Harga emas turun, dolar dan saham menguat

Chicago (ANTARA News) – Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun moderat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), tertekan penguatan dolar AS dan kenaikan saham-saham di Wall Street.

Laporan Xinhua menyebutkan kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari turun 2,90 dolar AS atau 0,22 persen, menjadi menetap pada 1.288,40 dolar AS per ounce.

Indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,65 persen menjadi 96,21 pada pukul 18.30 GMT.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika dolar AS menguat maka emas berjangka akan jatuh, karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

Tekanan tambahan terhadap emas datang dari saham-saham Wall Street, karena indeks Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan indeks komposit Nasdaq menguat setelah sesi penurunan di hari sebelumnya.

Namun, setelah parlemen Inggris sangat menolak kesepakatan Brexit, emas berjangka memulihkan beberapa kerugiannya selama perdagangan elektronik, karena beberapa investor beralih ke aset-aset safe haven seperti emas.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 6,6 sen AS atau 0,42 persen, menjadi ditutup pada 15,62 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun 2,4 dolar AS atau 0,3 persen, menjadi menetap di 800,10 dolar AS per ounce.

Baca juga: IHSG menguat, Analis: Apresiasi rupiah bagus bagi psikologis investor saham

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Parlemen Inggris tolak kesepakatan Brexit

London (ANTARA News) – Parlemen Inggris pada Selasa (15/1) memilih untuk menolak kesepakatan Brexit, yang semakin mempersulit kepergian bersejarah negara itu dari Uni Eropa (UE).

Anggota parlemen memberikan suara dengan hasil 432-202 untuk menentang kesepakatan yang dicapai antara pemerintah Inggris dan UE setelah debat lima hari.

Hasil pemungutan suara di parlemen itu disebut-sebut sebagai simbol kekalahan terburuk pemerintah dalam sejarah modern Inggris.

Perdana Menteri Inggris Theresa May memiliki tiga hari duduk untuk kembali ke parlemen dengan “Rencana B”.

Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret.

Pemimpin buruh Jeremy Corbyn mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah menyusul kekalahan itu. Mosi akan diperdebatkan di dewan perwakilan rakyat (house of commons) pada Rabu waktu setempat.

Dalam pembelaan di menit terakhir menjelang pemungutan suara, Perdana Menteri May mengatakan pemungutan suara yang dilakukan para politisi akan menjadi sejarah dalam karier politik mereka.

Dia mengatakan keputusan itu akan menentukan Inggris selama beberapa dekade mendatang. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

Baca juga: Harga minyak naik sekitar tiga persen, China bakal perkenalkan kebijakan ekonomi

Baca juga: Harga emas turun, dolar dan saham menguat

Baca juga: Wall Street berakhir menguat, Saham Netflix melonjak

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga minyak naik sekitar tiga persen, China bakal perkenalkan kebijakan ekonomi

New York (ANTARA News) – Harga minyak naik sekitar tiga persen pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), bersama dengan pasar saham dunia, didukung oleh rencana China untuk memperkenalkan kebijakan menstabilkan ekonomi yang melambat, membalikkan kerugian sesi sebelumnya akibat data suram di ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari, berakhir 1,60 dolar AS atau 3,2 persen lebih tinggi menjadi menetap di 52,11 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret, menguat 1,65 dolar AS atau 2,8 persen menjadi ditutup pada 58,99 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

“Beberapa kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi pada 2019 tampaknya telah surut,” kata Direktur Riset Pasar di Tradition Energy di Stamford, Connecticut, Gene McGillian seperti dikutip Reuters. “Pasar sedang menempel pada berita yang menunjukkan bahwa ekonomi mungkin lebih baik daripada yang diperkirakan.”

Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China menawarkan beberapa dukungan pada Selasa (15/1), menandakan bahwa ia mungkin akan meluncurkan lebih banyak stimulus fiskal. Ini melawan sentimen negatif dari Senin (14/1) ketika harga minyak mentah turun lebih dari dua persen setelah data menunjukkan impor dan ekspor melemah di China.

