Rupiah ditutup menguat terpicu sikap “dovish” The Fed

Kemungkinan besar BI akan mempertahankan suku bunganya karena ekonomi kita stabil, pilpres juga biasa saja

Jakarta (ANTARA News) – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu sore, menguat 59 poin menjadi Rp14.044 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.103 per dolar dipicu sikap dovish‘ Bank Sentral AS, Federal Reserve (Fed).

“The Fed kemungkinan akan membahas tentang menahan untuk kenaikan suku bunga. Bisa saja di 2019 ekonomi terus melambat sehingga The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya,” kata Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim di Jakarta, Rabu.

Para pelaku pasar memang tengah menantikan risalah hasil pertemuan dewan rapat kebijakan bank sentral AS atau Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan dirilis malam ini.

Pada pertemuan 30 Januari 2019 lalu, The Fed mempertahankan suku bunga acuannya dan mengatakan akan bersabar terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Dari eksternal lainnya, adanya harapan bahwa Perdana Menteri Inggris Theresa May akan membuat kemajuan dalam mencari perubahan dalam perjanjian Brexit dengan Uni Eropa, menekan dolar AS.

PM Inggris dan pejabat Uni Eropa kini sedang bekerja untuk merevisi naskah dari kesepakatan Brexit yang sebelumnya sudah ditolak mentah-mentah oleh parlemen Inggris. “Ada optimisme parlemen akan menerima sehingga Inggris bisa keluar dari zona Eropa,” ujar Ibrahim.
 
Selain itu, penurunan harga minyak dunia juga memberikan sentimen positif bagi rupiah,  di mana akan memengaruhi impor bahan bakar minyak (BBM) sehingga membantu neraca perdagangan Februari 2019.

Sementara itu, dari domestik, Bank Indonesia (BI) pada Kamis (21/2) besok diprediksi akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya atau BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6 persen.

“Kemungkinan besar BI akan mempertahankan suku bunganya karena ekonomi kita stabil, pilpres juga biasa saja. Pasar masih optimistis,” kata Ibrahim.

Nilai tukar (kurs) rupiah sendiri pada pagi hari dibuka menguat Rp14.064 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.040 per dolar AS hingga Rp14.072 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.055 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.119 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah diprediksi menguat dipicu keyakinan kesepakatan perdagangan AS-China

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Misbakhun optimistis pemerintah dapat jaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional

Hal ini juga didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan ditunjang reformasi struktural berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan sentimen dan kepercayaan investasi.

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menyatakan optimistis pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat terus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
 
“Optimisme itu didasarkan pada perekonomian nasional tahun 2018 yang tetap tumbuh 5,3 persen pada saat kondisi perekonomian global dan domestik mengalami kesulitan,” kata Mukhammad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Menurut  Misbakhun, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional antara lain, perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, kondisi politik di Eropa, hingga harga minyak dunia yang tidak stabil.  “Namun, saya yakin Indonesia masih tetap bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Misbakhun.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan pertimbangannya menyatakan optimistis pada perekonomian nasional, karena ada berbagai faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, faktor-faktor tersebut, pertama, adalah “domestic consumer spending” atau pengeluaran konsumsi domestik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, melakukan percepatan  pembangunan infrastruktur perhubungan berupa jalan tol, bandara, maupun pelabuhan. 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut dia, juga sangat peduli terhadap pembangunan infrastruktur desa. Melalui program dana desa, telah dibangun jalan-jalan desa, panjangnya samai ratusan ribu kilometer. Pembangunan pasar desa di  6.900 lokasi, hingga infrastruktur dasar di bidang perdagangan dan kesehatan seperti Posyandu  di 9.000 lokasi,

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, keberhasilan program infrastruktur sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

“Ada faktor investasi swasta. Hal ini juga didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan ditunjang reformasi struktural berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan sentimen dan kepercayaan investasi,” katanya.

Kedua, adalah faktor investasi swasta yang juga didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan ditunjang reformasi struktural berkelanjutan.  “Ini yang akan mampu meningkatkan sentimen dan kepercayaan investasi,” katanya. 

Ketiga, adalah keberpihakan pemerintahan Presiden Jokowi pada peningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Influencer Tim Kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional akan dipengaruhi oleh revolusi industri gelombang keempat yang berbasis pada integrasi dunia online atau teknologi informasi dan produksi industri.

“Pemerintah sangat menyadari revolusi industri 4.0. Selama ini pemerintah berupaya menyiapkan SDM yang berkualitas yang didukung dengan kemampuan anak-anak muda memanfaatkan teknologi digital,” paparnya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah hanya serap lelang sukuk Rp8,12 triliun

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah menyerap dana Rp8,12 triliun dari lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp21,32 triliun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan jumlah dana diserap memenuhi target indikatif sebesar Rp8 triliun.

Jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS01082019 mencapai Rp1,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,48269 persen dan imbalan secara diskonto.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 1 Agustus 2019 sebesar Rp7,4 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,4375 persen dan tertinggi 7,25 persen.

Jumlah dimenangkan untuk seri PBS014 sebesar Rp2,8 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,68996 persen dan tingkat imbalan 6,5 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2021 ini mencapai Rp6,54 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,5 persen dan tertinggi 7,90625 persen.

Untuk seri PBS019, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,62 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,89674 persen dan tingkat imbalan 8,25 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 September 2023 ini mencapai Rp1,9 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 7,78125 persen dan tertinggi 8,25 persen.

Untuk seri PBS021, jumlah dimenangkan mencapai Rp2,4 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,10316 persen dan tingkat imbalan 8,5 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 November 2026 ini mencapai Rp2,5 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 8,03125 persen dan tertinggi 8,40625 persen.

Pemerintah tidak memenangkan penawaran untuk seri PBS002, karena lelang sudah mencapai target indikatif, meski penawaran mencapai Rp2,81 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 8,53125 persen dan tertinggi 8,84375 persen.

Baca juga: Moody’s katakan penerbitan sukuk negara global diperkirakan pulih pada tahun ini

Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden ingatkan pemerintah desa, jaga perputaran uang dari dana desa

Jangan setelah bangun sesuatu, tapi tidak ada kegiatannya,

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah desa menjaga perputaran uang dari dana desa tetap di wilayah perdesaan.

“Tapi pasti saya lihat hasilnya dari Rp257 triliun itu apa. Ini juga saya tanyakan. Jangan terima anggarannya saja enak, tapi jadi apa? Ini penting,” kata Presiden dalam sambutannya pada acara Pengarahan kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, Rabu.

Sejumlah dana telah digelontorkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk pembangunan hingga 2018.

Menurut Presiden, pemerintah desa harus menjaga perputaran uang dana desa dengan membeli produk-produk bahan bangunan di wilayah desa hingga kecamatan untuk membangun infrastruktur.

Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta pemerintah desa untuk mempekerjakan tenaga kerja pembangunan infrastruktur desa dari daerah masing-masing. Dengan perputaran uang itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa.

Kepala Negara mengingatkan pemerintah desa harus memastikan ada kegiatan yang memanfaatkan fasilitas yang dibangun dari dana desa.

“Jangan setelah bangun sesuatu, tapi tidak ada kegiatannya,” kata Jokowi saat berdiskusi dengan seorang perwakilan pemerintah desa dari Provinsi Bengkulu.

Dana desa hingga akhir 2018 telah dimanfaatkan untuk membangun 191 ribu kilometer jalan desa, 58 ribu unit irigasi, dan 6.900 pasar di sejumlah desa.

Presiden menjelaskan dana desa dapat digunakan untuk membangun potensi wisata alam yang ada di desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan Presiden dapat menyuntikkan modal bagi pengembangan produk-produk unggulan daerahnya.

Rakornas itu diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Sejumlah peserta yang hadir terdiri atas gubernur, bupati, dan kepala desa dari daerah-daerah di Indonesia.

Baca juga: Kemenkeu: Belanja negara 2019 fokus pembangunan SDM yang kompetitif

Baca juga: ASN milenial andalan songsong industri digital
 

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkeu: Belanja negara 2019 fokus pembangunan SDM yang kompetitif

Hal ini untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengharapkan belanja negara pada tahun ini dapat lebih berkualitas yaitu lebih diarahkan pada pembangunan fondasi sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif.
 
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, mengatakan, pembangunan fondasi SDM Indonesia yang kompetitif harus dimulai dari penguatan layanan dasar pada tiga sektor utama, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Semakin besarnya komitmen pemerintah menginvestasikan APBN pada tiga sektor utama tersebut harus didukung oleh komitmen seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaannya. Hal ini untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Frans, panggilan akrabnya.

Pada 2019 pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun. Target utama tertuju pada pembangunan dan revitalisasi 1.834 kilometer jalan, 37.177 meter jembatan, penyediaan 6.873 unit rumah susun, penyelesaian pembangunan 48 unit bendungan, empat bandara baru, dan 394,8 kilometer jalur kereta api serta pembangunan dan rehabilitasi irigasi bagi 170,4 ribu hektar lahan. 
 
Di bidang kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp123,1 triliun dengan fokus utama untuk menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta penerima. 

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sejumlah Rp492,5 triliun di bidang pendidikan untuk perluasan akses Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan belajar 55,8 juta siswa, penyaluran beasiswa Bidikmisi bagi 471,8 ribu mahasiswa, dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi 1,4 juta guru.

Selain itu, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga melakukan proses monitoring dan evaluasi atas kinerja anggaran yang dikelola oleh seluruh kementerian/lembaga. Hal itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas belanja secara utuh dan berkesinambungan.

DJPb dan DJA secara bersama-sama telah melaksanakan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan negara, yang meliputi kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran. 

“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa serapan belanja K/L tahun 2018 yang optimal tidak lepas dari pola eksekusi anggaran oleh satuan kerja K/L secara keseluruhan yang semakin baik,” ujar Frans.

Baca juga: Menkeu sebut realisasi belanja negara 2018 capai 99,2 persen
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MRT di mata Wapres: beri keuntungan ekonomi jangka panjang

ANTARA – Wapres Jusuf Kalla mengingatkan pola subsidi lazim diterapkan untuk angkutan massal di seluruh dunia. Menuruitnya, angkutan massal yang terkelola secara baik akan memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang. Wapres akan meninjau kesiapan Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT).

Rupiah menguat didorong keyakinan tercapainya kesepakatan AS-China

Sentimen positif datang dari Presiden AS Donald Trump yang mengatakan pembicaraan perdagangan dengan China berlangsung baik…

Jakarta (ANTARA News) – Nilai tukar rupiah pada Rabu menguat didorong keyakinan pelaku pasar akan tercapainya kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.
   
Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail di Jakarta, Rabu, mengatakan, dolar melemah terhadap hampir semua mata uang kuat utama dunia. Hal tersebut didorong oleh ekspektasi investor bahwa akan tercapai kesepakatan perdagangan antara AS-China dalam perundingan perjanjian perdagangan berikutnya.
   
“Permintaan dolar sebagai aset safe haven melemah dan mendorong penguatan yuan China yang meningkat tadi malam. Rupiah kemungkinan besar menguat seiring penguatan yuan terhadap dolar tersebut,” ujar Ahmad. 
   
Para pelaku pasar masih mengamati perundingan dagang antara AS dan China yang merupakan dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Pembicaraan sebelumnya di Beijing berakhir dengan kesepakatan, oleh sebab itu para pelaku pasar masih mengikuti pembicaraan lanjutan di Washington ini.
     
Sentimen positif datang dari Presiden AS Donald Trump yang mengatakan pembicaraan perdagangan dengan China berlangsung baik dan menambahkan bahwa tenggat waktu Maret kemungkinan akan diundur. 
   
Selain itu, para pelaku pasar juga menantikan risalah hasil pertemuan dewan rapat kebijakan bank sentral AS atau Federal Open Market Committee (FOMC).
   
Ahmad memperkirakan, pada hari ini rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.000 per dolar AS hingga Rp.14.050 per dolar AS.
   
Hingga pukul 9.51 WIB, nilai tukar rupiah masih bergerak menguat 50 poin menjadi Rp14.053 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.103 per dolar AS.

Baca juga: BI: Lambannya perundingan dagang AS-China turut sebabkan pelemahan rupiah

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yuan China menguat jadi 6,7558 terhadap Dolar AS

Beijing (ANTARA News) – Kurs tengah nilai tukar mata uang China renminbi atau yuan menguat 84 basis poin menjadi 6,7558 terhadap dolar AS pada Rabu, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China.

Di pasar spot valuta asing China, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.

Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja.

Baca juga: Yuan menguat tipis 17 basis poin terhadap dolar AS 

Pewarta:
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Rabu pagi menguat 60 poin

   Jakarta (Antara News) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi bergerak menguat 60 poin menjadi Rp14.043 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.103 per dolar AS. 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dolar AS melemah di tengah optimisme perdagangan global

Para investor mencerna berita bahwa Perdana Menteri Inggris Theresa May akan bertemu Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker di Brussels pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan konsensus Brexit

New York (ANTARA News) – Kurs dolar AS terus melemah pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena sentimen pengambilan risiko tetap bersama investor dengan harapan bahwa ketegangan perdagangan global mungkin akan berkurang.

Dolar Australia, secara luas dilihat sebagai barometer “mood” risiko global, memperpanjang kenaikannya terhadap dolar AS, karena China dan Amerika Serikat akan melakukan putaran baru konsultasi ekonomi dan perdagangan di Washington minggu ini.

Pound Inggris juga terus beringsut lebih tinggi terhadap dolar AS pada Selasa (19/2).

Para investor mencerna berita bahwa Perdana Menteri Inggris Theresa May akan bertemu Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker di Brussels pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan konsensus Brexit.

May akan memberikan proposal hukum baru kepada Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah “backstop” Irlandia, sebuah rintangan utama bagi Brexit yang lancar, menurut Guardian.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1340 dolar AS dari 1,1312 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3067 dolar AS dari 1,2927 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7169 dolar AS dari 0,7130 dolar AS.

Dolar AS dibeli 110,65 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,58 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 1.0007 franc Swiss dari 1,0041 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3212 dolar Kanada dari 1,3237 dolar Kanada.

Baca juga: Dolar melemah tertekan penurunan ekonomi AS

Pewarta:
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian ESDM gandeng BNN berantas penyalahgunaan narkotika

Pencegahan narkoba ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kepala lembaga, tetapi tanggung jawab atas nama kemanusiaan

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian ESDM menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegah, memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kementerian tersebut.

Komitmen kedua lembaga itu tertuang dalam kerja sama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di lingkungan Kementerian ESDM yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Kepala BNN Heru Winarko di Jakarta, Selasa.

