Bank sentral Indonesia dan Thailand sepakati kerja sama APU PTT

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati penguatan kerja sama di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).

Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BOT Veerathai Santiprabhob di tengah rangkaian pertemuan gubernur bank sentral se-ASEAN pada Kamis (4/4) di Chiang Rai, Thailand.

Gubernur BI Perry Warjiyo seperti dikutip siaran pers Departemen Komunikasi BI di Jakarta, Kamis, menjelaskan, kesepakatan ini menjadi wujud upaya positif BI dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sekaligus menunjukkan komitmen BI untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF.

Nota Kesepahaman ini menambah jumlah kerja sama di bidang APU PPT yang sudah dilakukan juga dengan Banko Sentral Ng Pilipinas (2018) dan Bank Negara Malaysia (2013).

Penandatangan Nota Kesepahaman, katanya, dilakukan dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan bank sentral dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.

Menurut Perry, selain di bidang APU PPT, Indonesia dan Thailand juga menekankan perlunya sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran dan mendorong inovasi keuangan.

Dijelaskan, ada tiga tujuan penandatangan nota sesepahaman ini, yaitu pertama, memperkuat kerja sama di area sistem pembayaran dalam rangka mendukung tersedianya sistem pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan handal. Kedua, mendorong inovasi keuangan, dan; ketiga, memperkuat implementasi kebijakan APU PPT.

Nota kesepahaman ini merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerja sama BI – BOT saat ini dan ke depan yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi, dan pengembangan kapasitas.

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Alih fungsi tinggi, petani Malang diminta pertahankan lahan pertanian

Malang (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang meminta warga setempat untuk tetap mempertahankan area sawah irigasi atau lahan produktif sebagai penopang ketahanan pangan di daerah itu.

“Saya berharap luas lahan persawahan tidak akan berkurang lagi, khususnya di Kecamatan Singosari. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi alih fungsi lahan persawahan seiring dengan proyek-proyek strategis nasional, seperti jalan tol Malang-Pandaan dan rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK),” kata Kepala DKP Kabupaten Malang M Nasri Abd Wahid di Malang, Kamis.

Dengan adanya proyek strategis nasional tersebut, Nasri berharap masyarakat petani mampu mempertahankan luas lahan produktif (sawah irigasi) tersebut, sebab, wilayah Singosari memiliki tanah yang subur dan ditunjang para petani andal, terutama pertanian padi.

Apalagi, lanjutnya, selama ini Kecamatan Singosari sebagai salah satu sentra pertanian padi, bahkan menjadi penopang ketahanan pangan dan penyumbang surplus beras di Kabupaten Malang yang mencapai 75 ribu sampai 80 ribu ton per tahun.

Oleh karena itu,  pihaknya tergantung pada pemilik lahan sawah produktif tersebut, sebab berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang pedoman teknis, kriteria dan persyaratan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), disebutkan rencana penetapan LP2B harus berdasarkan kesediaan petani pemilik lahan.

Artinya, lanjutnya, bila petani tidak menyetujui lahan sawah miliknya menjadi bagian LP2B, pemerintah tidak bisa memaksa mereka. “Oleh karena itu, kami berharap banyak kepada petani pemilik lahan, baik di Singosari maupun wilayah lainnya agar tetap mempertahankan lahan sawahnya,” ucap Nasri.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Budiar Anwar mengatakan salah satu pertimbangan alih fungsi lahan adalah dari profit yang dihasilkan. Namun, sebelum lahan tersebut dialihfungsikan, terlebih dulu harus disiapkan lahan penggantinya.

“Yang pasti kami tidak akan merekomendasikan jika ada lahan produktif dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Tapi, jika itu memang harus dilakukan, yang pertama harus disiapkan adalah lahan penggantinya dulu,” tuturnya.

Pemkab Malang sudah memastikan akan tetap menjaga lahan pertanian irigasi teknis dan tidak akan memberikan izin pengeringan lahan sawah untuk perumahan atau kepentingan lain di luar pertanian (sawah) padi. Pengembang dipersilakan mencari lahan bukan sawah.

Sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Malang, sehingga Pemkab Malang sangat serius melindungi lahan sawah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang. Dalam perda ini, lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas 45.888,23 hektare.

Baca juga: Pemkab Malang perketat alih fungsi lahan pertanian
Baca juga: Lahan pertanian Kota Malang berkurang 68 hektare per tahun

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah menguat seiring data ekonomi AS yang melambat

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis ini bergerak menguat seiring data ekonomi AS yang melambat.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih di Jakarta, Kamis, mengatakan, Indeks Manajer Pembelian (PMI) komposit AS menunjukkan perlambatan pada Maret 2019 untuk sektor jasa dan manufaktur.

“Semakin banyak data AS yang mulai menunjukkan perlambatan sebagai indikasi fase puncak ekonomi AS telah dilalui,” ujar Lana.

The IHS Markit US Composite untuk Maret 2019 tercatat sebesar 54,6, sedikit di atas ekspektasi konsensus 54,3, melambat dibandingkan Februari 2019 yang sebesar 55,5.

Perlambatan terjadi baik pada sektor jasa dari 56 pada Februari menjadi 55,3 pada Maret dan sektor manufaktur dari 53 pada Februari menjadi 52,4 pada Maret. Indeks untuk sektor Manuafaktur tercatat terendah sejak Juni 2017.

Pada survei yang lain yang dilakukan oleh ISM, untuk sektor non-manufaktur tercatat turun tajam dari 59,7 pada Februari 2019 emnajdi 56,1 pada Maret 2019. Walaupun kedua sektor tersebut tercatat melambat, indeks pada kepercayaan bisnis (business confidence) tercatat naik.

Lana memperkirakan pada hari ini rupiah akan bergerak menguat di kisaran Rp14.200 hingga Rp14.220 per dolar AS.

Pada pukul 9.48 WIB, kurs rupiah menguat 40 poin atau 0,28 persen menjadi Rp14.183 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.223 per dolar AS.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu Sri Mulyani bebaskan PPN untuk ekspor jasa

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi beberapa jenis sektor jasa untuk mendorong perkembangan jasa modern, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki neraca perdagangan nasional.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima di Jakarta, Kamis, menyatakan perluasan jenis ekspor jasa kena PPN dengan tarif nol persen ini tercantum dalam PMK Nomor 32/PMK.010/2019 yang berlaku sejak 29 Maret 2019.

Ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN nol persen harus memenuhi dua persyaratan formal yaitu didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis, dan terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor.

Perikatan atau perjanjian tertulis itu harus mencantumkan dengan jelas jenis jasa serta rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor dan nilai penyerahan jasa.

Namun apabila persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi maka penyerahan jasa dianggap terjadi di dalam wilayah Indonesia dan pemerintah mengenakan PPN dengan tarif 10 persen.

Jenis jasa yang mendapatkan insentif PPN nol persen antara lain jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor, dan jasa konsultansi konstruksi.

Kemudian, jasa teknologi dan informasi, jasa penelitian dan pengembangan serta jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional.

Selain itu, jasa konsultansi termasuk jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior maupun jasa konsultansi sumber daya manusia.

Kemudian, jasa konsultansi keinsinyuran, jasa konsultansi pemasaran, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan.

Terakhir, jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor dan jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit atau komunikasi maupun konektivitas data.

Selama ini kegiatan yang merupakan ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia oleh Pengusaha Kena Pajak untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor jasa kena pajak. Dengan demikian jasa kena pajak yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia tidak dikenakan PPN.

Baca juga: Rupiah Kamis pagi menguat 40 poin

Baca juga: Analis: IHSG bakal bergerak variatif hari ini, ikuti bursa regional

Baca juga: Dolar melemah di tengah penguatan pound sterling

Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Kamis pagi menguat 40 poin

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis pagi, bergerak menguat 40 poin atau 0,28 persen menjadi Rp14.183 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.223 per dolar AS.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menguat, dolar di Tokyo diperdagangkan di paruh bawah 111 yen

Tokyo (ANTARA) – Kurs dolar AS berpindah tangan di kisaran paruh bawah 111 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Kamis pagi, sedikit lebih rendah dari levelnya di New York semalam (Rabu).

Ketika pasar dibuka di Tokyo, dolar dikutip pada 111,38-39 yen dibandingkan dengan 111,44-54 yen di New York dan 111,51-52 yen di Tokyo pada Rabu (3/4) pukul 17.00 waktu setempat.

Euro, sementara itu, diambil pada 1,1244-1245 dolar dan 125,24-25 yen terhadap 1,1227-1237 dolar dan 125,18-28 yen di New York, serta 1,1237-1238 dolar dan 125,31-35 yen dalam perdagangan Rabu (3/4) sore di Tokyo. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

Baca juga: Dolar melemah di tengah penguatan pound sterling

Baca juga: Harga emas merosot, sebagian investor beralih ke aset berisiko

Baca juga: Harga minyak turun di tengah data mengejutkan peningkatan stok AS

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yuan menguat jadi 6,7055 terhadap dolar AS

Beijing (ANTARA) – Kurs tengah nilai tukar mata uang China, yuan atau renminbi, menguat 139 basis poin menjadi 6,7055 terhadap dolar AS pada Kamis, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China. Di pasar spot valuta asing China, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.

Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank setiap hari kerja. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

Baca juga: Dolar melemah di tengah penguatan pound sterling

Baca juga: Harga emas merosot, sebagian investor beralih ke aset berisiko

Baca juga: Harga minyak turun di tengah data mengejutkan peningkatan stok AS
 

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dolar melemah di tengah penguatan pound sterling

New York (ANTARA) – Kurs dolar Amerika Serikat (AS)  melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), di tengah meningkatnya pound sterling karena investor telah mengikuti dengan cermat pembaruan tentang Brexit, yang mendapat beberapa sinyal positif pada Rabu (3/4).

Perdana Menteri Inggris Theresa May dan pemimpin oposisi Partai Buruh Jeremy Corbyn sepakat untuk bertemu lagi pada Kamis waktu setempat, untuk memecahkan kebuntuan Brexit setelah tidak ada terobosan dari pembicaraan mereka pada Rabu (3/4).

Sterling naik 0,25 persen terhadap dolar AS setelah Perdana Menteri Theresa May mengumumkan pembicaraan dengan partai Buruh dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan Brexit yang dapat mendorong perjanjian keberangkatan yang lebih lembut dengan Uni Eropa.

Sementara greenback sedikit berubah oleh data pada Rabu (3/4) yang menunjukkan bahwa pengusaha-pengusaha swasta AS menambahkan 129.000 lapangan pekerjaan pada Maret, di bawah ekspektasi para ekonom dan terendah sejak September 2017.

Investor selanjutnya fokus pada laporan ketenagakerjaan pemerintah untuk Maret pada Jumat (5/4) sebagai indikasi lebih lanjut tentang kekuatan pasar tenaga kerja AS dan inflasi upah.

Greenback juga tertekan karena harapan kesepakatan perdagangan antara AS dan China mendorong selera risiko secara global.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1240 dolar AS dari 1,1198 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound sterling Inggris naik menjadi 1,3155 dolar AS dari 1,3114 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7116 dolar AS dari 0,7063 dolar AS.

Dolar AS dibeli 111,46 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,38 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9977 franc Swiss dari 0,9984 franc Swiss, dan jatuh menjadi 1,3338 dolar Kanada dari 1,3346 dolar Kanada. Demikian laporan dari Xinhua.

Baca juga: Harga emas merosot, sebagian investor beralih ke aset berisiko

Baca juga: Reli saham pembuat chip dongkrak Wall Street berakhir lebih tinggi

Baca juga: Bursa Prancis menguat, Indeks CAC 40 berakhir naik 0,84 persen

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga minyak turun di tengah data mengejutkan peningkatan stok AS

Semua ini berkontribusi pada peingkatan stok yang besar

New York (ANTARA) – Harga minyak dunia turun tipis pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah data Pemerintah Amerika Serikat (AS) menunjukkan peningkatan mengejutkan dalam persediaan minyak mentahnya, tetapi harga berjangka bertahan di dekat level tertingginya dalam hampir lima bulan, karena penurunan produksi yang dipimpin OPEC dan sanksi-sanksi terhadap Iran memperketat prospek pasokan.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni sedikit melemah 0,06 dolar AS menjadi ditutup pada 69,31 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. Patokan global menyentuh tertinggi sesi di 69,96 dolar AS, yang terkuat sejak 12 November, ketika mereka diperdagangkan di atas 70 dolar AS.

Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei turun 0,12 dolar AS menjadi menetap pada 62,46 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, setelah sempat mencapai 62,99 dolar AS, tertinggi sejak 7 November.

Persediaan minyak mentah di Amerika Serikat naik 7,2 juta barel pekan lalu, karena impor bersih naik, produksi sedikit lebih tinggi ke rekor baru dan tingkat penyulingan melambat, kata Badan Informasi Energi AS (EIA). Padahal para analis memperkirakan penurunan 425.000 barel.

“Impor minyak mentah naik dan ekspor minyak mentah turun, yang berarti impor bersih jauh lebih tinggi. Pemrosesan minyak mentah tetap lebih rendah dari biasanya. Produksi minyak mentah naik ke level rekor baru 12,2 juta barel per hari,” ”kata analis Commerzbank, Carsten Fritsch. “Semua ini berkontribusi pada peingkatan stok yang besar.”

Meskipun ada peningkatan tajam dalam persediaan minyak mentah AS, para pelaku pasar mengatakan harga diposisikan untuk bergerak naik karena pengetatan pasokan global dan tanda-tanda permintaan meningkat.

