imbal hasil terbalik muncul lagi pada Senin (25/3).

Kurva imbal hasil terbalik terjadi ketika suku bunga jangka pendek melampaui suku bunga jangka panjangnya, yang dianggap sebagai indikator penting dari kemungkinan resesi ekonomi.

Investor khawatir bahwa perlambatan ekonomi global akan berdampak pada permintaan bahan bakar, para ahli mencatat. Sementara itu, harga minyak mentah mendapat dukungan dari pemangkasan pasokan oleh produsen-produsen minyak utama.

Desember lalu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen minyak utama lainnya termasuk Rusia, yang dikenal dengan sebutan OPEC+, berjanji untuk memangkas produksi sebesar 1,2 juta barel per hari guna menopang harga, efektif mulai Januari tahun ini. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

Baca juga: Analis: IHSG terkoreksi seiring melemahnya bursa Asia

Baca juga: Analis: Rupiah melemah dipicu kekhawatiran potensi resesi AS

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Euro menguat, survei bisnis Jerman kurangi kekhawatiran resesi ekonomi

Saya tidak akan mengatakan bahwa kenaikan untuk aset-aset aman sudah berakhir…

New York (ANTARA) – Kurs euro menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena survei kepercayaan bisnis Jerman yang lebih kuat dari perkiraan mengurangi kekhawatiran tentang resesi dan menarik mata uang safe haven yen dari level tertinggi enam minggu terhadap dolar AS.

Pasar keuangan di seluruh dunia bergolak pada perdagangan Jumat (22/3), yang berasal dari kecemasan tentang penurunan ekonomi setelah kurva imbal hasil AS terbalik, dengan imbal hasil obligasi 10-tahun jatuh di bawah suku bunga surat utang negara tiga bulan.

Ketakutan itu memicu pelepasan saham-saham dan aset-aset lain yang berorientasi pada pertumbuhan serta serbuan terhadap yen, emas, serta surat utang pemerintah AS dan Jerman, dan investasi-investasi berisiko rendah lainnya.

Pembalikan kurva imbal hasil telah mendahului setiap resesi Amerika Serikat (AS) dalam 50 tahun terakhir.

“Pada hari Jumat kami melihat ke dalam jurang yang dalam,” kata Kepala Strategi Pasar Bannockburn Global Forex LLC Marc Chandler, di New York. “Hari ini kita mundur selangkah.”

Sentimen pedagang stabil setelah Lembaga IFO Jerman mengatakan indeks iklim bisnisnya naik menjadi 99,6, mengalahkan perkiraan konsensus 98,5 dan mengakhiri penurunan enam bulan berturut-turut.

Data IFO secara singkat mengangkat imbal hasil obligasi 10-tahun Jerman ke wilayah positif dan membantu pasar saham Eropa. Mereka juga mendukung euro, yang naik 0,2 persen ke tertinggi sesi di 1,13315 dolar AS.

Terhadap yen, mata uang tunggal itu sempat melonjak 0,46 persen ke level tertinggi 124,81 yen, setelah diperdagangkan serendah 123,875 yen sebelumnya.

Tidak jelas apakah bouncing (kenaikan) ringan dalam euro dan mata uang pasar negara-negara berkembang akan bertahan, karena pedagang tetap waspada dengan inversi kurva imbal hasil AS yang bertahan untuk sesi perdagangan kedua, kata para analis.

“Saya tidak akan mengatakan bahwa kenaikan untuk aset-aset aman sudah berakhir. Nada sentimen risk-off (penghindaran risiko) umum akan berlaku untuk sementara waktu tetapi tidak pada sejauh yang sama (seperti Jumat),” kata ahli strategi Commerzbank Ulrich Leuchtmann, mencatat resesi di zona euro atau Amerika Serikat tidak mungkin dalam waktu dekat.

Adapun greenback, 0,15 persen lebih rendah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Dolar AS tidak banyak bereaksi terhadap pengumuman Jaksa Agung AS William Barr bahwa Penasihat Khusus AS Robert Mueller tidak menemukan bukti kolusi antara Rusia dan tim kampanye pemilihan Presiden Donald Trump 2016.

Dolar AS sedikit berubah pada 109,935 yen setelah yen mencapai tertinggi enam minggu di 109,7 per dolar AS pada Senin (25/3) pagi.

Pound Inggris sedikit pulih dari kerugian sebelumnya terhadap dolar AS dan euro, ketika parlemen Inggris bersiap untuk mencoba dan mengambil alih kendali proses Brexit dalam serangkaian pemungutan suara yang direncanakan untuk hari berikutnya.

Sterling turun 0,24 persen menjadi 1,318 dolar AS dan euro 0,43 persen lebih kuat pada 85,9 pence pada akhir perdagangan AS. Demikian laporan yang dikutip dari Reuters.

Baca juga: Harga minyak bervariasi di tengah kekhawatiran pertumbuhan global

Baca juga: Analis: Rupiah melemah dipicu kekhawatiran potensi resesi AS

Baca juga: Analis: IHSG terkoreksi seiring melemahnya bursa Asia

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga minyak jatuh akibat kekhawatiran perlambatan ekonomi

London (ANTARA) – Harga minyak mentah merosot pada Senin akibat kekhawatiran perlambatan ekonomi menyusul pasokan minyak yang lebih ketat karena pengurangan produksi OPEC dan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dan Venezuela.

Harga minyak mentah Brent di pasar berjangka mencapai 66,94 dola AS per barel, turun sembilan sen atau 0,13 persen pada perdagangan 13.55 GMT waktu setempat, sedangkan harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) berada pada angka 58,73 dolar AS per barel, turun 31 sen, atau 0,53 persen.

Kedua harga minyak mentah tersebut ditutup turun pekan lalu setelah sempat mencapai harga tertinggi sejak November 2018.

“Minyak tetap berada dalam tarik menarik antara fundamental dan sentimen yang berubah-ubah di pasar keuangan global,” kata Konsultan Vanda Insights, Vandana Hari.

Sementara itu kekhawatiran penurunan ekonomi global yang meluas juga ditandai dengan menyusutnya produksi manufaktur Jerman untuk bulan ketiga berturut-turut, meskipun indeks peningkatan pada iklim bisnis di negara ekonomi terbesar di Eropa itu memberikan semangat.

“Perkiraan untuk pertumbuhan dan pendapatan telah direvisi turun secara material di semua wilayah utama,” kata Bank AS Morgan Stanley.

Namun Ahli Strategi BNP Paribas Harry Tchilinguirian mengatakan kepada Reuters Global Oil Forum, “Fundamental pasokan minyak tetap konstruktif dengan OPEC+ secara kolektif membuat kemajuan yang baik pada pengurangan pasokan yang dijanjikan, sementara kerugian pasokan yang tidak disengaja di Iran tetap cukup besar dan yang di Venezuela terus meningkat.”

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya seperti Rusia, yang dikenal dengan sebutan OPEC+ telah berjanji untuk menahan pasokan sekitar 1,2 juta barel per hari (bpd) guna menopang harga di pasar. Sebagai pemimpin de facto OPEC, Arab Saudi nampak mendorong harga minyak mentah lebih dari 70 dolar AS per barel.

Commerzbank mencatat penurunan stok minyak mentah AS dan pengeluaran oleh perusahaan-perusahaan serpih AS juga memberikan dukungan. “Laporan spesifik pasar minyak, yang mengarah ke pasokan yang lebih ketat, mencegah harga jatuh lebih dalam,” katanya.
 

Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah melemah seiring meningkatnya kekhawatiran perlambatan global

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore melemah seiring meningkatnya kekhawatiran perlambatan ekonomi global.

Rupiah melemah 23 poin menjadi Rp14.185 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.163 per dolar AS.

“Rupiah melemah hari ini banyak disebabkan oleh faktor global, terkait terus meningkatnya kekhawatiran akan melambatnya “global growth”, terutama dari Eropa dan Tiongkok,” kata analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto di Jakarta, Senin.

Rully menuturkan, mata uang Euro tertekan cukup besar dipicu sentimen Brexit yang masih belum jelas penyelesaiannya. Sepekan ini, ia memprediksi rupiah akan cenderung melemah.

“Pekan ini kayaknya tekanannya masih besar. Saya prediksi IDR pekan ini ada di kisaran 14.200-14.350,” ujar Rully.

Uni Eropa mengabulkan permintaan Inggris yaitu memundurkan jadwal pelaksanaan Brexit yang semestinya pada 29 Maret 2019 mendatang. Jika parlemen Inggris meloloskan proposal Brexit pekan ini, maka tenggat waktu Brexit diperpanjang menjadi 22 Mei 2019.

Namun kalau parlemen masih saja menolak proposal Brexit yang diajukan Perdana Menteri Theresa May, maka Inggris hanya punya waktu sampai 12 April untuk membereskan perceraian dengan Uni Eropa.

“Kemungkinan Inggris berpisah dengan Uni Eropa tanpa kompensasi apa-apa alias No-Deal Brexit masih sangat terbuka,” kata Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi.

Ibrahim menambahkan, pada hari ini sebenarnya harga minyak dunia turun dan seyogyanya bisa menjadi katalis positif bagi rupiah.

“Sentimen penurunan harga minyak tidak banyak membantu rupiah,” ujar Ibrahim

Nilai tukar (kurs) rupiah pada pagi dibuka melemah Rp14.205 dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.185 per dolar AS hingga Rp14.225 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.223 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.157 per dolar AS.

Baca juga: Analis: Rupiah melemah dipicu kekhawatiran potensi resesi AS

Baca juga: Rupiah melemah 62 poin

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kondusivitas keamanan pemilu pengaruhi iklim investasi

Semarang (ANTARA) – Kondusivitas keamanan pemilu pada 17 April 2019 berdampak terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia, kata Direktur Pengembangan Potensi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Iwan Suryana.

“Soal keamanan penting. Indonesia tergolong negara yang aman,” kata Iwan pada diseminasi Kebijakan Penanaman Modal di Dalam Negeri di Semarang, Jawa Tengah, Senin.

Faktor keamanan, lanjut dia, merupakan satu dari beberapa syarat bagi masuknya investasi selain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah.

Menurut dia, investasi masih menjadi salah satu tumpuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga menciptakan lapangan kerja.

Selama periode 2015 hingga 2019, kata dia, target investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp3.491 triliun dengan porsi sektor penanaman modal asing mencapai 66 persen.

Selain mendorong masuknya investasi, kata dia, pemerataan ekonomi juga menjadi perhatian utama pemerintah. “Infrastruktur harus merata. Saat ini perekonomian masih fokus di Pulau Jawa,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Juliari Batubara juga mengharapkan pelaksanaan pemilu 17 April nanti berjalan lancar. “Diharapkan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan agar orang-orang tetap mau berinvestasi,” katanya.

Investasi dan ekspor, kata dia, masih dua mesin utama perekonomian Indonesia saat ini.
***1***

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Juliari Batubara ingatkan kebangkitan perekonomian Vietnam

Semarang (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR Juliari Batubara mengingatkan Indonesia harus mewaspadai perkembangan perekonomian Vietnam di kawasan Asia Tenggara.

“Indonesia harus fokus mengejar tiga negara, Malaysia, Thailand dan Vietnam,” kata Juliari saat menjadi pembicara dalam diseminasi Kebijaan Penanaman Modal di Dalam Negeri di Semarang, Senin.

Menurut dia, Indonesia jangan melihat Singapura dan Brunei Darussalam sebagai tolok ukur dalam pertumbuhan perekonomian.

Ia menjelaskan terdapat dua mesin pertumbuhan ekonomi yang menjadi tumpuan Indonesia saat ini, yakni investasi dan ekspor.

Menurut dia, impor Indonesia masih lebih tinggi dibanding nilai ekspor.