“Pencegahan narkoba ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kepala lembaga, tetapi tanggung jawab atas nama kemanusiaan,” kata Jonan.

Ia berpesan agar kerja sama tersebut berjalan dengan baik dibutuhkan komitmen dalam pelaksanaannya.

“Sektor ESDM ini sangat luas, Kementerian ESDM sendiri memiliki sekitar 7.000-an pegawai, serta ribuan Badan Usaha sektor ESDM, maka kegiatan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN harus jadi perhatian dan tentunya ditingkatkan,” ungkap Jonan.

Ada pun bagi badan usaha, manajemen diminta untuk mendukung pelaksanaan P4GN dengan mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan masing-masing untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan tes urine narkoba.

Pelaksanaan P4GN dilakukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019. 

Kementerian ESDM sendiri telah melaksanakan P4GN sejak tahun 2016, meliputi sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika, pelaksanaan tes urine narkoba dan pembentukan Penggiat Anti-Narkoba di lingkungan Kementerian ESDM.

Khusus pelaksanaan tes urine, Kementerian ESDM telah secara rutin melaksanakannya sejak 2016 dan melibatkan seluruh aparatur sipil negara Kementerian ESDM yang berlokasi di Jakarta. 

Sementara untuk Penggiat Anti-Narkoba di lingkungan Kementerian ESDM mencapai sejumlah 33 orang yang secara aktif berperan dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Kepala BNN Heru Winarko berharap kerja sama itu dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan P4GN, baik secara internal maupun melibatkan badan usaha sektor ESDM, termasuk dalam hal sosialisasi pencegahan narkoba. 

“Saat ini pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai sekitar 4 juta orang, sehingga kerja sama dengan Kementerian ESDM diharapkan mampu mencegah meningkatnya jumlah pengguna narkoba,” katanya.

Ruang lingkup kerja sama yang ditandatangani kedua lembaga meliputi penyebarluasan informasi; peningkatan peran serta sebagai Relawan dan Penggiat Anti-Narkoba serta Agen Pemulihan; deteksi dini atas penyalahgunaan narkotika di lingkungan Kementerian ESDM; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kerja sama juga meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana; pertukaran data dan/atau informasi; serta kegiatan lain yang disepakati.
 

Pewarta:
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu: Pemerintah terus godok kebijakan dukung pelaku ekonomi digital

Kita juga bisa membuat berbagai pendekatan agar kegiatan mereka itu bisa tumbuh terus meningkat

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah terus menggodok formula kebijakan, khususnya fiskal, yang tepat, untuk mendukung pelaku usaha ekonomi digital dapat semakin berkembang.
   
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebagaimana paket kebijakan ekonomi sebelumnya, ekonomi digital termasuk salah satu sektor yang mendapatkan dukungan dari pemerintah, misalkan dalam pemberian insentif perpajakan.
   
“Namun, bagi kita untuk bisa mempelajari dan memahami, kita sekarang sebetulnya sedang di dalam komunikasi dengan para pelaku untuk mengetahui ekosistemnya mereka. Sehingga, kita juga bisa membuat berbagai pendekatan agar kegiatan mereka itu bisa tumbuh terus meningkat,” ujarnya usai dialog ekonomi dan kebijakan fiskal dengan para pengusaha di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa.
   
Hingga kini, pemerintah memperlakukan para pelaku ekonomi digital sebagai suatu industri yang tengah berkembang dan memahami model bisnis mereka. 
   
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dukungan pemerintah bisa saja nantinya dalam bentuk insentif untuk penelitian dan pengembangan atau insentif dengan mekanisme lainnya.
   
“Jadi support yang sifatnya langsung seperti itu untuk para start up baru yang kadang-kadang menghadapi permodalan dan bagaimana mereka menghadapi risiko terutama pada risiko kegagalan awal. Itu sedang terus digodok untuk terus bisa mendapatkan treatment dan support yang memang sesuai dengan mereka,” kata Ani, panggilan akrabnya.
   
Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan, potensi demografi penduduk Indonesia yang didominasi dengan generasi melek teknologi diyakini menjadi potensi pasar ekonomi digital yang besar.
   
Menurutnya, tren bisnis mulai berubah. Banyak perusahaan konvensional yang pindah atau mengembangkan aspek digital, sehingga pemerintah pun terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan atau marketplace digital untuk mendapatkan masukan mengenai bisnis model mereka dan apa yang perlu disesuaikan dari sisi perpajakan.
 
Indonesia saat ini memiliki empat perusahaan rintisan (start up) skala unicorn atau mempunyai valuasi di atas satu miliar dolar AS atau Rp14 triliun yakni Go-Jek Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia. 
   
Menurutnya, Indonesia mampu membuat perusahaan sekaliber global. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pemain digital dunia untuk datang ke Indonesia.

“Oleh karena itu, pemerintah akan memperbaiki dari sisi kebijakan, yakni memberikan insentif dan berkomunikasi dengan mereka agar terus memberikan nilai tambah,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: JK: Perusahaan rintisan unicorn datangkan investasi
Baca juga: Menkeu dukung peningkatan SDM untuk penguatan Unicorn

 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu: Insentif “super deductible tax” semoga selesai Maret

Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu ya. Tapi, pokoknya itu sudah ‘on pipeline’

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan insentif fiskal super deductible tax atau pemotongan pajak kepada industri yang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta membangun pusat penelitian dan pengembangan di Indonesia, ditargetkan rampung pada Maret 2019.

“Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu ya. Tapi, pokoknya itu sudah on pipeline, sudah ada semenjak awal tahun atau bahkan akhir tahun lalu. Jadi, memang semoga bisa selesai Maret ini ya,” ujar Sri Mulyani saat jumpa pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa.
 
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, saat ini formulasi untuk super deductible tax sudah selesai dan tinggal tahap finalisasi.
   
“Antara pajak super deduction untuk vokasi dan juga super deduction untuk riset dan development itu, semua formulasinya sudah,” kata Ani, panggilan akrabnya.
   
Menurutnya, Kementerian Keuangan tengah melakukan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait, dan apabila proses harmonisasi tersebut berjalan dengan cepat, maka dalam waktu dekat insentif tersebut akan diluncurkan.
   
“Kalau harmonisasi antarkementerian lembaga cepat, maka biasanya kita akan bisa lakukan cepat. Jadi, umpamanya inisiator dari kementerian seperti Menteri Perindustriannya juga cepat, kemarin seperti mobil listrik, juga kita lakukan secara cepat,” ujar Ani.
   
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan super deductible tax.
 
“Kita melakukan revisi PP-nya. PP yang membuka ruang, PP yang juga dipakai sebagai dasar tax holiday, karena ini kan juga sama prinsipnya yaitu memberikan tambahan pembebasan,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu yakin dana repatriasi “tax amnesty” tetap bertahan
Baca juga: Pengajuan “tax holiday” sektor industri meningkat

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dipicu pelemahan dolar, rupiah ditutup menguat

Pada pekan ini, rupiah berpeluang menguat di bawah Rp14.000 apabila sentimen eksternal dan domestik sesuai ekspektasi

Jakarta (ANTARA News) – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore menguat 4 poin menjadi Rp14.103 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.107 per dolar AS dipicu pelemahan dolar AS.
   
“Rupiah hari ini sebenarnya flat. Tapi bisa dibilang sedikit menguat karena dolar AS sedang melemah karena pelaku pasar masih optimis akan negosiasi AS-China,” kata analis pasar uang Monex Investindo Futures Faisyal di Jakarta, Selasa.
   
Selain itu, lanjutnya, pelaku pasar masih menunggu hasil pertemuan dewan rapat kebijakan bank sentral AS atau Federal Open Market Committee (FOMC). 
   
“Itu juga membuat rupiah masih sedikit menguat namun terbatas mengingat pasar juga masih melihat perkembangan lainnya seperti Brexit dan lainnya,” kata Faisyal.
   
Penguatan rupiah juga didukung oleh turunnya harga minyak. Sementara itu, dari sisi domestik relatif masih minim sentimen positif.
   
Pada pekan ini, rupiah berpeluang menguat di bawah Rp14.000 apabila sentimen eksternal dan domestik sesuai ekspektasi.
   
“Sepekan ini sebenarnya masih menunggu beberapa agenda penting. Selain pertemuan AS-China, Kamis juga ada Rapat Dewan Gubernur BI. Jika mereka optimis akan ekonomi Indonesia, dolar tertekan dibalik hasil pertemuan AS-China, hasil pertemuan FOMC juga dovish, tidak tertutup kemungkinan rupiah menguat di bawah Rp14.000,” ujar Faisyal.
   
Nilai tukar (kurs) rupiah sendiri pada pagi hari dibuka melemah Rp14.113 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.101 per dolar AS hingga Rp14.130 per dolar AS.
 
Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.119 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.106 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah diprediksi menguat dipicu keyakinan kesepakatan perdagangan AS-China
Baca juga: Putaran baru perundingan dagang AS-China bakal dimulai di Washington

 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu dengarkan masukan pengusaha terkait RAPBN 2020

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan masukan dan saran dari para pengusaha di tengah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
 
 “Kami ingin mendengarkan lagi ke pelaku usaha bagaimana kami mendesain fiskal di 2020. Kalau saya bicara fiscal policy, itu ada dari sisi pajak, cukai, PNBP, ada sisi belanja negara, belanja pusat melalui bendahara umum negara, kementerian lembaga sampai desa,” ujar Sri Mulyani di depan pengusaha saat dialog ekonomi dan kebijakan fiskal di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa.
   
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengklaim, saat ini APBN Indonesia relatif sehat dan stabil, hal tersebut tak lepas dari kerja sama yang baik antara pemerintah dan juga dunia usaha.
 
Dengan kondisi tersebut, ia menilai perlu dipikirkan upaya-upaya bersama antara pemerintah dan pengusaha, untuk membuat perekonomian makin tumbuh sehat, kuat, stabil, dan berkelanjutan serta berkeadilan.

“Di semua negara di dunia APBN sehat adalah aset yang penting. Nah mumpung ekonomi positif dan APBN sehat, saya mau menawarkan mari bersama-sama 2020 akan seperti apa. Saya ingin jadi tradisi yang kita bangun sehingga presiden menyampaikan ke DPR pada Agustus, RUU APBN, saya tahu nih,” kata Ani, panggilan akrabnya.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus berinteraksi dan berdialog dengan pengusaha untuk bersama-sama menjaga perekonomian Indonesia menjadi kondusif.

“Bapak ibu, kita sekarang fokus apa yang kita jaga dan kita kerjakan. Kita tetap ingin menjaga Indonesia tetap baik, ekonomi tetap baik, melihat bisnis bapak ibu tetap jalan sehingga kita bisa mendapatkan dengan baik.  Ekonomi kemudian bisa tumbuh, masyarakat punya confidence, policy jalan, investasi tumbuh, dan ekspor bisa tumbuh maksimal,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu paparkan arah pembiayaan investasi 2019 di raker DPR
Baca juga: Menkeu sambut baik asumsi dasar RAPBN 2019

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tersaingi tekfin, OJK minta BPR konsolidasi perkuat modal

Kalau mereka (BPR) gabung, mereka modalnya bertambah, sumber daya manusia juga mumpuni

Jakarta (ANTARA News) – Otoritas Jasa Keuangan meminta bank perkreditan rakyat (BPR) yang tidak bisa memenuhi syarat modal inti minimum pada 2019, segera berkonsolidasi untuk memperkuat modal, ketimbang tumbuh stagnan dan berisiko dikalahkan perusahaan sejenis berbasis teknologi finansial (tekfin).

“Daripada kecil-kecil modalnya di bawah Rp3 miliar dan di bawah Rp6 miliar, mereka tidak bisa bersaing dengan peer to peer lending (tekfin), bahkan rentenir. Nah, kalau mereka (BPR) gabung, mereka modalnya bertambah, sumber daya manusia juga mumpuni,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana di Gedung BI, Jakarta, Selasa.

Saat ini, menurut dia, terdapat sekitar 1.700 BPR di Indonesia, yang di antara kepemilikannya juga banyak berasal dari badan usaha milik daerah. 

Sesuai Peraturan OJK No 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Modal Minimum BPR disebutkan bahwa pada akhir 2019, bank harus memenuhi ketentuan modal minimal Rp3 miliar. Sedangkan pada 2024, modal minimal BPR mesti sebesar Rp6 miliar.

Heru mengatakan dirinya sudah memanggil para pimpinan BPR tersebut.

“Para pemilik sudah saya kumpulkan. Saya tanya ‘Anda mampu tidak mengumpulkan modal minimum Rp6 miliar?’ Kalau itu terasa berat, silahkan cari partner (mitra) saja. Kan banyak sekali BPR ada 1.700,” ujarnya

Heru masih mengkaji skema yang tepat untuk konsolidasi BPR itu karena terkait skema konsolidasi yang berdasarkan wilayah atau jenis kepemilikan.

“Ada kan, beberapa BPR dimiliki satu pemilik yang dia punya banyak BPR. Kenapa tidak digabung saja biar kuat,” ujar dia.

Inisiatif konsolidasi BPR itu juga berangkat dari masih minimnya kontribusi BPR bagi perekonomian daerah.

Banyak BPR di daerah yang belum optimal menjalankan fungsi intermediasi ekonomi perbankan, bahkan belum mampu menyumbang ke pendapatan asli daerah karena minimnya kepemilikan modal.

Sebelumnya, pada Senin (18/2) malam, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta bank perkreditan rakyat (BPR) lebih mandiri dan mampu mendukung kemajuan perekonomian masyarakat daerah.

Ia mengimbau BPR dalam naungan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) se-Indonesia lebih intensif berdiskusi dengan BI dan OJK untuk memunculkan inisiatif kebijakan yang mendukung perkembangan BPR.

“BPR harus mampu mandiri, berinovasi dan terus memberikan berbagai dukungan bagi kemajuan daerah. Hal kecil misalnya ATM, itu masih menjadi permasalahan yang belum tuntas dan harus segera dituntaskan demi kenyamanan pengguna jasa perbankan,” kata dia.

Baca juga: Mendagri: BPR harus terus bantu kemajuan daerah
Baca juga: Lindungi investor, OJK akan bentuk dana ganti rugi
 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Di Perdagangan Asia, minyak Brent turun dari tertinggi 2019

Mengatasi ketegangan perdagangan global adalah kunci untuk meningkatkan prospek ekonomi

Singapura (ANTARA News) – Harga minyak mentah Brent turun dari tertinggi 2019 di perdagangan Asia pada Selasa pagi, di tengah kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi permintaan bahan bakar tahun ini, meskipun pemotongan pasokan yang dipimpin oleh kartel produsen OPEC masih berarti pasar relatif ketat.

