IGJ: Pemilu harus bawa perubahan struktur ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan penyelenggaraan Pemilu harus bisa membawa perubahan struktur perekonomian nasional yang lebih adil dan merata sekaligus meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia.

“IGJ mendesak Pemilu 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara struktural bagi Indonesia,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Kamis.

Ia mengingatkan bahwa kinerja perdagangan di tahun 2018 membukukan defisit terburuk di sepanjang lima tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor khususnya tekanan perekonomian global. 

Namun, lanjutnya, IGJ menilai penurunan kinerja perdagangan Indonesia di sepanjang 2018 bukan sekedar persoalan kasuistis yang dipengaruhi oleh kondisi global semata, tetapi ini juga merupakan efek jangka panjang dari ketidakmampuan menyusun strategi penguatan ekonomi nasional atas dampak dari kebijakan ekonomi terbuka.

Rachmi berpandangan bahwa persoalan yang melingkupi kebijakan perdagangan Indonesia merupakan konsekuensi dari pilihan model ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia pasca-1967, di mana pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada investasi asing dan ekstraksi sumber daya alam.

“Sudah saatnya untuk Pemerintah Indonesia ke depan segera mengkaji kembali strategi kebijakan ekonomi terbuka yang dipilih selama ini,” ujar Rachmi.

Rachmi juga berpandangan bahwa Pemilu 2019 jangan hanya menjadi proses demokrasi prosedural semata yang hanya melegitimasi pergantian atau mempertahankan rezim dalam perebutan kue ekonomi yang diperkuat dengan struktur oligarki.

IGJ mendesak agar agenda keadilan ekonomi Indonesia harus menjadi bagian dalam perdebatan arah bangsa, khususnya dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia. 

“Dua agenda keadilan ekonomi yang didesakkan IGJ, yaitu mengenai arah kebijakan perdagangan Indonesia, dan perlindungan kepentingan rakyat dalam FTA (perjanjian pasar bebas),” ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda menilai perjanjian maupun misi perdagangan yang dilakukan pemerintah telah membantu pelaksanaan kinerja ekspor maupun impor nasional pada 2018.

Candra dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (10/1/2019), menyatakan upaya tersebut mampu meningkatkan nilai ekspor nonmigas serta menahan pelebaran defisit neraca perdagangan yang secara kumulatif Januari-November 2018 tercatat sebesar 7,52 miliar dolar AS.

“Perjanjian-perjanjian dagang itu meminimalkan ketidakpastian pasar. Walaupun memang untungnya tidak banyak, tetapi lebih terjamin pembelinya,” katanya.

Baca juga: BKPM yakinkan prospek ekonomi Indonesia dalam WEF 2019
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah tetapkan status kepemilikan 180 ribu hektar kawasan hutan

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah menetapkan hasil inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) selama periode 2018 seluas 180 ribu hektare atau lebih rendah dari rekomendasi 14 Gubernur seluas 208 ribu hektare.

“Tim Percepatan PPTKH telah melakukan evaluasi atas rekomendasi Gubernur tersebut, dan sekitar 180 ribu hektare dianggap sesuai atau layak untuk dapat dilepaskan dari kawasan hutan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi mengenai kawasan hutan di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan PPTKH tahun 2018 dapat mencapai seluas 956 ribu hektare yang tersebar di 26 provinsi seluruh Indonesia. 

Namun hingga 2018 berakhir, baru 14 provinsi dengan 79 kabupaten/kota yang telah mengirimkan pengusulan rekomendasi, dengan luas total lahan seluas 208 ribu hektare. 

Dari 208 ribu hektare tersebut, lahan seluas 203 ribu hektare telah dibahas dan 179.116,26 hektare telah disetujui, sedangkan sisanya seluas 24 ribu hektare tidak disetujui.

Variabel-variabel yang digunakan oleh Tim Pelaksana PPTKH untuk menyetujui rekomendasi Gubernur antara lain kekompakan kawasan hutan, kondisi tutupan hutan dan tumpang tindih perizinan.
Selain itu, ada tidaknya penguasaan masyarakat serta posisi lahan terhadap peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Hingga akhir Januari 2019, sejumlah 12 provinsi belum menyelesaikan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di kawasan hutan dan menyampaikan rekomendasi kepada Tim Percepatan PPTKH sehingga mempengaruhi pemrosesan besaran lahan hutan.

Berdasarkan peta indikatif TORA, luas lahan yang harus diselesaikan melalui implementasi Perpres 88/2018 tentang PPTKH di seluruh Indonesia adalah seluas 2,8 juta hektare yang terbagi menjadi lima kriteria lahan. 

Lahan terluas secara berturut-turut berada di Sumatera 1,4 juta hektare, Kalimantan 0,7 juta hektare, Sulawesi 0,27 juta hektare, Maluku dan Maluku Utara 0,16 juta hektare, Papua 0,13 juta hektare, dan Nusa Tenggara 0,08 juta hektare.

Obyek PPTKH adalah pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, lahan garapan, dan hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. 

Pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial yang sudah terindikasi maupun yang belum terindikasi dalam peta indikatif TORA dapat segera diproses oleh PPTKH. 

Pemerintah akan segera menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai atau memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan. 

Masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan akan diberikan hak milik, apabila memenuhi kriteria tertentu yaitu tanah dimanfaatkan dengan baik dan bukan merupakan tanah gugatan atau sedang mengalami sengketa.