Tantangan ke depan, kata dia, akan semakin berat menyusul larangan ekspor komoditas kelapa sawit Indonesia di Eropa.

Oleh karena itu, lanjut dia, salah satu upaya untuk mendorong peningkatan ekspor melalui penghapusan aturan yabg memperberat perusahaan berorientasi ekspor.

Sementara berkaitan dengan investasi, politikus PDIP tersebut mengapresiasi peluncuran “Online Single Submition” sebagai sistem perizinan satu pintu secara daring untuk mempermudah investasi.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Potensi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Iwan Suryana menilai negara seperti Laos dan Kamboja juga harus diperhitungkan di masa yang akan datang dalam perkembangan perekonomian wilayah Asia Tenggara.

Menurut dia, investasi memberi efek domino terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Salah satu instrumen untuk menyerap tenaga kerja melalui investasi,” katanya.

Baca juga: Perjalanan Vietnam menuju kemajuan

Baca juga: Presiden Jokowi angkat ekonomi digital di APEC

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Analis: Rupiah melemah dipicu kekhawatiran potensi resesi AS

…mestinya akan direspons The Fed dengan menurunkan suku bunga acuannya

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin, melemah seiring meningkatnya kekhawatiran potensi resesi di Amerika Serikat (AS).

Kurs rupiah sendiri pagi ini dibuka melemah 62 poin menjadi Rp14.225 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.163 per dolar AS.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih di Jakarta, Senin, mengatakan pasar global dilanda kekhawatiran terhadap potensi resesi di AS yang semakin besar ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) 10 tahun menunjukkan kurva terbalik atau inverted pada perdagangan Jumat (22/3) lalu untuk pertama kalinya sejak 2007.

“Jika inverted berlanjut, potensi resesi meningkat, mestinya akan direspons The Fed dengan menurunkan suku bunga acuannya,” ujar Lana.

Imbal hasil US Treasury 10 tahun turun 0,08 persen menjadi 2,455 persen, sedangkan untuk yang jangka pendek tiga bulan tercatat 2,46 persen. Inverted yield curve terjadi ketika imbal hasil obligasi jangka panjang lebih rendah dibandingkan imbal hasil obligasi yang pendek, sebagai indikasi risiko jangka pendek yang meningkat.

Lana memperkirakan, rupiah pada hari ini akan bergerak melemah menuju kisaran antara Rp14.170 sampai Rp14.180 per dolar AS dibanding penutupan akhir pekan lalu.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.223 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.157 per dolar AS.

Baca juga: Analis: IHSG terkoreksi seiring melemahnya bursa Asia

Baca juga: Bursa Hong Kong jeblok, Indeks Hang Seng dibuka anjlok 611,99 poin

Baca juga: Harga minyak jatuh di Asia tertekan potensi resesi AS

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga minyak jatuh di Asia tertekan potensi resesi AS

Perkiraan untuk pertumbuhan dan laba telah direvisi turun secara material di semua wilayah utama

Singapura (ANTARA) – Harga minyak jatuh di perdagangan Asia pada Senin pagi, karena kekhawatiran perlambatan ekonomi yang tajam melebihi gangguan pasokan dari pengurangan produksi Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sanksi-sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dan Venezuela.

Minyak mentah berjangka Brent berada di 66,52 dolar AS per barel pada pukul 01.02 GMT (08.02 WIB), turun 51 sen AS atau 0,8 persen, dari penutupan terakhir mereka. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) berada di 58,42 dolar AS per barel, turun 63 sen AS atau 1,1 persen, dari penyelesaian terakhir mereka.

Kedua acuan harga minyak mentah telah merosot lebih dari 3,0 persen sejak pekan lalu mencapai tertinggi sejak November 2018.

Kekhawatiran tentang potensi resesi AS muncul kembali akhir pekan lalu, setelah pernyataan bearish oleh Federal Reserve (Fed) mengirim imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun ke level terendah sejak awal 2018.

Sebagai tanggapan, imbal hasil obligasi 10 tahun tergelincir di bawah tingkat tiga bulan untuk pertama kalinya sejak 2007. Secara historis, kurva imbal hasil terbalik – di mana suku bunga jangka panjang jatuh di bawah jangka pendek – telah menandakan resesi akan datang.

Menambah kekhawatiran penurunan global yang lebih luas, data produksi manufaktur dari Jerman, ekonomi terbesar Eropa, menyusut untuk bulan ketiga berturut-turut.

“Perkiraan untuk pertumbuhan dan laba telah direvisi turun secara material di semua wilayah utama,” kata Bank AS Morgan Stanley.

Bank ANZ mengatakan prospek ekonomi yang semakin gelap “membayangi masalah sisi pasokan” yang dihadapi pasar minyak di tengah pengurangan pasokan yang dipimpin oleh klub produsen OPEC serta sanksi-sanksi AS terhadap Venezuela dan Iran.

OPEC dan sekutu tidak terafiliasi seperti Rusia, bersama-sama disebut sebagai OPEC+, telah berjanji untuk menahan sekitar 1,2 juta barel per hari (bph) pasokan minyak tahun ini untuk menopang pasar, dengan pemimpin de-facto OPEC terlihat mendorong harga minyak mentah lebih dari 70 dolar AS per barel. Demikian laporan yang dikutip dari Reuters.

Baca juga: Pemerintah perketat pengawasan distribusi solar

Baca juga: Rupiah melemah 62 poin

Baca juga: IHSG Senin dibuka anjlok 51,42 poin

Pewarta: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah melemah 62 poin

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin pagi, bergerak melemah 62 poin menjadi Rp14.225 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.163 per dolar AS.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenko: Penyaluran KUR Januari-Februari 2019 capai Rp23,1 triliun

Jumlah ini diberikan kepada 841.000 debitur, kata Iskandar

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada periode Januari-Februari 2019 telah mencapai Rp23,1 triliun atau sekitar 17 persen dari total target Rp139,01 triliun.

“Jumlah ini diberikan kepada 841.000 debitur,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Iskandar menjelaskan, realisasi awal tahun yang baik ini merupakan salah satu dampak dari penurunan suku bunga KUR yang ditetapkan sebesar tujuh persen pada 2018.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR sejak diluncurkan pada Agustus 2015 hingga Februari 2019 telah mencapai Rp356,5 triliun dengan 14,7 juta debitur.

Dalam periode ini, rasio kredit bermasalah (NPL) juga tercatat rendah, yaitu pada kisaran 1,4 persen yang berarti pertumbuhan kredit berkualitas telah tercapai.

KUR merupakan program pemerintah untuk mendukung pemberdayaan UMKM berupa pemberian kredit modal usaha dengan bunga bersubsidi tanpa agunan tambahan.

Sejak 2017, program ini mulai difokuskan kepada sektor produktif yang bermanfaat untuk mendorong kegiatan ekonomi rakyat, seperti perikanan, perkebunan dan peternakan.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah serentak luncurkan KUR perikanan di enam provinsi

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah secara serentak meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan kepada 6.204 nelayan senilai Rp201,2 miliar di enam provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

“Pemerintah mengembangkan jenis KUR untuk rakyat, salah satunya KUR perikanan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan pers mengenai KUR perikanan di Jakarta, Minggu.

Pusat penyaluran KUR perikanan secara serentak pada sentra nelayan dan budidaya ikan di enam provinsi ini berlangsung di Pelabuhan Morodemak, Demak, Jawa Tengah, Minggu.

Enam provinsi penerima KUR perikanan tersebut antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tenggara.

Penyaluran KUR di Morodemak ini mencapai Rp72,2 miliar kepada 2.122 debitur melalui beberapa penyalur seperti Bank Mandiri sebesar Rp34,38 miliar kepada 643 debitur dan BRI Rp27,59 miliar kepada 1.419 debitur. Selain itu, BNI sebesar Rp6,94 miliar kepada 29 debitur, Bank Jateng Rp2,59 miliar kepada 21 debitur dan BRI syariah Rp715 juta kepada 10 debitur.

Untuk daerah lainnya, Jawa Timur menerima Rp77,31 miliar untuk 2.348 debitur, Jawa Barat Rp22,96 miliar untuk 700 debitur, Sulawesi Tenggara Rp17,36 miliar untuk 698 debitur, Sumatera Selatan Rp6,66 miliar untuk 169 debitur dan NTB Rp4,71 miliar untuk 167 debitur.

Sektor perikanan merupakan salah satu dari sektor ekonomi kerakyatan yang mendapatkan KUR, selain sektor perkebunan dan peternakan, sejak 2015.
Secara nasional, hingga Februari 2019, penyaluran KUR sektor perikanan telah mencapai Rp5,2 triliun kepada 220.000 debitur.

Namun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit di sektor perikanan baru mencapai 0,23 persen dari total penyaluran kredit UMKM nasional sebesar Rp12,2 triliun.

Untuk itu, pemerintah berupaya mendorong percepatan distribusi kemudahan akses pendanaan untuk sektor perikanan yang selama ini menjadi salah satu sektor pendukung kinerja perekonomian nasional

“Pada kesempatan ini, saya juga meminta bank untuk mempercepat penggunaan kartu dalam penarikan KUR sesuai dengan kebutuhan debitur,” tambah Darmin.

Baca juga: Pemerintah siapkan KUR khusus perikanan rakyat
Baca juga: Realisasi KUR Perikanan Di atas Rp 800 miliar

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Milenial Lampung Jajal JTTS Bakauheni-Terbanggi Besar

Pasca diresmikan JTTS oleh Presiden Joko Widodo, belum pernah merasakan jalan tol tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya tur milenial ini masyarakat bisa tahu persis manfaat dari pembangunan JTTS.

Bandarlampung (ANTARA) –

Seratusan kaum milenial Lampung menjajal Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung.

“Setelah  JTTS diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, kami belum pernah merasakan jalan tol tersebut. Oleh karena itu, dengan  tur milenial ini masyarakat bisa tahu persis manfaat dari pembangunan JTTS,” kata Yola (22), warga Kota Metro, di Bandarlampung, Minggu.

Menurutnya, tur milenial tersebut diadakan untuk  memastikan manfaat dan kelebihan dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, rute Bakauheni – Terbanggi Besar.

Masyarakat Lampung yang mengikuti tur tersebut berasal dari  Kota Bandarlampung, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Tanggamus, dan Lampung Selatan.

Ia menyebutkan, jarak tempuh Kota Metro menuju Bakauheni sebelumnya sekitar 3 jam lebih.

Namun, lanjutnya, jarak tempuh tersebut dapat dipangkas menjadi satu setengah jam.

“Ini kali pertama saya merasakan jalan tol. Jadi, saya bisa cerita ke warga yang lain, bahwa pembangunan jalan tol ini sangat memberi manfaat bagi kita, khususnya jarak tempuh yang semakin singkat dan cepat,” kata dia.

Selain itu, dirinya juga berharap pembangunan tol akan terus di realisasikan oleh pemerintah hingga tembus Provinsi Sumatera Selatan. “Sekarang kan baru sampaiTerbanggi, nah. Saya sangat mengharapkan jalan tol ini bisa tembus ke Palembang,” tegasnya.

Sementara itu, Maesaroh (20) warga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Mesuji mengaku kaget atas perubahan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung.

Ia mengatakan, sejak pertama kali mengetahui Pelabuhan Bakauheni di usia  kelas 3 SD, hingga usia 20 tahun, banyak perubahan yang terjadi.

“Kaget, dulu saya pertama kali nginjak Pelabuhan Bakauheni kelas 3 SD, belum seperti ini. Sekarang pelabuhan ini, kayak Bandara, perubahannya sangat drsatis,” kata Maesaroh, di sela kunjungannya di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung.