“Itu adalah masalah yang telah mendukung pasar di sini,” kata Direktur Berjangka Mizuho, Bob Yawger di New York. “Pada akhir hari, pasar ini benar-benar diganggu dan ingin diperdagangkan lebih tinggi.”

Minyak mentah berjangka didukung oleh upaya berkelanjutan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya seperti Rusia, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, untuk mengurangi produksi minyak sekitar 1,2 juta barel per hari tahun ini.

Pasokan dari negara-negara OPEC mencapai level terendah empat tahun pada Maret, sebuah survei Reuters menemukan minggu ini.

Produksi minyak dari Rusia turun menjadi 11,3 juta barel per hari bulan lalu, tetapi gagal memenuhi target negara itu di bawah kesepakatan pasokan.

Dalam sinyal bahwa pasokan mungkin akan semakin ketat, seorang pejabat AS mengatakan pada Selasa (2/4) bahwa tiga dari delapan negara yang diberikan keringanan oleh Washington untuk mengimpor minyak dari Iran telah memotong pembelian tersebut menjadi nol, menambahkan bahwa peningkatan kondisi-kondisi pasar minyak akan membantu mengurangi ekspor minyak mentah Iran lebih lanjut.

Tetapi meskipun berada di bawah sanksi-sanksi AS, perusahaan energi milik negara Venezuela, PDVSA, mempertahankan ekspor minyaknya mendekati satu juta barel per hari pada Maret, dokumen PDVSA dan data Refinitiv Eikon menunjukkan.

Tanda-tanda kemajuan dalam negosiasi perdagangan AS dan China serta data aktivitas pabrik China dan AS yang positif dalam beberapa hari terakhir, juga telah membantu sentimen pasar dengan meredanya kekhawatiran tentang melemahnya permintaan minyak global. Demikian laporan yang dikutip dari Reuters.

Baca juga: Dolar melemah di tengah penguatan pound sterling

Baca juga: Harga emas merosot, sebagian investor beralih ke aset berisiko

Baca juga: Reli saham pembuat chip dongkrak Wall Street berakhir lebih tinggi

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Undip Semarang berikan pendampingan terhadap peternak kalkun Kudus

Kudus (ANTARA) – Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, siap memberikan pendampingan terhadap peternak ayam kalkun di Kabupaten Kudus agar semakin berkembang, sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging unggas yang memiliki sumber protein tinggi semakin bertambah.

“Harapannya tentu tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging ayam kalkun bisa mengimbangi tingkat konsumsi ayam pedaging,” kata Guru Besar Bidang Unggas Fakultas Peternakan Undip Dwi Sunarti ditemui di sela-sela acara pelatihan membuat jamu untuk ayam kalkun di Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Rabu.

Ia menyatakan siap memberikan pendampingan karena pertemuannya dengan peternak ayam kalkun di Kudus merupakan sebuah keberuntungan karena selama ini dirinya memang mencari peternak kalkun yang benar-benar ingin mengembangkan.

Menurut dia, melihat perkembangan peternakan kalkun di Kabupaten Kudus, khusus di Desa Undaan Tengah, tentunya patut diberikan perhatian oleh berbagai pihak.

“Pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian Kudus juga sudah memberikan perhatian dengan memfasilitasi dalam pembentukan kelompok,” ujarnya.

Menurut Dwi Sunarti,  prospek peternakan kalkun cukup bagus karena daya tetas telurnya yang cukup tinggi, sedangkan fertilitasnya juga demikian.

Hal itu, kata dia, tentunya didukung dengan asupan pakan protein dan penyubur benih sperma dari pejantan yang cukup tinggi. Selain itu, kandungan lemaknya memang hampir sama dengan ayam pedaging, namun asam lemak jahatnya sangat rendah.

“Semua produk unggas baik untuk pemenuhan gizi manusia, terutama balita,” ujarnya.

Pembentukan kelompok peternak kalkun dengan nama semarak kalkun Kudus, katanya, tepat untuk mewujudkan cita-cita kalkun bisa bersaing dengan ayam pedaging yang semua kebutuhan pakannya masih bergantung pada produk impor.

Sementara peternak kalkun di Kudus, katanya, bisa memenuhi kebutuhan pakannya dengan bahan baku lokal, seperti enceng gondok dan keong.

Sholikin, perwakilan peternak kalkun yang tergabung Semarak Kalkun Kudus (SKK) mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan usaha ternak kalkun di Kudus.

“Harapan kami ke depan selalu mendapatkan dukungan terus dari pemerintah Kabupaten Kudus dan dari Dinas Pertanian,” ujarnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, ada beberapa kendala yang dialami para komunitas ayam kalkun ini, di antaranya, terkait pemasaran masih kesulitan untuk memasarkan ayam kalkun.

“Dulu kami pernah mengirim ke Bali namun ketika diajak kontrak kami tidak sanggup. Ini kemudian kami juga harapkan peran pemerintah untuk ikut memasarkan ayam kalkun, padahal potensi ayam kalkun di Kudus perkembangannya cukup pesat,” ujarnya.

Bahkan, kata dia,  di Kudus sudah ada ratusan ternak kalkun. Untuk ayam kalkun yang sudah bisa dikonsumsi dan laku itu di usia 6-7 bulan, harganya mencapai Rp200 ribuan. Sedangkan untuk yang bibit berkisar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Catur Sulistyanto mengatakan Pemkab Kudus siap mendukung peternak kalkun.

“Kami juga berupaya untuk kalkun dibuatkan sentra peternakan kalkun, sehingga ada orang luar mencari kalkun, bisa langsung ke Undaan Tengah. Kami akan mendorong pemerintah seperti itu,” ujarnya. ***1***

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden ingin modernisasi alat pertanian

(ANTARA) – Dalam kunjungan kerja di Sragen, Jawa Tengah, Rabu, 3 April, Presiden Joko Widodo mengajak Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) di Jawa Tengah agar melakukan modernisasi alat pertanian. Presiden meminta Perpadi agar membeli alat pengering untuk mengeringkan padi dan alat pengemas agar produk beras petani memiliki harga jual tinggi. (Prod : Feny Aprianti/ VE: Soni Namura)

ADB: konsumsi rumah tangga perkuat ekonomi Indonesia 2019 dan 2020

Jakarta (ANTARA) – Laporan terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga dapat menjadi faktor penguatan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan masing-masing sebesar 5,2 persen dan 5,3 persen pada 2019 dan 2020.

“Didukung oleh manajemen makroekonomi yang solid dan permintaan domestik yang kuat, momentum pertumbuhan Indonesia diharapkan akan berlanjut secara sehat,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Wicklein menambahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan dan inklusif,   Indonesia memerlukan fokus yang berkesinambungan pada peningkatan daya saing, pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ketahanan.

Laporan ADB berjudul Asian Development Outlook (ADO) 2019 menjelaskan investasi dalam negeri dan konsumsi rumah tangga yang kuat telah menjadi kompensasi dari kinerja ekspor yang melemah.

Pertumbuhan sektor investasi akan didukung oleh pembangunan proyek infrastruktur, baik yang sudah selesai maupun dalam tahapan penuntasan, terutama dalam bidang transportasi dan energi.

Perbaikan terhadap iklim investasi seperti perampingan sistem administrasi pajak dan penyederhanaan perizinan usaha juga diyakini akan makin mendukung sentimen positif investor.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga didukung oleh penguatan permintaan domestik dalam jangka pendek karena meningkatnya lapangan kerja di sektor formal dan perluasan program bantuan sosial pemerintah.

Stabilnya pergerakan laju inflasi yang tetap rendah pada kisaran 3,2 persen pada 2019 dan 3,3 persen pada 2020, juga menjaga momentum pertumbuhan belanja sektor swasta.

Namun, membaiknya kinerja konsumsi rumah tangga dapat menjadi faktor yang mendorong impor barang dan jasa dalam periode ini, meski tidak setinggi pada 2018.

Oleh karena itu, defisit neraca transaksi
berjalan diperkirakan mencapai 2,7 persen terhadap PDB masing-masing pada 2019 dan 2020 atau lebih rendah dari 2018 yang tercatat tiga persen dari PDB.

Faktor pemicunya adalah pertumbuhan impor maupun ekspor yang mengalami perlambatan, meski pemasukan dari pendapatan devisa sektor pariwisata terus berlanjut.

Laporan ADO ikut mengingatkan risiko eksternal terhadap proyeksi ekonomi yaitu meningkatnya ketegangan perdagangan global dan volatilitas pasar keuangan internasional serta kemungkinan kekeringan akibat fenomena El Nino.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tingkatkan produktivitas, Pemkab Malang kembangkan padi hibrida

Malang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, terus berupaya meningkatkan produktivitas panen padi, salah satunya dengan fokus mengembangkan tanaman padi hibrida F1 yang mampu menghasilkan lebih dari 10 ton gabah per hektare.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Budiar Anwar di Malang, Rabu, mengemukakan ada varietas padi unggulan yang sedang dikembangkan Pemkab Malang bekerja sama dengan pihak swasta, yakni padi hibrida.

“Sebagai uji coba, kami mengembangkan varietas unggul itu di lahan pertanian Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, seluas satu hektare dan untuk penangkaran juga seluas satu hektare. Selama ini benih padi hibrida belum bisa dibudidayakan di Indonesia. Sekarang kami mencoba mengembangkannya dengan menggandeng perusahaan swasta,” kata Budiar.

Jika uji coba tersebut sukses, kata Budiar, bibit padi hasil budi daya tersebut akan diujicobakan di lahan pertanian seluas 30 hektare dan seluruhnya berlokasi di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari.

Budiar menerangkan dari segi produktivitas, peningkatannya cukup signifikan, jika varietas lokal tiap 1 hektare hanya menghasilkan 8–10 ton, padi hibrida ini mampu menghasilkan lebih dari 10 ton per hektare.

Selain menggandeng perusahaan penghasil benih nasional, Pemkab Malang juga bekerja sama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) dan Kelompok Tani dengan harapan potensi di sektor pertanian yang ada di Desa Banjararum, bisa meraih sukses seperti yang diraih Desa Pujon Kidul.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang Sanusi mengemukakan jika uji coba tanaman padi hibrida tersebut berhasil dan mampu menghasilkan panen rata-rata sampai 15 atau 20 ton per hektare, ia akan melakukan panen raya bersama Presiden. “Selanjutnya lahan pertanian padi hibrida ini dijadikan destinasi wisata pendidikan,” ucapnya.

Pemkab Malang juga terus berupaya mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) agar tidak sampai beralih fungsi, baik untuk perumahan, perkantoran maupun industri. Luas luas LP2B di Kabupaten Malang saat ini mencapai 45.888 hektare. Selain itu, juga menambah lahan tambah tanam (LTT).

Selain itu, Pemkab Malang juga mencanangkan swasembada pangan pada 2020 karena setiap tahun kabupaten itu selalu surplus beras lebih dari 75 ribu ton dan dikirim ke sejumlah daerah yang membutuhkan (kekurangan)

Beberapa wilayah di Kabupaten Malang yang merupakan sentra penghasil padi, antara lain Kecamatan Sumberpucung, Kepanjen, Pagelaran, Turen, Singosari, dan Pakisaji.
 

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi hadiri acara silaturahmi Gapoktan-Perpadi

Sragen (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Silaturahmi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha beras Indonesia (Perpadi) se-Jawa Tengah, di GOR Diponegoro Kabupaten Sragen, Rabu.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi saat memasuki GOR Diponegoro mendapat sambutan yang meriah para anggota Gapoktan, Perpadi, pengusaha pupuk da, sejumlah masyarakat yang mengikuti acara tersebut.

Presiden menjadi rebutan untuk bersalaman dan berswafoto bersama orang nomor satu Indonesia tersebut. Presiden juga didampingi Mensesneg, Pratikno, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam kesempatan tersebut memberikan penghargaan atas kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo bertemu dengan masyarakat di Kabupaten Sragen.

Menurut Kusdinar ada ribuan orang yang ikut hadir menyambut Bapak Presiden, dan mereka dari anggota Gapoktan, Perpadi, pengusaha pupuk, perangkat desa dan lurah serta masyarakat Sragen.

Menurut Kusdinar Sragen merupakan salah satu lumbung padi nasional, dan pertanian menjadi sektor yang paling utama, sehingga luas lahan di Sragen sekitar 70,8 persennya terdiri dari lahan pertanian.

Oleh karena itu, pihaknya kepada Bapak presiden untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada para Gapoktan, Perpadi, pengusaha pupuk, dan masyarakat Sragen.

“Kualitas beras dari Sragen bagus, karena Bapak Presiden pernah merasakan enaknya nasi dari daerah ini,” katanya.

Bahkan, Kusdinar dalam acara tersebut juga membacakan pantun “Hujan turun dimusim semi, saatnya petani menyemai padi, Hari ini, kita bersama pak Jokowi, semoga membawa berkah bagi petani”.

“Ikan bandeng ikan pari dimasak pedas bumbu Jepara, guyubnya Gapoktan, penjual pupuk, dan Perpadi, semua rukun pasti sejahtera,” kata Kusdinar.

Pada kesemepatan tersebut Presiden Jokowi juga memberikan masukan soal proses pengeringan gabah dari dahulu hingga sekarang masih menggunakan manual dengan panas matahari.

Presiden meminta para pemilik penggilingan padi dengan cara modern menggunakan alat pengiring gabah (dryer) akan lebih efektif dan lebih cepat waktunya.

“Pentingnya memodernisasi penggilingan terutama soal pengiringan gabah yang belum banyak dilakukan oleh pengusaha penggilingan,” katanya.