Kemudian, tanah diakui kebenarannya oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa dan kelurahan, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. 

Baca juga: Walhi sebut 6.000 ha kawasan hutan di Aceh jadi area pertambangan

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

268 penyandang disabilitas ikuti diklat industri Kemenperin-Kemensos

Jakarta (ANTARA News) – Sebanyak 268 penyandang disabilitas mengikuti Diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja) pada sektor industri garmen dan alas kaki, yang meliputi 204 disabilitas sensorik rungu wicara, 39 disabilitas fisik, dan 25 disabilitas intelektual. 

“Diklat ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Nota Kesepahaman yang saya tandatangani bersama Bapak Mensos, akhir Desember lalu,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengatakan, kerja sama Kemenperin dan Kemensos ini terwujud dalam satu bulan, yang artinya bisa kerja cepat untuk kaum disabilitas. Pelaksanaan Diklat tersebut diselenggarakan secara in house di Balai Diklat Industri Kemenperin dan on site di perusahaan. 

“Untuk itu, kami terus mendorong perusahaan-perusahaan industri untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan bidang pekerjaan yang bisa dilakukan. Kami juga mengapresiasi kepada para asosiasi yang telah mendukung,” tuturnya.

Airlangga mengemukakan, selama ini sektor industri tekstil dan alas kaki mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, baik itu melalui penerimaan devisa dari ekspor maupun penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar. “Apalagi industri tekstil merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya dalam memasuki era industri 4.0,” ujarnya. 

Kemenperin mencatat, kinerja positif industri tekstil dan produk tekstil (TPT), tercermin dari nilai ekspor produk TPT nasional yang menembus hingga 11,12 miliar dolar AS pada Januari-Oktober 2018, naik 7,1 persen dibanding periode yang sama di tahun lalu. Tahun 2019, ekspor TPT diharapkan bisa mencapai 15 miliar dolar AS dan menyerap sebanyak 3,11 juta tenaga kerja.

Sementara itu, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memproyeksi ekspor alas kaki nasional pada 2019 dapat tumbuh dua digit atau sekitar 10 persen seiring adanya pembangunan pabrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten dari peningkatan investasi sektor manufaktur, Kemenperin menargetkan sebanyak 72.000 orang terlibat dalam program Diklat 3 in 1 pada 2019. 

Program ini menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas untuk ikut dalam diklat tersebut. “Kemensos silakan untuk mengisi dengan para peserta dari disabilitas, kami mendorong perusahaan agar teman-teman disabilitas bisa diterima bekerja,” imbuhnya.

Mereka yang mengikuti diklat, akan mendapatkan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai bidangnya. Selanjutnya, para lulusan ditempatkan bekerja di 11 perusahaan sektor industri garmen dan alas kaki.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sri Mulyani : jangan kira semua infrastruktur dari utang

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sangat keliru jika pemerintah disebut mengandalkan utang untuk membangun infrastruktur, karena pemerintah sudah memiliki berbagai alternatif pendanaan dan kerja sama proyek yang sangat diminati investor.

Di depan forum yang dihadiri pelaku pasar dan investor di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengembangkan skema pembiayaan proyek infrastruktur berdasarkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).

Di dalam skema KPBU, terdapat berbagai konsep yang telah melahirkan pembiayaan untuk puluhan proyek infrastruktur. Misalnya, Sri Mulyani, mencontohkan konsep penjaminan proyek infrastruktur atau “infrastructure guarantee” yang digunakan untuk membiayai 22 proyek infrastruktur senilai Rp200 triliun.

“Jadi kita sudah punya berbagai inovasi pembiayaan dari instrumen-instrumen ini. Sehingga, jangan sampai ada yang mengira bahwa pemerintah cuma membangun dari utang, utang, utang,” kata Sri Mulyani.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, merinci kembali konsep pembiayaan KPBU lainnya seperti pendanaan pengembangan proyek (project development fund) yang telah digunakan di 15 proyek senilai Rp54 triliun.

Kemudian, konsep pendanaan “viability gap fund/VGF)” yang diaplikasikan di tiga proyek senilai Rp1,07 triliun dan juga konsep “availablility payment” yang sudah dilakukan di sembilan proyek senilai Rp24,8 triliun.

“Jadi kami memiliki rekam jejak dan cerita yang baik dari berbagai pendanaan inovatif melalui instrumen ini. Kami juga dalam hal ini menggunakan lembaga khusus (spesial vehicle institution) untuk memfasilitasi seperti PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)” ujar Ani.

SMI dan PII tersebut digunakan pemerintah untuk mengelola atau menjembatani kerja sama pemerintah dan swasta dalam KPBU, agar pihak swasta merasa lebih nyaman dan yakin terhadap kredibilitas pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur.

“Kami ingin bisa menjembatani fleksibilitas dari sektor swasta sehingga mereka tidak memiliki alasan bahwa berhdapan dengan pemerintahan terutama Kemenkeu terlalu rigid dan terlalu sulit,” ujarnya.

Pemerintah perlu mengembangkan konsep KPBU tersebut untuk memperluas sumber pembiayaan infrastruktur mengingat kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat besar.

Di kesempatan yang sama,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membela Sri Mulyani. Luhut menjamin utang yang ditarik oleh pemerintah adalah untuk kebutuhan produktif. Utang juga diambil sangat hati-hati dan dilengkapi upaya untuk memitigasi segala risiko.