Minyak mentah berjangka internasional Brent berada di 66,08 dolar AS per barel pada pukul 02.20 GMT (09.20 WIB), turun 42 sen AS atau 0,6 persen dari penutupan terakhir mereka, tetapi masih tidak jauh dari tertinggi 2019 di 66,83 dolar AS per barel di sesi sebelumnya.

Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI), berada di 55,71 dolar AS per barel, sementara naik 12 sen AS dari penyelesaian terakhir mereka, namun masih di bawah tertinggi 2019 di 56,33 dolar AS pada hari sebelumnya.

Para pedagang mengatakan koreksi sedikit turun didorong oleh kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi global tahun ini.

Bank of America Merrill Lynch mengatakan dalam sebuah catatan bahwa sengketa perdagangan AS dan China  telah merusak pertumbuhan ekonomi secara global.

“Mengatasi ketegangan perdagangan global adalah kunci untuk meningkatkan prospek ekonomi,” katanya dalam sebuah catatan yang dikutip Reuters.

Wakil perdana menteri dan kepala perunding perdagangan China, Liu He, dan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer memimpin putaran pembicaraan perdagangan minggu ini di Washington.

Baca juga: Putaran baru perundingan dagang AS-China bakal dimulai di Washington

Mempertimbangkan prospek ekonomi serta keseimbangan penawaran dan permintaan, bank mengatakan pihaknya memperkirakan harga Brent rata-rata antara 50 dolar AS hingga 70 dolar AS per barel, “berlabuh di sekitar 60 dolar AS.”

Meskipun ada beberapa kehati-hatian di seputar perdagangan, pasar minyak global tetap relatif ketat karena pemangkasan pasokan dipimpin oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang didominasi Timur Tengah, dengan eksportir minyak mentah terbesar Arab Saudi memotong paling banyak.

Ekspor minyak mentah lintas laut Saudi turun pada paruh pertama Februari, dengan keberangkatan berdiri di 6,204 juta barel per hari (bph), turun 1,341 juta bph pada bulan sebelumnya dan turun 0,91 juta bph pada tahun tersebut, kata perusahaan data intelijen Kpler.

Dukungan lebih lanjut bagi pasar minyak adalah sanksi-sanksi AS terhadap eksportir minyak Iran dan Venezuela.

Venezuela adalah pemasok minyak mentah utama ke kilang-kilang AS, sementara Iran adalah eksportir utama ke pusat-pusat permintaan utama di Asia, terutama China dan India.

Baca juga: Harga minyak naik, investor kian optimis kesepakatan produksi OPEC

Baca juga: Indian Oil tandatangani kesepakatan tahunan pertama pembelian minyak AS

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yuan menguat tipis 17 basis poin terhadap dolar AS

Beijing (ANTARA News) – Kurs tengah nilai tukar mata uang China renminbi atau yuan menguat 17 basis poin menjadi 6,7642 terhadap dolar AS pada Selasa, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China.

Di pasar spot valuta asing China, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.

Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

Baca juga: Rupiah melemah 11 poin, di atas Rp14.100

Baca juga: IHSG dibuka menguat, tembus kembali 6.500

Baca juga: Bursa China menguat, Indeks Komposit Shanghai dibuka naik 0,19 persen

Baca juga: Harga minyak naik, investor kian optimis kesepakatan produksi OPEC

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah diprediksi menguat dipicu keyakinan kesepakatan perdagangan AS-China

Rupiah kemungkinan terkena imbas positif dari kenaikan dolar Australia dan yen terhadap dolar AS tersebut

Jakarta (ANTARA News) – Nilai tukar (kurs) rupiah pada Selasa ini diprediksi akan menguat diipicu keyakinan tercapainya kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Ekonom dari Samuel Sekuritas Ahmad Mikail di Jakarta, Selasa, mengatakan, dolar melemah terhadap hampir semua mata uang kuat utama dunia terutama euro dan dolar Australia.

Hal tersebut didorong oleh pernyataan keyakinan investor bahwa perjanjian perdagangan akan tercapai antara AS-China. 
 
“Rupiah kemungkinan terkena imbas positif dari kenaikan dolar Australia dan yen terhadap dolar AS tersebut,” ujar Ahmad. 

Perbincangan kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan China memang masih akan berlanjut dengan pertemuan di Washington pada pekan ini. 

Baca juga: Putaran baru perundingan dagang AS-China bakal dimulai di Washington

Optimisme kembali bangkit dengan pernyataan kedua belah pihak yang mengutarakan hal serupa mengenai konsensus dan produktifitas. 

Ahmad memperkirakan, pada hari ini rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.080 per dolar AS hingga Rp.14.115 per dolar AS.

Hingga pukul 10.13 WIB, nilai tukar rupiah masih bergerak melemah 13 poin menjadi Rp14.120 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.107 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.119 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.106 per dolar AS.

Baca juga: Analis: IHSG rawan terkoreksi, meski “menghijau” seiring bursa Asia

Baca juga: Harga minyak naik, investor kian optimis kesepakatan produksi OPEC
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Putaran baru perundingan dagang AS-China bakal dimulai di Washington

Washington (ANTARA News) – Putaran baru perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan China untuk menyelesaikan perang dagang mereka akan berlangsung di Washington pada Selasa waktu setempat, dengan sesi-sesi tindak lanjut pada tingkat yang lebih tinggi di akhir pekan ini, Gedung Putih mengatakan pada Senin (18/2).

Pembicaraan itu mengikuti putaran perundingan yang berakhir pekan lalu di Beijing, China,  tanpa kesepakatan, tetapi menurut para pejabat telah menghasilkan kemajuan pada isu-isu kontroversial antara kedua mitra dagang.

Pembicaraan tersebut bertujuan untuk “mencapai perubahan struktural yang diperlukan di China yang memengaruhi perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

Kedua belah pihak juga akan membahas janji China untuk membeli sejumlah besar barang dan jasa dari Amerika Serikat, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.

Baca juga: Rupiah melemah 11 poin, di atas Rp14.100

Baca juga: IHSG dibuka menguat, tembus kembali 6.500

Baca juga: Harga minyak naik, investor kian optimis kesepakatan produksi OPEC

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah melemah 11 poin, di atas Rp14.100

Jakarta (ANTARA News) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa pagi, bergerak melemah 11 poin menjadi Rp14.118 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.107 per dolar AS.

Baca juga: Harga minyak naik, investor kian optimis kesepakatan produksi OPEC

Baca juga: Bursa Tokyo melemah, Indeks Nikkei 225 dibuka turun 52,23 poin

Baca juga: Saham sektor teknologi bantu angkat Bursa Australia

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga minyak naik, investor kian optimis kesepakatan produksi OPEC

Kami melihat kenaikan harga saat ini sebagai berlebihan dan melihat potensi koreksi meningkat

London (ANTARA News) – Harga minyak dunia naik untuk hari kelima pada perdagangan Senin (Selasa dini hari WIB), berada di jalur untuk kuartal pertama terkuat dalam delapan tahun terakhir, berkat keyakinan yang tumbuh di kalangan investor bahwa pengurangan pasokan OPEC akan mencegah penumpukan bahan bakar yang tidak digunakan, meskipun kekhawatiran terhadap ekonomi China menahan kenaikan.

Minyak mentah berjangka Brent terakhir naik 16 sen AS menjadi diperdagangkan di 66,41 dolar AS per barel pada pukul 18.50 GMT (01.50 WIB), setelah menyentuh tertinggi 2019 di 66,83 dolar AS pada hari sebelumnya, sementara minyak berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) naik 47 sen AS menjadi 56,04 dolar AS per barel.

Minyak telah naik hampir 25 persen sepanjang tahun ini dan berada di jalur untuk kinerja kuartal pertama terkuat sejak 2011, sebagian besar berkat komitmen oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya untuk memangkas produksi.

“Angka-angka kami … memberi tahu kami bahwa kami sedang melihat keseimbangan minyak mentah H1 (paruh pertama) terketat dalam beberapa tahun dan, dengan demikian, tingkat dukungan harga tertentu memang masuk akal untuk saat ini,” kata Konsultan JBC Energy dalam sebuah catatan yang dikutip Reuters.

Penyuling-penyuling di seluruh dunia juga harus membayar lebih untuk mengamankan pasokan-pasokan minyak mentah medium, atau heavy (berat), sour (minyak mentah dengan kadar belerang tinggi) yang diproduksi oleh Iran dan Venezuela, yang keduanya berada di bawah sanksi-sanksi AS.

Pasar-pasar keuangan yang lebih luas sedikit menurun setelah data menunjukkan penurunan penjualan mobil China pada Januari menimbulkan kekhawatiran tentang ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Beberapa pelemahan ini menular di pasar minyak, tetapi para analis mengatakan tren keseluruhan harga minyak mentah tetap meyakinkan untuk saat ini.

“Ada banyak ‘jika’ dan ‘tetapi’ yang dapat memiliki dampak mendalam pada harga minyak, bukan saja Donald Trump, Brexit, perundingan dagang yang tidak terduga dan kemungkinan yang akan terjadi di Libya dan atau produksi Venezuela,” kata Analis Associate PVM Oil Tamas Varga.

“Namun, data terbaru yang tersedia menunjukkan arah pengetatan pasar. Tidak disarankan untuk berenang melawan arus dan saat ini sungai ‘minyak’ sedang mengalir ke utara.”

Beberapa analis mengatakan berlanjutnya peningkatan dalam produksi minyak AS dapat bertindak sebagai hambatan pada reli saat ini.

Perusahaan-perusahaan energi AS minggu lalu meningkatkan jumlah rig minyak yang mencari pasokan baru sebanyak tiga menjadi 857 rig, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes dalam sebuah laporan Jumat lalu (15/2).

“Kami melihat kenaikan harga saat ini sebagai berlebihan dan melihat potensi koreksi meningkat,” kata Commerzbank dalam sebuah catatan. “Fakta bahwa produksi minyak di AS saat ini meningkat secara signifikan lebih tajam dari yang diperkirakan sebelumnya sepenuhnya diabaikan saat ini.”

Baca juga: Bursa Prancis menguat 15,35 poin, saham Renault jatuh

Baca juga: Bursa Spanyol menguat, Indeks IBEX 35 ditutup naik 32,20 poin

Baca juga: Bursa Jerman turun tipis 0,60 poin, saham Lufthansa merosot

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DJBC terbitkan layanan KITE berbasis elektronik

Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menerbitkan layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berbasis elektronik atau “e-KITE” untuk memberikan kemudahan dalam pemanfaatan fasilitas kepabeanan ini.

“Peluncuran aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dalam pemanfaatan fasilitas KITE,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan terdapat tiga alasan dari pembaruan layanan ini yaitu penyederhanaan aturan untuk rantai pasok bahan sebagai subtitusi barang impor, memperluas saluran ekspor hasil produksi dan mengakomodasi proses bisnis.

Berbagai kemudahan bagi perusahaan yang menggunakan layanan elektronik adalah pertanggungjawaban dan pengajuan pengembalian bea masuk, pengajuan konversi maupun perbaikan konversi dan pengawasan terkait Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Dalam kesempatan ini, institusi bea dan cukai juga menerapkan kebijakan baru bagi eksportir dengan memperbarui peraturan mengenai KITE pembebasan dan KITE pengembalian sebagai inovasi layanan untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional.

Heru menjelaskan program baru untuk memberikan layanan kepada para pelaku usaha ini tercantum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor160/PMK.04/2018 dan Nomor 161/PMK.04/2018 yang berlaku mulai 18 Februari 2019.

“Peraturan baru ini merupakan deregulasi dan penyederhanaan dari peraturan sebelumnya,” kata Heru.

Melalui penerbitan peraturan baru, maka terdapat layanan baru seperti perizinan operasional dan transaksional KITE secara elektronik, percepatan janji layanan pengembalian Bea Masuk dan membuka peluang pemasukan serta pengeluaran melalui Pusat Logistik Berikat (PLB).

Selain itu, memberikan kemudahan bagi perusahaan dengan menghapuskan Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE) dan menyiapkan LHPRE yang tersedia otomatis secara sistem serta melakukan relaksasi atas ketentuan pengenaan sanksi bagi perusahaan KITE pembebasan.

Kemudian, memberikan fasilitas pembebasan atas impor barang contoh, reekspor untuk bahan baku sisa serta tidak sesuai spesifikasi dan membuka kesempatan perusahaan untuk mengajukan penyelesaian dan pelunasan tagihan lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo. 

Heru memastikan peraturan baru ini merupakan komitmen pemerintah untuk membantu industri dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor dan mampu dimanfaatkan sebagai optimal oleh para eksportir yang selama ini menjadi mitra bea cukai. 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mari Pangestu sebut tiga perubahan kerangka berpikir ekonomi

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Menteri Perdagangan Mari E Pangestu mengatakan pada pembangunan Indonesia ada tantangan yang harus dihadapi dan membutuhkan tiga perubahan kerangka berpikir (mindset change) dan itu harus terlihat pada debat capres berikutnya.

Pertama, menurut Mari, pembangunan berkelanjutan di semua sektor yang tidak terbatas kepada isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, namun kepada semua target pembangunan berkelanjutan, termasuk target sosial ekonomi. Kedua, pemerataan kesempatan kerja (job creation), dan ketiga “role of state heet” atau peran dan kehadiran negara baik dari sisi regulasi dan penentuan kepentingan rakyat banyak serta peran BUMN.

“Ketiga isu atau ‘mindset change’ ini perlu muncul dalam debat capres mendatang,” kata Pembina Yayasan CSIS itu pada rangkuman diskusi “Menakar Komitmen Capres/Cawapres dalam Pengembangan Pangan, Energi dan Infrastruktur” di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan isu pembangunan berkelanjutan dalam kerangka perubahan iklim tidak hanya semata-mata untuk memenuhi komitmen pemerintah terhadap kesepakatan Paris, tapi yang sangat penting untuk kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Jika Indonesia lalai menerapkan isu tersebut, lanjut dia, perekonomian Indonesia akan terbebani oleh biaya yang muncul dari dampak kerusakan akibat “climate change” dan ini akan mengerus potensi perekonomian.

Mari menilai tanpa memperhatikan isu pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di zona merah atau di bawah lima persen per tahun, dan sebaliknya jika isu ini mendapat perhatian lebih serius, ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh lebih tinggi.