Namun, kedua harga acuan minyak itu memangkas sedikit keuntungan mereka dalam perdagangan pasca-penyelesaian, setelah anggota parlemen Inggris mengalahkan Perdana Menteri Theresa May, tentang kesepakatan Brexit dengan margin yang menghancurkan, memicu pergolakan politik yang dapat menyebabkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara tidak teratur atau bahkan pembalikan dari keputusan untuk meninggalkan UE pada 2016.

Parlemen Inggris memilih 432-202 menentang kesepakatan Brexit, meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang membebani pasar.

Baca juga: Parlemen Inggris tolak kesepakatan brexit

Pada dasarnya, pengurangan produksi dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen lain, termasuk Rusia, telah mulai mengurangi kekhawatiran kelebihan pasokan. Kelompok itu, yang dikenal sebagai OPEC, sepakat pada akhir 2018 untuk memotong pasokan mulai bulan ini, berusaha mengendalikan kelebihan global.

OPEC telah menetapkan pertemuan 17-18 Maret untuk memantau implementasi pakta mereka, sumber mengatakan kepada Reuters, dan pertemuan lain pada 17-18 April untuk memutuskan apakah akan memperpanjang pemotongan di luar enam bulan yang disepakati.

Dukungan lebih lanjut datang dari data yang menunjukkan jumlah rig pengeboran AS untuk minyak baru sedikit menurun sejauh tahun ini. Juga, para analis dalam jajak pendapat Reuters, menjelang data industri mingguan pada Selasa (15/1) dan laporan pemerintah pada Rabu waktu setempat, memperkirakan stok minyak mentah AS telah jatuh untuk minggu kedua berturut-turut.

Data rig bisa menandakan perlambatan kenaikan cepat dalam produksi dari Amerika Serikat, yang menjadi produsen minyak utama dunia pada 2018.

Dalam jangka panjang, produksi minyak mentah AS diperkirakan akan naik ke rekor baru lebih dari 12 juta barel per hari (bph) tahun ini dan naik menjadi hampir 13 juta bph pada tahun depan, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam proyeksi 2020 pertamanya.

Pasar juga menemukan dukungan dari berita bahwa AS tidak akan memberikan keringanan lebih lanjut untuk sanksi-sanksi terhadap Iran.

Perwakilan Khusus AS untuk Iran, Brian Hook, mengatakan pada Sabtu (12/1) bahwa Washington tidak akan memberikan keringanan lagi untuk minyak Iran setelah penerapan kembali sanksi-sanksi AS. Langkah ini dapat membatasi minyak Iran datang ke pasar dalam beberapa bulan mendatang.

Sinyal positif dan harapan terhadap pembicaraan baru AS-China untuk menyelesaikan ketegangan perdagangan telah mendorong pasar saham dunia dan harga minyak, tetapi kekhawatiran tentang pertumbuhan global sangat membebani.

“Tampaknya pasar mengalami kesulitan untuk memutuskan cerita mana yang harus dipercaya,” kata Konsultan JBC Energy.

Baca juga: Harga emas turun, dolar dan saham menguat

Baca juga: Bursa Jerman menguat tipis saham, saham HeidelbergCement naik tertinggi

Baca juga: Bursa Spanyol menguat, Indeks IBEX 35 ditutup naik 31,50 poin

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Darmin ingatkan perlunya upaya dorong ekspor nonmigas

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan perlunya mendorong ekspor nonmigas agar neraca perdagangan tidak lagi mengalami defisit yang terlalu besar.  

“Yang perlu betul kita lakukan adalah mendorong ekspor nonmigas,” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Darmin mengatakan tindakan itu telah dilakukan pemerintah terutama ke pasar nontradisional seperti Afrika yang sedang tumbuh meski hasilnya tidak terlihat dalam waktu cepat.