Luhut meminta tidak ada lagi fitnah dan hoaks mengenai utang ataupun terkait isu ekonomi dan sosial lainnya.

“Menggunakan fitnah dan (isu) agama untuk menang itu tidak bagus,” kata Luhut.***1***

Baca juga: Kemenkeu pastikan pembiayaan 2018 jaga rasio utang
Baca juga: Menkeu: rasio utang akan terus terjaga

 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DBS Asian Insight Conference 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparannya saat menjadi pembicara pada DBS Asian Insights Conference 2019 di Jakarta, Kamis (31/1/2019). Konferensi tahunan yang diselenggarakan Bank DBS Indonesia tersebut menjadi ajang bagi para pembuat kebijakan dan pakar ekonomi untuk berbagi pandangan tentang prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai kunci pendorong bangkitnya ekonomi Asia. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Sri Mulyani jamin jaga momentum perbaikan investasi

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji bahwa pemerintah akan menjaga momentum perbaikan investasi yang sedang berjalan saat ini, setelah sepanjang 2018 pertumbuhan penanaman modal asing (PMA) belum sesuai harapan.

Ditemui usai sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan investasi dari penanaman modal asing (PMA) sepanjang 2018 terhambat karena tekanan yang menimpa negara-negara di dunia akibat ketidakpastian global.

Alhasil, investor asing mengkaji kembali kondisi ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia, untuk menanamkan modalnya.

“Ketidakpastian yang terjadi sepanjang tahun lalu itu memengaruhi  sentimen di keseluruhan negara di dunia. Dampaknya terhadap FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) dan investasi jangka pendek,” kata Sri Mulyani.

Namun, kata Sri Mulyani, aliran dana asing (capital inflow) telah pulih dan kembali menggeliat dalam November-Desember 2018. Hal itu mengantarkan munculnya kembali momentum investasi di dalam negeri.

Meningkatnya investasi dalam negeri terlihat dari pertumbuhan kredit perbankan yang pada 2018 mencapai 12,9 persen (yoy), derasnya investasi di pasar obligasi, dan konsumsi swasta yang masih positif

Oleh karena itu, Sri Mulyani memastikan akan terus menjaga momentum investasi di tahun yang penuh dinamika politik ini. Bendahara Negara akan mengoptimalkan instrumen fiskal, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menstimulus investasi.

Selain itu, dorongan untuk konsumsi juga akan disalurkan dengan insentif pajak, seperti libur pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance).

Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan kemudahan ekspor dan impor barang. Kemudian, kata dia, pemerintah terus membangun infrastruktur guna mempermudah kegiatan usaha.

“Pemerintah akan terus menggunakan instrumen-instrumen kebijakan di dalam rangka mendorong investasi secara sehat,” ujar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Rabu (30/1) mengumumkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sepanjang 2018 mencapai Rp324,8 triliun atau tumbuh 25,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp262,3 triliun.

Sementara, realisasi penanaman modal asing (PMA) sepanjang 2018 sebesar Rp392,7 triliun‎ atau turun 8,8 persen dibandingkan 2017 yang mencapai Rp430,5 triliun. PMA itu sebesar 94,3 persen dari target yang sebesar Rp765 triliun.***1***

Baca juga: Tom Lembong akui insentif investasi di Indonesia kurang “nendang”
Baca juga: Realisasi investasi 2018 mencapai Rp721 triliun

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KSP yakin kurs rupiah menguat lebih dari Rp13.980

Jakarta (ANTARA News) – Kantor Staf Presiden (KSP) meyakini peluang penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu ke depan masih sangat terbuka, dari posisi perdagangan saat ini di Rp13.980 per dolar AS, karena tingginya kepercayaan pelaku pasar global terhadap fundamental ekonomi domestik.

Pada perdagangan di pasar spot, Kamis siang ini hingga pukul 13.00 WIB, rupiah menguat dan melewati batas psikologis baru di Rp13.984 per dolar AS, dari nilai pembukaan hari ini yang sebesar Rp14.040 per dolar AS.

“Ekspetasi bahwa kenaikan suku bunga Fed, Bank Sentral AS, akan lebih sabar membantu penguatan itu, ditambah Indonesia menjadi radar investor global,” kata Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis KSP, Denni Puspa Purbasari, usai sebuah diskusi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan sepanjang awal tahun investasi portofolio sudah terbukti kian deras, baik ke pasar obligasi dan juga saham. Hal itu juga tidak lepas dari menariknya profitabilitas di pasar saham, yang ditunjukkan dengan rasio pendapatan dari harga saham. Pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2018 yang mencapai 12,9 persen (yoy) juga menopang kepercayaan investor asing.

“Indonesia adalah salah satu radar investor global untuk jadi sasaran dana-dana masuk, karena dilihat dari price earning ratio dan satunya lagi earning growth itu di Indonesia masih kompetitif. Jadi why not, kamu taruh uangnya lagi di Indonesia,” ujar dia.

Selain dari domestik, pemicu penguatan rupiah adalah pernyataan bank sentral AS, Fed,  yang semakin menekankan bahwa kenaikan suku bunga acuan di negara Paman Sam tidak akan agresif. Mengutip pidato Gubernur Fed Jerome Powell pada Rabu (30/1), bank sentral AS mengatakan akan menggunakan pendekatan yang lebih “sabar” untuk kenaikan suku bunga.