“Jadi ‘climate change’ dan pembangunan berkelanjutan serta tindakan yang dilakukan, harus dilihat sebagai investasi sekarang untuk kebutuhan dan pembangungan ekonomi ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengemukakan pola kebijakan ke depan juga harus memperhatikan pemerataan kesempatan kerja (job creation) yang berimbang dan harus menjadi kinerja semua program yang dicanangkan pemerintah.

Selain itu “role of state heet” atau keterlibatan negara, kata dia, harus lah berbasis “akal sehat”, dalam prinsip yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 45, agar peran negara dan pengunaan dana negara, menjadi efektif dan dengan kinerja yang terukur dari segi dampaknya kepada rakyat dan pembangunan.

‘Peran negara yang dimaksud mulai dari pengelolaan sisi regulasi seperti penyuluhan petani, HPP beras, dan harga listrik, sampai dengan penentuan kepentingan rakyat banyak sesuai Pasal 33 UUD 45, terkait peran BUMN,” katanya.

Baca juga: Mari Pangestu: Perlu revolusi mental masuki revolusi industri

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Debat capres belum banyak sentuh isu yang strategis

…debat capres masih terlalu menekankan isu swasembada dan tidak membahas salah satu isu pokok mengenai pangan, terutama beras atau stabilitas harga.

Jakarta (ANTARA News) – Debat capres tahap dua yang berlangsung semalam dinilai para pengamat belum memberikan gambaran yang substansif dan strategis terkait pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup.

Para pengamat ekonomi menilai paparan dan pandangan yang disampaikan kedua kandidat belum memberikan gambaran yang jelas terhadap tantangan Indonesia yang akan dihadapi di masa datang. Selain itu, penjelasan kedua capres cenderung lebih bersifat reflektif.

Hal itu terkemuka pada diskusi “Menakar Komitmen Capres/Cawapres dalam Pengembangan Pangan, Energi dan Infrastruktur” yang diselenggarakan Center Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Senin, yang dihadiri Pakar Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung Prof Dr Bustanul Arifin, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Febby Tumiwa, Peneliti Senior LPEM-UI Dr Alin Halimatussadiah dan Peneliti CSIS Deni Friawan, dengan moderator Prof Dr Mari Elka Pangestu Pembina Yayasan CSIS yang juga mantan Menteri Perdagangan.

Pada rangkuman hasil diskusi yang diterima Antara, Bustanul Arifin menilai debat capres masih terlalu menekankan isu swasembada dan tidak membahas salah satu isu pokok mengenai pangan, terutama beras atau stabilitas harga.

“Isunya bukan lagi pada swasemba, karena ini hanya soal perut, tapi pada kebijakan pangan yang terkait dengan pembangunan manusia,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Bustanul, isu terpenting adalah bagaimana meningkatkan akses masyarakat, terutama kelompok miskin, terhadap kebutuhan pangan dan gizi.

Diakuinya ada kemajuan dalam pembangunan gizi masyarakat seperti prosentase balita stunting turun dari 32,9 persen pada 2013 menjadi 29,9 persen pada 2018. Namun itu tidak signifikan masih, dan terdapat sejumlah masalah yang cukup besar bila dikaitkan kualitas sumber daya manusia ke depan.

Di sisi lain, Bustanul juga mengungkapkan ada kemajuan yang signfikan dalam pengelolaan pangan antara lain kebijakan “satu” data produksi beras yang penting dalam menghitung kebutuhan impor.

Sementara itu, Fabby Tumewa menilai kedua capres dalam debat belum menyentuh hal yang subtansif terkait pembangunan energi terutama energi terbarukan. “Sebagian besar debat pada masalah impor BBM,” katanya.

Padahal, lanjut dia, tantangan ke depan adalah bagaimana mengkaitkan isu energi dengan perubahan iklim atau pengurangan emisi CO2. Tidak terlihat adanya pembahasan, kata dia, bagaimana misalnya Indonesia bisa mencapai bauran energi sesuai dengan target. Misalnya pada 2027
sebagian besar yaitu 54,4 persen dari pembangkit listrik menggunakan batu bara, kemudian 23 persen energi terbarukan, dan 22,2 persen gas alam.

“Pertanyaan bagaimana bisa mencapai porsi pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2027, karena sampai saat ini investasi di sektor ini masih sangat rendah,” kata Fabby.

Lebih jauh Peneliti senior LPEM UI Dr Alin menyayangkan debat capres belum banyak menyinggung isu lingkungan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

“Saya tidak melihat pembangunan berkelanjutan disebut oleh kedua calon, isu sustainable development tidak menjadi hal menarik bagi kedua kandidat,” katanya. Padahal, isu penggunaan biodiesel atau biofuel harus mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, misalnya antara kebutuhan lahan untuk pangan dan kebutuhan untuk bahan baku biodiesel dan biofuel.

DI sektor infrastruktur, Deni Friawan, Peneliti CSIS mengatakan pertanyaan ke depan bukan lagi soal perlu atau tidak pembangunan infrasturtur tapi adalah infrastruktur dalam bentuk apa, dan di sektor mana pembangunan ini dilakukan, dan sumber pembiayaannya.

“Ke depan yang perlu diperkuat adalah bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi bisa lebih dipercepat dan dirasakan dampaknya,” kata Deni.

Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KEIN: komprehensif, komitmen Jokowi pada sektor energi

Komitmen Jokowi selama pemerintahannya pada sektor energi bukan hanya pada penerapan BBM Satu harga, tetapi juga pada penggunaan energi terbarukan melalui biodiesel.

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Kelompok Kerja Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Zulnahar Usman menilai komitmen capres nomor urut 01 Joko Widodo pada sektor energi komprehensif atau menyeluruh.

Dalam debat capres putaran kedua yang digelar pada Minggu (17/2), Zulnahar mengatakan komitmen Jokowi selama pemerintahannya pada sektor energi bukan hanya pada penerapan BBM Satu harga, tetapi juga pada penggunaan energi terbarukan melalui biodiesel.

“Pemerintah tak hanya menunaikan keadilan untuk semua berupa BBM satu harga yang sudah mencapai 64 titik, elektrifikasi Indonesia yang mencapai 97,13 persen provinsi, tapi juga penggunaan energi terbarukan,” kata Zulnahar di Jakarta, Senin.

Penggunaan energi terbarukan, kata Zulnahar, tidak hanya pada pemanfaatan biodiesel B20 yang kini sudah menuju ke B100 alias 100 persen menggunakan minyak kelapa sawit. Pemerintah juga mendorong penggunaan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) di desa-desa.

Pada 2018, pemasangan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sudah mencapai 2.416 desa dan 255.346 rumah.

Dalam debat capres putaran kedua, Calon Presiden nomor 01 Joko Widodo menyebutkan saat ini Indonesia sedang menuju pada proses pengembangan energi B100 atau campuran biodiesel 100 persen pada BBM.

“Kita sudah produksi B20 sudah sebanyak 98 persen, artinya B20 sudah rampung, saat ini kita menuju B100,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan bahwa sebanyak 30 persen sawit di Indonesia akan dimanfaatkan menjadi energi baru terbarukan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu dukung peningkatan SDM untuk penguatan Unicorn

Jakarta, 18/2 (Antara) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong penguatan perusahaan startup lokal yang sudah memiliki valuasi nilai hingga satu miliar dolar AS atau Unicorn.

“Kita makin meningkatkan kapasitas SDM dengan suatu kurikulum yang mampu membuat mereka menjadi pionir inovatif,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menjelaskan investasi SDM ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan untuk pembenahan pendidikan vokasi maupun kepada universitas agar kehidupan riset dan pengembangan dalam teknologi informasi dapat menghasilkan inovasi yang berguna.

“Kita sudah merintis bersama-sama kemenristek dikti, bagaimana mengidentifikasi jumlah anggaran riset dan siapa yang melakukan. Dari karakter riset tersebut, kita bisa melakukan pemihakan belanja, termasuk memikirkan ‘endowment fund’ dalam bidang riset dan pengembangan,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti proyek Palapa Ring juga diperlukan untuk mendukung konektivitas ekonomi digital di kawasan Indonesia tengah dan timur agar perusahaan rintisan (startup) lokal tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Jawa.

“Kita membangun ini menggunakan skema KPBU, karena kalau mengandalkan anggaran, tidak akan cukup cepat sesuai dengan prioritas kebutuhan. Makanya kita bisa mempercepat pengadaan satelit agar konektivitas bisa dilakukan hingga kabupaten dan desa,” katanya.

Upaya lain yang dilakukan untuk mendorong penguatan Unicorn adalah mencari skema yang tepat terkait dengan perpajakan agar sesuai kondisi terkini dan tidak menganggu kelangsungan usaha dari industri e-commerce.

“Dalam hal ini kita bersama-sama dengan industri, pelaku Unicornnya sendiri, untuk bisa melihat sebetulnya kebutuhannya seperti apa. Dari sisi fasilitas dan dukungan, bagimana bentuk yang dibutuhkan,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sebelumnya, isu mengenai Unicorn mengemuka dalam debat capres putaran kedua, ketika calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menanyakan upaya untuk mengembangkan perusahaan startup lokal, kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Isu ini juga timbul hampir bersamaan dengan cuitan pendiri Bukalapak Achmad Zaky di media sosial yang mengeluhkan kurangnya dana riset dan pengembangan di Indonesia untuk mendukung penguatan perusahaan startup lokal.

Baca juga: Asal mula istilah “unicorn” pada startup

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lindungi investor, OJK akan bentuk dana ganti rugi

Jakarta (ANTARA News) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk disgorgement fund atau semacam dana yang dikumpulkan dari hasil denda atau pinalti atas tindak pidana di pasar modal, untuk mengganti rugi investor yang menjadi korban.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, ide pembentukan disgorgement fund tersebut terinspirasi dari Securities and Exchange Commmission (SEC) atau OJK-nya Amerika Serikat.

 “Mekanismenya kalau di Amerika, itu didendakan oleh regulator berapa nilainya dan itu ditagih, ditaruh di disgorgement fund. Jadi publik yang merasa dirugikan klaim disitu dan kemudian dibagikan,” ujar Hoesen saat diskusi dengan awak media di Jakarta, Senin.

Dia menekankan, selain sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran di pasar modal, penanggulangan kerugian yang dialami investor akibat pelanggaran tersebut juga menjadi isu penting.

 “Sekarang kritiknya bagaimana kerugian itu bisa ditanggulangi. Dan ini kita lagi pikirkan negara lain itu seperti apa contohnya. Memang tidak semua bisa diproses ternyata, tapi ada yang bisa diproses. Kita lagi susun itu supaya nanti investor-investor terutama yang ritel itu nyaman,” katanya.

Menurutnya, kerugian investor karena fluktuasi saham merupakan hal yang wajar. Namun, apabila investor dirugikan karena tindak pidana di pasar modal, maka perlu solusi bagi para korban. Saat ini, OJK tengah mengkaji dasar hukum untuk dapat membentuk “disgorgement fund” yang akan dituangkan dalam regulasi yang baru.

“Jadi bukan hanya enforcement yang diberikan kepada pelaku, tapi korban ini nasibnya seperti apa. Itu namanya disgorgement fund. Diskusinya kalau sudah dikenakan biaya sanksi untuk mengembalikan kerugian, apakah akan ditelusuri lagi kesalahan atau diajukan ke pengadilan lagi atau tidak. Itu diskusinya, kita lagi persiapkan,” ujarnya.
 
Hoesen menambahkan, terbentuknya disgorgement fund ini merupakan harapan banyak pihak. OJK pun menyambut keinginan tersebut dengan memberikan perlindungan bagi investor melalui dana ganti rugi tersebut.
 
“Kalau saya tangkap harapannya begitu. Cuma daya kita apa untuk wujudkan harapan itu. Artinya OJK punya niat baik untuk memfasilitasi perlindungan investornya tapi dengan cara apa, ya tentunya tidak sembarangan. Ya harus kita lihat,” kata Hoesen.

 Adapun tindak pelanggaran di pasar modal antara lain biasanya terkait perdagangan orang dalam (insider trading), manipulasi harga (price manipulation) dan penipuan, serta kejahatan lainnya.

Baca juga: OJK: Investor makin percaya terhadap pasar keuangan Indonesia
Baca juga: OJK: investor sambut baik amnesti pajak

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur BI rombak 18 pejabat

Jakarta, (ANTARA News) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, merombak 18 pejabat di beberapa departemen, di antaranya, terkait kebijakan sistem pembayaran, makroprudensial, elektronifikasi-gerbang pembayaran nasional dan pengembangan pasar keuangan.

Pergantian posisi 18 jabatan itu ditandai dengan pelantikan yang dipimpin Perry di Jakarta, Senin.

“Pelantikan pejabat baru di BI merupakan bagian dari transformasi organisasi dan sumber daya manusia di BI untuk memperkuat efektivitas organisasi dan pelaksanaan tugas BI,” tulis BI dalam keterangan resmi.

Bank Sentral menyebut telah dan akan terus bertransformasi, baik di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, untuk turut menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan global, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Ke-18 pejabat Bank Sentral dengan jabatan baru itu adalah :

Filianingsih Hendarta, sebelumnya Kepala Departemen Makroprudensial, menjadi Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, efektif 1 Maret 2019.

Dwi Pranoto, sebelumnya Kepala Departemen Regional II, menjadi Kepala Departemen Regional, efektif 1 Maret 2019.

Wiwiek Sisto Widayat, sebelumnya Kepala Departemen Regional III, menjadi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, efektif 1 Maret 2019.

Suhaedi, sebelumnya Kepala Departemen Regional I, menjadi Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, efektif 1 Maret 2019.

Agusman, sebelumnya Kepala Departemen Komunikasi, menjadi Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, efektif 1 Maret 2019.

Onny Widjanarko, sebelumnya Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, menjadi Kepala Departemen Komunikasi, efektif 1 Maret 2019.

Hamid Ponco Wibowo, sebelumnya Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, menjadi Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, efektif 1 Maret 2019.

Suzanna G. Hamboer, sebelumnya Penjabat Kepala Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, menjadi Kepala Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, efektif 1 Maret 2019.

Linda Maulidina H., sebelumnya Kepala Grup di Departemen Makroprudensial, menjadi Penjabat Kepala Departemen Makroprudensial, efektif 1 Maret 2019.

Soekowardojo, sebelumnya Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, menjadi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, efektif 1 Maret 2019.

Budi Hanoto, sebelumnya Kepala Perwakilan BI Provinsi DI Yogyakarta, menjadi Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, efektif 1 Maret 2019.