Bukan hanya itu, Mahasiswa Jurusan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung itu mengatakan waktu tempuh dari Bandarlampung menuju pelabuhan hanya 1 jam.

“Dengan waktu yang singkat, ini bisa memudahkan kita untuk mengejar waktu ketika ada urusan yang mendesak,” tegasnya.

Menurut dia, banyaknya perubahan yang terjadi di Provinsi Lampung khususnya infrastruktur, jelas memberi dampak positif bagi kemajuan di segala bidang.

“Terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi yang sudah memberikan kemudahan bagi masyakat Lampung di bidang infrastruktur,” kata dia.

Namun, ia mengharapkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat bisa juga direalisasikan di  desa.sehingga,pemerataan pembangunan dari kota sampai desa benar-benar terasakan.

“Saran kami dari warga pedesaan, pembangunan infrastruktur juga terjadi di jalan-jalan desa. Agar akses antara desa benar-benar terasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Dan saya yakin, pemerintah bisa,” tambahnya.
***1***
(T.A054)

Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penjualan paket pangan murah BUMN

PENJUALAN PAKET PANGAN MURAH BUMN. Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) bersama Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan (tengah) dan Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno (kanan) melayani masyarakat saat menjual paket pangan murah BUMN di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Minggu (24/3/2019). Kementerian BUMN menggelar penjualan paket pangan murah dengan menggunakan produk layanan keuangan elektronik berbasis aplikasi LinkAja yang merupakan sinergi dari beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/hp.

Peresmian MRT Jakarta

Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan sambutan dalam acara Peresmian MRT Jakarta, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/3/2019). Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase 1 dengan rute Bundaran HI – Lebak Bulus resmi beroperasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

Andil PLN dorong ekonomi

Jakarta (ANTARA) – PLN sebagai BUMN penyedia listrik di Indonesia memiliki andil besar mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga dapat menempatkan Indonesia dalam sepuluh besar negara ekonomi dunia.

Konsumsi listrik yang besar seringkali dianggap sebagai suatu pemborosan. Namun, data yang ada memperlihatkan, semakin besar konsumsi listrik sebuah negara, maka semakin maju ekonominya.

Seperti disampaikan Executive Vice President Corporate Communication and CSR PT PLN (Persero) I Made Suprateka dalam paparannya menyebutkan indikator kemajuan ekonomi suatu negara diukur dari konsumsi energi per kapita.

Dengan mengoptimalkan listrik yang tersedia, melalui pemanfaatan untuk produktivitas dan melalui pemerataan listrik ke seluruh wilayah Indonesia, maka ekonomi Indonesia akan semakin meningkat.

Data yang dimiliki PLN tahun 2016 menunjukkan, konsumsi listrik per kapita Indonesia saat itu mencapai 956 kWh per kapita. Sementara, negara-negara maju konsumsi listrik per kapitanya lebih tinggi berkali-kali lipat dari Indonesia.

Sebut saja Amerika Serikat yang mencapai 12.820 kWh per kapita, Korea Selatan 10.620, Jepang 7.970, dan Inggris 5.030 kWh per kapita. Bahkan dibanding negeri jiran pun konsumsi listrik Indonesia tertinggal cukup jauh, seperti Singapura yang mencapai 9.040 kWh per kapita, Malaysia 4.660 kWh, Thailand 2.870 kWh dan bahkan Vietnam yang konsumsi listrik per kapitanya nyaris dua kali lipat dari Indonesia di angka 1.620 kWh per kapita.

Meski demikian, tingkat konsumsi listrik Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan setiap tahunnya. Tahun 2016 konsumsi listrik Indonesia mencapai 956 kWh per kapita. Sementara di tahun 2018 lalu konsumsi listrik di Indonesia sudah menembus 1.064 kWh per kapita.

Kemajuan peningkatan konsumsi listrik itu sendiri menjadi cermin kinerja maksimal PLN dalam menerangi Nusantara. Kinerja PLN pun secara tak langsung tercermin dalam data yang dirilis hasil survei Ease of Doing Business yang digelar World Bank.

Menyitir survei tersebut, kemudahan akses mendapatkan listrik di Indonesia atau Getting Electricity Indonesia sekarang jauh semakin mudah dibanding 5 tahun silam.

Dalam indikator Getting Electricity, pada 2014 Indonesia berada di urutan 101, sementara di tahun 2019, peringkat Indonesia melesat nyaris 3 kali lipat menjadi urutan 33.

Suprateka juga menyebutkan peningkatan kemudahan mendapatkan listrik di Indonesia menjadi bukti, kinerja PLN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing industri di Indonesia untuk menjadi top ten (10) ekonomi dunia.

Lonjakan peringkat itu sendiri, tak lain berkat keberhasilan PLN membangun jaringan pembangkit, transmisi listrik dan gardu induk di seantero Indonesia.

Sejak tahun 2015 telah dibangun lebih dari 35 ribu Megawatt pembangkit, 14.400 kilometer sirkuit jaringan transmisi serta 56 ribu Mega volt Ampere Gardu Induk di seluruh Indonesia.

Dengan demikian terjadi kenaikan suplai listrik dari pembangkit-pembangkit yang telah dibangun yang telah memasuki masa operasional (COD).

Keberhasilan itu di antaranya yang membuat peringkat Getting Electricity Indonesia saat ini meningkat pesat dibanding 5 tahun silam, dari peringkat 101 ke peringkat 33 dari 190 negara yang disurvei oleh World Bank.

Keberhasilan itu tak membuat PLN lekas berpuas diri. Hal itu tercermin dari tekad PLN untuk terus meningkatkan laju penjualan listrik di Indonesia demi mendukung bertumbuhnya perekonomian nasional.

Data juga mengungkapkan realisasi penjualan listrik PLN pada tahun 2018 mencapai 232 TwH, atau bertumbuh 5,15 persen dari penjualan di tahun 2017.

Sementara pertumbuhan pelanggan sepanjang tahun 2018 mencapai 5,65 persen dari tahun 2017 yang mencapai 68 juta pelanggan menjadi 71,9 juta pelanggan. Daya tersambung listrik juga mengalami kenaikan menjadi 130.281 Mega volt Amper (MvA) dari tahun sebelumnya 112.018 MvA.

Hasil yang dicapai PLN dalam meningkatkan penjualan listrik memang cukup baik, meskipun masih belum sesuai dengan target awal PLN yang menetapkan target pertumbuhan konsumsi listrik nasional mencapai 7 persen di 2018.

Perlambatan Ekonomi

Adapun salah satu sebab ketidaksesuaian pencapaian target pertumbuhan tersebut, lantaran faktor pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai ekspektasi.

Faktor lainnya, yakni banyaknya hari libur nasional yang cukup panjang di 2018. Hari libur nasional ternyata menyumbang pengurangan konsumsi listrik. Pasalnya 30 persen konsumsi listrik diserap sektor industri dan bisnis. Tak pelak, hari libur menyebabkan terhentinya serapan listrik di pabrik dan perkantoran.

Adapun di tahun 2019 ini PLN menargetkan penjualan listrik bisa mencapai 245 TeraWatt atau tumbuh sekitar 5,6 persen dibanding tahun lalu. Suprateka memaparkan, untuk mencapai target tersebut pihaknya akan menggenjot serapan konsumsi listrik di segmen rumah tangga dan industri. Di antaranya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik dan kompor induksi.

Selain itu PLN berencana untuk menambah program insentif penambahan daya listrik kepada pelanggan. Rencana ini tak lepas dari kesuksesan pelaksanaan program promosi penambahan daya listrik yang digelar dengan memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan RI tahun lalu.

Kalau di tahun 2018 lalu PLN membuat program diskon bagi konsumen yang tertarik melakukan penambahan daya listrik pada 17 Agustus, demikian juga pada peringatan Hari Listrik Nasional. Program tersebut dinilai cukup berhasil mendorong peningkatan konsumsi serapan listrik PLN,.

Sektor industri pun tak luput dari sasaran. Di antaranya PLN akan mendorong konsumsi listrik pada fasilitas pertambangan, seperti di fasilitas smelter (fasilitas pemurnian hasil tambang).

PLN pun giat mengajak konsumen industri, untuk memanfaatkan energi listrik dari PLN, daripada industri membangun pembangkit sendiri yang umumnya merupakan PLTD yang berbahan bakar fosil.

PLN juga akan terus berupaya melahirkan program-program inovasi baru untuk mendorong laju konsumsi listrik nasional, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional.

Upaya produktif

Tumiran, Pakar Bidang Kelistrikan sekaligus anggota Dewan Energi Nasional menyebutkan, konsumsi listrik rumah tangga memang tengah mengalami tren penurunan berkat hadirnya berbagai peralatan rumah tangga yang hemat energi dari mulai lampu LED, pendingin ruangan (AC) berteknologi plasma, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya.

Sekarang ini rumah tangga sudah banyak gunakan peralatan yang lebih efisien di bidang energi. Bayangkan, konsumsi listrik lampu LED cuma 20 persen dibanding lampu konvensional, begitu pula dengan TV plasma, dan lainnya.

Tumiran juga memberikan saran peningkatan konsumsi listrik dengan upaya yang produktif. Antara lain dengan membuat peta jalan pengembangan industri nasional.

Negara harus tumbuh dengan menciptakan lapangan kerja berbasis produktivitas demi meningkatkan konsumsi listrik. Caranya dengan membuat peta jalan pengembangan industri.

Tumiran pun mencontohkan salah satu visi Presiden Joko Widodo untuk memperkuat sektor kemaritiman Indonesia. Dengan visi tersebut, maka Indonesia bisa mendorong perkembangan industri perkapalan di dalam negeri, dan kemudian membuat industri permesinan untuk menggerakkan kapal. Turunan selanjutnya adalah membuat industri material untuk menunjang industri perkapalan dan pembuatan mesin kapal.

Dengan hadirnya industri material jadi smelter maka bisa digerakkan untuk proses pembuatan baja untuk pembuatan mesin kapal. Kalau industri maritim tumbuh, yang lain akan tumbuh, mendorong ekonomi bertumbuh dengan berbasis kepulauan, lalu dengan mengekspor hasil laut pendapatan per kapita dalam negeri akan naik.

Jika pendapatan naik maka konsumsi listrik akan naik. Tanpa menaikkan ekonomi, maka permintaan konsumsi listrik dalam negeri akan sulit untuk tumbuh.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan berbagai industri yang membutuhkan pasokan listrik, apabila didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, maka sejalan dengan tekad pemerintah meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, dan juga pasokan listrik yang semakin optimal, begitu juga dengan penurunan harga jual listrik juga mulai bisa diimplementasikan secara perlahan.

Pada Februari 2019, Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan insentif berupa diskon kepada 21 juta pelanggan R-I VA RTM (Rumah Tangga Mampu) mulai 1 Maret 2019.

Insentif ini diberikan karena adanya efisiensi pada golongan ini, selain terjadinya penurunan harga minyak dan kurs dolar. Dengan insentif ini, pelanggan golongan R-I 900 VA RTM hanya membayar listrik Rp1.300 per kilowatt hour (kWh) dari tarif normal Rp1.352 per kWh.*

Baca juga: Pembangkit Jawa Bali bakal operasikan dua PLTU besar akhir 2019

Baca juga: PLN pulihkan 69 gardu pascabanjir bandang Kabupaten Jayapura

Oleh Ganet Dirgantara
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Emil ajak masyarakat Jabar tidak terlibat utang rentenir

Karena mudah diawal padahal jebakan di akhir

Garut (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam utang rentenir maupun pinjaman secara daring (online) yang operasionalnya tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau ilegal karena akan merugikan pihak peminjam uang tersebut.