Saat ini, suku bunga acuan  Fed atau Fed Funds Rate berada di kisaran 2,25 persen-2,5 persen.

Baca juga: Fed pertahankan suku bunga, sesuai ekspektasi pasar

“Maka itu saya perkirakan dana asing akan terus mengalir dan semakin memperkuat rupiah,” ujar Denni.

Ia menjamin pemerintah akan menjaga iklim kondusif perekonomian domestik di tahun politik ini untuk memelihara kepercayaan pelaku pasar.

“Tapi yang pasti, ekonomi indonesia akan selalu diupayakan berjalan semakin baik, dan kinerja dunia usaha akan berbanding lurus dengan itu sehingga dana global akan mengalir masuk,” ujar Denni.

Baca juga: Analis: Rupiah bakal terus menguat, asing masuk pasar obligasi

Baca juga: Dolar AS jatuh setelah Fed pertahankan suku bunga
 

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yuan menguat signifikan 318 basis poin terhadap dolar

Beijing (ANTARA News) – Kurs tengah nilai tukar mata uang China renminbi atau yuan menguat 318 basis poin menjadi 6,7025 terhadap dolar AS pada Kamis, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China.

Laporan Xinhua mengatakan di pasar spot valuta asing China, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.

Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja.

Baca juga: Rupiah menguat, kembali di bawah Rp14.100

Baca juga: Analis: Rupiah bakal terus menguat, asing masuk pasar obligasi

Baca juga: Dolar AS jatuh setelah Fed pertahankan suku bunga

Baca juga: Harga minyak terus meningkat, stok AS melemah
 

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

JK ceritakan kebijakan tersulitnya saat ingin naikkan BBM

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan kebijakan tersulit yang dia ambil pada saat mendampingi Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Kerja adalah ketika Pemerintah ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dengan latar belakang pengusaha, JK selalu berpikir bahwa segala kebijakan yang dia buat dalam pemerintahan pasti akan ada risikonya; tinggal mencari cara bagaimana risiko tersebut diminimalkan.

“Salah satu, katakanlah ketegangan yang terjadi, itu kalau mau menaikkan BBM. Ya terpaksa, kadang-kadang (seperti misalnya) demo yang datang besok kalau kita naikkan sekarang. Tapi selalu saya katakan, dengan cara berpikir pengusaha lah, bagaimana mengakali sesuatu,” kata Wapres JK dalam acara Kadin Talks di Menara Kadin Indonesia Jakarta, Kamis.

Agar kebijakan kenaikan harga BBM tetap diambil Pemerintah tanpa menimbulkan reaksi berlebihan di masyarakat, Wapres mengatakan caranya adalah dengan menentukan kenaikan harga tersebut di bulan puasa.

Alasannya sederhana, ketika Ramadhan masyarakat akan mempertimbangkan untuk melakukan demonstrasi karena sedang menjalankan ibadah.

“Kita hitung-hitung, pokoknya kita lakukan dua hari sebelum bulan puasa. Jadi begitu diumumkan, siapa yang mau demo di bulan puasa? Haus dan juga orang sibuk beribadah,” tambahnya.

Selain kenaikan harga BBM, JK juga mengatakan kebijakan yang memerlukan banyak pertimbangan adalah ketika menyelesaikan suatu konflik untuk menjaga perdamaian di daerah tertentu.

Untuk dapat menyelesaikan suatu konflik adalah dengan menempatkan diri pada posisi kedua belah pihak yang bertikai, sehingga risiko yang muncul pun tidak kecil, jelas JK.

“Dan juga pada saat perdamaian, karena itu risikonya bagaimana berada di lingkungan yang bisa mengambil risiko dua pihak,” katanya.

Namun, di balik kebijakan dan pengambilan keputusan yang tersulit itu, JK selalu menerapkan prinsip ikhlas, sehingga dia menjadi berani mengambil keputusan dan menerima risikonya.

“Salah satu motto hidup saya ini keikhlasan, ya namanya pengusaha pasti berisiko. Maka dalam pemerintahan, saya selalu ambil semangat pengusaha itu, berani ambil keputusan, berani ambil risiko,” ujarnya.

Baca juga: TKN: Wajar ada dinamika penetapan harga BBM

Baca juga: Presiden jelaskan alasan pembatalan kenaikan harga BBM premium

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menguat, dolar diperdagangkan sentuh 108 yen

Tokyo (ANTARA News) –  Kurs dolar AS berpindah tangan di sekitar garis 109 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Kamis, sebagian besar sejalan dengan levelnya di New York semalam (Rabu).

Laporan Xinhua menyebutkan, ketika pasar dibuka, dolar dikutip pada 108,97-98 yen dibandingkan dengan 108,99-109,09 yen di New York, dan 109,31-33 yen di Tokyo pada Rabu (30/1) pukul 17.00 waktu setempat.

Sementara euro diambil di 1,1484-1485 dolar dan 125,14-18 yen terhadap 1,1474-1484 dolar dan 125,12-22 yen di New York, dan 1,1431-1432 dolar dan 124,95-99 yen dalam perdagangan Rabu (30/1) sore di Tokyo.