Arrow Prasa Siagian, sebelumnya Kepala Grup di Departemen Keuangan, menjadi Kepala Unit Khusus Pembangunan SPU, DC, dan BRS, efektif 1 Maret 2019.

Arbonas Hutabarat, sebelumnya Kepala Grup di Departemen Komunikasi, menjadi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, efektif 1 Maret 2019.

Decymus, sebelumnya Kepala Grup di Departemen Pengelolaan Uang, menjadi Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, efektif 1 Maret 2019.

Rahmat Hernowo, sebelumnya Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, menjadi Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, efektif 1 Maret 2019.

Wahyu Purnama A., sebelumnya Kepala Grup di Departemen Regional I, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, efektif 1 Maret 2019.

Musni Hardi K. Atmaja, sebelumnya Kepala Divisi di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Kepala Perwakilan BI Kediri, efektif 1 Maret 2019.

Fadjar Majardi, sebelumnya Kepala Divisi di Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, efektif 1 Maret 2019.

“Pelantikan pejabat di lingkungan Bank Indonesia merupakan hal yang lazim dan rutin dilakukan sebagai bagian proses peningkatan efektivitas organisasi,” ujar BI.

Baca juga: BI siapkan rekening khusus permudah pengelolaan devisa ekspor
 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMKG: pranata mangsa tidak lagi sebagai rujukan

Kalau dulu petani menggunakan pranata mangsa, ilmu titen para leluhur kita itu sekarang sudah banyak berkurang keakurasiannya

Purworejo (ANTARA News) – Pranata mangsa yang selama ini dipegang para petani, kini tidak bisa lagi digunakan sebagai rujukan dalam bercocok tanam, kata Kepala Balai Besar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah II Joko Siswanto.

“Oleh karena itu, BMKG menyelenggarakan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Agroklimat bagi para petani,” katanya pada SLI – Sosialisai Agroklimat bagi puluhan petani di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin. 

Ia berharap melalui SLI petani sadar tentang fenomena alam dan memanfaatkan deteksi apa yang telah dibuat BMKG.

“Kalau dulu petani menggunakan pranata mangsa, ilmu titen para leluhur kita itu sekarang sudah banyak berkurang keakurasiannya,” katanya.

Ia menuturkan dengan ilmu yang dimiliki BMKG diharapkan musim tanam bisa optimal dengan cara memahami fenomena yang muncul dengan informasi yang dibeberkan bekerja sama dengan instansi terkait, contohnya informasi benar kemudian hamanya muncul maka kerja sama dengan dinas pertanian.

Ia mengatakan pranata mangsa itu sebetulnya suatu ilmu pengetahuan juga, tetapi zaman dulu, saat alamnya masih kondusif, masih stabil, sedangkan sekarang sudah banyak perubahan.

“Jadi hal ini yang membuat kita memodifikasi informasi menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada,” katanya.

Ia menyampaikan BMKG dengan peralatan-peralatan yang cukup canggih, mempunyai data seperti curah hujan, suhu, dan kelembaban bukan hanya setahun dua tahun, tetapi puluhan tahun.

 “Melalui data-data inilah diolah kemudian dikombinasi dengan dinamika atmosfir. Atmosfir sekarang itu habis panas hujan, ini ada fenomena-fenomena global, terus yang medium, mikro. Ini tugas BMKG membuat perhitungan-perhitungan sehingga bisa membuat informasi musim tanam itu cocoknya kapan, karena iklim tidak bisa diubah, bibit dapat dipilih, tetapi ilim bukan domain kita,” katanya.

Koordinator BMKG Jawa Tengah Tuban Wiyoso mengatakan sosialisasi agroklimat yang merupakan bagian SLI dengan tema meningkatkan kemampuan petani dalam mengantisipasi iklim ekstrem untuk mendukung ketahanan pangan.

Ia menyampaikan latar belakang kegiatan soasilaisasi agroklimat ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan khsusunya padi jagung dan kedelai (pajale) yang diperluas untuk hortikultura.

“Sosialisasi agroklimat ini memasyarakatkan dan meningkatkan pengetahuan pada penyuluh dan petani dalam memanfaatkan informasi iklim agroklimat di wilayah kerja guna melakukan antisipasi dampak fenomena iklim cuaca ekstrem,” katanya.

Menurut dia memasyarakatkan SLI-sosialisasi agroklimat pada kelompok tani sehingga keterampilan dan pengetahuannya mengenai cuaca dan iklim ekstrem dapat ditingkatkan agar para petani dapat melakukan adaptasi terhadap usaha pertaniannya apabila terjadi iklim ekstrem seperti banjir dan kekeringan.

Baca juga: Petani bawang putih dibekali pengetahuan iklim

Baca juga: Petani Temanggung ikuti sekolah lapang iklim

Baca juga: BMKG Bogor dirikan sekolah lapang iklim

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah awal pekan menguat dipengaruhi sentimen global

Jakarta (ANTARA News) – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore menguat 47 poin menjadi Rp14.107 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.054 per dolar, dipengaruhi sentimen global.

“Penguatan rupiah hari ini lebih banyak karena faktor teknikal dan sentimen global,” kata analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto di Jakarta, Senin.

Para pelaku pasar saat ini masih berfokus pada negosiasi lanjutan konflik dagang AS dan China yang akan kembali digelar di Washington pekan depan.   Kedua belah pihak menyatakan ada kemajuan dalam negosiasi yang telah menuju penyelesain konflik dagang.

 “Sentimen global adalah ekspektasi akan adanya titik terang negosiasi US-China dan adanya kekhawatiran akan resesi yang terjadi di US,” ujar Rully.

 Sementara itu, Debat Capres 2019 Putaran Kedua yang berlangsung pada Minggu malam (17/2) lalu tidak banyak memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.
 “Mungkin kalaupun ada sedikit sentimen dari perkembangan politik tidak terlalu besar,” kata Rully.
 
 Nilai tukar (kurs) rupiah sendiri pada pagi hari dibuka menguat Rp14.118 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.086 per dolar AS hingga Rp14.118 per dolar AS.
Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.106 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.116 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah Senin pagi menguat 49 poin
Baca juga: Dolar AS melemah, rupiah diprediksi menguat

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu harapkan perusahaan luar Jawa ikut manfaatkan fasilitas KB dan KITE

Kita harus pikirkan strategi regional agar fasilitas KB dan KITE tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan perusahaan berbasis di luar Jawa ikut memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) agar kegiatan ekspor dapat makin meningkat.

“Kita harus pikirkan strategi regional agar fasilitas KB dan KITE tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam menanggapi hasil survei manfaat ekonomi dari KB dan KITE yang merupakan hasil kerja sama antara institusi bea dan cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Dalam survei tersebut, tercatat sebanyak 1.606 perusahaan telah menggunakan fasilitas kepabeanan ini, dengan sebanyak 90,35 persen atau 1.451 perusahaan diantaranya terletak di Jawa dan sekitar 43,9 persen atau 705 perusahaan berada di kawasan Jawa Barat.

Sri Mulyani mengakui perusahaan tersebut masih banyak terpusat di Jawa karena adanya fasilitas infrastruktur yang lebih memadai dibandingkan wilayah luar Jawa dan masalah upah buruh yang relatif murah terutama di Jawa Barat.

Meski demikian, harus ada upaya untuk pengembangan kawasan luar Jawa dengan desain strategi ekspor yang berbeda dengan Jawa, agar penggunaan fasilitas KB dan KITE makin bermanfaat untuk mendorong kegiatan perdagangan di Indonesia timur.

“Kita seharusnya tidak kalah dengan Vietnam, Malaysia dan China, tapi seharusnya ada ‘comparative advantage’ yang berbeda, sesuai dengan daya saing kompetitif pulau tersebut dan kondisi populasi yang tidak sebanyak di Jawa,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria yang terlibat dalam penyusunan survei ini mengatakan masih terdapat masalah dalam pemanfaatan fasilitas kepabeanan di Indonesia timur sehingga tidak semaju di kawasan Jawa.

“Problemnya kalau investasi untuk pengolahan pasti mereka minta izin untuk perikanan tangkap. Kita sudah curiga terhadap praktek ‘ilegal fishing’ seperti ini, karena berpotensi menyebabkan masuknya asing untuk menangkap ikan,” katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan adanya strategi investasi yang memadai serta rancangan yang lebih kuat agar sektor perikanan di Indonesia timur dapat tumbuh lebih optimal dan memberikan dampak positif kepada kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan.

Sebelumnya, survei tersebut menyatakan total fasilitas KB dan KITE yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 mencapai Rp57,28 triliun dengan kontribusi ekspor mencapai Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen nilai ekspor nasional.

Dengan penghitungan ini, maka nilai tambah pemberian fasilitas terhadap perekonomian mencapai Rp402,5 triliun serta penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang, yang sebanyak 97 persen diantaranya merupakan pekerja lokal.

Fasilitas ini juga memberikan nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun dengan nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp178,17 triliun dari total perusahaan yang memanfaatkan mencapai 1.606.

Sedangkan, aktivitas ekonomi tidak langsung yang dihasilkan antara lain tumbuhnya 95.251 jaringan usaha langsung dan 268.509 usaha tidak langsung yang meliputi usaha akomodasi, perdagangan, makanan dan transportasi.

Rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan instrumen ini tercatat mencapai 2,4, yang berarti setiap nilai satu dolar AS bahan baku yang diimpor dengan kedua fasilitas tersebut telah menghasilkan nilai 2,4 dolar AS produk yang telah diekspor. 

Baca juga: Presiden Jokowi ingin perizinan usaha pendek dan singkat

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu inginkan peningkatan pelayanan dalam fasilitas Kawasan Berikat

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan adanya peningkatan pelayanan dalam fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk mendorong kegiatan ekspor nasional.

“Kita terus berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi untuk memperbaiki kinerja ekspor dan investasi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam menanggapi hasil survei manfaat ekonomi dari KB dan KITE yang merupakan hasil kerja sama antara institusi bea dan cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Survei ini merupakan survei kedua yang dilakukan Bea Cukai untuk memastikan dampak ekonomi dari penyediaan fasilitas kepabeanan tetap positif bagi pelaku usaha dan bertujuan juga untuk perumusan dari formulasi kebijakan selanjutnya.

Dalam survei ini, sebagian besar pelaku usaha puas terhadap pemberian fasilitas KB dan KITE karena dapat mengurangi biaya pengeluaran dan menciptakan efisiensi produksi, mengurangi pajak atau bea masuk dan mempermudah prosedur ekspor maupun impor.

Meski demikian, sebanyak 27,59 persen responden menginginkan adanya percepatan dan perbaikan birokrasi, 21,88 persen menginginkan adanya perbaikan sistem aplikasi kepabeanan CEISA, PEB dan PDE serta 3,23 persen mengharapkan adanya pengurangan pajak dan bea masuk.

Sri Mulyani mengatakan area percepatan dan perbaikan birokrasi serta pembenahan sistem aplikasi CEISA, PEB dan PDE merupakan hal yang dapat diperbaiki oleh institusi bea dan cukai sehingga seharusnya dalam survei selanjutnya tidak ada keluhan lagi terkait dua sektor pelayanan tersebut. 

“Sebagian besar ingin memperbaiki aplikasi CEISA, PEB dan PDE serta mempercepat birokrasi, ini merupakan area yang bisa diperbaiki dan dikendalikan oleh kita. Tidak ada alasan bea cukai tidak bisa memperbaiki dua hal ini,” katanya.

Terkait pengurangan pajak atau bea masuk, Sri Mulyani akan melihat kembali pembenahan yang telah diberikan, apalagi insentif yang telah diberikan untuk fasilitas KB dan KITE telah memadai untuk meningkatkan kegiatan ekspor.

“Kita sudah mengurangi beban pajak secara maksimal, tapi masih ada sebanyak tiga persen, yang belum puas. Masalah lainnya seperti restitusi juga sudah diupayakan untuk mengurangi beban. Jadi seharusnya kedepan bisa nol persen,” ujarnya.

Ia memastikan upaya pembenahan maupun perbaikan regulasi terus diupayakan agar pengusaha benar-benar mendapatkan manfaat dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan mampu meningkatkan daya saing di tingkat global. 

Dalam survei terlihat bahwa total fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 mencapai Rp57,28 triliun dengan kontribusi ekspor mencapai Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen nilai ekspor nasional.

Dengan penghitungan itu, maka nilai tambah pemberian fasilitas terhadap perekonomian mencapai Rp402,5 triliun serta penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang, yang sebanyak 97 persen diantaranya merupakan pekerja lokal.

Fasilitas ini juga memberikan nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun dengan nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp178,17 triliun dari total perusahaan yang memanfaatkan mencapai 1.606.

Sebanyak 90,35 persen perusahaan yang menggunakan fasilitas kemudahan ekspor ini berada di pulau Jawa dengan sebanyak 705 perusahaan atau sekitar 43,9 persen berada di kawasan Jawa Barat.

Sedangkan, aktivitas ekonomi tidak langsung yang dihasilkan antara lain tumbuhnya 95.251 jaringan usaha langsung dan 268.509 usaha tidak langsung yang meliputi usaha akomodasi, perdagangan, makanan dan transportasi.

Rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan instrumen ini tercatat mencapai 2,4, yang berarti setiap nilai satu dolar AS bahan baku yang diimpor dengan kedua fasilitas tersebut telah menghasilkan nilai 2,4 dolar AS produk yang telah diekspor.

Baca juga: Fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekpor beri dampak positif

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dampak ekonomi fasilitas KB dan KITE

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berjabat tangan dengan Chairman University Network for Indonesia Export Development (UNIED) Arif Satria (kiri) disaksikan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (tengah) saat menghadiri peluncuran hasil pengukuran dampak ekonomi fasilitas Kawasan Berserikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/2/2019). Bea Cukai menyatakan kedua fasilitas tersebut telah membawa dampak positif dalam mendorong perekonomian di berbagai sektor industri di seluruh wilayah Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Dampak Kawasan Berserikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berjabat tangan dengan Chairman University Network for Indonesia Export Development (UNIED) Arif Satria (kiri) disaksikan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (tengah) saat menghadiri peluncuran hasil pengukuran dampak ekonomi fasilitas Kawasan Berserikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/2/2019). Bea Cukai menyatakan kedua fasilitas tersebut telah membawa dampak positif dalam mendorong perekonomian di berbagai sektor industri di seluruh wilayah Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

Mendagri: BPR harus terus bantu kemajuan daerah

Hal kecil misalnya ATM, itu masih menjadi permasalahan yang belum tuntas dan harus segera dituntaskan demi kenyamanan pengguna jasa perbankan.