“Karena mudah diawal padahal jebakan di akhir,” kata Ridwan Kamil yang akrab dipanggil Emil usai kegiatan Literasi Keuangan Syariah dan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Garut, Sabtu.

Ia menuturkan, pemerintah memiliki program pinjaman modal sesuai peraturan perbankan yang dapat diakses masyarakat sehingga tidak perlu terlibat dalam utang piutang di rentenir maupun pinjaman online ilegal.

Selama ini, kata dia, pinjaman online ilegal sudah banyak yang dibekukan oleh OJK, menandakan ada masalah dalam sistem pinjaman tersebut.

“Sudah dibekukan banyak sekali pinjaman online oleh OJK tadi, laporannya begitu,” kata Gubernur.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jabar berupaya mengatasi maraknya pinjaman uang ke rentenir dengan menghadirkan sektor jasa keuangan tanpa membebani masyarakat yakni jasa keuangan syariah seperti Bank Wakaf Mikro, Kredit Mesra, dan bank syariah.

Menurut Gubernur, banyak cara untuk mendapatkan kredit tanpa harus meminta pinjaman ke rentenir. Persoalan itu harus dilakukan oleh masyarakat secara kompak dalam membangun sistem ekonomi syariah.

“Jadi, tinggal ke masjid, minta ke Bank Wakaf Mikro, pergi ke bank syariah. Insya Allah ekonomi maju umatnya juga makin maju, tinggal mau apa tidak, bersatu atau tidak, ukhuwah islamiyah harusnya kuat,” katanya.

Menurut dia, saat ini transaksi keuangan syariah di Jabar baru mencapai sekitar 8 persen, padahal mestinya di atas 90 persen dengan banyaknya umat muslim di Jabar.

Selain itu, jumlah masjid di Jabar yang lebih dari 100.000 masjid dan jumlah pesantren yang lebih dari 11.000 pesantren bisa menjadi potensi besar pemanfaatan sektor keuangan syariah di Jabar.

“Nah, sekarang ada program Bank Wakaf Mikro, dipinjami Rp1 juta dibayar cuman Rp26.000 tiap minggu kan tidak repot, atau pinjam Rp3 juta bayarnya Rp70.000 setiap minggu,” kata Emil.

Ia menambahkan, program lainnya yang siap diluncurkan Pemerintah Provinsi Jabar yakni Kredit Mesra yang dapat diakses oleh masyarakat di masjid tanpa bunga dan jaminan.

“Saya juga ada program Kredit Mesra, nanti kita tahun ini di’ngabret’keun. Cukup ke masjid minta surat rekomendasi dari Ketua DKM tanpa bunga tanpa agunan, bisa,” katanya.
 

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI yakin melunaknya The Fed topang penguatan rupiah di sisa tahun

Selama tahun 2018 terdapat tiga faktor global yang menekan nilai tukar rupiah. Namun di tahun 2019 ini, satu dari tiga faktor global yang menekan nilai tukar rupiah tersebut, sudah menemukan titik terang

Yogyakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memandang semakin terkikisnya ketidakpastian ekonomi global karena gambaran utuh dari melunaknya (dovish) kebijakan Bank Sentral AS, The Federal Reserve, akan mengalirkan arus modal asing ke domestik yang turut memicu penguatan nilai tukar rupiah di sisa tahun ini.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan salah satu tekanan terbesar ketidakpastian ekonomi global yakni normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral AS kini sudah mereda.

Tekanan ekonomi global ke pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia, kini bersumber dari perang dagang antara dua negara adidaya Amerika Serikat dan China serta dinamika Brexit.

“Selama tahun 2018 terdapat tiga faktor global yang menekan nilai tukar rupiah. Namun di tahun 2019 ini, satu dari tiga faktor global yang menekan nilai tukar rupiah tersebut, sudah menemukan titik terang,” kata Nanang.

Sumber tekanan yang mereda itu adalah prospek kebijakan suku bunga The Fed. Pasalnya, Pada Rabu (20/3) malam waktu setempat, The Fed mempertahankan suku bunga acuan pada 2,25 – 2,5 persen atau median 2,375 persen.

Penetapan suku bunga itu menguatkan ekspetasi pelaku pasar untuk kebijakan yang lebih melunak (dovish). The Fed juga mengubah sinyalemen untuk arah kebijakan suku bunga dalam jangka menengah, yang menyiratkan jumlah kenaikan suku bunga acuan yang lebih rendah dalam dua tahun ke depan.

“Dari tiga faktor ini, setidaknya di tahun 2019 ini satu hal sudah lebih jelas. Seperti hasil FOMC [The Federal Open Market Committee] di tanggal 21 Maret, memberi sinyal semakin jelas bahwa mereka tidak akan menaikkan suku bunga, setidaknya untuk tahun 2019 ini. Artinya, satu faktor global itu sudah jelas akan memberikan dukungan terhadap stabilitas rupiah,” ujar Nanang.

Itu menjadi salah satu alasan mengapa Otoritas Moneter optimistis nilai tukar rupiah masih akan terus menguat. Tingkat volatilitas rupiah diyakini BI akan lebih rendah dibanding 2018. Sehingga diharapkan akan memberikan iklim usaha yang lebih kondusif dan terjaganya stabilitas perekonomian.

Namun, arah kebijakan BI untuk suku bunga acuan masih dipertahankan untuk menjaga stabilitas dari tekanan eksternal.

Nanang menyebut tekanan eksternal bisa saja bertambah di tahun ini. Bank Sentral perlu mewaspadai dinamika ekonomi global yang bisa memberikan efek rambatan terhadap negara berkembang seperti dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju, yakni Amerika Serikat, China, Jerman, dan Prancis.

“Memang ada faktor lain yang muncul yaitu situasi ekonomi global yang belakangan semakin melemah atau merosot. Tapi berdasarkan beberapa referensi itu akan bangkit di akhir tahun 2019,” ujarnya.

Dari dalam negeri, optimisme BI terhadap penguatan nilai tukar rupiah semakin kuat karena beberapa parameter fundamental perekonomian.

Nanang menyebutkan banyak indikator perekonomian dalam negeri positif, misalnya saja pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan inflasi yang rendah.

“Di domestik juga seharusnya memberikan dukungan. Pertama inflasi, inflasi kita di bawah tiga persen. Inflasi inti kita di bawah tiga persen itu cukup lama. Kedua pertumbuhan ekonominya juga tetap stabil di atas lima persen,” ujar dia.

Di akhir tahun, Nanang meyakini target penurunan defisit transaksi berjalan menjadi 2,5 persen PDB bisa tercapai. Pada 2018, defisit transaksi berjalan mencapai 2,98 persen PDB.

“Jadi di tahun ini dari sisi stabilitas kurs akan lebih baik dari tahun 2018. Secara fundamental stabilitas di tahun 2019 lebih baik,” ujarnya.

Baca juga: BI : Sejak awal tahun, bank bisa agresif kucurkan kredit
Baca juga: BI yakin bunga The Fed hanya naik sekali pada 2019-2020
Baca juga: BI kembali pertahankan suku bunga acuan enam persen

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI : Sejak awal tahun, bank bisa agresif kucurkan kredit

kredit perbankan dapat tumbuh 12 persen dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial melalui peningkatan Rasio Intermediasi Makroprudensial menjadi 84-94 persen

Yogyakarta (ANTARA) – Bank Indonesia meminta industri perbankan untuk lebih ekspansif dalam mengucurkan kredit sejak awal 2019 guna menggerakkan roda perekonomian, di tengah kebijakan suku bunga acuan Bank Sentral yang diutamakan kepada stabilitas.

Bank Sentral dalam paparannya di Yogyakarta, Sabtu, menyatakan akan menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui pembiayaan dari kredit perbankan. Harapan BI, kredit perbankan dapat tumbuh 12 persen dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial melalui peningkatan Rasio Intermediasi Makroprudensial menjadi 84-94 persen.

“Dengan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang dinaikkan ini, kita ingin memastikan rentang pertumbuhan kredit 10-12 persen, bias nya ke atas. Kita ingin jaga harapannya Sejak dari awal tahun. Jadi dengan direlaksasi dari sekrang, bank bisa dari awal tahun untuk ekspansif,” kata Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Ita Rulina dalam paparannya di Yogyakarta, Sabtu.

Dalam Rapat Dewan Gubernur periode Maret 2019 ini, BI menetapkan kenaikan batasan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari 80-92 persen menjadi 84-94 persen untuk mendukung pembiayaan perbankan bagi dunia usaha. Kenaikan RIM tersebut akan berlaku 1 Juli 2019. Dengan demikian, BI melonggarkan batasan kehati-hatian dari penyaluran kredit bank.

Meskipun sudah menaikkan RIM yang menjadi relaksasi bagi perbankan untuk lebih gencar menyalurkan kredit, Ita mengatakan, BI masih mempertahankan target pertumbuhan kredit di 10-12 persen.

“Karena sebenarnya tidak mudah juga bank langsung untuk cairkan kredit. Maka dengan dilonggarkannya RIM, kita ingin perkuat sinyal ke perbankan untuk dorong kredit,” kata dia.

Kredit perbankan menjadi alat untuk BI memberikan stimulus kepada perekonomian, sebagai sinyal bahwa kebijakan makroprudensial Bank Sentral telah akomodatif (pro pertumbuhan).

Sebelum kenaikan RIM, BI memasang syarat kehati-hatian RIM di rentang 80-92 persen. Ita mengatakan dengan batas atas 92 persen, sebanyak 51 bank sudah melebihi ketentuan RIM atau rentang kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Maka itu, RIM ditingkatkan agar bank lebih leluasa menyalurkan intermediasi.

“Sementara yang di bawah RIM 80 persen, itu ada 21 bank. Bank juga harus hati-hati dalam mengelola likuiditasnya,” ujar dia.

Menurut Ita, kondisi likuiditas perbankan cukup memadai. Namun, masih banyak perbankan yang terlalu hati-hati dalam mengucurkan kredit sehingga ekses likuiditas meningkat. Parameter kesehatan likuiditas yang digunakan BI yakni Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga/AL-DPK meningkat ke 20,25 persen per Januari 2019 dari 19 persen per Desember 2018.

“Jadi bank bisa memanfaatkan likuiditasnya untuk dorong kredit,” ujar dia.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga daerah di Sumbar miliki cadangan migas

Padang, (ANTARA) – Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan tiga daerah di Sumatera Barat memiliki cadangan migas dan batu bara yang berpotensi dieksplorasi yakni di wilayah Kabupaten Kepulauan Metawai, Kabupaten Sijunjung, dan wilayah Sumur Sinamar Blok Singkarak South West Bukit Barisan

“Untuk wilayah South west Bukit Barisan saat ini sudah plant of development (POD) 1 yang digarap oleh PT Rizki Bukit Barisan Energi, tentu harapan kita dapat segera diproduksi,” kata dia selepas orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan untuk Blok Singkarak terdapat kandungan gas dan pihaknya terus berupaya mencari sumber daya alam berupa minyak bumi. Sementara di kawasan Sijunjung yang dinamakan GNB Sijunjung trerdapat sumber daya alam berupa gas metan dan batu bara yang coba diekplorasi secara mendalam.

Kemudian untuk wilayah Kabupaten Kepualauan Mentawai areanya masih sangat terbuka dan pihaknya terus mencari sumber daya yang ada di sana.

“Target kita saat ini adalah untuk mengeksplorasi sumber daya mineral yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara untuk nasional, pihaknya baru menemukan cadangan gas di Sumur Kaliberau Dalam 2X (KBD2X) Blok Sakakemang, Sumatera Selatan disebut-sebut sebagai penemuan terbesar ke empat di dunia periode 2018-2019.