Presiden juga berkesempatan berdialog dengan anggota Gapoktan, Perpadi, dan penjual pupuk untuk memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, penggilingan padi dan penjual pupuk. 

Baca juga: Presiden Jokowi dorong modernisasi industri pertanian

Baca juga: Mentan beberkan capaian pemerintahan Jokowi

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indikator makro pembangunan Sulut membaik

Manado (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, indikator makro pembangunan di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu semakin membaik.

“Apa yang kita capai ini adalah bukti kerja sama segenap komponen sehingga mampu membawa daerah ini lebih maju dengan pencapaian positif sejumlah indikator makro pembangunan,” kata Gubernur Olly di Manado, Rabu.

Beberapa gambaran kecenderungan positif indikator makro pembangunan tersebut terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia Sulut tahun 2017 naik pada angka 71,66, serta tingkat pengangguran tahun 2018 turun pada angka 6,86 persen.

Indikator lainnya, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,01 persen di tahun 2018, serta inflasi di tahun 2018 sebesar 3,38 persen.

Selain itu gini rasio sebesar 0,372 di tahun 2018, tingkat kemiskinan turun signifikan menjadi 7,59 persen pada tahun 2018 dari sebelumnya berada pada angka 8,20 persen di tahun 2016.

“Kita terus membangun di berbagai sektor, berinovasi serta mendinamisasikan semua potensi daerah. Paling penting juga membangun sinergitas dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk mencapai target-target pembangunan,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, untuk mencapai target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, Pemprov Sulut tengah menyusun RKPD tahun 2020.

Tema yang diangkat, kata dia, memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan pemerataan infrastruktur.

“Ada tujuh program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.*

Baca juga: Gubernur Olly serahkan 1.243 sertifikat tanah program PTSL

Baca juga: Perangkat daerah menandatangani perjanjian fokus program prioritas

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Program prioritas diharapkan bersinergi dengan perencanaan pembangunan

Manado (ANTARA) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengharapkan tujuh program prioritas pembangunan daerah sinkron dan bersinergi dengan kebijakan perencanaan pembangunan.

“Harus ada sinkronisasi kebijakan perencanaan mulai dari pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional,” kata Wagub Kandouw di Manado, Rabu.

Ketujuh program prioritas tersebut adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemantapan sumber daya manusia, pariwisata, dan ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif.

Selanjutnya, pemerataan infrastruktur, ketenteraman ketertiban masyarakat dan sukses pilkada, reformasi birokrasi dan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Paradigma perencanaan pembangunan sejak tahun 2017 telah berubah pola money follow function diubah menjadi money follow programe yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Program yang disusun lebih terarah kepada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

“Tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata, dan dinamika yang terjadi memerlukan akselerasi dalam hal pemangkasan program yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat bagi rakyat,” imbuh Kandouw.

Pemprov Sulut telah menerapkan e-planning untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel.*

Baca juga: Indikator makro pembangunan Sulut membaik

Baca juga: Produksi perikanan Sulut capai 870 ribu ton

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ekspansi bisnis, Pelindo III siap bangun terminal LNG di Surabaya

Infrastruktur pelabuhan sangat penting untuk disinergikan dalam melayani kebutuhan logistik energi nasional

Surabaya (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III siap memulai pembangunan terminal LNG di Terminal Teluk Lamong, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sebagai bagian memperluas ekspansinya bisnis layanan terminal pendukung industri minyak dan gas (migas).

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Toto Nugroho, dalam keterangan persnya di Surabaya, Jawa Timur,  Rabu, mengatakan pembangunan terminal itu untuk mendukung operasional di hulu industri migas, mengingat potensi layanan di sektor tersebut sangat besar. Apalagi, kata dia, banyak lahan konsesi Pelindo III yang berada di waterfront atau berbatasan langsung dengan laut.

Pelindo III, kata dia, juga sudah menyiapkan lini usaha khusus yaitu Pelindo Energi Logistik (PEL) yang fokus mengembangkan pelayanan integrasi shorebase terminal atau terminal pelabuhan dengan sejumlah layanan yang siap mendukung logistik pelaku industri migas.

Selain itu, Terminal Gresik di Jawa Timur juga sudah siap memberikan layanan terintegrasi dari kegiatan di laut, seperti kapal sandar hingga kegiatan di darat untuk lokasi penyimpanan.

“Infrastruktur pelabuhan sangat penting untuk disinergikan dalam melayani kebutuhan logistik energi nasional. Pelabuhan merupakan pintu masuk yang dapat berkontribusi untuk menekan cost recovery dari industri migas di Indonesia,” katanya.

Ia berharap melalui terminal ini layanan PEL bisa diatasi oleh lini usaha lain dari Grup Pelindo III, mulai dari layanan armada kapal offshore, transportasi truk, mooring-unmooring (penambatan), bongkar muat, penyediaan alat berat, perawatan dan suku cadang peralatan, termasuk penyediaan tenaga kerja professional operasional, pengamanan, kebersihan, dan transportasi. Bahkan jasa klinik kesehatan dan katering untuk pekerja di lokasi khusus.

Dengan lengkapnya layanan dalam satu kawasan, kata dia, potensi efisiensi yang dilakukan akan cukup besar.

Kepala Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Migas, SKK Migas, Bagus Edvantoro mengapresiasi upaya Pelindo III untuk membantu menekan cost recovery, karena hal itu merupakan isu penting.

Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kehandalan operasional, personel yang professional, kualitas layanan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3/HSSE).

“Kemudian juga faktor ketepatan waktu penyediaan jasa dan harga yang kompetitif. Integrasi faktor-faktor tadi dibutuhkan untuk mencapai penurunan cost recovery dalam industri migas,” ujarnya.

Baca juga: Harga minyak sentuh tertinggi 2019, Brent dekati 70 dolar

Baca juga: Begini kata pengamat soal kemungkinan retaliasi sawit di debat capres
 

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bidik pecinta lingkungan, Pemerintah keluarkan obligasi ritel SBR006

Menjaga kelestarian lingkungan adalah suatu investasi yang akan bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan investasi pada instrumen Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR006 dapat membantu upaya kelestarian lingkungan alam.

Direktur Surat Utang Negara Loto Srinaita Ginting dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, mengatakan gaya hidup yang memperhatikan kelestarian alam itu dapat bermanfaat bagi kelangsungan generasi muda di masa depan.

“Menjaga kelestarian lingkungan adalah suatu investasi yang akan bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan SBR006 dengan tema “Cerdas Menjaga Pertiwi, Pintar Berinvestasi Kini Untuk Nanti” sebagai upaya mengusung semangat hari Kartini maupun Bumi yang jatuh pada April.

Ia menambahkan penerbitan instrumen ritel ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas basis investor domestik dan mempermudah akses investasi, namun juga memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN 2019.

“Dengan berinvestasi di SBR, masyarakat sudah berpartisipasi aktif dalam mendukung keberlangsungan pembangunan yang manfaatnya akan dinikmati masyarakat Indonesia saat ini dan masa depan,” ujar Loto.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menjual instrumen SBR006 dengan masa tenor tiga tahun kepada investor individu melalui jaringan “e-SBN”.

Masa penawaran SBR006, yang mempunyai tanggal jatuh tempo pada 10 April 2021 ini, telah dimulai pada 1 April dan penutupan pada 16 April 2019.

Intrumen ritel ini mempunyai tingkat kupon mengambang minimal sesuai dengan suku bunga acuan Bank Indonesia, saat ini sebesar 6,00 persen, ditambah spread tetap 195 basis poin.

Untuk periode tiga bulan pertama pada 11 April sampai 10 Juli 2019, tingkat kupon ditetapkan sebesar 7,95 persen, dan penyesuaian berikutnya akan dilakukan setiap tiga bulan.

Masyarakat dapat memesan Surat Utang Negara ritel ini dengan minimum pemesanan sebesar Rp1 juta dan maksimal sebesar Rp3 miliar.

Untuk investasi ini, pemerintah menggandeng tiga mitra distribusi baru yang akan membantu penjualan, yaitu PT Bank Maybank Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Nusantara Sejahtera Investama (Invisee).

Dengan demikian, mitra distribusi untuk penjualan Surat Utang Negara ritel online saat ini berjumlah 14 yang terdiri dari tujuh bank, dua perusahaan efek, tiga perusahaan efek khusus dan dua perusahaan teknologi finansial.

Baca juga: Penawaran tinggi, Pemerintah hanya serap Rp8,03 triliun lelang sukuk
 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ovo dan GoPay diawasi Bank Indonesia

Jadi jika terkait sistem pembayaran maka harus ke regulatornya

Makassar (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan baik Ovo dan GoPay yang dikeluarkan perusahan aplikasi sebagai sistem pembayaran berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI).

Kepala OJK 6 Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) Zulmi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, mengatakan dua produk yang dikeluarkan perusahaan startup itu cukup menjadi perhatian masyarakat khususnya bagi pengguna aplikasi tersebut.

“Ovo dan satu lagi (GoPay) termasuk sistem pembayaran. Artinya jika transaksi maka bayar pakai itu dan perizinan serta pengamanannya memang dari BI,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, jika ada hal pengguna merasa dirugikan oleh sistem pembayaran tersebut, maka sepatutnya melaporkan hal itu ke BI sebagai pengawas.

“Jadi jika terkait sistem pembayaran maka harus ke regulatornya. Tapi seandainya terkait dengan industri keuangan apakah perbankan, nonbank, atau pasar modal, maka bisa lapor ke OJK,” jelasnya.

GrabFood Marketing Feby Kurnia mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan maksimal dengan memberikan kemudahan berbelanja bagi masyarakat melalui layanan Ovo dan memperbanyak penawaran terutama dalam penyedia makanan dan minuman.

Pada layanan icip-icip, pihaknya telah merangkul ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Makassar untuk bergabung dan menawarkan jajanan buatan mereka di aplikasi tersebut.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penawaran tinggi, Pemerintah hanya serap Rp8,03 triliun lelang sukuk

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana Rp8,03 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (2/4) dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp18,41 triliun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan jumlah dana diserap memenuhi target indikatif sebesar Rp8 triliun.

Jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS03102019 mencapai Rp0,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,2475 persen dan imbalan secara diskonto. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 3 Oktober 2019 sebesar Rp6,63 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,18750 persen dan tertinggi 7,0 persen.

Jumlah dimenangkan untuk seri PBS014 sebesar Rp4,9 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,13967 persen dan tingkat imbalan 6,5 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2021 ini mencapai Rp6,61 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,0625 persen dan tertinggi 7,4375 persen.

Untuk seri PBS019, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,34 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,26682 persen dan tingkat imbalan 8,25 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 September 2023 ini mencapai Rp0,873 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 7,21875 persen dan tertinggi 7,5 persen.

Untuk seri PBS021, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,95 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,55961 persen dan tingkat imbalan 8,5 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 November 2026 ini mencapai Rp0,9745 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,5 persen dan tertinggi 7,875 persen.

Untuk seri PBS022, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,42 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,2998 persen dan tingkat imbalan 8,625 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 April 2034 ini mencapai Rp0,80 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 8,1875 persen dan tertinggi 8,375 persen.

Untuk seri PBS015, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,92 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,76994 persen dan tingkat imbalan 8,0 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2047 ini mencapai Rp2,51 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 8,6875 persen dan tertinggi 8,90625 persen.

Sebelumnya, pada lelang enam seri sukuk pada Selasa (19/3), pemerintah menyerap dana sebesar Rp8,98 triliun dari penawaran masuk Rp29,69 triliun.

Baca juga: Dolar menguat di tengah penurunan tajam euro

Baca juga: Harga minyak sentuh tertinggi 2019, Brent dekati 70 dolar

Baca juga: Harga emas naik, investor berburu aset yang aman

Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Riau instruksikan ASN dan BUMD bayar zakat

Nah, nanti Unit Pengelola Zakat melaporkan progres zakat setiap bulannya kepada Gubernur Riau melalui Sekdaprov Riau. Nanti akan dievaluasi. Setiap OPD akan dievaluasi,

Pekanbaru (ANTARA) – Gubernur Riau, Syamsuar mengeluarkan instruksi tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala Biro Kesra Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy di Pekanbaru, Rabu, mengatakan instruksi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi ASN dan karyawan BUMD dilingkup Pemprov Riau sebagaimana dimaksud Undang Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemda, BUMN, BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Selain itu, lanjutnya instruksi itu melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009, tentang Pengololaan Zakat, yang selama ini dinilai kurang maksimal.

“Betul, instruksi Gubernur Riau merupakan tindaklanjut dari sosialisasi zakat bagi ASN Pemprov di Masjid Raya Annur kemarin,” tambahnya.

Dengan adanya instruksi tersebut, diharapkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan zakat di instansinya masing-masing, yang dikelola oleh Unit Pengelola Zakat.

“Nah, nanti Unit Pengelola Zakat melaporkan progres zakat setiap bulannya kepada Gubernur Riau melalui Sekdaprov Riau. Nanti akan dievaluasi. Setiap OPD akan dievaluasi,” ujarnya.

Karena, menurut gubernur selama ini pengumpulan zakat di setiap OPD sudah berjalan, hanya saja hasilnya belum maksimal.

“Dengan adanya instruksi gubernur ini kita harapkan pengumpulan zakat bisa maksimal, sehingga pejabat yang sudah sesuai haul nisab wajib bayar zakat profesinya, yang nanti dipotong dari penghasilannya,” terangnya.

Instruksi Gubernur Riau tersebut merupakan yang pertama semenjak Samsuar dilantik Preside Joko Widodo pada pertengahan Februari 2019.