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus terus mampu memberikan berbagai dukungan dalam hal yang menyangkut kemajuan daerah.

Hal itu disampaikan Tjahjo saat menjadi pembicara kunci dalam Rakernas Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida), di Jakarta, Senin. 

“BPR harus mampu mandiri, berinovasi dan terus memberikan berbagai dukungan bagi kemajuan daerah. Hal kecil misalnya ATM, itu masih menjadi permasalahan yang belum tuntas dan harus segera dituntaskan demi kenyamanan pengguna jasa perbankan,” jelas Tjahjo.

Dia menekankan BPR adalah institusi yang telah mengalami perjalanan panjang. Semenjak masa perekonomian Indonesia membaik memasuki reformasi, BPR di berbagai daerah mulai tumbuh.

Sejak saat itu BPR mulai menjamur dan berkembang pesat, daerah pun mulai merasakan peran BPR. 

Tjahjo mengimbau Perbamida lebih intensif berdiskusi dengan BI dan OJK untuk upaya kemajuan BPR. 

“Agar ke depan BPR dapat berkembang dan maju seperti institusi perbankan lain yang sudah berkembang terlebih dulu,” jelas Tjahjo. 

Di luar kekurangan yang dimiliki BPR, Tjahjo memberikan apresiasinya dan ucapan terimakasihnya atas dedikasi dan peran serta BPR dalam kemajuan di daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih, sudah banyak dedikasi dan peran serta BPR dalam kemajuan daerah. Mulai dari penyaluran Dana Desa, mendukung pemberdayaan UMKM sampai dengan pembiayaan keuangan lainnya di wilayah perbatasan telah dilakukan oleh BPR, ” kata Tjahjo.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yuan China melemah jadi 6,7659 terhadap dolar AS

Beijing (ANTARA News) – Kurs tengah nilai tukar mata uang China renminbi atau yuan melemah 361 basis poin menjadi 6,7659 terhadap dolar AS pada Senin, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China.

Di pasar spot valuta asing China, sebut Xinhua, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.

Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja.

Baca juga: Rupiah Senin pagi menguat 49 poin
Baca juga: Dolar AS di Tokyo diperdagangkan di paruh tengah 110 yen
Baca juga: Pasar saham China dibuka lebih tinggi

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dolar AS melemah, rupiah diprediksi menguat

Pada hari ini rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.000 per dolar AS hingga Rp.14.090 per dolar AS

Jakarta (ANTARA News) – Nilai tukar rupiah pada awal pekan ini diprediksi cenderung menguat memanfaatkan pelemahan dolar AS terhadap hampir semua mata uang kuat dunia terutama euro.
   
Rupiah pada Senin pagi bergerak menguat 49 poin menjadi Rp14.105 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.154 per dolar AS. 
   
Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail di Jakarta, Senin, mengatakan, pelemahan dolar didorong oleh pernyataan Presiden The Fed wilayah San Fransisco Mary Daly yang mengatakan bahwa The Fed kemungkinan tidak akan menaikkan tingkat suku bunga tahun ini.
   
Daly menilai, Fed Fund Rate tidak akan naik karena inflasi yang hanya 1,9 persen serta pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan hanya dua persen tahun ini. 
   
“Rupiah kemungkinan menguat seiring pelemahan dolar tersebut,” ujar Ahmad.
   
Ia memperkirakan, pada hari ini rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.000 per dolar AS hingga Rp.14.090 per dolar AS.
   
Hingga pukul 9.35 WIB, nilai tukar rupiah masih bergerak menguat 50 poin menjadi Rp14.104 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.154 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah Senin pagi menguat 49 poin
Baca juga: Yuan China melemah jadi 6,7659 terhadap dolar AS
Baca juga: Dolar AS di Tokyo diperdagangkan di paruh tengah 110 yen

 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Senin pagi menguat 49 poin

Jakarta (ANTARA News) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi menguat 49 poin menjadi Rp14.105 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.154 per dolar AS.

Baca juga: Dolar AS di Tokyo diperdagangkan di paruh tengah 110 yen
Baca juga: Rupiah akhir pekan terkoreksi defisit neraca perdagangan
Baca juga: BI sebut pelemahan rupiah lebih karena koreksi teknikal pasar

 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prabowo: Faktor Regulasi Hambat Perkembangan Start Up, Ini Penjelasannya

Jakarta (Antara/Jacx) – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu, mengatakan ada sejumlah regulasi yang memungkinkan perkembangan usaha rintisan terhambat.

“Mereka mengalami kesulitan, merasa ada tambahan regulasi,  pajak dalam perdagangan online yang mereka mengeluh,” kata Capres nomor urut 02 Prabowo dalam salah satu sesi debat capres.

Dalam sebuah kesempatan pada 2017 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pungutan atas pajak perdagangan daring (e-commerce) bisa dilakukan karena proses pembukuan dari transaksi elektronik lebih jelas dan mudah dilacak.

“Teknologi digital sebetulnya pembukuannya jauh lebih jelas, sehingga pemajakan itu adalah masalah yang harus kita clearkan antara penjual dengan pembeli,” kata Sri Mulyani di Jakarta, (21/08/2017)

Sri Mulyani menegaskan karena kemudahan dalam pelacakan transaksi tersebut maka pungutan pajak bisa dilakukan untuk menambah penerimaan perpajakan. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah sedang melakukan kajian secara serius untuk melakukan pungutan atas transaksi dagang secara elektronik dalam waktu dekat.

Artikel Terkait : www.antaranews.com/berita/647993/menkeu-pungutan-pajak-perdagangan-daring-bisa-dilakukan
Artikel Terkait : https://www.antaranews.com/berita/794020/menimbang-rencana-penerapan-pajak-pelaku-usaha-daring

Pewarta:
Editor: Panca Hari Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prabowo janjikan falsafah keadilan untuk hasilkan kemakmuran

“Kami berpegang kepada falsafah keadilan yang akan menghasilkan kemakmuran

Jakarta (ANTARA News) – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menjanjikan adanya falsafah keadilan untuk menghasilkan kemakmuran dalam bidang ekonomi.

“Kami berpegang kepada falsafah keadilan yang akan menghasilkan kemakmuran,” kata Prabowo dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu.

Prabowo saat sesi pernyataan pamungkas mengatakan negara harus hadir secara rinci, teliti dan tegas untuk memperbaiki ketimpangan dalam kekayaan yang saat ini masih terjadi.

“Kita harus menjaga kekayaan, supaya tidak lari keluar negeri. Untuk itu, alat kita, instrumen kita adalah Pasal 33 UUD 1945, itu saya kira,” katanya.

Untuk itu, meski pemerintah saat ini telah mempunyai pencapaian dalam bidang ekonomi, pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga menawarkan falsafah ekonomi yang berbeda, apabila terpilih nanti.

“Kita melihat itikad baik dan bagaimanapun Pak Jokowi punya hasil-hasil yang dicapai, hanya Prabowo-Sandi punya falsafah dan strategi yang lain,” ujar Prabowo.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon, nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf dan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Debat putaran kedua berlangsung di Hotel Sultan Jakarta dan dipandu oleh dua moderator yakni Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.

Debat dengan tema infrastruktur, energi dan pangan serta sumber daya alam dan lingkungan hidup ini hanya diikuti oleh para capres.

Baca juga: Visi misi capres dinilai dapat tentukan preferensi “swing voters”

Pewarta: Satyagraha
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prabowo : PBB Kategorikan Pangan, Energi, Air Sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Negara, Ini Penjelasannya

Jakarta (Antara/Jacx) – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu, sempat mengutip pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasangan Sandiaga Salahudin Uno di Pemilihan Presiden 2019 itu menyebutkan, jika PBB mengkategorikan tiga masalah utama sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara. Tiga unsur tersebut ialah pemenuhan pangan, energi untuk rakyat, dan ketersediaan air.
Cek fakta: Generasi milenial ikut nonton bareng debat capres

Organisasi dunia tersebut menjelaskan, seperti dikutip dari www.un.org, bahwa air adalah kunci ketahanan pangan. Tanaman dan ternak membutuhkan air untuk tumbuh. Pertanian membutuhkan air dalam jumlah besar untuk irigasi dan kualitas yang baik untuk berbagai proses produksi. Sementara itu, lebih dari seperempat energi yang digunakan di seluruh dunia adalah input untuk produksi, distribusi, dan penggunaan makanan.

Hubungan air, energi, dan ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), sangat terkait satu sama lain, yang berarti bahwa tindakan di setiap area tertentu seringkali dapat memiliki efek di satu atau kedua area lainnya.

Negara-negara dapat sepakat bahwa semakin banyak penggunaan air, energi, dan lahan produsen makanan memiliki potensi besar untuk menghadapi masalah kerusakan lingkungan dan bahkan kelangkaan sumber daya.

Cek fakta: Prabowo: pola perkebunan kelapa sawit harus untungkan rakyat

Cek fakta: Prabowo nilai perlu adanya investigasi pelanggar lingkungan

Kendati demikian, dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), PBB menambahkan bahwa ada 14 agenda lainnya yang juga perlu diperhatikan negara-negara di dunia demi kemaslahatan hidup manusia serta terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Sektor-sektor tersebut ialah pengentasan segala bentuk kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, serta berkurangnya kesenjangan.

Selanjutnya, adalah terciptanya kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Cek fakta: Prabowo tawarkan penegakan hukum atasi masalah lingkungan

Cek fakta: Prabowo: soal industri 4.0, kita masih belum bela petani sendiri

Pewarta:
Editor: Panca Hari Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Jokowi baru membangun infrastruktur fisik bukan sistem

Pembangunan sistem di era Jokowi belum selesai, baru parsial karena baru secara fisik belum membangun sistem

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai pemerintahan Joko Widodo baru membangun infrastruktur secara fisik belum membangun sistem.

“Pembangunan sistem di era Jokowi belum selesai, baru parsial karena baru secara fisik belum membangun sistem,” kata Djoko kepada Antara di sela Debat Capres Putaran Kedua di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pembangunan infratruktur transportasi, seperti LRT, Bandara Kertajati harus diimbangi dengan angkutan pendukung, atau angkutan pengumpan (feeder). 

“Kenapa LRT belum bisa menaikkan penumpang, karena tidak ada feeder ini tugasnya Pemda jadi ke depan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dengan baik,” katanya. 

Terkait soal studi kelaikan, dia menilai semua semua proyek infrastruktur dibangun dengan studi kelaikan, namun belum membangun sistem itu. 

Calon Presiden 02 Prabowo Subianto menilai pembangunan infrastruktur tidak efisien yang berujung tidak digunakan oleh rakyat, seperti LRT dan Bandara Kertajati. 

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menilai membangun infrastruktur trasnportasi bukan hanya membangun fisik, melainkan membangun budaya. ***1***

T.J010/

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prabowo: Pembangunan Infrastruktur Jokowi kurang efisien

Saya harus menyampaikan kemungkinan besar Tim Pak Jokowi bekerjanya kurang efisien, banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan grusa-grus

Jakarta (ANTARA News) – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai pembangunan infrastruktur di pemerintahan Joko Widodo kurang efisien.

“Saya harus menyampaikan kemungkinan besar Tim Pak Jokowi bekerjanya kurang efisien, banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan grusa-grusu,” kata Prabowo dalam Debat Capres Putara Kedua sesi pendalaman visi misi di Jakarta, Minggu.

Prabowo menilai sejumlah proyek bahkan tanpa study kelaikan (feasibility study). “Tanpa FS dan FS yang benar dan ini mengakibatkan banyak proyek tidak efisien berujung pada rugi dan sangat sulit untuk dibayar ini yang menjadi masalah,” katanya.

Dia menambahkan apabila infrastruktur tidak berasaskan pada rakyat, maka pembangunan tersebut hanya akan menjadi monumen.

“Nanti jadi monumen, tidak dimanfaatkan, seperti pembangunan LRT Palembang dan lapangan terbang Kerjatai,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, Proyek Strategis Nasional Transportasi yang dikerjakan, di antaranya Bandara Kertajati Majalengka, Kereta Api Ekspress Bandara Internasional Soekarho-Hatta, Pengembangan Hub Internasional Kuala Tanjung, Bandara Sultan Babullah Ternate, Pengembangan Makassar New Port, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, Bandara Ahmad Yani Semarang dan LRT Sumatera Selatan.
Baca juga: Prabowo tawarkan strategi baru untuk bangun kemandirian ekonomi

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Angkasa Pura kejar target operasional bandara baru

(Antara) – PT Angkasa Pura Satu Yogyakarta terus menggenjot pembangunan Bandara Baru Yogyakarta. Guna menggenjot pembangunan bandara tersebut, PT Angkasa Pura mempersiapkan anggaran belanja hingga 152 Miliar per pekan.  Anggaran digelontorkabn untuk mepercepat pembangunan baik di sisi udara maupun sisi darat.

Jokowi ingin sebanyak-banyaknya kurangi ketergantungan terhadap energi fosil

Ke depan, kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi energi fosil

Jakarta (ANTARA News) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan akan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil di Indonesia, dengan memproduksi sebanyak-banyaknya bahan bakar nonfosil, yang lebih ramah lingkungan.

“Ke depan, kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi energi fosil,” kata Jokowi dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu.

Dalam segmen bagian pemaparan visi misi capres tersebut, Jokowi menyatakan pemerintah pada saat ini telah menggalakkan pemakaian biofuel dan green fuel.

Jokowi menyatakan bahwa produksi bahan bakar minyak dengan campuran minyak sawit 20 persen (B20) sudah dilakukan dan ke depannya akan diteruskan hingga mencapai B100.

“Sehingga, ketergantungan terhadap energi fosil berkurang dari tahun ke tahun,” ujar dia.

Jokowi menyatakan hal tersebut dalam segmen pembukaan yang juga terdapat bagian pemaparan visi misi capres.

Debat capres putaran kedua ini diselenggarakan di Hotel Sultan, Minggu malam, yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB.

Tema yang diangkat pada debat kedua tersebut adalah infrastruktur, energi dan pangan, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Baca juga: TKN: Jokowi siap tepis kritik Prabowo soal harga pangan
Baca juga: Jokowi sebut tema debat kedua sebagai kesehariannya

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi: Dana desa bantu pembangunan infrastruktur

Dengan dana desa tersebut juga telah dibangun sepanjang 191 ribu kilometer jalan di desa-desa

Jakarta (ANTARA News) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan dana desa yang disalurkan pemerintah telah membantu pembangunan beragam infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan aktivitas produksi di pedesaan.