Baca juga: Analis: Rupiah bakal terus menguat, asing masuk pasar obligasi

Baca juga: Dolar AS jatuh setelah Fed pertahankan suku bunga

Baca juga: Harga minyak terus meningkat, stok AS melemah

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI: Indonesia fokus turunkan defisit transaksi berjalan

Tokyo (ANTARA News) – Indonesia berkomitmen terus melaksanakan pembangunan meski tengah mengalami defisit transaksi berjalan, yang terus diupayakan penurunannya antara lain meningkatkan jumlah investasi asing, ekspor nonkomoditas, dan kunjungan wisatawan mancanegara.

“Indonesia harus terus membangun misalnya di sektor infrastruktur. Bagaimana dengan defisit transaksi berjalan, itu akan kita atasi,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara ketika bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara berbicara dalam pertemuan analis di Hotel Conrad, Tokyo, Jepang, Kamis.

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan pada 2018 menyentuh di atas 3,0 persen, sementara pada tahun ini diperkirakan sekitar 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Mirza menjelaskan pada periode 2000-2010 Indonesia sempat mengalami surplus transaksi neraca berjalan sehubungan dengan membaiknya harga komoditas. 

Namun, kini dengan giatnya pelaksanaan pembangunan khususnya di sektor infrastruktur serta turunnya harga komoditas dunia, transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit. 

Karena itu, katanya, Indonesia menyusun strategi untuk mengatasi defisit tersebut antara lain dengan membuat iklim investasi menarik, mendiversifikasi ekspor nonkomoditas dengan mengeluarkan regulasi dan memberikan insentif bagi investor dan eksportir. 

Selain itu, mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara antara lain dengan menetapkan 10 destinasi wisata baru yang dikenal dengan “Bali Baru”.

Ditargetkan pada 2024 jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 25 juta orang dengan nilai devisa 28,5 miliar dolar AS, sementara pada tahun ini 20 juta orang dengan nilai devisa 17,6 miliar dolar AS. 

Sementara itu, Suahasil mengatakan Indonesia terus melakukan reformasi struktural antara lain dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur, menerapkan efisiensi dan memberikan insentif fiskal, terutama untuk industri hulu, berupa tax holiday

Baca juga: Analis: Rupiah bakal terus menguat, asing masuk pasar obligasi

Baca juga: Dolar AS jatuh setelah Fed pertahankan suku bunga

Baca juga: Fed pertahankan suku bunga, sesuai ekspektasi pasar

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Analis: Rupiah bakal terus menguat, asing masuk pasar obligasi

Jakarta (ANTARA News) – Analis Samuel Sekuritas, Ahmad Mikail memprediksi nilai tukar rupiah pada Kamis ini akan bergerak menguat pasca kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS),  Federal Reserve (Fed) yang mempertahankan suku bunga acuannya.

“Rupiah kemungkinan menguat hari ini pasca ditahannya tingkat suku bunga AS tersebut,” ujar Ahmad di Jakarta, Kamis.

Menurut Ahmad, dolar kemungkinan bergerak melemah terhadap hampir seluruh mata uang utama dunia lainya pasca ditahannya tingkat suku bunga acuan Fed atau Fed Fund Rate (FFR) di level 2,25-2,5 persen tadi malam. 

Pidato Gubernur Fed Jerome Powell yang menyatakan bahwa  Fed akan lebih bersabar dalam menaikan tingkat suku bunga tahun ini akibat proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang kurang bagus disebabkan berbagai ketidakpastian yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri AS.

Baca juga: Fed pertahankan suku bunga, sesuai ekspektasi pasar

Kebijakan tersebut, selain mendorong pelemahan dolar juga menekan imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS atau US Treasury Bills yang turun 4 basis poin kemarin.

“Selain itu, yield SUN yang cukup atraktif diperkirakan masih akan mendorong investasi portofolio asing masuk ke pasar obligasi dan memperkuat rupiah,” kata Ahmad.

Baca juga: Dolar AS jatuh setelah Fed pertahankan suku bunga

Ia memprediksi rupiah pada Kamis ini akan bergerak menguat ke angka Rp14.000 per dolar AS sampai dengan RP14.030 per dolar AS.

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada pukul 9.18 WIB, Kamis pagi, bergerak menguat 66 poin menjadi Rp14.065 dibanding posisi sebelumnya Rp14.131 per dolar AS.

Baca juga: Harga minyak terus meningkat, stok AS melemah

Baca juga: Bursa Wall Street menguat, saham Apple dan Boeing melonjak
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah menguat, kembali di bawah Rp14.100

Jakarta (ANTARA News) –  Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi bergerak menguat 66 poin menjadi Rp14.065 dibanding posisi sebelumnya Rp14.131 per dolar AS.

Baca juga: Dolar AS jatuh setelah Fed pertahankan suku bunga

Baca juga: Harga minyak terus meningkat, stok AS melemah

Baca juga: Bursa Wall Street menguat, saham Apple dan Boeing melonjak

Baca juga: Fed pertahankan suku bunga, sesuai ekspektasi pasar

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga minyak terus meningkat, stok AS melemah

New York (ANTARA News) – Harga minyak terus menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), didukung oleh peningkatan persediaan minyak mentah AS yang lebih lemah dari perkiraan para analis dan pernyataan pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve (Fed) menekan dolar AS.

Persediaan minyak mentah komersial AS naik 0,9 juta barel dari minggu sebelumnya, menurut laporan mingguan terbaru Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu (30/1). Angka tersebut jauh dari ekspektasi para analis untuk kenaikan 3,2 juta barel, menurut sebuah jajak pendapat oleh Reuters.