“Kalau di dunia periode tahun 2018-2019, temuan ini adalah temuan terbesar nomor empat di dunia setelah Calypso 1 di Siprus, Obskaya Sevemaya 1 yang berada di Rusia, kemudian 1-STAT-010A-SPS di Brazil,” kata dia.

Menurut Dwi, sumur KBD2X di Blok Sakakemang ini diperkirakan memiliki potensi kurang lebih dua Tcf (trillion cubic feet)

“KBD2X, sebagaimana disampaikan pada saat ekspos yang lalu bersama Repsol, memiliki potensi kurang lebih dua Tcf, ini asumsi sekarang,” tuturnya.

Dwi Soetjipto menjelaskan bahwa penemuan cadangan signifikan di KBD2X tersebut harus disyukuri dan mudah-mudahan menjadi angin baru untuk penemuan-penemuan mendatang.

“KBD2X ini di Indonesia dengan potensinya, sesungguhnya hal tersebut setelah 18 tahun itu adalah temuan yang signifikan,” katanya.***1***

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kata BI soal bank agresif kucurkan kredit

kredit perbankan dapat tumbuh 12 persen dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial melalui peningkatan Rasio Intermediasi Makroprudensial menjadi 84-94 persen

Yogyakarta (ANTARA) – Bank Indonesia meminta industri perbankan untuk lebih ekspansif dalam mengucurkan kredit sejak awal 2019 guna menggerakkan roda perekonomian, di tengah kebijakan suku bunga acuan Bank Sentral yang diutamakan kepada stabilitas.

Bank Sentral dalam paparannya di Yogyakarta, Sabtu, menyatakan akan menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui pembiayaan dari kredit perbankan. Harapan BI, kredit perbankan dapat tumbuh 12 persen dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial melalui peningkatan Rasio Intermediasi Makroprudensial menjadi 84-94 persen.

“Dengan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang dinaikkan ini, kita ingin memastikan rentang pertumbuhan kredit 10-12 persen, bias nya ke atas. Kita ingin jaga harapannya Sejak dari awal tahun. Jadi dengan direlaksasi dari sekrang, bank bisa dari awal tahun untuk ekspansif,” kata Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Ita Rulina dalam paparannya di Yogyakarta, Sabtu.

Dalam Rapat Dewan Gubernur periode Maret 2019 ini, BI menetapkan kenaikan batasan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari 80-92 persen menjadi 84-94 persen untuk mendukung pembiayaan perbankan bagi dunia usaha. Kenaikan RIM tersebut akan berlaku 1 Juli 2019. Dengan demikian, BI melonggarkan batasan kehati-hatian dari penyaluran kredit bank.

Meskipun sudah menaikkan RIM yang menjadi relaksasi bagi perbankan untuk lebih gencar menyalurkan kredit, Ita mengatakan, BI masih mempertahankan target pertumbuhan kredit di 10-12 persen.

“Karena sebenarnya tidak mudah juga bank langsung untuk cairkan kredit. Maka dengan dilonggarkannya RIM, kita ingin perkuat sinyal ke perbankan untuk dorong kredit,” kata dia.

Kredit perbankan menjadi alat untuk BI memberikan stimulus kepada perekonomian, sebagai sinyal bahwa kebijakan makroprudensial Bank Sentral telah akomodatif (pro pertumbuhan).

Sebelum kenaikan RIM, BI memasang syarat kehati-hatian RIM di rentang 80-92 persen. Ita mengatakan dengan batas atas 92 persen, sebanyak 51 bank sudah melebihi ketentuan RIM atau rentang kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Maka itu, RIM ditingkatkan agar bank lebih leluasa menyalurkan intermediasi.

“Sementara yang di bawah RIM 80 persen, itu ada 21 bank. Bank juga harus hati-hati dalam mengelola likuiditasnya,” ujar dia.

Menurut Ita, kondisi likuiditas perbankan cukup memadai. Namun, masih banyak perbankan yang terlalu hati-hati dalam mengucurkan kredit sehingga ekses likuiditas meningkat. Parameter kesehatan likuiditas yang digunakan BI yakni Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga/AL-DPK meningkat ke 20,25 persen per Januari 2019 dari 19 persen per Desember 2018.

“Jadi bank bisa memanfaatkan likuiditasnya untuk dorong kredit,” ujar dia.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah dapat Rp105 miliar dari cukai rokok elektronik

Jakarta (ANTARA) – Kepala seksi tarif cukai dan harga dasar II Ditjen Bea Cukai, Agus Wibisono mengatakan pemerintah meraih pendapatan sebesar Rp105 miliar dari cukai rokok elektronik di tahun 2018.

Sedangkan untuk tahun ini, Agus berharap bisa mendapatkan cukai lebih banyak lagi dari rokok elektronik. Rokok elektronik mendapat cukai sebesar 57 persen. Sedangkan cukai untuk rokok bukan elektronik sebesar 10 persen.

Agus mengatakan penerapan tarif ini sifatnya dinamis karena setiap tahunnya bea cukai akan melakukan pengujian.

“Pungutan cukai adalah pungutan dari barang-barang yang memiliki dampak”, kata Agus saat menjadi pembicara di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat.

Maraknya rokok elektronik yang akhirnya memiliki dampak dalam masyarakat menjadikan pemerintah mengambil pungutan cukai dari rokok elektronik.

Liquid dalam rokok elektronik menjadi legal pada tahun 2018. Rokok elektronik adalah produk lain dari tembakau oleh karena itu liquid elektronik menjadi legal.

“Perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari”, tambah Agus.

Dia menambahkan perkembangan teknologi yang terus berkembang ini menjadi pr tersendiri bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. 

Baca juga: Penjualan Rokok Elektronik Naik
Baca juga: Pakar nilai rokok elektronik jadi konsumsi alternatif

Pewarta: Ganet Dirgantara dan Alya Rahma Widyanti
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Aceh Barat Ingatkan pengusaha bayar pajak

Pajak adalah bagian dari suksesnya pembangunan, sudah menjadi kewajiban selaku warga negara untuk taat membayar pajak serta melaporkan SPT tepat waktu

Banda Aceh (ANTARA) – Bupati Aceh Barat H Ramli MS mengingatkan pengusaha maupun perseorangan untuk membayar pajak serta menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak tepat waktu.

“Pajak adalah bagian dari suksesnya pembangunan, sudah menjadi kewajiban selaku warga negara untuk taat membayar pajak serta melaporkan SPT tepat waktu,” kata Bupati Aceh Barat Ramli MS usai menyampaikan SPT di Meulaboh, Jumat.

Bupati menyebutkan, pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pemerintah daerah. Pajak digunakan untuk pembangunan yang dimanfaatkan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan membayar pajak, maka penerimaan sumber pendapatan keuangan negara akan lebih meningkat. Pajak merupakan kewajiban badan usaha maupun perseorangan

“Pajak ini sumber pembangunan karena dari rakyat dan dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pembangunan sejumlah infrastruktur dan sarana publik,” kata Ramli MS.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh Budi Setiawan mengucapkan terima kasih atas dukungan Bupati Aceh Barat yang telah menyampaikan SPT tepat waktu.

“Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan sistem daring melalui telepon genggam maupun komputer. Pengisian SPT bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun,” kata dia.

SPT yang disampaikan terbagi dalam dua, yaitu SPT PPh orang pribadi, paling lambat disampaikan akhir Maret 2019 dan SPT PPh badan, paling lambat disampaikan akhir April 2019.

Oleh karena itu, Budi Setiawan mengimbau seluruh wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Meulaboh, meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya, untuk segera melaporkan SPT.

Budi Setiawan juga mengingatkan Kepada pegawai di lingkungan KPP Pratama Meulaboh, Budi Setiawan mengingatkan untuk memberikan pelayanan maksimal, membantu dan memudahkan wajib pajak menyampaikan pelaporan SPT.

“Sampaikan SPT lebih awal agar lebih nyaman. SPT juga bisa disampaikan di KPP Pratama Meulaboh maupun KP2KP Calang dan KP2KP Suka Makmur,” kata dia.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden tinjau progres rehabilitasi gempa

(Antara) – Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana meninjau kemajuan proyek rehabilitas dan rekonstruksi pascagempa di Lombok Barat, NTB.  Presiden menyatakan anggaran untuk  proyek pascagempa tersebut  sebesar Rp5,1 triliun saat ini telah di tangan pemerintah daerah.

Rupiah akhir pekan melemah 23 poin

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore melemah 23 poin menjadi Rp14.163 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.140 per dolar AS.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta,  mengatakan, salah satu sentimen negatif bagi rupiah yaitu Uni Eropa yang sepakat memberikaan perpanjangan waktu hingga 22 Mei 2019 jika proposal Brexit disetujui oleh parlemen Inggris pekan depan. Jika tidak ada persetujuan dari parlemen pekan depan, perpanjangan waktu hanya berlaku sampai 12 April 2019.

“Jadi kalau sampai tidak ada restu dari parlemen pada pekan depan, Inggris punya waktu sebulan untuk bersiap menghadapi mimpi buruk yaitu keluar dari Uni Eropa tanpa kompensasi apa-apa alias No-Deal Brexit,” ujar Ibrahim.

Selain itu, sentimen eksternal lain yaitu terkait perang dagang dimana negosiator dari AS dan Tiongkok dijadwalkan bertemu di Beijing untuk mengadakan pembicaraan baru minggu depan.

Sesuai informasi bahwa negosiator AS tidak menargetkan cepat tercapainya kesepakatan perdagangan. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan selama pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan pesaingnya dari Tiongkok Xi Jinping di Mar-a- Lago kira-kira sebelum akhir April 2019 mendatang.

Dari domestik, naiknya harga minyak jenis “light sweet” ke level 59,76 dolar AS per barel pada pukul 15.38 WIB memberi tekanan pada rupiah.

“Perkembangan harga minyak mentah dunia menjadi sentimen negatif hari ini bagi rupiah,” ujar Ibrahim.

Nilai tukar (kurs) rupiah pada pagi dibuka menguat Rp14.136 dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.136 per dolar AS hingga Rp14.163 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.157 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.102 per dolar AS.***1***
(T.C005/ )

Pewarta: Citro Atmoko

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Darmin ingatkan perang dagang jadi tantangan global selanjutnya

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan bahwa perang dagang akan menjadi tantangan ekonomi global selanjutnya setelah sentimen dari kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) mulai mereda.

“Tantangan besar global, ketika The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga, itu perang dagang,” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Darmin menjelaskan saat ini belum ada kesepakatan baru yang menandakan berakhirnya perang dagang antara China dan AS, sehingga ketidakpastian global ini belum akan usai dalam waktu dekat.

“Belum ada posisi jelas, tidak maju dan tidak mundur. Kita lihat saja karena yang pasti dua-duanya merugi dan sama-sama terpengaruh pertumbuhan ekonominya,” katanya.

Ia menambahkan persoalan perundingan perang dagang yang tidak bisa selesai dalam waktu cepat, bisa mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia dalam jangka pendek.

“Masalah dengan perang dagang adalah, sekali dimulai, menghentikannya juga tidak mudah. Ini dampaknya lebih besar untuk kita, karena dua negara tersebut menjadi tujuan ekspor terbesar,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan terdapat solusi dari permasalahan perdagangan global ini agar tekanan eksternal yang dapat mengganggu perekonomian nasional makin berkurang. “Buat kita, kalau perang dagang itu dapat diredam, apalagi bisa diselesaikan, akan baik sekali,” kata Darmin.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan AS sedang mempertimbangkan akan menahan tarif pada produk China hingga batas waktu yang dianggap substansial. Padahal, AS sudah menerapkan bea tarif impor barang China total senilai 250 miliar dolar AS.