“Dengan bidang infrastruktur, kita tahu tiga tahun terakhir telah disalurkan Rp187 triliun dari dana desa,” kata Jokowi dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu.

Dalam segmen bagian pemaparan visi misi capres tersebut, Jokowi menyatakan bahwa dengan dana desa tersebut juga telah dibangun sepanjang 191 ribu kilometer jalan di desa-desa.

Menurut dia, pembangunan jalan melalui dana desa tersebut adalah jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi warga di daerah-daerah kawasan pedesaan.

Sedangkan bagi para petani, lanjutnya, telah ada sebanyak 58 ribu unit irigasi yang dibangun dengan menggunakan dana desa tersebut.

Jokowi menyatakan hal tersebut dalam segmen pembukaan yang juga terdapat bagian pemaparan visi misi capres.

Debat capres putaran kedua ini diselenggarakan di Hotel Sultan, pada Minggu malam, yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB.

Tema yang diangkat pada debat kedua tersebut adalah infrastruktur, energi dan pangan, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut data pemerintah, tahun 2016 pemerintah menyediakan Rp46,98 triliun dana desa dan tingkat penyerapan sampai 97,65 persen dan pada 2017 hingga 98,54 persen dari Rp60 triliun dana desa yang dialokasikan terserap.

Tahun 2018, pemerintah mengalokasikan Rp60 triliun dana desa dan sekitar 99 persen di antaranya terserap.

Setelah pemerintah mengucurkan dana desa, desa-desa di Indonesia mampu membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan mendukung kegiatan ekonomi warga desa.

Pemerintah mengarahkan penggunaan dana desa 2019 untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa yang infrastruktur dasarnya sudah terbangun.

Baca juga: Jokowi ingin sebanyak-banyaknya kurangi ketergantungan terhadap energi fosil
Baca juga: Pemerintah harapkan dana desa Rp73 triliun ciptakan pemerataan
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Debat Capres – Prabowo: Pembangunan Infrastruktur Jokowi kurang efisien

Saya harus menyampaikan kemungkinan besar Tim Pak Jokowi bekerjanya kurang efisien, banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan grusa-grus

Jakarta (ANTARA News) – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai pembangunan infrastruktur di pemerintahan Joko Widodo kurang efisien.

“Saya harus menyampaikan kemungkinan besar Tim Pak Jokowi bekerjanya kurang efisien, banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan grusa-grusu,” kata Prabowo dalam Debat Capres Putara Kedua sesi pendalaman visi misi di Jakarta, Minggu.

Prabowo menilai sejumlah proyek bahkan tanpa study kelaikan (feasibility study). “Tanpa FS dan FS yang benar dan ini mengakibatkan banyak proyek tidak efisien berujung pada rugi dan sangat sulit untuk dibayar ini yang menjadi masalah,” katanya.

Dia menambahkan apabila infrastruktur tidak berasaskan pada rakyat, maka pembangunan tersebut hanya akan menjadi monumen.

“Nanti jadi monumen, tidak dimanfaatkan, seperti pembangunan LRT Palembang dan lapangan terbang Kerjatai,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, Proyek Strategis Nasional Transportasi yang dikerjakan, di antaranya Bandara Kertajati Majalengka, Kereta Api Ekspress Bandara Internasional Soekarho-Hatta, Pengembangan Hub Internasional Kuala Tanjung, Bandara Sultan Babullah Ternate, Pengembangan Makassar New Port, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, Bandara Ahmad Yani Semarang dan LRT Sumatera Selatan.

T.J010/
Baca juga: Prabowo tawarkan strategi baru untuk bangun kemandirian ekonomi

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TKN: Jokowi nanti tidak hanya akan tekankan soal infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Aria Bima mengatakan, Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo pada debat kedua malam ini tidak hanya akan menekankan soal pentingnya infrastutkur, tapi juga memerhatikan aspek lingkungan hidup. 
   
“Infrastruktur dan lingkungan hidup  itu kan ‘linkage’ ya. Energi dan lingkungan hidup juga. Masalah lingkungan itu menjadi hal prioritas utama saya kira,” ujar Aria Bima kepada awak media di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu.
   
Ia mencontohkan komitmen pemerintah yang dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pengembangan industri mobil listrik di Tanah Air.
   
“Kita siapkan perpres mobil listrik ya. Mobil listrik adalah bagaimana merupakan transportasi ramah lingkungan. Ini sangat terkait ya,” kata Aria.
   
Selain itu, ia juga mengatakan Jokowi lebih mengorientasikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, tidak lagi sebagai pendukung industri-industri yang membutuhkan hasil pertanian dan perkebunan.
   
“Bukan lagi pertambangan, perkebunan, untuk men-support industri-industri yang membutuhkan sawit, karet, kakao ya, tapi bagaimana posisi tanaman perkebunan itu mulai digeser tanaman-tanaman pertanian sebagai lumbung pangan dunia,” ujar Aria. 
   
Sebelumnya, terkait infrastruktur sendiri, ia menyoroti soal infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama empat tahun terakhir. Ia menilai, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan fondasi untuk perekonomian Indonesia semakin maju  ke depan.
   
Dengan berbagai macam infrastruktur yang telah dibangun, telah meningkatkan konektivitas baik udara, laut, dan darat di seluruh wilayah Indonesia. Ia meyakini, keinginan untuk dapat mewujudkan keinginan Indonesia sebagai negara maju tidak hanya sebaga impian atau harapan belaka.

Debat Capres diikuti dua capres yaitu nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Baca juga: Sebelum berangkat debat, Prabowo temui tim BPN
Baca juga: Debat capres kedua terdiri dari enam segmen
Baca juga: TKN: Jokowi akan “all out” jalani debat kedua

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menhub kunjungi stasiun kereta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) didampingi Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri (kiri) melihat maket saat kunjungan ke stasiun kereta Bandara Soekarno Hatta di Manggarai, Jakarta, Sabtu (16/2/2019). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) akan melayani penumpang dari stasiun Manggarai mulai Maret 2019 yang diintegrasikan dengan Kereta Rel Listrik (KRL) dan Bus Trasjakarta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

Jokowi akan sampaikan realisasi dan data ekonomi

Besok, antara lain tentang infrastruktur, kita akan sampaikan apa yang sudah dikerjakan

Jakarta (ANTARA News)  – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo akan menyampaikan realisasi dan data dalam debat capres Pilpres 2019 putaran kedua dengan tema ekonomi dan lingkungan, yang digelar di Jakarta, Minggu (17/2).

“Besok, antara lain tentang infrastruktur, kita akan sampaikan apa yang sudah dikerjakan,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu. 

Ia juga akan menyampaikan data yang dipunyainya terkait bidang energi dan pangan pada debat tersebut. 

“Juga masalah energi, akan saya sampaikan yang sudah kita lakukan. Pangan juga, data-data yang kita punyai akan disampaikan,” kata Jokowi. 

Debat putaran kedua Pilpres 2019 akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Sultan Jakarta pada Minggu (17/2) malam.

Jika pada debat pertama, pasangan capres dan cawapres tampil, maka pada debat kedua hanya mempertemukan capres. 

Meskipun tidak tampil dalam debat kedua, namun Cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu, menyatakan akan menghadirinya.

“Saya akan berada di dekat Pak Jokowi, yang akan tampil dalam debat dengan Pak Prabowo. Insya Allah, saya akan hadir,” katanya.

Ketika ditanya apakah dirinya akan memberi masukan tertentu kepada Capres Jokowi, Kiai Ma’ruf mengatakan, Jokowi adalah capres petahana.

Artinya, Jokowi sudah mengerjakan dan menjalankan sendiri bagaimana kerja-kerja pembangunan sesuai dengan tema yang akan dibahas pada debat kedua.

“Pak Jokowi itu sudah ngelotok, dia petahana. Dia sudah mengerjakan, melakoni, istilahnya semuanya sudah ada di kepalanya beliau,” kata Kiai Ma’ruf.

Debat capres kedua ini akan menampilkan Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto, yang membahas tema soal energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Acara debat capres, yang dijadwalkan berlangsung selama dua jam mulai pukul 20.00 WIB ini, akan dipandu moderator yakni dua pembawa acara berita televisi, Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.

Debat capres juga akan disiarkan secara langsung empat stasiun televisi.

Baca juga: Ma’ruf Amin akan hadiri Debat Capres kedua Minggu malam
Baca juga: Panggung debat capres putaran kedua telah siap

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga minyak terus naik, seiring optimisme perundingan dagang AS-China

New York (ANTARA News) – Harga minyak terus menguat pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena pasar didukung oleh tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan perdagangan Amerika Serikat (AS) dan China dan pasokan energi yang semakin ketat.

Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret, naik 1,18 dolar AS menjadi menetap pada 55,59 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman April, naik 1,68 dolar AS menjadi ditutup pada 66,25 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Untuk minggu ini, harga patokan AS naik 5,4 persen, dan Brent naik sekitar 6,7 persen.

China dan Amerika Serikat mengadakan konsultasi ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi putaran keenam di Beijing mulai Kamis (14/2) hingga Jumat (15/2).

Kedua belah pihak mencapai konsensus dasar tentang masalah-masalah utama dan melakukan diskusi khusus tentang nota kesepahaman masalah-masalah ekonomi dan perdagangan bilateral. Mereka sepakat bahwa konsultasi akan dilanjutkan di Washington minggu depan.

Kemajuan terbaru pada pembicaraan perdagangan AS-Tiongkok membantu meredakan kekhawatiran tentang permintaan energi, para ahli mencatat.

Sementara itu, sejumlah data terbaru yang menunjukkan penurunan lebih lanjut dari produksi global, juga mendukung harga minyak.

Pasokan global turun 1,4 juta barel per hari (bph) menjadi 99,7 juta bph pada Januari, kata laporan bulanan Badan Energi Internasional (IEA) pada Rabu, seperti dikutip Xinhua.

Sebuah laporan terpisah pada Selasa (12/2) menunjukkan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) secara signifikan membatasi produksi minyak mentahnya. OPEC mengatakan bahwa produksi minyak mentah mereka turun 797.000 barel per hari pada Januari, menjadi rata-rata 30,81 juta barel per hari.

Baca juga: Dolar melemah tertekan penurunan ekonomi AS

Baca juga: Harga emas naik tajam, dipicu data ekonomi negatif dan pelemahan dolar

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dolar melemah tertekan penurunan ekonomi AS

New York (ANTARA News) – Kurs dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena para pelaku pasar mencerna sejumlah data ekonomi suram.

Produksi industri Amerika Serikat turun 0,6 persen pada Januari, penurunan pertama dalam delapan bulan terakhir, Federal Reserve (Fed) melaporkan Jumat (15/2). Angka ini gagal memenuhi konsensus pasar.

Harga impor Amerika Serikat turun 0,5 persen pada Januari, kata Departemen Tenaga Kerja AS, menyusul penurunan 1,0 persen pada Desember dan penurunan 1,7 persen pada November.

Data suram datang setelah Departemen Perdagangan pada Kamis (14/2) melaporkan bahwa penjualan ritel AS pada Desember turun 1,2 persen dari bulan sebelumnya, penurunan terburuk dalam sembilan tahun terakhir.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,08 persen menjadi 96,9037 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi 1,1295 dolar AS dari 1,1299 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2886 dolar AS dari 1,2801 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7139 dolar AS dari 0,7105 dolar AS.

Dolar AS dibeli 110,44 yen Jepang, lebih rendah dari 110,47 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 1,0049 franc Swiss dari 1,0047 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3250 dolar Kanada dari 1,3281 dolar Kanada. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

Baca juga: Harga emas naik tajam, dipicu data ekonomi negatif dan pelemahan dolar

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi bangun “prototype” Kampung Nelayan di Bengkulu

Bengkulu (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo telah membangun dan menata sebuah Kampung Nelayan yang terletak di Sumber Jaya Kota Bengkulu yang diharapkan bisa menjadi “prototype” bagi kampung-kampung nelayan yang lain.

“Paling enggak kita ada ‘prototype’ dari penataan kampung nelayan, kalau sudah benar dikoreksi betul baru seluruh kampung nelayan digarap seperti ini,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meninjau Kampung Nelayan Sumber Jaya, Kota Bengkulu, Jumat.

Jokowi melihat kampung tersebut belum sepenuhnya rampung dibangun atau baru di bawah 20 persen rampung.

Dari mulai sertifikat, fasilitas, hingga bangunan rumah belum terbangun sempurna namun sudah mulai tampak tertata rapi.

“Kurang lebih hasilnya akan seperti ini (lebih tertata rapi),” katanya.

Kampung-kampung serupa kata dia, akan dikembangkan di wilayah lain seperti di Tegal, Jawa Tengah dan Pontianak, Kalimantan Barat.

Kampung Sumber Jaya, Kota Bengkulu, dibangun di lahan seluas 12 hektare menampung 800 kepala keluarga (KK). Anggaran digelontorkan melalui Kementerian PUPR senilai Rp50,7 miliar dengan kontraktor PT Tirta Restu Ayunda.

Pekerjaan fisik terbagi menjadi tiga zona yakni Zona A, Zona B, dan Zona C. 

Di zona-zona tersebut dikembangkan di antaranya ruang terbuka tepi air (dermaga/plaza), jalan penghubung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penerangan jalan lingkungan, taman komunal tepi air, serta pengendali dan pengaman sungai.

Pengerjaan kampung itu sudah dimulai pada 2016 untuk pengerjaan fisik tahap I di Zona A.

Pada 2017 hingga 2019 pengerjaan fisik diperluas untuk Zona B dan Zona C.

Penataan kawasan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan prinsip peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan tidak mengubah pola permukiman yang ada untuk membatasi/mengendalikan perkembangan kawasan tersebut. Selain itu prioritas penyediaan sarana prasarana infrastruktur bersifat fleksibel terhadap peruntukan fungsi lahan dengan tidak menyentuh bangunan hunian.

Reorientasi kampung menghadap sungai dalam rangka menjaga kawasan dengan penataan pola aksesilibitas kawasan.

Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wadah aktivitas sosial dan penunjang ekonomi warga.