Selain itu, impor minyak mentah AS rata-rata mencapai 7,1 juta barel per hari (bph) pekan lalu, turun 1,11 juta barel per hari dari minggu sebelumnya.

Minyak berjangka naik bersama dengan saham-saham minyak pada Rabu (30/1), setelah Federal Reserve  menjanjikan kesabaran dalam pembuatan kebijakan di masa depan tentang penyesuaian suku bunga acuannya.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, sektor energi menguat lebih dari 1,5 persen, memimpin para pencetak keuntungan.

“Mengingat perkembangan ekonomi dan keuangan global dan tekanan inflasi yang diredam, Komite akan bersabar ketika menentukan penyesuaian di masa mendatang pada kisaran target untuk suku bunga Federal Fund yang mungkin sesuai untuk mendukung hasil ini,” Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (30/1).

Pernyataan itu juga menyeret dolar AS turun 0,5 persen di sekitar bel penutupan pasar valuta asing. Dolar AS yang menurun juga membuat minyak berjangka yang berdenominasi dolar AS lebih murah.

Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret naik 0,92 dolar AS menjadi menetap pada 54,23 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret naik 0,33 dolar AS menjadi ditutup pada 61,65 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

Baca juga: Dolar AS jatuh setelah Fed pertahankan suku bunga

Baca juga: FED pertahankan suku bunga, sesuai ekspektasi pasar
 

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dolar AS jatuh setelah Fed pertahankan suku bunga

New York (ANTARA News) – Kurs dolar Amerika Serikat (AS) jatuh pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena bank sentral AS, Federal Reserve (Fed)  memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah dan berjanji bersabar dalam kebijakan masa depan tentang penyesuaian suku bunga, menandakan kehati-hatian lebih lanjut pada prospeknya.

“Para hakim Komite memutuskan untuk mempertahankan kisaran target untuk suku bunga Federal Fund pada 2,25 persen hingga 2,50 persen,” kata Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dalam sebuah pernyataan, setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu (30/1).

“Mengingat perkembangan ekonomi dan keuangan global dan tekanan inflasi yang diredam, Komite akan bersabar ketika menentukan penyesuaian di waktu mendatang pada kisaran target suku bunga federal fund yang mungkin sesuai untuk mendukung hasil ini,” kata FOMC dalam sebuah pernyataannya seperti dikutip Xinhua.

Ketua Fed Jerome Powell juga mengatakan kasus untuk menaikkan suku bunga “telah melemah” dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan FOMC pada Rabu (30/1).

Investor telah memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga The Fed tahun ini akan kurang daripada empat kali yang dilakukan pada tahun 2018. Itu mungkin akan meningkatkan aliran uang di pasar keuangan global tahun ini, yang membuat dolar AS kurang bernilai dibandingkan dengan mata uang lainnya.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1481 dolar AS dari 1,1427 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3112 dolar AS dari 1,3100 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7254 dolar AS dari 0,7148 dolar AS.

Dolar AS dibeli 108,93 yen Jepang, lebih rendah dari 109,27 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9941 franc Swiss dari 0,9950 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3148 dolar Kanada dari 1,3283 dolar Kanada.

Baca juga: FED pertahankan suku bunga, sesuai ekspektasi pasar

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu yakin dana repatriasi “tax amnesty” tetap bertahan

Jakarta, (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyakini dana repatriasi dari program pengampunan pajak tetap bertahan di Indonesia, karena kondisi perekonomian saat ini dalam kondisi stabil dan terkendali.

“Kesempatan untuk investasi di Indonesia masih sangat besar dengan tingkat pengembalian yang cukup baik,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani mengatakan kondisi perekonomian yang terjaga terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih berada dalam kisaran lima persen dan laju inflasi tercatat rendah.
Kondisi ini bisa memberikan kepastian kepada investor, agar dana repatriasi yang wajib ditahan di Indonesia selama tiga tahun sejak 2016 tidak lari, ketika masa “holding period” usai.

“Perekonomian Indonesia masih baik, pertumbuhan tinggi, inflasi yang terjaga, ini memberikan ‘expected return’ untuk investasi masih relatif baik dibandingkan negara lain,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Sri Mulyani menegaskan akan kembali melakukan pantauan atas pemanfaatan dana repatriasi dari program amnesti pajak yang berjalan pada periode Juli 2016 hingga Maret 2017.

“Pantauan dari otoritas pajak, sebagian besar sebetulnya sudah melakukan repatriasi aset untuk kegiatan investasi baik di dalam perusahaan maupun terafiliasi dalam kelompok sendiri atau dalam bentuk lain,” ujarnya.

Namun, koordinasi dengan institusi terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan juga dilakukan untuk evaluasi penerbitan instrumen keuangan bagi investasi dana repatriasi.

“Kita akan terus komunikasikan nanti dalam konteks sesudah melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi dalam instrumen maupun jenis-jenis investasi,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, pemerintah mencatat dana repatriasi dari program amnesti mencapai Rp147 triliun, meski yang masuk dalam instrumen keuangan Indonesia hanya tercatat sekitar Rp137 triliun. 

Baca juga: Realisasi dana repatriasi pengampunan pajak kurang Rp9 triliun
Baca juga: Menkeu: Rp24,7 triliun dana repatriasi belum masuk Indonesia

Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu ingatkan tujuan dari pembiayaan utang

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta adanya upaya untuk melihat konteks dari penerbitan surat utang daripada sekedar penambahan nominal utang yang selalu mendapatkan kritik.