Pewarta: Riski Maruto
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penjaminan Infrastruktur Indonesia kerja sama penjaminan syariah

Jakarta (ANTARA) – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan anggota grup Bank Pembangunan Islam,  The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), untuk menjajaki skema penjaminan syariah.

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, mengatakan, dengan kesepakatan bersama ini diharapkan PT PII dapat memperluas ruang lingkup kegiatan kerja sama dengan ICIEC dan IDB serta memperoleh pembelajaran dan pemahaman terkait skema pembiayaan syariah (sharia guarantee) untuk dapat diterapkan pada pengembangan infrastruktur nasional.

“Dengan kerja sama ini, PT PII akan pelajari ‘best practice’ sharia guarantee dari ICIEC. Kiranya ke depan dengan adanya kesepakatan bersama ini, dapat dikembangkan skema pembiayaan dan penjaminan syariah yang dapat menarik minat investor atau ‘lenders’ pada infrastruktur skema syariah dan juga dapat segera diimplementasikan di berbagai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan skema KPBU syariah,” ujar Armand.

Melalui kerja sama antara PT PII dengan ICIEC, maka PT PII memiliki kesempatan untuk menjajaki skema penjaminan syariah khususnya, maupun skema pembiayaan syariah pada umumnya. Dengan demikian, proyek infrastruktur nasional yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan melalui skema pembiayaan syariah bisa mendapatkan lingkup penjaminan risiko politik dari PT PII dan risiko investasi dari ICIEC sehingga dapat meningkatkan kelayakan proyek di mata perbankan.

PT PII sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI bertindak sebagai penyedia penjaminan pemerintah RI (Sovereign Guarantee), sedangkan ICIEC merupakan salah satu anggota dari grup Islamic Development Bank (IDB) yang menyediakan penjaminan untuk investasi dan kredit ekspor sesuai dengan prinsip syariah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman yang turut hadir dan menyaksikan penandatanganan MoU tersebut menyatakan bahwa kesepakatan bersama ini merupakan sebuah awalan yang baik di 2019, karena skema pembiayaan dan penjaminan syariah dapat menjadi skema untuk pembiayaan infrastruktur nasional sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Melalui kerjasama PT PII dan ICIEC ini, diharapkan dapat dikembangkan inovasi pembiayaan berbasis syariah pada proyek infrastruktur Pusat dan Daerah berskema KPBU sehingga dapat memfasilitasi dan menarik minat investor dari negara-negara Islam berinvestasi di proyek infrastruktur melalui skema syariah,” ujar Luky.
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gedung OJK dibangun di Lot 1 SCBD

ANTARA, Lot 1 kawasan SCBD Jakarta yang merupakan tanah milik Kementerian Keuangan, Selasa 2 April resmi menjadi lokasi proyek pembangunan gedung kantor baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Peletakan batu bata pertama atau ground breaking dilakukan oleh Menterian Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (Edward Mukti Laksana/SN)

Ketersediaan tiket Lebaran Daop 7 Madiun menipis

289 Views

ANTARA, Ketersediaan tiket kereta api jarak jauh keberangkatan dari stasiun wilayah Daop 7 Madiun untuk angkutan Lebaran tahun 2019  menipis seiring tingginya permintaan calon penumpang. (Gracia Simanjuntak/Sans)

Pelaporan SPT Tahunan WP Timika meningkat

Alhamdulillah, puji syukur, untuk pelaporan SPT Tahunan kali ini cukup meningkat. Tentu ini kami harus apresiasi

Timika (ANTARA) – Kesadaran Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi di wilayah Timika, Papua, untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya meski masih jauh dari target yang diharapkan.

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Timika Ali Syapeih, Selasa, mengatakan hingga batas waktu penutupan pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi pada Minggu (31/3) yang diperpanjang hingga Senin (1/4), jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunannya baik secara manual maupun melalui e-filing meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, puji syukur, untuk pelaporan SPT Tahunan kali ini cukup meningkat. Tentu ini kami harus apresiasi,” kata Ali.

KPP Pratama Timika menargetkan pelaporan SPT Tahunan baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan tahun ini sebanyak 59.601 WP. Dari jumlah itu, pelaporan menggunakan fasilitas e-filing ditargetkan sebanyak 21.205 WP atau sebesar 35.58 persen.

Sesuai data KPP Pratama Timika, realisasi pelaporan SPT Tahunan semua WP di Timika yaitu laporan manual sebesar 28,31 persen dan laporan e-filing sebesar 53,64 persen.

Riciannya yaitu pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi Karyawan sebanyak 12.728, terdiri atas pelaporan manual sebanyak 269 dan pelaporan e-filing sebanyak 12.459. Pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi sebanyak 365, terdiri atas pelaporan manual sebanyak 153 dan pelaporan e-filing sebanyak 212 WP.

Selanjutnya pelaporan SPT Tahunan WP Badan/Perusahaan (ditutup pada 30 April 2019) sebanyak 223, terdiri atas pelaporan manual (hardcopy) 13 dan pelaporan e-filing sebanyak 210 perusahaan.

Ali menjelaskan, batas waktu pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi sedianya jatuh pada Mingu (31/3). Namun lantaran bertepatan dengan hari Minggu (hari libur) maka Direktur Jenderal Pajak melalui keputusan Nomor KEP- 95/PJ/2019 memberikan pengecualian kepada wajib pajak orang pribadi tertentu tidak masuk kategori terlambat jika membayar pada 1 April 2019.

“Selain kepada karyawan, pengecualian keterlambatan diberikan kepada, orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, orang pribadi yang diwajibkan pencatatan, termasuk yang melakukan pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma serta orang pribadi yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebesar 0,5 persen dalam hal ini UKM,” jelas Ali.

Kepala KPP Pratama Timika Hery Sumartono mengatakan masih rendahnya pelaporan SPT Tahunan dengan fasilitas e-filing di Timika karena disebabkan beberapa faktor, antara lain untuk menggunakan layanan e-filing maka WP harus login di akunnya pada website djponline.go.id.

“Banyak wajib pajak yang lupa id dan password loginnya,” jelas Hery.

Selain itu, katanya, untuk membuat akun di djponline.go.id memerlukan EFIN yang didapatkan di KPP Pratama Timika.

“Sebagian wajib pajak menganggap proses ini cukup ribet. Di lain pihak, untuk bisa melapor SPT maka wajib pajak orang pribadi karyawan harus sudah mendapatkan bukti pemotongan pajak berupa formulir 1721 A1 dari pemberi kerja atau formulir 1721 A2 dari bendahara instansi pemerintah. Beberapa instansi dan perusahaan belum membuat formulir tersebut,” jelas Hery.
 

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembangunan Indonesia Financial Center

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kanan) didampingi Wamenkeu Mardiasmo (tengah), Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara (kedua kiri) dan Sekjen Kemenkeu Hadiyanto melakukan seremoni pembangunan gedung Indonesia Financial Center di LOT-1, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019). Kemenkeu dan OJK menyepakati penggunaan barang milik negara di lokasi tersebut untuk pembangunan gedung Indonesia Financial Center yang sebagian dari gedung itu akan dimanfaatkan sebagai kantor pusat OJK. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

Nilai tukar petani Papua per Maret 2019 naik

Jayapura (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan Nilai Tukar Petani (NTP) setempat naik 0,81 persen dengan indeks sebesar 91,61 per Maret 2019 dibandingkan sebelumnya.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Papua Bambang Wahyu Ponco Aji, di Jayapura, Selasa, mengatakan kenaikan ini disebabkan perubahan indeks harga diterima petani lebih besar dari indeks harga dibayar petani.

“Sementara NTP nasional pada kurun waktu yang sama mengalami penurunan yakni sebesar 102,73 atau sebesar 0,21 persen,” katanya.

Menurut Bambang, nilai tukar petani ini terbagi atas lima subsektor yakni tanaman pangan, holtikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan.

“Dari masing-masing subsektor, empat di antaranya mengalami kenaikan yakni NTP tanaman pangan, perkebunan rakyat, holtikultura dan perikanan sedangkan peternakan mengalami penurunan,” ujarnya.

Dia menjelaskan kenaikan terbesar terjadi pada NTP subsektor holtikultura yakni 2,07 persen atau sebesar 84,93 disusul tanaman pangan 0,78 persen, perkebunan rakyat 0,50 persen dan perikanan 0,38 persen.

“Sedangkan NTP subsektor peternakan turun sebesar -0,03 persen dibandingkan Februari 2019 disebabkan turunnya indeks pada kelompok ternak kecil dan unggas,” katanya lagi.

Dia menambahkan selain NTP Papua yang mengalami kenaikan pada Maret 2019, nilai tukar usaha rumah tangga di Bumi Cenderawasih pada bulan yang sama juga tercatat naik sebesar 0,51 persen.*

Baca juga: BPS: nilai tukar petani turun 0,21 persen

Baca juga: Gubernur Ridho bangga Nilai Tukar Petani Lampung tertinggi se-Sumatera

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI yakin modal asing masuk lebih deras setelah Pilpres

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia meyakini aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia akan lebih deras setelah berlangsungnya Pemilihan Presiden 17 April 2019, karena berkurangnya ketidakpastian politik yang dapat memberi sinyalemen kuat arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.

“Mudah-mudahan setelah Pemilihan Umum, ketidakpastian terkait politik sudah hilang. Jadi ya dana-dana bisa masuk ke Indonesia lebih baik lagi, dan itu kita pantau terus,” kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara usai peresmian pembangunan gedung baru Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Selasa.

Menurut Mirza, saat ini dari faktor ekonomi eksternal keadaan sudah berangsur membaik dan mampu mendorong aliran modal asing. Keadaan eksternal yang membaik itu karena arah kebijakan moneter Bank Sentral AS The Fed yang melunak dan perundingan sengketa dagang AS dan China yang memberi harapan.

Sedangkan dari domestik, timbul harapan defisit neraca transaksi berjalan akan membaik pada kuartal I 2019 ini dibanding kuartal IV 2018 yang sebesar 3,5 persen dari Produk Domestik Bruto.

Selain itu, ekspektasi peningkatan aliran modal asing di kuartal I, dan juga berlanjut di kuartal II 2019, karena munculnya kepastian politik setelah Pemilihan Umum kepala negara usai pada April 2019.

Kondisi terang benderang tentang sosok eksekutif yang akan memimpin Indonesia akan mengurangi faktor ketidakpastian yang mempengaruhi kepercayaan investor.

“Kuartal I tahun ini mulai masuk modal asing, terus berlanjut dari kuartal IV 2018. Mudah-mudahan setelah Pemilu masuk lebih besar lagi,” ujar Mirza.

Mirza membandingkan kondisi ekonomi saat Pilpres pada lima tahun lalu. Di 2014, kata Mirza, Indonesia cukup beruntung karena saat Pilpres, kondisi ekonomi global cukup baik. Pada 2014, total modal asing yang masuk mencapai 26 miliar dolar AS. Jumlah itu merupakan rata-rata modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia setiap tahunnya.

“Kalau 2018 berat karena modal asing yang masuk sampai kuartal III pertumbuhannya negatif, baru di kuartal IV masuk modal asing 10 miliar dolar di portofolio,” ujar dia.

Indonesia, kata Mirza, masih membutuhkan banyak aliran modal asing untuk membiayai defisit neraca transaksi berjalan. Oleh karena kinerja ekspor yang belum membaik, dan kinerja impor yang terus meningkat, Indonesia memerlukan aliran modal asing untuk menjaga stabilitas perekonomian.

“Defisit transaksi berjalan bisa didanai dengan memastikan Penanaman Modal Asing (PMA) masuk dengan jumlah memadai. Biasanya PMA satu tahun dari sisi neraca pembayaran sebesar 15-18 miliar dolar. Terus modal asing masuk kalau bagus bisa terima 20-26 miliar dolar per tahun,” ujar dia.

Pemilihan umum presiden akan dilangsungkan pada 17 April 2019, bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI : Inflasi Sumatera Barat pada Maret 2019 terkendali

Padang, (ANTARA) – Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat menyampaikan pada Maret 2019 inflasi di provinsi itu relatif terkendali berada pada angka 0,30 persen atau relatif moderat.

“Pada Februari 2019 Sumbar mengalami deflasi 0,45 persen, Maret inflasi 0,30 persen dan angka ini masih dibawah rata-rata dalam periode yang sama sejak tiga tahun terakhir,” kata Kepala BI perwakilan Sumbar Wahyu Purnama di Padang, Selasa.

Menurut dia secara tahunan, perkembangan indeks harga konsumen pada Maret 2019 mengalami inflasi sebesar 1,94 persen atau relatif turun dibandingkan Februari 2019 sebesar 1,95 persen .

Tekanan inflasi pada Maret 2019 terutama berasal dari kenaikan harga sejumlah komoditas dari kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau.

“Kelompok bahan makanan tercatat mengalami kenaikan dari deflasi 2,51 persen pada Februari 2019 menjadi inflasi 0,46 persen pada Maret 2019,” kata dia.

Ia mengatakan naiknya tekanan harga pada kelompok bahan makanan, terutama disebabkan kenaikan harga komoditas bawang merah dan cabai merah seiring dengan berkurangnya pasokan dari dalam dan luar Sumatera Barat.

Sementara itu kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau pada Maret 2019 mencatat inflasi sebesar 0,27 persen, meningkat dibandingkan Februari 2019 yang sebesar 0,06 persen.