Kepala Riset Valbury Sekuritas Alfiansyah mengatakan penyataan Trump ini menandakan perang dagang belum akan reda dalam waktu dekat. ***1***

Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sultan wacanakan pembangunan embung antisipasi banjir di Bantul

Bantul (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mewacanakan pembangunan embung atau tempat menampung air untuk  mengantisipasi banjir akibat luapan sungai di Kabupaten Bantul saat terjadi hujan deras.

“Mungkin dicarikan tanahnya dulu untuk membuat  embung saja karena (aliran sungai) Oya ini bebannya kalau musim hujan sangat besar,” kata Sultan usai mengunjungi lokasi terdampak bencana alam di Pedukuhan Wunut, Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, Jumat.

Pedukuhan Wunut merupakan salah satu lokasi terdampak bencana banjir di Bantul akibat aliran air Sungai Oya meluap pascahujan deras yang mengguyur daerah itu pada Minggu (17/3) malam.

Menurut Sultan, dengan membangun embung di wilayah utara diharapkan bisa mengurangi volume air hujan yang mengarah ke selatan melalui sungai tersebut, sebab akan tertampung di bangunan embung itu.

“Saya jadi Gubernur itu tidak pernah Bantul membuat irigasi kecuali rehab, karena memang rata-rata (pembangunan) di sebelah timur yang masih rusak semua, satu satunya cara kalau mau permanen sebelum mengalir ke sini dicegat di utara,” katanya.

“Solusinya saya buatkan embung saja, disudet (buat aliran ke embung) agar air ada yang masuk, jadi beban ke selatan sedikit,” kata Raja Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat tersebut.

Sultan mengatakan, pembangunan embung tersebut akan menggunakan  tanah Sultan atau Sultan Ground, namun demikian Sultan belum menentukan lokasi karena masih dikomunikasikan dengan pemerintah daerah.

Sultan mengatakan, di Sleman atau DIY bagian utara sudah ada embung Tambakboyo yang dibangun pemerintah pusat, kemudian di Sriten Gunung Kidul atau DIY sisi timur untuk menampung kelebihan air hujan.

“Pembangunan nanti kami lihat dulu tanahnya Sultan Ground ada di mana, dibuatkan embung seperti di Sriten kan daya tampung 500 ribu kubik, jadi kan otomatis (air) yang lari ke sini (Bantul) sudah berkurang,” katanya.***1***

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI: posisi kewajiban investasi internasional Indonesia meningkat

Jakarta (ANTARA) – Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada akhir 2018 mencatat peningkatan net kewajiban, didorong oleh naiknya posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN).

Pada akhir triwulan IV 2018, PII Indonesia mencatat net kewajiban 317,8 miliar dolar AS atau 30,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), meningkat dari posisi net kewajiban pada akhir triwulan III 2018 yang tercatat 292,5 miliar dolar AS atau 28,0 persen dari PDB, demikian info terbaru Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Jumat.

BI menilai perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2018 itu masih tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio neto kewajiban PII Indonesia terhadap PDB yang relatif stabil di kisaran rata-rata negara “”peers” sebesar 30,5 persen.

Di samping itu, struktur neto kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang. Meski demikian, BI akan tetap mewaspadai risiko neto kewajiban PII terhadap perekonomian.

Ke depan, BI meyakini kinerja PII Indonesia akan semakin baik sejalan dengan terjaganya stabilitas perekonomian dan berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia didukung oleh konsistensi dan sinergi bauran kebijakan moneter, pendalaman pasar keuangan, fiskal, dan reformasi struktural.

Dijelaskan, peningkatan net kewajiban PII Indonesia tersebut disebabkan oleh peningkatan posisi KFLN yang lebih besar dari peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN).

Peningkatan posisi KFLN Indonesia, yang terutama didorong oleh besarnya aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio, merupakan cerminan kepercayaan investor yang tinggi terhadap prospek perekonomian domestik.

Pada akhir triwulan IV 2018, posisi KFLN naik 5,0 persen (qtq) atau sebesar 31,9 miliar dolar AS menjadi 664,8 miliar dolar AS. Peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lainnya seperti revaluasi positif atas nilai aset finansial domestik sejalan dengan peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan faktor pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang berdampak pada peningkatan nilai instrumen investasi berdenominasi rupiah.

Posisi AFLN Indonesia juga meningkat terutama didorong oleh transaksi perolehan AFLN dalam bentuk cadangan devisa. Posisi AFLN pada akhir triwulan IV 2018 tercatat naik 1,9 persen (qtq) atau sebesar 6,5 miliar dolar AS menjadi 347,0 miliar dolar AS.

Peningkatan posisi AFLN lebih lanjut tertahan oleh faktor perubahan lainnya seperti revaluasi negatif atas AFLN, sejalan dengan penurunan rata-rata indeks saham negara-negara penempatan AFLN dan faktor penguatan nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia.

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI tergetkan pertumbuhan ekonomi Kepri lebihi nasional

Kepri itu pariwsata, kembangkan Bintan, Anambas dan Kampung Vietnam

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Bank Indonesia menargetkan ekonomi provinsi Kepulauan Riau bisa segera pulih, dan angka pertumbuhannya melebihi nasional yang ditargetkan 5 persen hingga 5,4 persen pada tahun ini.

“Targetnya, ekonomi Kepri tidak mau di bawah nasional. Target nasional 5-5,4 persen, Kepri harus di atas,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi usai menyaksikan serah terima jabatan kepala perwakilan BI Kepri di Batam, Jumat.

Pertumbuhan ekonomi Kepri sempat melambung pada 2010, hingga mencapai 8,3 persen, jauh di atas rata-rata nasional 6,1 persen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Kepri melambat, hingga hanya mencapai sekitar 2 persen di 2017.

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kepri, antara lain menurunkan biaya logistik di industri pengolahan, meningkatkan kemudahan perizinan dan memberikan insentif fiskal.

“Kepri itu pariwsata, kembangkan Bintan, Anambas dan Kampung Vietnam,” kata dia.

Rosmaya Hadi berharap Kepala Perwakilan BI yang baru, Fadjar Majardi dapat mengembalikan lagi pertumbuhan Kepri. Apalagi menurut dia, Fadjar memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro yang baik.

“Fajar, figur ekonomi makro bobotnya lebih tinggi, cocok untuk menggerakkan perkembangan ekonomi, jangan sampai di bawah nasional,” kata dia.

Ia juga berpesan agar Fadjar melanjutkan kinerja baik yang sudah dilakukan Kepala Perwakilan BI sebelumnya, Gusti Raizal Eka Putra, antara lain berhasil menekan inflasi dan memastikan keberadaan rupiah di setiap daerah di Kepri yang berbatasan dengan empat negara, yaitu Vietnam, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Di tempat yang sama, Fadjar mengatakan masih akan memetakan potensi yang ada di Kepri.

“Melihat dulu potensi untuk dikembangkan. Jangka pendek dan jangka panjangnya,” kata dia.

Menurut dia, Kepri memiliki keunikan, karena lokasinya dekat dengan Singapura. Potensi pariwisatanya pun berbeda dengan Bali, karena wisman yang datang bisa berulang-ulang kembali ke kota itu.

Sebelum ditempatkan sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Kepri, Fadjar bertugas di kantor perwakilan BI di DKI Jakarta.

Baca juga: Industri manufaktur topang ekonomi Kepri

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah berpeluang menguat, pasar fokus sentimen kebijakan The Fed

Fokus investor global masih pada Amerika Serikat terkait the Fed dan trade-deal antara AS-China

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat, berpotensi menguat seiring fokus pasar yang masih terimbas sentimen kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (Fed) dan perang dagang.

Kurs rupiah sendiri pagi ini dibuka melemah 18 poin menjadi Rp14.158 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.140 per dolar AS.

“Fokus investor global masih pada Amerika Serikat terkait the Fed dan trade-deal antara AS-China,” kata ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih di Jakarta, Jumat.

Dari Eropa, Uni Eropa (UE) memberi batas waktu untuk Inggris melakukan Brexit pada 12 April 2019 kendati tidak ada kesepakatan dengan catatan jika Withdrawal Agreement tidak disetujui oleh House of Commons pada minggu depan, tetapi jika disetujui maka diberikan perpanjangan waktu hingga 22 Mei 2019.

Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Inggris Theresa May juga gagal meyakinkan Parlemen Inggris terhadap proposal Brexit dalam dua kali pengambilan suara. Ada kemungkinan Inggris akan keluar dari Uni Eropa (UE) tanpa kesepakatan.

“Namun demikian krisis Brexit ini tidak memberi pengaruh signifikan pada pergerakan pasar global,” kata Lana.

Dari domestik, sentimen positif datang yaitu Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang pada Kamis (21/3) kemarin memutuskan suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate tetap 6 persen, begitupun untuk deposit facility tetap 5,25 persen, dan lending facility 6,75 persen. BI juga menyatakan tetap melakukan kebijakan akomodatif untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit.

Lana memperkirakan, rupiah pada hari ini akan bergerak menguat menuju kisaran antara Rp14.100 sampai Rp14.140 per dolar AS.

Baca juga: Analis: IHSG berpotensi terus menguat, imbas kebijakan Bank Sentral AS

Baca juga: Dolar menguat setelah pound Inggris jatuh akibat Brexit

Baca juga: Yuan China melemah 94 basis poin terhadap dolar

Baca juga: Dolar AS diperdagangkan mendekati 111 yen

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dolar AS diperdagangkan mendekati 111 yen

Tokyo (ANTARA) – Kurs dolar AS berpindah tangan di kisaran paruh atas 110 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Jumat pagi, sebagian besar sejalan dengan levelnya di New York semalam (Kamis).

Ketika pasar dibuka, dolar dikutip pada 110,82-83 yen dibandingkan dengan 110,75-85 yen pada Kamis (21/3) di New York.

Euro, sementara itu, diambil pada 1,1374-1374 dolar dan 126,06-07 yen terhadap 1,1370-1380 dolar dan 126,00-10 yen dalam perdagangan Kamis (21/3) sore di New York.

Pasar keuangan di Jepang ditutup pada Kamis (21/3) untuk hari libur nasional.

Baca juga: Dolar menguat setelah pound Inggris jatuh akibat Brexit

Baca juga: Meski menguat seiring kebijakan Bank Sentral AS, namun rupiah diprediksi turun

Baca juga: Harga minyak turun akibat pasokan makin ketat

Baca juga: Harga emas naik didukung pendekatan sabar Bank Sentral AS

Baca juga: Wall Street berakhir lebih tinggi, saham Apple Inc melonjak

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Jumat pagi melemah 18 poin

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat pagi, bergerak melemah 18 poin menjadi Rp14.158 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.140 per dolar AS.

Baca juga: Dolar menguat setelah pound Inggris jatuh akibat Brexit

Baca juga: Akhir pekan IHSG dibuka menguat 9,08 poin

Baca juga: Dolar AS diperdagangkan mendekati 111 yen

Baca juga: Yuan China melemah 94 basis poin terhadap dolar

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi tak mau Indonesia terjebak negara berpenghasilan menengah

Kunci untuk lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah adalah adanya infrastruktur yang siap, pembangunan SDM secara nyata dan reformasi struktural baik kelembagaan maupun penyederhanaan aturan

Jakarta (ANTARA) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo tidak ingin Indonesia terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah seperti dialami banyak negara lain.

“Kita tak mau terjebak pada middle income trap, negara lain banyak yang terjebak, kita tidak seperti mereka,” kata Jokowi ketika menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha kepada Jokowi-Ma’ruf di Istora GBK Senayan Jakarta, Kamis malam.

Ia menyebutkan pemerintah harus menggeser strategi pembangunan dengan konsentrasi pada pembangunan SDM.

“Pembangunan infrastruktur tetap jalan, namun pembangunan SDM mutlak kita lakukan,” katanya.