Namun, menurut dia, kondisi ekspor nonmigas saat ini ikut terpengaruh kondisi global sehingga menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan sepanjang 2018 sebesar 8,57 miliar dolar AS.

“Masalahnya tidak cukup banyak barang yang bisa kita ekspor. Ekspor kita selama ini yang hasilnya bagus malah lambat, negatif pula, seperti CPO,” ujarnya.

Selain itu, impor ikut tercatat tumbuh tinggi karena banyak bahan baku maupun modal yang dibutuhkan untuk pembangunan dan barang-barang lainnya yang tidak diproduksi di dalam negeri.

“Ekonomi kita itu tumbuh dengan baik. Tidak seperti tahun-tahun lalu. Sehingga mau tidak mau impornya tumbuh dengan cepat. Kalau ekonomi tidak jalan, impornya tidak akan begitu,” kata Darmin.

Darmin enggan berbicara banyak mengenai upaya mengatasi persoalan neraca migas yang menjadi penyebab utama tingginya defisit neraca perdagangan.

Untuk itu, ia mengharapkan kebijakan untuk mengurangi impor solar dengan mewajibkan penggunaan B20 bisa mulai memperlihatkan hasil.

“Migas bukan sesuatu yang mudah, karena itu kebutuhan kita. Sementara pertumbuhan nonmigas tidak mampu mengimbangi,” ujar Darmin.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada 2018 tercatat defisit 8,57 miliar dolar AS, atau terlebar sejak 1975. 

Baca juga: Mendag ingin realistis capai target pertumbuhan ekspor nonmigas

Baca juga: BPS: perhiasan dukung kinerja ekspor nonmigas Oktober

Pewarta: Satyagraha
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah luncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Batam

Batam (ANTARA News) – Pemerintah meluncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, demi memastikan penegakan hukum di daerah yang rawan penyelundupan.

“Batam, Kepri dan wilayah pesisir timur Sumatera menjadi area yang mendapat perhatian lebih, dengan penertiban impor di bidang kepabeanan dan cukai,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Batam, Selasa.

Program itu sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai, menjalin sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan program itu.

Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera juga merupakan lanjutan dari Program Sinergi Penertiban Impor, Cukai dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) yang dideklarasikan pimpinan tinggi antar kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum pada 2017.

“Mulai Juli 2017, sudah melebihi satu tahun, selama ini sinergi yang kami lakukan memberikan dampak positif dalam mengamankan NKRI,” kata Menteri.

Dalam melaksanakan Program Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, pemerintah menyusun 11 langkah strategis yang terbagi ke dalam tiga tema besar yaitu Program Sinergi, Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan, serta Operasi Bersama (Joint Operation).

Dalam langkah strategis itu, terdapat beberapa kegiatan, di antaranya penertiban pelabuhan tidak resmi guna mencegah pemasukan atau pengeluaran barang ilegal ke/dari Kawasan Bebas Batam dan pengelolaan “ship to ship area” guna mencegah modus penyelundupan barang dengan cara pembongkaran di tengah laut dari kapal ke kapal tanpa mengindahkan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Kemudian pertukaran data terkait kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan, baik tujuan ke luar daerah pabean maupun antar pulau guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor/ekspor atau barang yang akan masuk/keluar dari Kawasan Bebas Batam.

Pemerintah juga akan membentuk Maritime Domain Awareness (MDA) guna menciptakan pola monitoring yang sinergis antar instansi dalam rangka pengawasan kemaritiman.

Masih dalam program yang sama, pemerintah akan mewajibkan penggunaan Automatic Identification System (AIS) bagi seluruh kapal di Indonesia guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor/ekspor atau barang yang akan masuk/keluar dari Kawasan Bebas Batam.

Lalu membatasi kecepatan bagi kapal nonpemerintah/nonmiliter guna menanggulangi penyelundupan dengan kapal kecil berkecepatan tinggi, menerbitkan kuota impor di Kawasan Batam dan penertiban kuota barang kena cukai yang masuk ke Kawasan Bebas Batam sehingga tidak terjadi kelebihan dan penyalahgunaan kuota.