Inflasi pada kelompok tersebut terutama didorong kenaikan harga rokok di tingkat pedagang. Selain dari dua kelompok inflasi tersebut, tekanan inflasi umum juga berasal dari kenaikan komoditas lain seperti rekreasi dan angkutan udara, ujarnya.

Ia menilai kenaikan rekreasi disebabkan oleh penyesuaian tarif baru atas tiket masuk tempat rekreasi khususnya di Kota Padang, seperti Pantai Air Manis, sedangkan inflasi pada tarif angkutan udara disebabkan oleh pengurangan jadwal penerbangan dari dan ke Padang dan pembatasan tiket kelas bertarif murah oleh maspakai penerbangan.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan seiring dengan deflasi dari beberapa bahan pangan strategis. Masih berlangsungnya deflasi pada komoditas beras, telur, dan daging ayam ras menjadi penahan inflasi umum Sumatera Barat pada Maret 2019.

Wahyu menambahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat secara aktif terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah.

TPID Sumatera Barat berkomitmen akan terus melakukan penguatan sinergi dan koordinasi antar TPID Provinsi dan TPID kabupaten dan kota, kata dia.

Dari sisi kebijakan, TPID Sumatera Barat telah menyusun peta jalan pengendalian inflasi daerah, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 500-287-2019 pada 22 Maret 2019 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2021.

Peta jalan tersebut merupakan kebijakan pengendalian inflasi jangka menengah yaitu tiga tahun yang berisikan program-program pengendalian inflasi, dengan berdasarkan kepada strategi 4K yaitu Kestabilan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, ujarnya.
 

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rapel kenaikan gaji ASN cair pertengahan April, kata Menkeu

Nanti dibayarkan insyaAllah sebelum pertengahan bulan ini

Jakarta` (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rapel kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) periode Januar-April 2019 akan cair pada pertengahan April ini.

“Nanti dibayarkan insyaAllah sebelum pertengahan bulan ini,” lata Menkeu di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penggunaan Barang Milik Negara atau BMN untuk pembangunan gedung kantor pusat OJK di Jakarta, Selasa.

Menkeu yang akrab dipangggil Anii ini mengatakan, anggaran untuk kenaikan gaji ASN memang sudah dialokasikan dan mulai awal April ini sebagian besar dari Kementerian/Lembaga sudah menyerahkan dokumen untuk pembayaran gaji ASN yang belum masuk rapel kenaikan gajinya.

“Karena PP-nya baru selesai mendekati 1 April, sehingga mereka belum sempat merevisi. Sehingga yang kita bayarkan masih tetap gaji yang sama, belum naik. Namun sekarang Kementerian/Lembaga mulai menyiapkan dokumennya untuk pembayaran rapelnya, yaitu kenaikan yang di bulan Januari, Februari, Maret, dan April,” katanya.

Pemerintah akan mencairkan anggaran Rp2,66 triliun pada April 2019 untuk membayar rapel kenaikan ASN pusat, TNI, Polri , dan pensiunan. Sedangkan untuk kenaikan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pemerintah daerah, anggaran yang disiapkan dari pagu belanja dana transfer ke daerah.

Kenaikan gaji ditetapkan sebesar lima persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Maret 2019.

Kenaikan gaji sebesar lima persen itu berlaku surut mulai 1 Januari 2019 dan dicairkan secara sekaligus untuk periode Januari-April pada 1 April 2019. 

Baca juga: Jokowi nilai gaji ASN sudah cukup
Baca juga: Jokowi putuskan gaji perangkat desa setara PNS dan dapat BPJS
Baca juga: Menkeu ungkap alasan dan harapan kenaikan gaji ASN 2019

 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ISEI dan OJK dorong pemanfaatan revolusi industri

Solo (ANTARA) – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemanfaatan revolusi industri 4.0 salah satunya dengan memanfaatkan era “financial technologi” (fintech).

“Berangkat dari era globalisasi, katanya era revolusi industri 4.0 akan mengancam sekitar 130 juta generasi milenial di Indonesia. Dalam hal ini, kami punya tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi milenial menyambut globalisasi 4.0,” kata perwakilan ISEI Budiono di sela acara Seminar Nasional “Tantangan dan Peluang Bisnis Bagi Generasi Milenial Era Revolusi Industri 4.0 di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa.

Ia mengatakan terkait dengan revolusi industri ini, generasi milenial harus mampu menangkap peluang sekaligus waspada terhadap tantangan.

“Generasi milenial jangan jadi penonton, semua harus mengantisipasi. Termasuk perguruan tinggi harus tanggap, sesuaikan kurikulum dengan teknologi, misalnya penerapan e-learning dan membuka prodi baru yang mendukung 4.0, seperti bisnis digital,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua ISEI Surakarta Bambang Setiaji mengatakan industri 4.0 mengubah dunia bisnis. Ia mengatakan dengan memanfaatkan fintech, masyarakat bisa memulai bisnis tanpa mengandalkan aset.

“Termasuk mahasiswa bisa berbisnis dari kosnya dengan modal minimum,” katanya.

Sementara itu, pada sambutannya Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso yang diwakili oleh Pelaksana Harian Kepala OJK Surakarta Triyoga Laksito mengatakan perkembangan teknologi tidak bisa dibendung.

“Hampir semua lini usaha akan mengalami perubahan yang signifikan, di antaranya transportasi, ritel, pabrik, dan sektor keuangan,” katanya.

Ia mengatakan untuk sektor keuangan ini di antaranya digital banking, investasi, asuransi, pinjaman berbasis “online” (daring) dan uang elektronik.

“Revolusi industri 4.0 dengan berbagai kemudahan membuka kesempatan bagi munculnya wirausahawan baru. Teknologi akan mendorong UMKM untuk tumbuh lebih tinggi,” katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OJK bangun dua menara baru berteknologi tinggi ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) –
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai pembangunan dua menara dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan (platinum green building) di pusat kota Jakarta dengan anggaran berasal dari iuran terhadap industri jasa keuangan.

“Ini adalah ‘platinum green building’ atau level tertinggi gedung ramah lingkungan. Pembiayaan gedung ini diambil dari pungutan terhadap industri jasa keuangan, sehingga kami harapkan gedung ini menjadi milik kita (regulator dan industri jasa keuangan) bersama,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Peresmian Penggunaan Barang Milik Negara untuk pembangunan Gedung Kantor Pusat OJK di Jakarta, Selasa.

Setelah melewati periode pertama berdiri, OJK yang merupakan lembaga regulator dan pengawas industri jasa keuangan di Indonesia memang belum memiliki gedung sendiri. Selama ini OJK beroperasi di tiga gedung terpisah yang berlokasi di wilayah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Wisma Mulia.

Gedung baru OJK ini berlokasi di Distrik Pusat Bisnis Sudirman (Sudirman Central Business District/SCBD) Lot-1, Jakarta. Status wilayah tersebut hingga saat ini adalah barang milik negara yang dikelola Kementerian Keuangan.

Gedung baru OJK, kata Wimboh, juga akan menjadi lokasi untuk beberapa satuan kerja pemerintah, dan pemangku kepentingan di industri jasa keuangan seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Ini akan menjadi bentuk sinergi untuk membangun dan mengembangkan industri jasa keuangan,” ujarnya.

OJK memang memiliki sumber pendanaan dari pungutan yang dibebankan terhadap pelaku industri jasa keuangan setiap tahunnya.

Pemanfaatan Barang Milik Negara ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan OJK sebagai lembaga strategis yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sangat memerlukan gedung operasional.

“Ada nilai aset barang milik negara sebesar Rp107 triliun yang dikelola Kementerian Keuangan. Sebagian dimanfaatkan untuk gedung kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar dia.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengganti uang lusuh di Pulau Rupat

(ANTARA) –  Kas Keliling Bank Indonesia mengantarkan uang layak edar berbagai pecahan untuk mengganti uang lusuh yang beredar di  sejumlah pulau terluar di 3 provinsi, yakni Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Utara.  Program ini bertujuan membangkitkan kebanggaan warga untuk menggunakan Uang Republik Indonesia, sekaligus mencegah penggunaan mata uang asing sebagai alat tukar. (Prod: Edwar Mukti/ VE: Agha YM)

Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya perang dagang

Optimisme pasar menguat seiring dengan kesepakatan dagang antara AS-China yang mendekati final

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa ini berpeluang menguat seiring dengan meredanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih di Jakarta, Selasa, mengatakan, kesepakatan dagang AS-China yang semakin menunjukkan perkembangan positif, membawa optimisme global.

“Optimisme pasar menguat seiring dengan kesepakatan dagang antara AS-China yang mendekati final,” ujar Lana.

Sebelumnya, indeks manufaktur China juga sudah kembali ke level diatas 50 yaitu level ekspansi pada Maret 2019 setelah dalam tiga bulan sebelumnya berturut-turut dibawah level 50 yang merupakan level kontraksi.

Di AS, Indeks PMI Manufaktur naik menjadi 55,4 pada Maret 2019 setelah sebelumnya tercatat paling rendah 54,2 pada Februari 2019.

“Perbaikan kinerja sektor manufaktur di China dan AS ini juga membuat optimisme di pasar obligasi,” kata Lana.

Lana memperkirakan pada hari ini rupiah akan bergerak menguat di kisaran Rp14.200 hingga Rp14.220 per dolar AS.

Pada pukul 9.39 WIB, kurs rupiah masih melemah 11 poin atau 0,08 persen menjadi Rp14.240 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.229 per dolar AS.

Baca juga: BI yakin melunaknya The Fed topang penguatan rupiah di sisa tahun
Baca juga: Rupiah akhir pekan menguat ditopang surplus neraca dagang
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wagub minta pemberian Perhutanan Sosial tepat sasaran

Palembang (ANTARA) – Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya meminta dalam pemberian izin Perhutanan Sosial harus tepat sasaran karena itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Jangan sampai Perhutanan Sosial diberikan kepada masyarakat yang tidak layak sehingga harus tepat sasaran, kata Wagub di Palembang, Selasa.

Dia mengatakan, Perhutanan Sosial salah satu usaha untuk melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Memang, lanjut Wagub, selama ini masyarakat tidak diberi akses legal dalam pengelolaan hutan tetapi dengan adanya Perhutanan Sosial maka masyarakat sekitar hutan dapat memanfaatkan lahan itu secara resmi.

“Dahulu tidak diberikan akses legal oleh pemerintah dan sekarang telah diberikan melalui Perhutanan Sosial,” kata Wagub.

Wagub juga berterimakasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung program dan melaksanakan kebijakan perhimpunan sosial dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait.

Selain itu juga melakukan pengawalan dalam bentuk fasilitasi banyak sekali kegiatan perhutanan sosial mulai dari penyiapan kawasan perhutanan sosial, penanganan konflik, pembinaan usaha perhutanan sosial.

Wagub juga minta pemilik Perhutanan Sosial jangan dengan setelah mendapat status nantinya lahan tersebut diperjualbelikan.

Perhutanan Sosial itu bertujuan untuk membantu masyarakat kecil sehingga penggunaannya harus tetap sasaran.

Oleh karena itu manfaatkan lahan Perhutanan Sosial dengan sebaik – baiknya sehingga masyarakat semakin sejahtera, tambah dia.***1***

Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPS: Inflasi rendah bukan berarti daya beli masyarakat tidak turun

Daya beli tidak turun

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memastikan tingkat inflasi nasional yang rendah pada awal tahun bukan berarti daya beli masyarakat saat ini sedang menurun.

“Daya beli tidak turun,” kata Suhariyanto di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan salah satu indikator daya beli masyarakat masih terjaga terlihat dari inflasi inti yang masih tinggi pada Maret 2019 yaitu sebesar 0,16 persen.

“Inflasi inti dipengaruhi oleh kenaikan tarif kontrak rumah, upah pembantu rumah tangga, dan emas perhiasan,” ujarnya.

Tarif kontrak rumah, upah pembantu rumah tangga, maupun emas perhiasan, pada periode ini menyumbang andil inflasi masing-masing 0,01 persen.

Selain itu, komponen harga diatur pemerintah juga mengalami inflasi tipis 0,08 persen karena tarif angkutan udara masih mengalami kenaikan.

Tingginya tarif angkutan udara, yang menyumbang andil inflasi 0,03 persen di Maret 2019, telah menjadi salah satu pemicu inflasi sejak November 2018.

Meski demikian harga-harga kebutuhan pangan yang turun menjadi penyebab bahan makanan tercatat deflasi 0,02 persen.

“Kelompok bahan makanan, meski ada yang mengalami kenaikan harga, menyumbang deflasi dan tidak memberikan sumbangan kepada inflasi secara keseluruhan pada Maret 2019,” katanya.

Oleh karena itu, inflasi yang terjaga merupakan keberhasilan pemerintah dalam mengawal pergerakan harga terutama bahan pangan, tarif listrik, maupun harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tarif listrik maupun harga BBM yang mengalami penyesuaian sejak awal Maret 2019, bahkan telah memberikan andil terhadap deflasi masing-masing sebesar 0,01 persen.

Baca juga: BPS: inflasi Maret 2019 tercatat 0,11 persen

Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPS: Inflasi Maret 2019 0.11 persen

(Antara)- Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada bulan Maret 2019 mengalami kenaikan dari bulan lalu yaitu sebesar 0,11 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon,  Provinsi  Maluku, dan terendah terjadi di Kota Bekasi Jawa Barat dan Kota Tangerang Banten.

Bappenas minta usulan Dana Alokasi Khusus harus fokus

Gorontalo (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro meminta pemerintah daerah untuk fokus dalam pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.

