Menkeu harapkan perusahaan luar Jawa ikut manfaatkan fasilitas KB dan KITE

Kita harus pikirkan strategi regional agar fasilitas KB dan KITE tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan perusahaan berbasis di luar Jawa ikut memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) agar kegiatan ekspor dapat makin meningkat.

“Kita harus pikirkan strategi regional agar fasilitas KB dan KITE tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam menanggapi hasil survei manfaat ekonomi dari KB dan KITE yang merupakan hasil kerja sama antara institusi bea dan cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Dalam survei tersebut, tercatat sebanyak 1.606 perusahaan telah menggunakan fasilitas kepabeanan ini, dengan sebanyak 90,35 persen atau 1.451 perusahaan diantaranya terletak di Jawa dan sekitar 43,9 persen atau 705 perusahaan berada di kawasan Jawa Barat.

Sri Mulyani mengakui perusahaan tersebut masih banyak terpusat di Jawa karena adanya fasilitas infrastruktur yang lebih memadai dibandingkan wilayah luar Jawa dan masalah upah buruh yang relatif murah terutama di Jawa Barat.

Meski demikian, harus ada upaya untuk pengembangan kawasan luar Jawa dengan desain strategi ekspor yang berbeda dengan Jawa, agar penggunaan fasilitas KB dan KITE makin bermanfaat untuk mendorong kegiatan perdagangan di Indonesia timur.

“Kita seharusnya tidak kalah dengan Vietnam, Malaysia dan China, tapi seharusnya ada ‘comparative advantage’ yang berbeda, sesuai dengan daya saing kompetitif pulau tersebut dan kondisi populasi yang tidak sebanyak di Jawa,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria yang terlibat dalam penyusunan survei ini mengatakan masih terdapat masalah dalam pemanfaatan fasilitas kepabeanan di Indonesia timur sehingga tidak semaju di kawasan Jawa.

“Problemnya kalau investasi untuk pengolahan pasti mereka minta izin untuk perikanan tangkap. Kita sudah curiga terhadap praktek ‘ilegal fishing’ seperti ini, karena berpotensi menyebabkan masuknya asing untuk menangkap ikan,” katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan adanya strategi investasi yang memadai serta rancangan yang lebih kuat agar sektor perikanan di Indonesia timur dapat tumbuh lebih optimal dan memberikan dampak positif kepada kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan.

Sebelumnya, survei tersebut menyatakan total fasilitas KB dan KITE yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 mencapai Rp57,28 triliun dengan kontribusi ekspor mencapai Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen nilai ekspor nasional.

Dengan penghitungan ini, maka nilai tambah pemberian fasilitas terhadap perekonomian mencapai Rp402,5 triliun serta penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang, yang sebanyak 97 persen diantaranya merupakan pekerja lokal.

Fasilitas ini juga memberikan nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun dengan nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp178,17 triliun dari total perusahaan yang memanfaatkan mencapai 1.606.

Sedangkan, aktivitas ekonomi tidak langsung yang dihasilkan antara lain tumbuhnya 95.251 jaringan usaha langsung dan 268.509 usaha tidak langsung yang meliputi usaha akomodasi, perdagangan, makanan dan transportasi.

Rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan instrumen ini tercatat mencapai 2,4, yang berarti setiap nilai satu dolar AS bahan baku yang diimpor dengan kedua fasilitas tersebut telah menghasilkan nilai 2,4 dolar AS produk yang telah diekspor. 

Baca juga: Presiden Jokowi ingin perizinan usaha pendek dan singkat

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019