Menurut dia kunci untuk lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah adalah adanya infrastruktur yang siap, pembangunan SDM secara nyata dan reformasi struktural baik kelembagaan maupun penyederhanaan aturan.

Baca juga: Jokowi ingin ada penurunan pajak korporasi
Baca juga: Jokowi hadiri deklarasi dukungan pengusaha untuk Jokowi-Maruf
Baca juga: Jokowi: Kalau hitungannya untung-rugi MRT tidak akan ada

“Kalau tiga ini tidak dikerjakan secara konkret, kita akan terjebak pada middle income trap,” katanya.

Sebab itu, lanjut dia, ke depan pemerintah akan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau hingga mahasiswa.

Selama ini hanya ada KIP untuk SD hingga SMA/SMK. Tahun 2019 akan diperluas hingga mahasiswa atau KIP kuliah.

“Akan ada KIP kuliah, anak anak yang tak mampu bisa kuliah di dalam maupun luar negeri,” katanya.

Menurut dia, pemerintah juga akan mengeluarkan Kartu Prakerja. Kartu ini diberikan kepada lulusan SMA, SMK, akademi, universitas yang ingin masuk ke dunia kerja.

“Mereka akan kita training dan beri pelatihan sehingga siap masuk dunia industri. Itu gratis dibiayai negara dan untuk mendorong orang senang masuk kita berikan insentif honor dalam kartu termasuk yang terkena PHK,” kata Jokowi.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan Indonesia pada 2020 antara lain adalah naik dari kelompok negara berpenghasilan menengah menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah atas.

Baca juga: Pengusaha ProJokowi akui capaian Presiden Jokowi sangat banyak
Baca juga: Indo Barometer: Jokowi unggul dalam kepribadian dan kemampuan

“Karena masih pada siklus yang sangat awal dalam pembahasaan pokok pokok kebijakan ekonomi 2020, jadi kita tadi menyampaikan apa tantangan-tantangan pembangunan kita, umpamanya apa yang sudah dicapai selama ini dan bagaimana Indonesia maju dari middle income country menjadi negara yang upper middle income country,” kata Sri Mulyani usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (6/3/2019)

Menkeu menjelaskan dalam sidang kabinet paripurna itu, dirinya menyampaikan kepada presiden dan wapres serta kabinet mengenai rancangan kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal 2020, sesuai dengan siklus persiapan RAPBN 2020.

“Jadi tadi yang dibahas mengenai bagaimana pandangan jangka menengah panjang yang dipresentasikan Menteri Bappenas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RPJMN, arahnya dan pondasi dasarnya yang akan dijadikan landasan untuk menyusun RAPBN 2020,” katanya.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jusuf Kalla: Butuh infrastruktur agar ekonomi bergerak cepat

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah saat ini sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ke depannya.

“Setelah 73 tahun merdeka infrastruktur kita masih jauh tertinggal,” kata Jusuf Kalla dalam bincang-bincang yang diselenggarakan wadah #Inikerjaku di Jakarta, Kamis.

Infrastruktur itu sama dengan prasarana atau sebelum sarana, jadi kalau ingin maju bangun dulu prasarananya, jelas Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan pemerintah memang mengalokasikan dana cukup besar untuk infrastruktur tujuannya agar ekonomi dapat bergerak lebih cepat.

“Jakarta – Surabaya dulu mungkin butuh waktu 24 jam, namun dengan adanya Tol Trans Jawa mungkin hanya membutuhkan waktu 8 jam saja,” kata Jusuf Kalla dalam bincang-bincang dipandu Gupta Sitorus.

Menurut Jusuf Kalla, hadirnya infrastruktur akan mempercepat pergerakan barang serta menekan biaya/ efisiensi energi.

Jusuf Kalla juga menyampaikan hadirnya infrastruktur akan membuat karakter masyarakat berubah kalau dulu sering marah-marah karena kena macet, maka sekarang ini menjadi lebih disiplin dan lebih teratur.

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Faisal Basri sebut konsep pembangunan ekonomi capres tak meyakinkan

Perekonomian Indonesia memang tumbuh, tetapi lelet…

Jakarta (ANTARA) – Pakar ekonomi Faisal Basri mengatakan dua calon presiden (capres) yang bersaing dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak ada yang meyakinkan dari sisi pembangunan ekonomi, sehingga perlu peran dari masyarakat sipil agar tidak bergantung pada pemimpin.

“Perekonomian Indonesia memang tumbuh, tetapi lelet. Angka pengangguran turun, tapi definisi pengangguran tidak jelas,” kata Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis.

Faisal mengatakan pendapatan per kapita Indonesia saat ini di angka 3.500 dolar Amerika Serikat (AS). Bila pertumbuhan setiap tahun hanya lima persen hingga enam persen, maka pada 2030 hanya akan menjadi 8.500 dolar AS.

“Angka itu masih akan jauh dari negara lain. Kalau seperti ini terus, masa depan kita tua nanti akan sengsara,” ujarnya.

Faisal menyoroti kebijakan pemberian sertifikat tanah kepada rakyat. Menurut dia, rakyat diberi tanah satu hektare, tetapi kemudian bingung untuk mengembangkannya secara produktif.

Seharusnya, program pemberian sertifikat tanah itu melibatkan masyarakat sipil, seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang selama ini bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi.

“Jadi tanah tetap milik rakyat, tapi ACT terlibat dalam pengelolaannya agar lebih produktif sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Faisal mengatakan Indonesia merdeka hampir bersamaan dengan beberapa negara lain seperti Malaysia, Filipina, dan Korea. Namun, negara-negara tersebut telah berhasil melampaui perekonomian Indonesia.

“Korea Selatan terus meroket. Pendapatan per kapita Filipina juga sudah menyusul kita. China saat 1997, lebih menderita daripada Indonesia, tetapi saat ini mereka sudah menyusul kita,” katanya.

ACT bekerja sama dengan Global Wakaf mengadakan diskusi bertajuk “Sharing with the Master” bertema “Meneropong Masa Depan Makro Ekonomi Nasional dan Peran Strategis Wakaf dalam Pengentasan Kemiskinan”.

Diskusi tersebut menghadirkan Faisal Basri dengan dipandu praktisi komunikasi Zaim Uchrowi sebagai moderator.

Baca juga: Menperin: IKM jadi tulang punggung ekonomi nasional, ini buktinya

Baca juga: Menperin ingatkan IKM manfaatkan segera teknologi digital

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PUPR targetkan akhir 2019 selesaikan pembangunan 29 bendungan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa hingga tahun 2018, sebanyak 55 dari 65 bendungan sudah dalam tahap konstruksi di mana 14 bendungan di antaranya sudah rampung atau dalam tahap penyelesaian akhir konstruksi.

“Insya Allah tahun 2019 akan diselesaikan lagi sebanyak 15 bendungan. Sehingga sampai akhir 2019 akan selesai 29 bendungan,” kata Basuki Hadimuljono dalam rilis PUPR yang diterima, di Jakarta, Kamis.

Ia juga menyebutkan bahwa untuk menggenapi target 65 bendungan, pada tahun 2019 ini juga akan dimulai pembangunan 10 bendungan baru.

Untuk membangun bendungan tidak dapat selesai dalam satu atau dua tahun, namun membutuhkan waktu tiga sampai lima tahun. Dengan begitu, sisa dari 65 bendungan yang dibangun akan selesai seluruhnya pada tahun 2023.

Kebutuhan pembiayaan untuk membangun 65 bendungan tersebut diperkirakan mencapai Rp82,5 trliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Basuki mengingatkan bahwa dari 7,2 juta hektare lahan irigasi yang ada di Indonesia, hanya 11 persen yang mendapatkan suplai air dari bendungan.

Rampungnya 65 bendungan nanti akan menambah luas lahan pertanian yang mendapat suplai irigasi premium atau irigasi dari air bendungan menjadi sekitar 20 persen.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menyatakan, sebanyak 65 bendungan yang telah, sedang, dan akan dibangun pemerintah dinilai akan menahan arus air sehingga mereduksi banjir hingga 13.355 meter kubik/detik.

“Total 65 bendungan itu akan mereduksi banjir 13.355 meter kubik/detik,” kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi.

Pembangunan sebanyak 65 bendungan baru pada periode tahun 2015-2019 termasuk salah satu program andalan pemerintahan Kabinet Kerja saat ini.

Hari memaparkan bahwa selama kurun waktu tahun anggaran 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan 65 buah bendungan yang salah satu fungsinya sebagai pengendali banjir.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, bendungan yang selesai dibangun sampai tahun anggaran 2018 adalah 17 bendungan, yang berpotensi mereduksi banjir hingga sekitar 3.400 meter kubik/detik.

Sementara bendungan “ongoing” atau yang sedang dikerjakan pada saat ini pada tahun 2015-2019 berjumlah 39 buah yang diperkirakan bakal mereduksi banjir 7.101 meter kubik/detik. Sedangkan bendung yang akan dimulai pembangunannya pada tahun 2019 ini ada sebanyak sembilan bendungan, yang akan mereduksi banjir 2.853 meter kubik/detik.

Untuk program antisipasi banjir dari pihaknya, antara lain adalah pemeliharaan tanggul dan tebing sungai, pemeliharaan kanal banjir, peneusuran terhadap sungai-sungai utama yang mengalami kerusakan dan berpotensi mengalami banjir.
Baca juga: PUPR: 65 bendungan reduksi banjir 13.355 m3 per detik
Baca juga: Kementerian PUPR terus pantau ketinggian air Bendungan Bili-Bili di Gowa
Baca juga: PUPR: Bendungan Rotiklot atasi persoalan air Atambua

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Kamis sore menguat setelah pengumuman suku bunga BI

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore, menguat setelah pengumuman kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Kurs rupiah Kamis sore menguat 48 poin menjadi Rp14.140 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.188 per dolar AS.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Kamis, mengatakan kebijakan BI yang mempertahankan BI 7Day Reverse Repo Rate di level 6 persen menjadi sentimen internal yang positif bagi rupiah hari ini.

“Bahkan jika kondisi tetap stabil, seperti laju inflasi yang ‘santai’ atau defisit transaksi berjalan bisa lebih terkendali, maka bukan tidak mungkin BI akan menurunkan suku bunga acuan. Andai langkah ini ditempuh, maka akan menjadi bahan bakar untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi,” ujar Ibrahim.

Menurut Ibrahim, dengan rupiah yang cenderung menguat dan laju inflasi domestik yang “santai” alias baru 2,57 persen (tahun ke tahun/yoy) sampai Februari dan terendah sejak November 2009, mungkin sudah saatnya BI mulai mempertimbangkan untuk masuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara relaksasi kebijakan suku bunga.

“Namun itu dengan catatan defisit transaksi berjalan bisa lebih terkendali,” katanya.

Dari eksternal, sentimen positif yang mendorong rupiah menguat yaitu The Fed yang secara tiba-tiba mengakhiri siklus kenaikan suku bunga yang telah berlangsung sejak tiga tahun lalu. Sikap tersebut mengabaikan proyeksi dua kali kenaikan yang dibuat Desember 2018, di tengah tanda-tanda pelemahan ekonomi AS yang kian mengemuka.

Sedangkan sentimen negatif bagi pergerakan rupiah hari ini, lanjut Ibrahim, yaitu ketakutan akan Brexit yang kacau telah kembali ke pasar Eropa setelah pidato dari Perdana Menteri Theresa May Rabu (20/3) malam, yang menguraikan tidak ada pilihan lain selain Perjanjian Penarikan yang telah dua kali ditolak oleh parlemen, atau Brexit “tanpa kesepakatan dalam delapan hari”.