Hal itu bertujuan agar pembiayaan program bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

“Jangan karena Organisasi Perangkat Daerah banyak, seolah-olah semua harus dapat jatah. Tolong usulannya harus menjadi prioritas utama baik kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi kalau ada masalah stunting, jangan DAK-nya kebanyakan di pembangunan jalan. Sanitasinya yang diperkuat, DAK air minumnya yang diperkuat,” kata Bambang saat membuka Musrenbangda Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah se Provinsi Gorontalo, Senin.

Melihat kondisi makro ekonomi dan sosial masyarakat Provinsi Gorontalo, pihaknya mengusulkan agar pemerintah Gorontalo fokus pada DAK pendidikan, DAK kesehatan dan DAK kesehatan penugasan untuk rumah sakit rujukan.

Berikutnya DAK jalan untuk konektivitas daerah, DAK IKM untuk investasi dan perdagangan.

“Ini adalah rekomendasi kami. Artinya, kalau ingin mengajukan proposal anggaran maka yang paling besar di DAK-DAK ini. Untuk DAK penugasan itu termasuk untuk stunting. Jadi sebetulnya untuk DAK air bersih dan sanitasi tolong diberikan prioritas,” imbuhnya.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebutkan pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2020 akan tetap fokus pada delapan program prioritas daerah.

Program tersebut yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, agama dan budaya, pemerintahan lebih melayani, pariwisata serta masalah lingkungan hidup.

“Selain program-program itu, kami juga mendorong masalah sosial ekonomi, artinya program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya saat ini fokus untuk menambah cakupan jaminan KIS dari pemerintah pusat. Termasuk menambah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Ini usulan kita nanti di 2020,” jelas Rusli.

Data Kementerian PPN menyebutkan usulan DAK Provinsi Gorontalo dari hasil Rakortekrenbang yakni sebanyak 730 usulan.

Sebanyak 73,3 persen diantaranya telah diverifikasi oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan 270 usulan di antaranya dibahas dalam Rakortekrenbang 2019 dan 20,4 persen disetujui oleh Kementrian/Lembaga.

Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertumbuhan ekonomi Lombok Barat meningkat pascagempa

Mataram (ANTARA) – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, meningkat pascagempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan sekitarnya.

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid di Gerung, Senin, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat di Tahun 2018 hingga awal Tahun 2019, meningkat 0,85 persen dari 5,73 persen menjadi 6,58 persen.

“Awalnya kita berpikir akan menurun sampai tiga persen, tapi hampir-hampir bisa saya katakan ini ‘surprise’, pertumbuhan ekonomi kita lihat malah naik menjadi 6,58 persen, meningkat dari tahun sebelumnya 5,73 persen,” kata Fauzan Khalid.

Menurut Bupati Fauzan, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Lombok Barat tidak terlepas dari berkah dibalik musibah gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan sekitarnya.

Akibat musibah gempa bumi yang tercatat sejak Juli 2018 tersebut, menjadikan sebuah kekuatan dan ikhtiar pemerintah bersama masyarakat Lombok Barat untuk kembali bangkit.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dikatakan akan terus berupaya dalam percepatan pemulihan kondisi pascagempa.

“Tentunya kita akan bangun kembali Lombok Barat menjadi kabupaten yang semakin maju, utamanya dalam bidang recovery pariwisata sumber pendapatan kita dan rehabilitasi serta rekonstruksi rumah penduduk yang terdampak gempa,” ujarnya.

Begitu juga dengan catatan inflasi Kabupaten Lombok Barat sepanjang Tahun 2018, dapat terkendali. Bupati Fauzan mengatakan inflasi daerah masih terjaga dalam radius tiga persen.

“Untuk inflasi, alhamdulillah kita bertahan di angka tiga persen. Inu semua tidak terlepas dari kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah dan seluruh pihak terkait,” kata Fauzan.

Bupati Fauzan mengungkapkan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi Lombok Barat dalam kegiatan peresmian proyek infrastruktur dan penandatanganan MoU di Bencingah Agung, Kantor Bupati Lombok Barat.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah menguat pasca-komentar Trump tentang perang dagang

…saat ini biarkan investor menikmati ketenangan barang sejenak

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore menguat seiring meningkatnya ekspektasi pasar terjadinya atas perdamaian perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China

Rupiah menguat 14 poin menjadi Rp14.229 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.243 per dolar AS.

“Hawa damai dagang memang begitu terasa sampai-sampai mengundang komentar dari Presiden AS Donald Trump,” kata Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin.

Trump mengatakan pembicaraan dagang berlangsung dengan sangat baik, komprehensif, dan detil dalam merumuskan seluruh masalah AS dengan China dalam beberapa tahun ini. Menurut Trump, kesepakatan dagang dengan China akan menjadi kesepakatan yang bagus.

Sentimen eksternal lainnya yaitu inversi imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS yang sudah tidak terjadi lagi. Pada akhir pekan lalu yield obligasi pemerintah AS tenor tiga bulan berada di 2,396 persen, sementara untuk 10 tahun sebesar 2,407 persen.

“Sudah normal, yield tenor panjang lebih tinggi daripada tenor pendek. Artinya, kegelisahan mengenai ancaman resesi untuk sementara sudah mereda. Bukan berarti tidak akan terjadi kembali, tetapi untuk saat ini biarkan investor menikmati ketenangan barang sejenak,” ujar Ibrahim.

Dari domestik, lanjut Ibrahim, laju inflasi Maret 2019 sebesar 0,11 persen turut membantu rupiah bergerak positif hari ini.

Nilai tukar (kurs) rupiah pada pagi dibuka menguat Rp14.225 dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.224 per dolar AS hingga Rp14.244 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.244 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.244 per dolar AS.

Baca juga: Senin pagi, rupiah menguat tipis jelang rilis data inflasi Maret

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkot se-Indonesia bantu pembangunan hunian tetap pengungsi Palu

Lokasinya sudah siap di lokasi relokasi Kelurahan Talise dan Tondo. Kita tinggal menyurat ke semua pemerintah kota dan menyiapkan site plannya

Palu (ANTARA) – Wali kota se-Indonesia akan memberikan bantuan pembangunan hunian tetap bagi pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu.

Bantuan pembangunan hunian tetap, kata Wali Kota Palu Hidayat, Senin, diperolehnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XIV di Semarang, 29-30 Maret 2019.

“Dalam rapat tersebut saya diberi kesempatan memaparkan kemajuan penanganan pascabencana di Kota Palu mulai dari pemenuhan jatah hidup pengungsi hingga perbaikan jalan yang sudah mencapai 90 persen. Semua memakai dana APBD,” kata Hidayat usai menggelar rapat terbatas di ruang kerjanya.

Dia menargetkan dapat memperoleh 500 hunian tetap dari seluruh wali kota se Indonesia. Setiap wali kota dapat membantu minimal dua unit huntap yang setiap unitnya seharga Rp50 juta.

“Lokasinya sudah siap di lokasi relokasi Kelurahan Talise dan Tondo. Kita tinggal menyurat ke semua pemerintah kota dan menyiapkan site plannya,” ucapnya.

Dengan bertambahnya bantuan hunian tetap dari Apeksi maka jumlah bantuan kepada Pemerintah Kota Palu kini menjadi 2.500 unit setelah sebelumnya mendapat bantuan sebanyak 2.000 unit huntap dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang telah dimulai pembangunannya.

“Jadi tidak benar isu bahwa Wali Kota Palu berkantor di luar kota karena jarang berada di Palu. Saya ke sana ke mari ke luar kota demi ini. Ini hasilnya. Warga dan para pengungsi jangan mudah terprovokasi,” pintanya.

Dalam Rakernas Apeksi yang diselenggarakan selama dua hari di Semarang itu, Wali Kota Palu Hidayat mendapat kesempatan memaparkan proses penanganan bencana alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu sejak awal terjadinya bencana hingga saat ini dan bentuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah kota palu di masa rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya.

Keinginan tersebut mendapatkan respon positif dari 98 pemerintah kota se-Indonesia yang hadir dalam acara tersebut.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani selaku Ketua Dewan Apeksi Nasional mengapresiasi dan sangat antusias untuk mewujudkan permintaan Pemkot Palu tersebut.

Adapun wujud dari rasa antusias tersebut ditunjukkan dengan adanya pernyataan kesiapan 98 anggota Apeksi untuk menyumbang pembangunan hunian tetap di lahan/kawasan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Palu.

Baca juga: 1.500 unit hunian tetap untuk korban bencana Palu mulai dibangun

Baca juga: Wali Kota Palu beri sanksi kepada sejumlah pejabat DPU atas temuan BPK

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPS: upaya kawal pergerakan harga jaga inflasi rendah

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan upaya pemerintah yang telah mengawal pergerakan harga kebutuhan pokok sejak awal tahun mampu menjaga kestabilan tingkat inflasi nasional.

“Pemerintah sangat siap karena kita punya pengalaman bagus dalam mengelola inflasi tahun lalu,” kata Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pemerintah telah memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar laju inflasi pada 2019 terjaga rendah sesuai target.
Berbagai upaya itu antara lain mengawal kestabilan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi serta melakukan komunikasi yang efektif.

“Ini memang langkah strategis yang telah dilakukan berdasarkan pengalaman tahun lalu. Tahun ini harapannya inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” katanya.

Menurut dia, langkah penanganan inflasi ini bisa memperkuat daya beli masyarakat, yang dalam jangka pendek dapat memberikan dampak positif kepada konsumsi rumah tangga.
Penguatan konsumsi domestik ini bisa menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi agar tidak rentan dari tekanan eksternal yang diperkirakan masih terjadi sepanjang 2019.

“Kita menyadari 2019 bukan tahun yang ringan, karena banyak negara tujuan ekspor diprediksi melambat seperti AS dan China karena perang dagang serta fluktuasi harga komoditas,” ujar Suhariyanto.

Oleh karena itu, ia menyakini, asalkan harga pangan maupun tarif listrik dan biaya transportasi terkendali, maka inflasi pada akhir tahun tetap rendah pada kisaran 3,5 persen.
Sebelumnya, BPS mencatat laju inflasi nasional pada 2018 mencapai 3,13 persen atau lebih rendah dari asumsi yang ditetapkan sebesar 3,5 persen.

Sementara itu, pada rilis terbaru, BPS mencatat laju inflasi Maret 2019 sebesar 0,11 persen, yang dipicu oleh kenaikan harga bawang merah, bawang putih dan tarif angkutan udara.
Dengan pencapaian ini, maka inflasi tahun kalender Januari-Maret 2019 tercatat sebesar 0,35 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) 2,48 persen.

Baca juga: BPS: kenaikan harga bawang dan tarif angkutan udara picu inflasi Maret
Baca juga: BPS: kenaikan tarif angkutan udara tidak biasa

Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jatim inflasi 0,16 persen pada Maret 2019

Surabaya (ANTARA) – Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,16 persen, atau kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 134,02 pada Februari 2019, menjadi 134,24 pada Maret, sesuai hasil pemantauan Badan Pusat Statistika (BPS) setempat.

Kepala BPS Jatim, Teguh Pramono di Surabaya, Senin mengatakan, inflasi terjadi karena adanya tiga komoditas yang mendorong pada Maret 2019 ialah angkutan udara, bawang putih, dan bawang merah.

Sedangkan komoditas utama yang menghambat terjadinya inflasi ialah beras, daging ayam ras, dan mujair.

“Harga beras mulai mengalami penurunan akibat mulainya musim panen di beberapa daerah penghasil beras. Komoditas lain yang juga mengalami penurunan harga adalah daging ayam ras dan mujair.” katanya.

Sementara itu, dari delapan kota dengan IHK, lima kota mengalami inflasi dan tiga kota mengalami deflasi.

“Inflasi tertinggi di Kota Malang yang mencapai 0,36 persen, sedangkan Kota Probolinggo mengalami deflasi tertinggi sebesar 0,12 persen,” kata Teguh kepada wartawan.

Sedangkan kota yang mengalami deflasi, antara lain Probolinggo sebesar 0,12 persen, Sumenep sebesar 0,07 persen, dan Jember sebesar 0,06 persen.

Ia mengatakan, dari tujuh kelompok pengeluaran, enam kelompok mengalami inflasi dan satu kelompok mengalami deflasi. Inflasi tertinggi adalah kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,55 persen. Kemudian diikuti kelompok Kesehatan sebesar 0,36 persen.

Selanjutnya ada kelompok sandang sebesar 0,27 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,24 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga masing-masing sebesar 0,02 persen.

Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok Bahan Makanan yaitu sebesar 0,08 persen.

Baca juga: BPS: inflasi Maret 2019 tercatat 0,11 persen
Baca juga: BPS: kenaikan harga bawang dan tarif angkutan udara picu inflasi Maret

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peningkatan konsumsi listrik dapat atasi fenomena “middle income trap”

Jakarta (ANTARA) – Peningkatan konsumsi listrik dalam rangka melesatkan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor perekonomian di Tanah Air dinilai merupakan upaya yang layak dilakukan agar Indonesia dapat lolos dari fenomena middle income trap atau perangkap negara berpendapatan menengah.

“Kerap disebut bahwa agar kita bisa naik dari middle income trap, konsumsi listrik harus naik 2-3 kali lipat,” kata Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa di Jakarta, Senin.

Apalagi, Fabby Tumiwa mengingatkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih relatif stagnan, begitu pula dengan pendapatan PDB yang masih sekitar 3.500 dolar AS/kapita.

Belum lagi, ujar dia, permasalahan lainnya yaitu defisit neraca perdagangan yang semakin melebar yang juga salah satu sebab melebarnya defisit tersebut adalah karena impor BBM.