“Itu semuanya kan tujuannya. Kalau melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteks,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa. 

Sri Mulyani mengatakan pembiayaan melalui utang mempunyai manfaat karena dapat mendorong kegiatan produktif yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja ekonomi.

Selain itu, kekurangan penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan juga bisa ditutup melalui pembiayaan utang.

Kondisi itu, tambah dia, pernah terjadi pada periode 2014-2015 ketika penerimaan pajak terganggu, karena harga komoditas jatuh di pasar internasional.
Dengan upaya tersebut, maka pemerintah mempunyai dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial.

“Ini bukan sesuatu hal yang baru, karena ini logis. Namun sebaiknya dilihat dalam konteks yang lebih besar,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan pemberian imbal hasil dari penerbitan surat utang juga telah disesuaikan dengan suku bunga acuan yang berlaku.

“Suku bunga dunia sekarang meningkat, ditambah BI juga menaikkan suku bunga. Jadi yang dibandingkan tidak hanya nominal,” katanya.

Untuk itu, ia mengatakan segala upaya pengelolaan risiko dari pembiayaan utang, termasuk pembayaran bunga utang, terus dilakukan agar penggunaan pinjaman ini tidak kontra produktif.

Meski demikian, pemerintah mulai mengurangi pembiayaan utang pada 2019 untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar serta mendorong pendalaman pasar dalam negeri. 

Hal itu mulai terlihat dari pembiayaan 2018, karena realisasi utang tercatat lebih rendah Rp32,5 triliun dari target dan tumbuh negatif dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Utang luar negeri capai Rp5.220 triliun, BI sebut masih aman
 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Senin sore melemah jelang pertemuan The Fed

Jakarta (ANTARA News) – Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin sore, melemah sebesar 22 poin ke posisi Rp14.094 dibandingkan sebelumnya Rp14.072 per dolar AS.

Analis pasar uang Monex Investindo Futures Dini Nurhadi Yasyi di Jakarta, Selasa, mengatakan, nilai tukar rupiah melemah karena pasar masih menunggu pengumuman kebijakan moneter The Fed. Hari ini rupiah bergerak relatif stabil.
   
“Memang penguatan rupiah bakal konsolidasi di area ini. Buat menguat jauh dari Rp14.000 memang agak berat ya buat jangka pendek ini. Pasar soalnya masih nunggu hasil rapat The Fed, sama data Non Farm Payroll atau NFP Amerika di akhir pekan,” ujar Dini.
   
Meskipun sebenarnya ada kemungkinan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuannya tahun ini, lanjut Dini, namun perlu diingat bahwa prospek perlambatan ekonomi global masih terus diantisipasi oleh pasar.   
   
“Trump juga hari ini katanya mengancam bakal melakukan “shutdown” lagi. Kalau sudah begini, potensi pasar beralih ke aset “safe haven” dan mata uang “emerging market” suka jadi korban,” kata Dini.
   
Selain itu, Rabu (30/1) besok juga ada pemungutan suara (voting) parlemen Inggris dan Perdana Menteri Inggris Theresa May akan memberikan rencana cadangan (plan B) terkait Brexit.
   
“Ini kalau terjadi apa-apa lagi soal Brexit biasanya suka pengaruh ke kurs dolarnya. Pengaruh kurs dolar biasanya bakal jadi sentimen penggerak ke rupiahnya,” ujar Dini.
     
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pag,i sendiri awalnya dibuka menguat Rp14.070 per dolar AS kemudian bergerak melemah. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.070 hingga Rp14.164 per dolar AS.
   
Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa menunjukkan, mata uang rupiah melemah menjadi Rp14.098 dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.038 per dolar AS.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementan-FAO luncurkan buku panduan hadapi penyakit infeksi

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pertanian bersama dengan organisasi pangan dan pertanian PBB, FAO, meluncurkan tiga buku panduan dalam menghadapi penyakit infeksi baru/berulang (PIB) dan zoonosis atau penyakit hewan menular ke manusia.

“Dengan semakin tingginya arus lalu lintas, baik manusia, barang dan hewan, seluruh dunia akan mengalami peningkatan ancaman penyakit. Oleh karena itu, kami berupaya meningkatkan kewaspadaan dan memitigasi agar tidak terjadi penularan,” kata Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Fadjar Sumping dalam acara peluncuran di Jakarta, Selasa.

Fadjar mengatakan buku panduan tersebut difokuskan untuk menguatkan kapasitas petugas di lapangan dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan wabah penyakit dan juga membantu para pembuat keputusan di tingkat daerah dan nasional melalui pendekatan One Health.

Ia menyebutkan ketiga dokumen yang diluncurkan hari ini, yaitu “Strategi Komunikasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Baru/Berulang dan Zoonosis Tertarget dengan Pendekatan One Health.”

Dokumen kedua berjudul “Modul Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru untuk Petugas Lapang Tiga Sektor dengan Pendekatan One Health”; dan ketiga “Buku Panduan Praktis Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB) melalui Optimalisasi Fungsi Puskeswan dengan Dukungan Dana Desa.”

Menurut Fadjar, ketiga dokumen penting tersebut berisi panduan bagaimana mengerahkan semua kemampuan dalam menghadapi ancaman terjadinya wabah.