Serta memanfaatkan analisis komunikasi berbasis IT untuk mendeteksi/mencari pelanggaran/terduga pelaku pelanggaran/tindak pidana, melakukan patroli laut bersama DJBC, TNI dan Polri di daerah perairan sekitar Batam dan Pesisir Timur Sumatera, dan memberlakukan pengawasan berlapis terhadap barang eks-impor ilegal yang diangkut antarpulau dengan tujuan wilayah Pelabuhan Tanjung Priok (dari Batam dan Pontianak).

Baca juga: TNI AL amankan 1 ton sabu-sabu di Batam

Pewarta:
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Utang luar negeri naik tujuh persen Jadi Rp5.220 triliun

Jakarta (ANTARA News) – Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir November 2018 atau setara Rp5.220 triliun dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS.

Berdasarkan Statistik utang luar negeri (ULN) yang dipublikasikan Bank Indonesia, Selasa, di Jakarta, ULN itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 183,5 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN 189,3 miliar dolar AS.

Jika dibandingkan Oktober 2018, utang asing Indonesia naik 12,3 miliar dolar AS. Pertumbuhannya secara tahunan pun meningkat pada November 2018, karena pada Oktober 2018, hanya bertumbuh 5,3 persen (yoy).

Bank Indonesia menilai struktur utang masih berkategori sehat. Parameternya adalah rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap di 34 persen.

“Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers (negara dengan kapasitas ekonomi serupa),” tulis BI.

Selain itu, struktur ULN Indonesia didominasi ULN berjangka panjang dengan porsi 84,8 persen dari total ULN.

Secara rinci, dalam ULN Indonesia, ULN pemerintah adalah 180,5 miliar dolar AS atau tumbuh 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada akhir November 2018.

Posisi ULN pemerintah tersebut bertambah 5,1 miliar dolar AS dibandingkan posisi Oktober 2018 karena masuknya dana investor asing di pasar Surat Berharga Negara domestik selama November 2018.

Sementara ULN swasta pada November 2018 naik 10,1 persen (yoy). ULN swasta pada November 2018 tersebut bertambah 7,1 miliar dolar AS dibandingkan Oktober 2018 karena sebagian besar didorong masuknya dana ke surat utang korporasi.

Baca juga: Ketua DPR-RI dorong kelola utang luar negeri dengan baik
Baca juga: Utang luar negeri Indonesia naik 5,3 persen jadi Rp5.227 triliun

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPS: Ekspor industri pengolahan Desember 2018 turun 6,92 persen

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor produk industri pengolahan pada Desember 2018 mengalami penurunan 6,92 persen dibandingkan November 2018 dan turun 3,88 persen dibandingkan periode sama 2017.

“Ada beberapa komoditas yang menurun agak tajam, di antaranya adalah besi baja, kimia dasar, organis, kendaraan bermotor roda empat, serta kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan ekspor produk pengolahan mencapai 10,01 miliar dolar AS pada Desember 2018 yang berkontribusi 70,62 persen terhadap keseluruhan ekspor nonmigas.

Adapun ekspor nonmigas pada periode tersebut mencapai 12,43 miliar dolar AS atau mengalami penurunan 8,15 persen dibandingkan November 2018 sebesar 13,53 miliar dolar AS.

Industri pengolahan menyumbang nilai ekspor tertinggi, yang disusul sektor tambang sebesar 14,96 persen, migas 12,32 persen, dan pertanian 2,1 persen.

Ekspor industri nonmigas berkontribusi 87,68 persen dari total ekspor pada Desember 2018.

Baca juga: BPS catat neraca perdagangan 2018 alami defisit terbesar
Baca juga: BPS catat ekspor Desember 2018 turun 4,89 persen
Baca juga: Pertumbuhan industri pengolahan capai 4,87 persen

 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019