Saat meninjau kampung itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca juga: Presiden Jokowi bagikan sertifikat tanah wakaf di Bengkulu

Baca juga: Jokowi janjikan penataan semua kampung nelayan di Indonesia

Baca juga: Presiden ingin Bandara Fatmawati Bengkulu naik status jadi bandara internasional

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPS catat defisit perdagangan dengan Tiongkok naik 32 persen

Ekonomi Tiongkok diprediksi melambat dan itu tentu akan memengaruhi kebutuhan bahan baku mereka, sehingga bisa menekan ekspor Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pusat Statistik mencatat defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok semakin meningkat yakni menjadi 2,43 miliar dolar AS pada Januari 2019 atau naik 32 persen dari Januari 2018 sebesar 1,84 miliar dolar AS.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan defisit yang kian meningkat ini dipengaruhi perlambatan perekonomian Tiongkok, sehingga turut menekan ekspor bahan baku dari Indonesia ke negeri Tirai Bambu tersebut.

“Ekonomi Tiongkok pada tahun 2019 diprediksi akan melambat dan itu tentu akan memengaruhi kebutuhan bahan baku mereka, sehingga bisa menekan ekspor Indonesia,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BPS Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pangsa (share) ekspor nonmigas terhadap Tiongkok juga mengalami penurunan dari 14,51 persen pada Januari 2018 menjadi 13,52 persen pada Januari 2019.

Nilai ekspor nonmigas dengan Tiongkok juga turun dari 1,92 miliar dolar AS pada Januari 2018 menjadi 1,71 miliar dolar pada Januari 2019.

Penurunan terbesar terjadi pada komoditas batubara, tembaga, bijih logam, dan besi baja.

Di sektor migas, ekspor Indonesia ke China juga melemah 4,36 persen menjadi 184,6 juta dolar AS.

Selain Tiongkok, Indonesia juga mengalami defisit neraca dagang dengan Thailand mencapai 261 juta dolar AS atau meningkat dibandingkan Januari 2018 sebesar 211 juta dolar AS.

Defisit dengan Australia mencapai 208 juta dolar AS atau meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 178 juta dolar AS.

Namun, neraca dagang Indonesia masih mengalami surplus terhadap Amerika Serikat sebesar 805 juta dolar AS, India 650 juta dolar AS, dan Belanda 214 juta dolar AS.

Secara total, BPS mencatat nilai neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2019 mengalami defisit 1,16 miliar dolar AS atau lebih tinggi dari posisi Desember 2018 sebesar 1,03 miliar dolar AS.

Baca juga: Januari 2019 neraca perdagangan Indonesia defisit 1,16 miliar dolar
Baca juga: BI: Lambannya perundingan dagang AS-China turut sebabkan pelemahan rupiah

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah akhir pekan terkoreksi defisit neraca perdagangan

Jakarta (ANTARA News) – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore, melemah 64 poin menjadi Rp14.154 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.090 per dolar, dipicu defisit neraca perdagangan.
   
“Pelemahan rupiah sudah jelas ya karena defisit “trade balance” kita besar. Ekspor kita juga melemah, meskipun impornya berkurang,” kata analis pasar uang Monex Investindo Futures, Dini Nurhadi Yasyi di Jakarta, Jumat.
   
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca perdagangan Januari 2019 sebesar 1,16 miliar dolar AS, lebih tinggi dari konsensus analis yang memprediksi defisitnya mencapai 0,97 miliar dolar AS.
   
Kendati demikian, pelemahan rupiah tertahan karena dolar AS mendapat sentimen negatif Kamis (14/2) kemarin, dimana data penjualan ritel di bawah estimasi.
   
Data penjualan ritel Desember turun 1,2 persen bulan ke bulan (month on month/mom) dan merupakan penurunan bulanan terburuk sejak September 2009. Hal tersebut juga melemahkan mata uang dolar AS terhadap mata uang dunia.
   
“Selain itu, ada indikasi kalau The Fed bisa jadi tidak akan menaikkan suku bunganya seperti yang sebelumnya dibilang oleh The Fed. Kenaikan suku bunga di tahun ini akan melihat kondisi fundamental Amerika,” ujar Dini.
   
Ia meyakini efek dari defisit neraca perdagangan tidak akan terlalu dalam karena kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih relatif stabil. 
   
“GDP sama inflasi kita stabil. Ini bisa jadi pelemahan rupiah lebih lanjut,” ujar Dini.
 
Nilai tukar (kurs) rupiah sendiri pada Jumat pagi, dibuka melemah Rp14.096 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.096 per dolar AS hingga Rp14.158 per dolar AS.
 
Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat, menunjukkan rupiah melemah menjadi Rp14.116 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.093 per dolar AS.
***3***

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyaluran KUR di Maluku tahun lalu meningkat 83,16 persen

KUR ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dengan terciptanya para wirausahawan baru, pengembangan kapasitas usaha dan bertumbuhnya sentra produksi serta pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebi

Ambon (ANTARA News) – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku pada 2018 meningkat Rp384,4 miliar atau 83,16 persen menjadi Rp846,75 miliar dibandingkan posisi Desember 2017 yang tercatat Rp462,30 miliar.

“Baki debet sebesar Rp846,75 miliar, meningkat Rp384,45 miliar atau 83,16 persen persen dibandingkan Desember 2017 yang tercatat sebesar Rp462,30 miliar,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Maluku, Bambang Hermanto di Ambon, Jumat.

Data yang dihimpun dari bank penyalur, sampai dengan posisi Desember 2018 KUR telah tersalurkan kepada 46.104 debitur, meningkat 15.666 debitur dibandingkan posisi akhir tahun 2017

Sedangkan kualitas kredit sedikit menurun, NPL tercatat sebesar 2,55 persen, meningkat dari Desember 2017 yang sebesar 2,08 persen.

Ia menjelaskan, penggunaan KUR oleh pelaku usaha mikro dan kecil, mayoritas masih dimanfaatkan untuk modal kerja usaha. Hal itu tercermin dari penggunaan KUR untuk modal kerja mencapai Rp613,77 miliar atau 72,49 persen dari total KUR.Sedangkan untuk investasi sebesar Rp232,98 miliar atau 27,51 persen.

Sementara jika dilihat KUR menurut plafon kredit, jenis KUR Mikro masih mendominasi dengan baki debet sebesar Rp636,89 miliar atau 75,22 persen, dari total baki debet penyaluran KUR.

KUR Ritel tercatat sebesar Rp209,86 miliar atau 24,78 persen dari total KUR. KUR mikro diberikan dengan plafon maksimal Rp25 juta sedangkan KUR Ritel diberikan dengan plafon Rp25 juta sampai dengan Rp500 juta.

Bambang mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan usaha produktif skala mikro dan kecil di Provinsi Maluku, target plafon penyaluran KUR tahun 2018 meningkat menjadi Rp736,34 miliar.  Hingga akhir 2018 telah tersalurkan KUR sebesar Rp544,09 miliar,  lebih besar dibandingkan 2017 yang mencapai Rp470,01 miliar, atau meningkat 15,76 persen.

Penyerapan plafon penyaluran KUR tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Hal ini terlihat pada pencapaian target penyerapan KUR pada 2017 sebesar 75,13 persen persen, sedangkan pada 2018 mencapai 73,89 persen dari rencana target.

“KUR ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dengan terciptanya para wirausahawan baru, pengembangan kapasitas usaha dan bertumbuhnya sentra produksi serta pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” katanya.

Ditambahkannya, pada triwulan IV 2018, penyaluran kredit UMKM provinsi Maluku meningkat sebesar 3,91 persen secara tahunan (yoy) atau senilai Rp121,84 miliar menjadi Rp3,24 triliun.

Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat 10,57 persen (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan adanya peningkatan kredit usaha besar (sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan).

Untuk non UMKM sebesar Rp147,32 miliar atau 60,61 persen (yoy) atau meningkat tinggi dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat turun sebesar Rp24 miliar atau -25,18 persen (yoy).

Hingga triwulan IV 2018, penyaluran kredit UMKM masih didominasi kepada Usaha kecil yang mencapai Rp1,46 triliun atau sebesar 45,15 persen dari total kredit UMKM.

Sementara NPL kredit UMKM di triwulan IV 2018 tercatat sebesar 2,88 persen, lebih rendah dari triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 3,2 persen dan terhitung masih jauh dari NPL kredit UMKM nasional yang tercatat sebesar 3,45 persen dan indikatif nasional yang maksimal sebesar 5 persen.
 

Pewarta:
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI: Lambannya perundingan dagang AS-China turut sebabkan pelemahan rupiah

Pertemuan antara dua negara ekonomi raksasa itu menimbulkan dinamika di pasar keuangan pada Jumat pagi

Jakarta (ANTARA News) – Bank Indonesia memandang lambannya hasil perundingan perdagangan antara AS dan China pada Jumat ini di Beijing, China, turut memberikan sentimen negatif bagi pelemahan mata uang di kawasan termasuk rupiah yang terperosok ke Rp14.126 per dolar AS.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat, mengatakan perhatian pelaku pasar pada Jumat ini tersita pertemuan antara Wakil Perdana Menteri China Liu He dengan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin di Beijing, China.

“Pelemahan mata uang regional dipengaruhi concern (perhatian) pasar terhadap progres perundingan dagang yang berjalan lambat,” kata Nanang.

Pertemuan antara dua negara ekonomi raksasa itu menimbulkan dinamika di pasar keuangan pada Jumat pagi.

Dinamika itu antara lain aksi pembelian aset kembali (short covering) oleh perbankan yang lazimnya menimbulkan koreksi teknikal di pasar terhadap mata uang.

“Jadi, (pelemahan rupiah) lebih ke koreksi teknikal. Pelemahan rupiah lebih disebabkan short covering perbankan di tengah pelemahan seluruh mata uang regional hari ini,” kata dia.

Short Covering merupakan aktivitas pelaku pasar dengan membeli kembali aset di pasar dengan tujuan untuk melindungi atau meminimalisasi potensi kerugian atas penjualan yang dilakukan sebelumnya karena pergerakan harga.

Sejalan dengan ekspetasi pasar terhadap perundingan dagang antara AS dan China, nilai tukar rupiah stagnan di Jumat siang setelah melemah sejak perdagangan pada Jumat pagi.

Pada 15.30 WIB, atau menjelang penutupan, rupiah diperdagangkan di Rp14.126 per dolar AS, atau melemah 30 poin dari nilai pembukaan pada Jumat pagi.

Sementara, terkait sentimen domestik akibat defisit neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2018 yang menembus 1,16 miliar dolar AS, Nanang menganggap hal tersebut tidak menjadi sentimen yang memperlemah rupiah.

Pasalnya, defisit neraca perdagangan yang mencerminkan masih lesunya ekspor itu sudah diperkirakan pelaku pasar, meskipun besaran defist yang timbul memang lebih besar daripada ekspetasi pasar.

“Bukan disebabkan defisit perdagangan 1,16 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari ekspetasi pasar yang 917 juta dolar AS,” ujar Nanang.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat ini mengumumkan nilai ekspor Indonesia pada Januari 2019 sebesar 13,87 miliar dolar AS atau turun 4,7 persen secara tahunan.

Sementara, nilai impor sebesar 15,03 miliar dolar AS atau turun 1,83 persen secara tahunan. Dengan demikian, neraca perdagangan pada Januari 2019 mengalami defisit 1,16 miliar dolar AS.

Pasar saham juga merespon negatif pengumuman defisit neraca perdagangan itu.

IHSG yang pada Jumat pagi dibuka menguat 5,8 poin atau 0,09 persen ke posisi 6.425,81, langsung melemah 29,82 poin (0,46 persen) ke posisi 6.390,2, beberapa saat setelah pengumuman defisit neraca perdagangan.

“Defisit neraca perdagangan lebih tinggi dari konsensus analis,” kata analis Binaartha Sekuritas M Nafan Aji.

Baca juga: BI sebut pelemahan rupiah lebih karena koreksi teknikal pasar
Baca juga: China-AS mulai lagi rundingkan perdagangan
 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI sebut pelemahan rupiah lebih karena koreksi teknikal pasar

Tren depresiasi tidak hanya melanda rupiah, namun juga mata uang negara-negara lain di kawasan

Jakarta (ANTARA News) – Bank Indonesia (BI) menyebutkan pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp14.126 per dolar AS pada Jumat siang ini lebih karena koreksi teknikal di pasar keuangan dan bukan semata-mata karena pengumuman defisit neraca perdagangan Januari 2019.

“Pelemahan rupiah lebih disebabkan short covering perbankan di tengah melemahnya seluruh mata uang regional hari ini,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Short Covering merupakan aktivitas pelaku pasar dengan membeli kembali aset di pasar dengan tujuan untuk melindungi atau meminimalisasi potensi kerugian atas penjualan yang dilakukan sebelumnya karena pergerakan harga.

Hingga Jumat siang pukul 14.00 WIB, rupiah diperdagangkan di Rp14.126 per dolar AS di pasar spot atau melemah 30 poin dari pembukaan Rp14.096 per dolar AS.

Nanang menyebutkan tren depresiasi tidak hanya melanda rupiah, namun juga mata uang negara-negara lain di kawasan.

Sementara, terkait sentimen domestik akibat defisit neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2018 yang menembus 1,16 miliar dolar AS, Nanang menganggap hal tersebut bukan menjadi sentimen yang memperlemah rupiah.

Pasalnya, defisit neraca perdagangan yang mencerminkan masih lesunya ekspor itu sudah diperkirakan pelaku pasar, meskipun besaran defist yang timbul memang lebih besar daripada ekspetasi pasar.

“Bukan disebabkan defisit perdagangan 1,16 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari ekspetasi pasar yang 917 juta dolar AS,” ujar Nanang.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat ini mengumumkan nilai ekspor Indonesia pada Januari 2019 sebesar 13,87 miliar dolar AS atau turun 4,7 persen secara tahunan.

Sementara, nilai impor sebesar 15,03 miliar dolar AS atau turun 1,83 persen secara tahunan. Dengan demikian, neraca perdagangan pada Januari 2019 mengalami defisit 1,16 miliar dolar AS.

Pasar saham juga merespon negatif pengumuman defisit neraca perdagangan itu. IHSG yang pada Jumat pagi dibuka menguat 5,8 poin atau 0,09 persen ke posisi 6.425,81, langsung melemah 29,82 poin (0,46 persen) ke posisi 6.390,2, beberapa saat setelah pengumuman defisit neraca perdagangan.

“Defisit neraca perdagangan lebih tinggi dari konsensus analis,” kata analis Binaartha Sekuritas M Nafan Aji.

Baca juga: Januari 2019 neraca perdagangan Indonesia defisit 1,16 miliar dolar
Baca juga: Rupiah diprediksi melemah terbatas pasca-rilis defisit neraca perdagangan RI
 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019