“Kita menarik impor BBM besar, tetapi kita menguranginya dengan ekspor batu bara (sebagai salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia selain minyak kelapa sawit),” katanya.

Padahal, ia menyebutkan bahwa sebagian besar atau sekitar 90 persen dari konsumsi batu bara di tingkat domestik atau dalam negeri adalah untuk kebutuhan pembangkit listrik.

Sebagaimana diketahui, konsumsi listrik Indonesia meningkat sekitar 26 persen pada jangka waktu empat tahun terakhir, dari 812 kWh per kapita pada 2014 menjadi 1.021 kWh per kapita pada 2017.

Sedangkan lebih dari 88 persen listrik yang dihasilkan, berasal sekitar 60 persen dari batu bara, 22 persen dari gas alam, dan 6 persen dari minyak, serta hanya 12 persen yang dihasilkan dari energi terbarukan.

Selama empat tahun terakhir pula, pendapatan batu bara yang diterima mencapai rata-rata sekitar Rp31 triliun/tahun atau mencapai rata-rata mendekati 80 persen dari total pendapatan yang berasal dari nonminyak dan gas bumi.

Namun, diketahui bahwa kontribusi pendapatan batu bara untuk anggaran negara hanya sekitar 1,5-2 persen dari total pendapatan negara.

Baca juga: Dongkrak konsumsi listrik, pemerintah berencana terbitkan aturan kendaraan listrik

Baca juga: BPH Migas: Konsumsi listrik turun 20 persen

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPS: kenaikan tarif angkutan udara tidak biasa

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menilai, ada pola yang tidak biasa dari kenaikan tarif angkutan udara yang masih memberikan andil terhadap laju inflasi nasional.

“Ini tidak biasa, karena berdasarkan pola tahun lalu, tarif angkutan udara, andilnya hanya pada bulan-bulan tertentu seperti puasa, lebaran, natal dan tahun baru,” kata Suhariyanto di Jakarta, Senin.

Suhariyanto mengatakan bahwa sangat wajar apabila tarif pesawat udara mengalami kenaikan pada momen tertentu seperti lebaran, libur anak sekolah, atau tahun baru karena tingginya permintaan.

Namun, tingginya tarif angkutan udara yang terjadi sejak November 2018 hingga Maret 2019 merupakan kejadian yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Oleh karena itu, ia mengharapkan kebijakan Menteri Perhubungan yang telah menurunkan batas bawah tarif bisa menekan tingginya harga tiket pesawat.
“Kemarin ada kebijakan penurunan batas bawah, kita lihat dampaknya bulan depan,” ujarnya.

Sebelumnya, BPS mencatat tarif angkutan udara memberikan andil inflasi sejak November 2018 sebesar 0,05 persen dan Desember 2018 sebesar 0,19 persen.
Sejak itu, tarif transportasi udara ini tidak mengalami penurunan dan menyumbang andil inflasi pada Januari 2019 sebesar 0,02 persen serta Februari 2019 dan Maret 2019 masing-masing sebesar 0,03 persen.

Kenaikan tarif ini bahkan menjadi salah satu penyebab peningkatan inflasi di Ambon, yang menjadi kota dengan inflasi paling tinggi pada Maret 2019, sebesar 0,86 persen.

Dalam periode ini, tarif angkutan udara mengalami kenaikan antara lain di Tual sebesar 32,14 persen, Bungu 27,38 persen, Ambon 20,83 persen, Malang 14,13 persen dan Manokrawi 13,12 persen.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPS: Pertambangan dan penggalian alami kenaikan indeks tertinggi Maret

Sektor pertanian berandil negatif 0,05 persen, industri 0,05 persen, dan kelompok barang impor nonmigas sebesar 0,01 persen

Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir kenaikan indeks harga perdagangan besar (IHPB) tertinggi pada Maret 2019 terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yakni 1,95 persen.

“Sektor pertambangan dan penggalian dan kelompok barang ekspor nonmigas merupakan penyumbang dominan pada perubahan IHPB, yaitu masing-masing 0,6 persen,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Senin.

Sedangkan, sektor pertanian berandil negatif 0,05 persen, sektor industri 0,05 persen, dan kelompok barang impor nonmigas sebesar 0,01 persen

Kecuk, panggilan akrab Suhariyanto, memaparkan IHPB umum nonmigas atau indeks harga grosir naik 0,13 persen pada Maret 2019 terhadap bulan sebelumnya.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Maret 2019 antara lain cabai rawit, bawang merah, batubara, solar, minyak kelapa sawit (CPO), serta bijih, kerak dan abu logam ekspor.

IHPB bahan bangunan atau konstruksi pada Maret 2019 naik sebesar 0,17 persen terhadap bulan sebelumnya, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas tripleks, plywood dan sejenisnya, pasir, perlengkapan listrik, pendingin ruangan, dan alat konstruksi.

Menurut Kecuk, IHPB umum naik 0,23 persen pada Februari 2019 terhadap bulan sebelumnya. Kelompok barang ekspor merupakan penyumbang dominan pada IHPB, yaitu sebesar 0,44 persen.

IHPB kelompok barang impor dan kelompok barang ekspor pada Februari 2019 masing-masing naik sebesar 0,75 persen dan 2,22 persen terhadap bulan sebelumnya.

Baca juga: BPS: inflasi Maret 2019 tercatat 0,11 persen
Baca juga: BPS: Neraca perdagangan Februari 2019 surplus, meski ekspor turun

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sektor energi nasional perlu ikut kurangi laju emisi

Jakarta (ANTARA) – Sektor energi nasional perlu mendukung penuh dalam mengurangi laju emisi gas rumah kaca (GRK) sehingga dapat membantu mewujudkan tercapainya Kesepakatan Paris yang telah ditandatangani pada tahun 2016.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Senin, mengingatkan bahwa dengan berlakunya Kesepakatan Paris, maka seluruh dunia ditantang untuk dapat membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celcius dan menuju emisi netto nol sebelum pertengahan abad ke-21 ini.

Fabby juga mengemukakan, Indonesia juga merupakan salah satu negara pendukung Kesepakatan Paris dan telah meratifikasinya melalui UU No 16/2016.

“Dengan ratifikasi ini, Indonesia harus ikut serta dalam upaya global mengurangi laju emisi GRK, khususnya dari sektor energi,” paparnya.

Hal itu, ujar dia, karena komitmen dan tindakan konkrit yang dilakukan Indonesia akan dimonitor, dinilai, dipantau oleh masyarakat internasional, sesuai dengan kerangka kerja Kesepakatan Paris.

Sebagaimana diwartakan, Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I) akan fokus membantu pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai Kesepakatan Paris pada Konferensi Perubahan Iklim 2015 (COP21).

Co-Founder IE2I Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan pihaknya akan lebih intensif bekerja sama dengan pihak pemerintah, BUMN, dan swasta baik dalam negeri dan internasional untuk mencapai target Kesepakatan Paris tersebut.

“Ke depan, kami akan lebih meluas dan melebarkan lagi kerja sama dan melaksanakan program dan kegiatan bersama pemerintah, BUMN, dan swasta,” katanya.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Paris pada 2015 yakni mengurangi emisi karbon pada 2030 sebesar 29 persen atau 41 persen dengan bantuan internasional.

Terkait kiprahnya di IE2I tersebut, Hangga Yudha diganjar penghargaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan untuk kategori Lingkungan Hidup.

Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Dirut LPDP Ronald Silaban dalam acara Alumni LPDP Award 2019 di Jakarta, 15 Maret.

Sebagaimana diwartakan, Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen pada 2020, sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan dan sekaligus berkontribusi untuk mengatasi pemanasan global.

Baca juga: IE2I bantu pemerintah kurangi emisi sesuai Kesepakatan Paris

Baca juga: MRT fase 1 kurangi emisi 85.680 ton CO2

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Setelah dua bulan deflasi, Riau inflasi 0,11 persen pada Maret

Pada tahun kalender atau Januari-Maret 2019, Riau mengalami deflasi 0,29 persen

Pekanbaru (ANTARA) – Badan Pusat Statistik menyatakan Provinsi Riau pada Maret 2019 mengalami inflasi 0,11 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 136,30.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau Aden Gultom di Pekanbaru, Senin mengatakan, inflasi Riau Maret 2019 itu terjadi karena kenaikan harga enam kelompok pengeluaran.

Ini adalah pertama ekonomi Riau mengalami inflasi pada 2019, setelah pada Januari dan Februari terjadi deflasi, katanya.

Aden mengatakan pada tahun kalender atau Januari-Maret 2019, Riau mengalami deflasi 0,29 persen dan secara tahunan (year on year/yoy) atau Maret 2019 terhadap Maret 2018 terjadi inflasi sebesar 1,3 persen.

Menurut dia, dari tiga kota yang dihitung IHK di Provinsi Riau, semua kota mengalami inflasi, yakni Pekanbaru 0,09 persen, Dumai 0,07 persen, dan Tembilahan 0,38 persen.

Kenaikan harga enam kelompok pengeluaran tersebut yaitu makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,31 persen, transpor, komunikasi, dan jasa komunikasi 0,18 persen, sandang 0,13 persen, bahan makanan 0,07 persen, kesehatan 0,03 persen, dan pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,02 persen.

“Sedangkan, satu kelompok mengalami deflasi, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,08 persen,” katanya.

Komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Riau antara lain bawang merah, ketupat/lontong sayur, angkutan udara, udang basah, bawang putih, mie kering instant, mobil, cabai merah, gula pasir, dan petai.

Sementara itu, komoditas yang memberi andil deflasi antara lain beras, tarif listrik, ikan serai, telur ayam ras, tomat sayur, ikan gabus, dan daging ayam ras.

Dari 23 kota di Sumatera yang menghitung IHK, 16 kota mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Meulaboh sebesar 0,39 persen, diikuti Tembilahan 0,38 persen, serta Bungo dan Bandar Lampung masing-masing 0,35 persen.

Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Dumai sebesar 0,07 persen.

Di Indonesia, dari 82 kota yang menghitung IHK, 51 kota mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 0,86 persen, diikuti Meulaboh 0,39 persen, dan Tembilahan 0,38 persen.

Inflasi terendah terjadi di Kota Bekasi dan Tangerang masing-masing 0,01 persen. Sementara deflasi terjadi di 31 kota, deflasi terbesar terjadi di Kota Tual sebesar 3,03 persen.

Baca juga: BPS: kenaikan harga bawang dan tarif angkutan udara picu inflasi Maret

Pewarta: FB Anggoro
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jonan: kendaraan listrik kurangi ketergantungan impor minyak

Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebut pengembangan kendaraan listrik lebih mudah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak ketimbang meningkatkan produksi minyak.

“(Kendaraan listrik) ini lebih mudah daripada harus meningkatkan produksi minyak. Karena dari eksplorasi sampai menghasilkan minyak mentah–kalau sebelum reformasi katanya butuh waktu 7 tahun–sekarang perlu 15 tahun, makin lama,” katanya dalam seminar bertajuk “Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara, dan Migas di Tahun Politik” di Kampus UI Depok, Senin.

Mantan Menteri Perhubungan itu menuturkan lamanya waktu produksi minyak juga dipengaruhi oleh aturan-aturan yang dibuat daerah.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan ramah lingkungan.

“Melalui kendaraan bermotor listrik kita juga dapat mengurangi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp798 triliun,” kata Jokowi.

Oleh karena itu pemerintah saat ini terus mendorong pengembangan kendaraan beremisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

Program ini terdiri dari tiga sub program, yaitu Kendaran Hemat Energi Harga Terjangkau (LCGC), Electrified Vehicle dan Flexy Engine.

Untuk memuluskan rencana pengembangan LCEV, pemerintah memberi dukungan insentif fiskal berupa tax holiday atau mini tax holiday untuk industri komponen utama seperti industri baterai, industri motor listrik (magnet dan kumparan motor) hingga tax allowance bagi investasi baru maupun perluasan.

Pemerintah juga akan memberikan super deductible tax sampai dengan 300 persen untuk industri yang melakukan aktivitas riset, pengembangan dan desain (RD&D) serta melakukan harmonisasi PPnBM melalui revisi PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang PPnBM Kendaraan Bermotor. 

Baca juga: Debat Capres – B20 dan kendaraan listrik solusi Jokowi jika diserang soal impor minyak

Baca juga: BI sebut defisit transaksi berjalan meningkat akibat impor minyak

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPS: kenaikan harga bawang dan tarif angkutan udara picu inflasi Maret

kenaikan tarif angkutan udara menjadi salah satu penyebab peningkatan inflasi di Ambon, yang menjadi kota dengan inflasi paling tinggi pada Maret 2019, sebesar 0,86 persen.

Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan tarif angkutan udara menjadi pemicu laju inflasi pada Maret 2019 sebesar 0,11 persen.

“Inflasi pada Maret 0,11 persen, penyebab utamanya adalah bawang merah, bawang putih, dan tarif angkutan udara,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Suhariyanto mengatakan bahwa kenaikan harga bawang merah memberikan andil terhadap inflasi di kelompok bahan makanan sebesar 0,06 persen dan bawang putih sebesar 0,04 persen. Sedangkan, kenaikan tarif angkutan udara memberikan andil terhadap inflasi di kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

“Tarif angkutan udara mengalami kenaikan yang tidak biasa pada Januari-Maret. Tapi kemarin keluar peraturan Menteri Perhubungan yang mengubah batas bawah, mudah-mudahan ini bisa membuat tarif lebih stabil,” ujarnya.