Selain itu, perkembangan harga minyak mentah dunia menjadi sentimen negatif bagi rupiah. Pada pukul 15:30 WIB, harga minyak jenis “light sweet ” menguat ke level 60,11 dolar AS per barel. Ketika harga minyak naik, maka biaya impor komoditas ini akan lebih mahal.

“Devisa yang ‘terbakar’ untuk keperluan impor menjadi lebih banyak sehingga menambah tekanan di transaksi berjalan. Rupiah pun punya kesempatan untuk melemah karena fondasi yang kembali rapuh,” ujar Ibrahim.

Nilai tukar (kurs) rupiah pada pagi dibuka menguat Rp14.105 dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.093 per dolar AS hingga Rp14.140 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.102 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.231 per dolar AS.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI yakin bunga The Fed hanya naik sekali pada 2019-2020

Jakarta (ANTARA) –
Bank Indonesia mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank Sentral AS, dari dua kali untuk 2019-2020 menjadi hanya satu kali, menyusul sinyalemen “kesabaran” normalisasi yang terus diperlihatkan pimpinan The Fed, Jerome Powell.

Usai Rapat Dewan Gubernur Bank Sentral bulanan, Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa sinyalemen penundaan kenaikan suku bunga The Fed membawa imbas positif bagi perekonomian Indonesia, dengan aliran modal asing yang masuk dan tekanan yang berkurang akibat meredanya ketidakpastian.

Pada Rabu malam waktu setempat, Bank Sentral AS, The Fed pada Maret ini mempertahankan suku bunga acuan pada 2,25 – 2,5 persen atau median 2,375 persen. Penetapan suku bunga itu sesuai ekspetasi pelaku pasar. The Fed juga mengubah sinyalemen untuk arah kebijakan suku bunga dalam jangka menengah, yang menyiratkan jumlah kenaikan suku bunga acuan yang lebih rendah dalam dua tahun ke depan.

Sejalan dengan itu, sikap Bank Sentral Eropa (ECB) juga semakin melunak (dovish) karena perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Benua Biru dan laju inflasi yang rendah.

“Dot Plot (arah bunga acuan untuk jangka menengah) The Fed yang semula naik dua hingga tiga kali, kini hanya naik sekali. Kemudian sikap dovish (melunak) juga ditunjukkan ECB,” ujarnya.

Oleh karena perkembangan kebijakan moneter negara-negara maju itu, Bank Sentral juga pada Kamis ini mempertahankan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” sebesar enam persen.

Dengan dipertahankannya suku bunga acuan pada Maret ini, Bank Sentral tercatat sudah empat kali menahan suku bunga acuan di level enam persen.

Penetapan kebijakan suku bunga itu juga diiringi suku bunga fasilitas penyimpanan dana di BI (Depocit Facility/DF) 5,25 persen dan suku bunga penyediaan dana ke perbankan (Lending Facility/LF) 6,75 persen.

Meski demikian, BI masih mengorientasikan kebijakan suku bunga acuan untuk ketahanan stabilitas dari tekanan eksternal. Sementara kebijakan makroprudensial BI, ujar Perry, diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kebijakan makroprudensial terbaru yang dilonggarkan BI adalah peningkatan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) perbankan dari 80-92 persen menjadi 84-94 persen.

Peningkatan batas atas dan batas bawah RIM itu akan mendorong perbankan untuk lebih agresif menyalurkan kredit. Bank Sentral berharap pertumbuhan kredit dapat mencapai 12 persen atau di batas atas sasaran pertumbuhan kredit tahun ini yang sebesar 10-12 persen..***1***

Pewarta oleh Indra Arief Pribadi

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah dukung penciptaan tenaga kerja untuk industri konstruksi

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mendukung berbagai upaya peningkatan penguasaan teknologi maupun penciptaan tenaga kerja yang berkualitas dengan sertifikat kompetensi keahlian untuk mendukung pengembangan industri konstruksi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa kebijakan ini harus dilakukan karena masih banyak pencari kerja dalam industri konstruksi yang belum terserap di dunia kerja.

“Untuk itu, peningkatan kompetensi bagi peserta didik terutama pada pendidikan tinggi melalui lembaga pelatihan juga perlu digagas,” kata Darmin dalam  pembukaan pekan SDM Ahli Konstruksi Indonesia.

Menurut dia, berbagai kegiatan “soft skill” untuk meningkatkan kompetensi ini dapat meningkatkan nilai tambah para pekerja dalam industri konstruksi.
Selain itu, kurikulum dalam pendidikan tinggi ikut dikembangkan agar selaras dengan kebutuhan industri dan siap kerja dalam waktu cepat.

“Selain kurikulum, tenaga pengajar atau instruktur untuk pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi faktor yang menjadi perhatian,” ujar Darmin.
Darmin juga mengingatkan peran industri konstruksi saat ini sangat besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

“Infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah yang dapat memperkuat sistem logistik nasional sehingga dampak ekonomi dapat segera dirasakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, ia ikut menekankan pentingnya pemenuhan standarisasi bangunan yang mencakup aspek keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan.

Standarisasi tersebut diselaraskan dalam kecepatan dan kepastian pemberian izin membangun bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan melalui sistem informasi bangunan gedung. “Dengan adanya sistem ini, proses diharapkan menjadi lebih efektif dan memperjelas koordinasi antar perangkat daerah,” katanya.

Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 menyatakan jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 8,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 20 persen atau sekitar 1,6 juta orang yang tergolong sebagai tenaga ahli konstruksi.

Namun, tenaga ahli konstruksi yang sudah mempunyai Sertifikat Kompetensi Keahlian sesuai data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional baru mencapai 195.312 orang. Dengan demikian, masih ada sekitar 1,4 juta tenaga ahli konstruksi yang harus menjalani proses sertifikasi. ***1***

Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI kembali pertahankan suku bunga acuan enam persen

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen pada rapat dewan gubernur periode 20-21 Maret 2019 di tengah semakin melunaknya (dovish) kebijakan suku bunga negara-negara maju yang membawa dampak positif ke perekonomian Indonesia.

“Dot Plot dari Bank Sentral The Federal Reserve yang semula naik dua hingga tiga kali, kini (diperkirakan) hanya naik sekali tahun ini, kemudian sikap ‘dovish’ (melunak) Bank Sentral Eropa (Europan Central Bank/ECB). Arah kebijakan moneter negara maju di dunia tidak seketat dari perkiraan sebelumnya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis.

Dengan dipertahankannya suku bunga acuan pada Maret ini, Bank Sentral tercatat sudah empat kali menahan suku bunga acuan di level enam persen. Kebijakan BI ini juga tidak lepas dari perubahan kebijakan Bank Sentral The Fed yang semakin melunak dan “sabar” dalam menaikkan suku bunga acuan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi AS.

BI mengubah proyeksinya terhadap kenaikan suku bunga acuan The Fed menjadi hanya satu kali untuk 2019-2020 dari dua kali pada periode yang sama.

Baca juga: BI diperkirakan kembali pertahankan suku bunga enam persen

Baca juga: Jokowi sebut BI tunjukkan “taring” dalam menjaga rupiah
 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi bagi 5.000 sertifikat tanah di Bogor

Bogor (ANTARA) – Presiden Joko Widodo membagikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga Kota Bogor dan Kabupaten Bagor, Jawa Barat, Kamis.

Jokowi tiba di lokasi pembagian sertifikat di Lapangan Parkir Bogor Nirwana Residence sekitar pukul 12.00 WIB.

Sertifikat tanah untuk rakyat ini dibagikan kepada 4.000 warga Kota Bogor dan 1.000 warga dari Kabupaten Bogor.

Dalam pembagian sertifikat tanah untuk rakyat ini, Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Jokowi mengatakan pembagian sertifikat tanah bagi rakyat sangat penting. Mengingat selama ini dirinya kerap mendapat laporan banyaknya sengketa tanah dan lahan antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan.

“Setiap saya pergi ke kampung, setiap saya pergi ke desa, di daerah-daerah manapun, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua, semuanya mengeluhkan sengketa lahan, tanah, ” kata Jokowi.

Kepala Negara menyebutkan sengketa tanah inni terjadi karena masyarakat tidak memegang tanda bukti hak hukum atas tanah, yang dikenal masyarakat sertifikat tanah.

Presiden menyebut di seluruh Indonesia, keluar 116 juta sertifikat, tapi di 2015 baru keluar 46 juta sehingga kurang 80 juta belum pegang bukti hak hukum atas tanah tersebut.

“Sehingga terjadi konflik tanah, karena 80 juta masyarakat belum pegang itu (sertifikat), karena sebelumnya ngurusnya ruwet,” ungkapnya.

Untuk itu, Presiden mengatakan mempercepat pembuatan sertifikat yang sebelumnya 500 ribu per tahun sehingga dipercepat penyelesaiannya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan bahwa tahun ini seluruh Kota Bogor ditergetkan 100 persen bersertifikat.

“Perintah bapak untuk mempercepat mana yang mungkin kita selesaikan, Alhamdulillah Kota Bogor akhir tahun ini Insya Allah tanah 100 persen terdaftar,” katanya.

Namun dia mengaku masih ada beberapa lahan yang belum bersertifikat hingga akhir tahun ini karena masih sengketa atau ketidakjelasan dasar hukum.

“Yang belum akan segera kami selesaikan secepatnya,” janji Sofyan Djalil.

Sedangkan untuk Kabupaten Bogor yang wilayahnya sangat luas, Sofyan Djalil menargetkan 2025 seluruh tanahnya akan bersertifikat.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bertemu milenial, Sri Mulyani ditanya soal pengendalian konsumsi rokok

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanya soal kebijakan pemerintah dalam mengendalikan tingginya angka konsumsi rokok di kalangan muda dan anak-anak, saat bertemu kaum milenial dalam acara National Town Hall on Youth Engagement di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis.

Wanita yang akrab dipanggil Ani itu menuturkan, rokok memang merupakan salah satu komoditas yang memberikan dampak sangat buruk bagi kesehatan sehingga pemerintah membatasi penggunaan atau konsumsinya, salah satunya dari sisi fiskal yaitu dengan menerapkan cukai terhadap rokok.

“Jadi kami melakukan pemungutan cukai bagi komoditas yang diharapkan dikurangi konsumsinya. Makanya barang yang mengandung metil alkohol, bir sampai dengan minuman keras dan rokok, kami kenakan cukai,” ujarnya.

Menurut Ani, konsumsi rokok yang berlebihan, terutama oleh anak-anak, akan berdampak buruk bagi kesehatannya pada masa mendatang. Di sisi lain, industri rokok juga menyerap tenaga kerja. Petani-petani tembakau dan cengkih pun juga terkait dengan rokok selaku produsen bahan bakunya. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan tarif cukai rokok.

“Kalau sekarang merokok, apalagi anak-anak dan dampak buruk kesehatannya pada masa depan, dibandingkan ongkos petani dan kerja para buruh rokok, mana yang harus didahulukan. Makanya dalam roadmap cukai rokok, ini akan bertahap naik dengan memberikan sinyal kepada industri rokok dan pemerintah daerah,” kata Menkeu.

Kementerian Keuangan  melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini terus berupaya mengurangai peredaran rokok ilegal yang dalam dua tahun terakhir terus turun. Pada 2017, peredaran rokok ilegal mencapai 10,9 persen. Sedangkan pada 2018 lalu, berhasil diturunkan menjadi 7,03 persen.

“Munculnya rokok ilegal sekarang sudah bisa kami tekan ke level 7 persen dan kami ingin makin rendah menjadi  3 persen. Jadi koordinasi kami dengan aparat penegak hukum dan bagaimana nanti kami berkoordinasi dengan pemda, menjadi sangat penting,” ujar Sri Mulyani. ***1***
(T.C005/ )

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019