Ia menambahkan kenaikan tarif angkutan udara  menjadi salah satu penyebab peningkatan inflasi di Ambon, yang menjadi kota dengan inflasi paling tinggi pada Maret 2019, sebesar 0,86 persen.

Terkait bahan pangan, meski harga bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan, Suhariyanto memastikan, harga bahan makanan dalam periode ini relatif stabil dan beberapa di antaranya menyumbang deflasi.

Komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain beras, daging ayam ras dan ikan segar yang masing-masing menyumbang deflasi 0,03 persen, diikuti telur ayam ras 0,02 persen serta tomat dan wortel masing-masing 0,01 persen.

“Secara total, kelompok bahan makanan, meski ada yang mengalami kenaikan harga, menyumbang deflasi dan tidak memberikan sumbangan kepada inflasi secara keseluruhan pada Maret 2019,” ujarnya.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok bahan makanan menjadi satu-satunya kelompok yang menyumbang deflasi pada Maret 2019 sebesar 0,01 persen.

Kelompok pengeluaran yang dominan penyumbang inflasi adalah kelompok kesehatan yang mengalami inflasi 0,24 persen diikuti kelompok sandang 0,23 persen dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,21 persen.

Dengan pencapaian inflasi pada Maret, inflasi tahun kalender Januari-Maret 2019 tercatat sebesar 0,35 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) 2,48 persen.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPS: inflasi Maret 2019 tercatat 0,11 persen

Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi sebesar 0,11 persen pada Maret 2019  sehingga inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,35 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) 2,48 persen, kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Senin pagi, rupiah menguat tipis jelang rilis data inflasi Maret

Penguatan rupiah seiring dengan sentimen positif dari China yaitu membaiknya indeks manufaktur Negeri Tirai Bambu tersebut

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi bergerak menguat menjelang rilis data inflasi Maret 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) siang ini.

Pada pukul 09.41 WIB, kurs rupiah menguat 10 poin atau 0,07 persen menjadi Rp14.233 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.243 per dolar AS.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih di Jakarta, Senin, mengatakan, penguatan rupiah seiring dengan sentimen positif dari China yaitu membaiknya indeks manufaktur Negeri Tirai Bambu tersebut.

“Membaiknya indeks manufaktur ini seiring dengan sentimen positif dari potensi adanya kesepakatan perang dagang antara AS-China yang sampai saat ini pembahasannya masih berlangsung,” ujar Lana.

Indeks manufaktur China yang diumumkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik China untuk Maret 2019 kembali di atas level 50, yaitu 50,2 sebagai level ekspansi. Level tersebut juga di atas ekspektasi konsensus pasar yaitu 49,5.

Pada tiga bulan sebelumnya secara berturut-turut indeks manufaktur tersebut berada di bawah level 50 yaitu level kontraksi. Indeks manufaktur ini turun dari level tertingginya 51,9 pada Mei 2018, dan mulai turun sesudahnya pascadiberlakukannya pengenaan tarif tahap satu pada 1 Juli 2018 dan mencapai terendahnya pada Februari 2019.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.231 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.244 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah Senin pagi menguat 10 poin
Baca juga: IHSG awal pekan menguat 0,26 persen seiring kenaikan pasar saham Asia

 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Senin pagi menguat 10 poin

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi bergerak menguat 10 poin atau 0,07 persen menjadi Rp14.233 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.243 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah akhir pekan menguat tipis jadi Rp14.242
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ekspor Korea Selatan jatuh 8,2 persen pada Maret

Seoul (ANTARA) – Nilai ekspor Korea Selatan jatuh 8,2 persen pada Maret dari setahun sebelumnya, yang menjaga tren penurunan untuk bulan keempat berturut-turut, sebuah laporan pemerintah menunjukkan pada Senin.

Ekspor, yang menyumbang sekitar setengah dari ekonomi negara yang bertumpu pada ekspor, hanya mencapai 47,11 miliar dolar AS pada Maret atau turun 8,2 persen dari periode sama tahun sebelumnya, menurut Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi, dikutip dari Xinhua.

Pengiriman ke luar negeri terus menurun sejak Desember tahun lalu di tengah harga semikonduktor yang lebih rendah, yang telah mendorong peningkatan ekspor di masa lalu.

Di sisi lain, impor juga berkurang 6,7 persen dari periode sama tahun sebelumnya menjadi 41,89 miliar dolar AS pada Maret, mengirim surplus perdagangan menjadi 5,22 miliar dolar AS. Neraca perdagangan Korsel tetap di posisi hitam atau positif selama 86 bulan hingga bulan lalu.

Baca juga: Bursa saham Seoul dibuka 1,06 persen lebih tinggi
Baca juga: Seoul International Motorshow fokus pamerkan mobil listrik

 

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konsumsi elpiji non subsidi di Yogyakarta meningkat

Yogyakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat kenaikan tren konsumsi elpiji non subsidi bright gas 5,5 kilogram di wilayah provinsi ini sebesar 54 persen dari tahun 2017 dibanding 2018.

“Ada kenaikan 54 persen dari 4.723 matrik ton (setara 858.000 tabung elpiji bright gas 5,5 kg) pada 2017 menjadi 7.294 matrik ton (setara 1.326.181 tabung elpiji bright gas 5,5 kg) untuk tahun 2018,” kata Supervisor Communication dan Relation Pertamina MOR IV Arya Yusa Dwicandra di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, tren tersebut memang meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 ke 2017 juga terjadi peningkatan konsumusi elpiji nonsubsidi sebesar 179 persen yaitu dari sebanyak 1.695 matrik ton menjadi 4.723 matrik ton.

Menurut dia, tren peningkatan konsumsi elpiji nonsubsudi itu karena seperti bright gas 5,5 kg saat ini digemari oleh masyarakat karena fitur keamanan berkatup ganda (double spindle valve system) dan warnanya yang menarik.

“Selain itu, dengan tersedianya ukuran bright gas 5,5 kilogram sangat memudahkan para kaum wanita untuk membawa tabung tersebut,” katanya.

Menurut dia, peningkatan konsumsi elpiji terjadi di setiap daerah wilayah DIY, misalnya Kabupaten Bantul, tahun 2016 ke 2017 meningkat 269 persen (151 matrik ton ke 558 matrik ton). Tahun 2017 ke 2018 meningkat 67 persen (558 matrik ton ke 931 matrik ton).

Kemudian di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan 185 persen (sebanyak 214 matrik ton ke 609 matrik ton). Kemudian tahun 2017 ke 2018 meningkat 41 persen (609 matrik ton ke 861 matrik ton).

Sedangkan Kabupaten Sleman dari tahun 2016 ke 2017 meningkat 340 persen (246 matrik ton ke 1.083 matrik ton). Sementara tahun 2017 ke 2018 meningkat 93 persen (1.083 matrik ton ke 2.092 matrik ton).

“Kemudian Kota Yogyakarta tahun 2016 ke 2017 meningkat 128 persen (1.084 matrik ton ke 2.474 matrik ton). Sementara tahun 2017 ke 2018 meningkat 38 persen (2.474 matrik ton ke 3.409 matrik ton),” katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gelap gulita di Nusa Dua, lawan perubahan iklim

(Antara) – Selama 1 jam, kawasan wisata Nusa Dua di pulau Bali terlihat gelap. Masyarakat dan wisatawan merayakan Jam Bumi atau Earth Hour yang dilaksanakan serentak di seluruh dunia. Earth Hour yang dilaksanakan di Nusa Dua, sekaligus untuk mengenang perlawanan terhadap perubahan iklim bumi, yang pertama kali dilakukan di tahun 2007.

Purwakarta optimistis target PBB Rp70 miliar tercapai

Purwakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, optimistis target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun ini yang mencapai Rp70 miliar bisa tercapai.

“Kami optimistis, atas dukungan semua pihak, target itu bisa tercapai. Apalagi jika didukung semua unsur, baik dari tingkat desa hingga kecamatan, kami optimistis,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah setempat Nina Herlina di Purwakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, saat ini atau pada triwulan pertama  2019, pendapatan dari PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah sesuai target.

Untuk realisasi pendapatan dari PBB hingga triwulan pertama tahun ini sudah mencapai Rp4.416.994.012 atau 5,9 persen dari target. Sedangkan pendapatan dari BPTHB sebesar Rp8.913.142.980 atau 16,51 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Dengan tercapainya target pendapatan PBB dan BPHTB pada triwulan pertama, kami optimistis hingga akhir tahun nanti target bisa tercapai,” kata Nina.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Purwakarta beberapa waktu lalu telah meluncurkan aplikasi e-PBB untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tagihan pajak bumi dan bangunan.

Aplikasi itu bernama Siceupol atau Sistem Informasi Cek PBB online. Melalui aplikasi itu, masyarakat tidak perlu repot datang ke Bapenda untuk membayar pajak.

Aplikasi Siceupol adalah bagian dari peningkatan mutu pelayanan serta mendekatkan diri kepada masyarakat akan kehadiran Bapenda.

Dalam sistem ini akan membantu masyarakat untuk mengetahui informasi data wajib pajak, subjek pajak dan tagihan pembayaran pajak, bahkan tahun sebelumnya pajak yang belum dibayarkan akan ada informasinya serta aplikasi ini meningkatkan PAD Purwakarta. 

Baca juga: Kantor Pajak Purwakarta bantu penyetoran zakat penghasilan

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi: Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik di saat perlambatan global

Semuanya turun tapi kita masih bisa bertahan dan naik sedikit demi sedikit

Jakarta (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan Indonesia masih sempat mempertahankan pertumbuhan ekonomi bahkan sedikit demi sedikit naik di tengah perlambatan global.

“Semuanya turun tapi kita masih bisa bertahan dan naik sedikit demi sedikit. Saya kira itulah yang kita kerjakan,” kata Jokowi ketika ditemui usai makan siang di Restoran Garuda, Jalan Sabang, Jakarta, Sabtu.

Capres petahana itu mengatakan di lingkup negara negara G20 dan dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di urutan ketiga.

“Kita nomor 3 di dunia, di G20 nomor 3 loh ya,” katanya menanggapi kritik soal pertumbuhan ekonomi dari capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Sementara itu mengenai perencanaan pembangunan, Jokowi mengatakan perencanaan dilakukan baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Nasionalnya ada, daerahnya mesti kita tahu. Kita gak mungkin berbicara nasional kemudian problem daerah tidak kita kuasai, problem daerah harus kita kuasai dan carikan solusi,” katanya.

Ia mencontohkan di daerah ada kebutuhan perpanjangan landas pacu bandara dan jalan seperti di Banjarmasin dan Balikpapan.

“Itu harus diselesaikan, itu permintaan permintaan daerah yang harus kita respons,” katanya.

Ia menyebutkan permasalahan di daerah daerah selalu diinventarisasi dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu mengenai persiapan debat capres, Jokowi mengatakan makan masakan padang termasuk persiapan.

Ia mengatakan jika soal HTI disinggung dalam debat, dirinya siap menjawabnya. “Ya kita jawab nanti,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.
 

Pewarta: Agus Salim
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI: Tingkat inflasi Maret rendah

Pengunjung berbelanja berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional Peunayong, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (30/3/2019). Bank Indonesia memproyeksikan hingga minggu ke-4 sepanjang Maret 2019 terjadi inflasi sebesar 0,14 persen (mtm) atau masih tergolong rendah yang dipicu oleh kenaikan sejumlah komoditas namun tidak signifikan antara lain bawang merah 0,13 persen, bawang putih 0,04 persen, cabai rawit 0,01 persen. ANTARA FOTO/Ampelsa/wsj.

Kadin dorong pengembangan produksi kopi lokal Jatim

Surabaya (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong pengembangan produksi kopi lokal Jawa Timur melalui pengenalan di berbagai acara dan kesempatan untuk meningkatkan perekonomian  petani.

Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Sabtu, mengatakan saat ini ada sekitar 10 daerah di seluruh Jatim yang menjadi penghasil kopi yaitu Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo,  dan Probolinggo.

Dari 10 daerah penghasil kopi itu, yang produksinya paling besar adalah Banyuwangi, Malang, dan Jember.

Menurut data BPS Jatim, produksi kopi Banyuwangi pada 2017 mencapai 13.839 ton, Malang sebesar 11.829 ton dan Jember 11.863 ton.

Ia mengatakan, saat ini berbisnis kopi menjadi hal yang cukup menarik sebab budaya minum kopi telah menggejala di seluruh tanah air.

Dampak positifnya, kafe yang menyajikan beraneka ragam jenis kopi mulai menjamur, dan bisa menjadi salah satu tonggak kebangkitan petani kopi.

“Permintaan kopi menjadi semakin besar. Harga juga semakin membaik. Ini menjadi stimulus bagi petani untuk lebih giat dalam meningkatkan produksi kopi merek,” katanya.

Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Koperasi dan Pameran Kadin Jatim, M Rizal mengatakan, salah satu upaya mengenalkan kopi Jatim yang dilakukan Kadin adalah dengan menggandeng Event Organizer CodyMaxx dan menggelar Coffe Festival 2019 dan Bazaar Streetfood, di Surabaya selama enam hari, dari Rabu (26/3) hingga Minggu (31/3).

“Acara ini dapat menjadi wadah bertemunya para pelaku Usaha Kecil dan Menengah UKM dalam memperkenalkan aneka produk kopi serta olahannya kepada masyarakat di tempat yang sangat bagus,” katanya.

Festival kopi diikuti 52 stan yang datang dari berbagai daerah, ada juga yang dari anggota Kadin Jatim dan dari Komunitas Pecinta Kopi.

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019