Pembuatan buku ini juga merupakan hasil dari kolaborasi, koordinasi dan komunikasi sejumlah kementerian, seperti Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ia menilai banyak masyarakat Indonesia yang selama ini hanya mengenal bencana dalam konteks alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Padahal, menurutnya, ada bencana non alam, yaitu wabah penyakit yang juga tidak kalah mengkhawatirkan, jika Indonesia tidak bersiap dalam menghadapinya.

“Kita pernah merasakan wabah flu burung tahun 2003 lalu, di mana penyakit tersebut sempat menyebabkan kematian pada manusia. Hal ini tentunya harus kita antisipasi dan jangan sampai terulang kembali,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kemenko PMK Naalih Kalsum menyampaikan epidemi Ebola yang terjadi di Afrika pada tahun 2016 dan kematian manusia yang disebabkan oleh penyakit Zoonosis setiap tahun, mengindikasikan hubungan kuat antara kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan.

Untuk itu, Ia berpendapat, pendekatan multisektoral menjadi penting untuk mendeteksi, mencegah dan mengendalikan ancaman tersebut, atau yang dikenal dengan sebutan pendekatan One Health.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga langkah strategis pemerintah-BI jaga inflasi

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) pada Selasa malam, menyepakati tiga langkah strategis untuk menjaga pergerakkan inflasi pada 2019 agar sesuai target di rentang 2,5-4,5 persen (tahun ke tahun/yoy).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta, mengatakan langkah startegis pertama, pemerintah dan Bank Sentral akan menjaga inflasi kelompok pangan dengan harga bergejolak (volatile foods) di rentang 4-5 persen.

Untuk mengendalikan inflasi volatile foods di kisaran 4-5 persen itu, pemerintah dan BI merumuskan empat kebijakan utama (4K) yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 

“Jika merujuk pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan ini ditempuh dengan memberikan prioritas kepada Ketersediaan Pasokan dan kelancaran distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat,” kata Darmin.
  
Langkah strategis yang kedua, ujar Darmin, adalah memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan memastikan  pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi.

Pemerintah dan Bank Sentral, sebagai langkah strategis ketiga juga akan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada Juli 2019. Hasil Rakornas Rakornas selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Rakorpusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Darmin meyakini ketiga langkah tersebut akan memperkuat pengendalian inflasi. Pada 2018 inflasi sebesar 3,13 persen (yoy) dan berada dalam target yang disasar BI dan pemerintah.

“Pencapaian di 2018 tidak terlepas dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mengelola kondisi makroekonomi yang sehat serta kebijakan struktural, termasuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang memperbaiki konektivitas dan kelancaran distribusi,” kata Darmin.
 
Ke depan, pemerintah dan BI menargetkan untuk mampu menurunkan laju inflasi di rentang 2-4 persen pada 2020 dan 2021 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Turut hadir dalam rapat itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo selaku tuan rumah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno serta beberapa pejabat tinggi lainnya.

Baca juga: Kementan ungkap tiga faktor kendalikan inflasi pangan
Baca juga: Upaya BI kendalikan inflasi melalui klaster produksi

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OJK nilai Fintech masih membutuhkan bank

Jakarta (ANTARA News) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perusahaan fintech atau financial technology masih membutuhkan keberadaan bank konvensional guna menjalin kerjasama dalam beberapa hal.

“Mau tidak mau semua pengusaha fintech itu pasti membutuhkan bank, setidaknya mereka membutuhkan untuk rekeningnya dan perpindahan dananya, karena tidak mungkin mereka bisa memindahkan dana sendiri. Mereka pasti membutuhkan kerjasama dengan bank,” kata Kepala Subbagian Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Felix Arnold di Jakarta, Selasa.

Dia juga menjelaskan bahwa dari sisi marketnya saja, perusahaan fintech dan bank masing-masing memiliki segmen market yang berbeda.

“Kita perlu melihat bank bukan sebagai sistem finansial keseluruhan yang akan menangani semua hal, tapi dia akan tersegregasi. Untuk mikronya dia akan lari ke fintech, sedangkan untuk makronya akan menuju ke bank,” tutur Felix.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI Adrian Gunadi  menilai kehadiran “financial technology” atau fintech di Indonesia saling melengkapi dengan perbankan, bukan berpeluang mengurangi lapangan pekerjaan di sektor perbankan.

Dia juga menjelaskan bahwa banyak bank yang antusias melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan fintech. Selain itu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 12 yang mengatur hubungan kerjasama kolaborasi antara fintech dengan bank menjadi dasar dari langkah kolaborasi kedua entitas tersebut.

Selain itu, Adrian juga memandang bahwa kolaborasi antara bank dengan fintech merupakan hal yang tepat, mengingat jika bank ingin membuat fintech-nya sendiri apakah organisasi mereka memiliki kesiapan bergerak seperti perusahaan fintech.

Kesiapan dan keterbukaan antar perusahaan fintech untuk saling bertukar data juga dianggap sebagai salah satu faktor lainnya yang dapat mendorong kolaborasi antara fintech dengan bank.***1*** (KR-AJI)    

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Flash – Rupiah Rabu pagi menguat 6 poin

 Jakarta (Antara News) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi bergerak menguat 6 poin menjadi Rp14.088 dibanding posisi sebelumnya Rp14.094 per dolar AS.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Analis: Rupiah bergerak melemah, dolar masih “safe haven”

Jakarta (ANTARA News) – Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail memprediksi nilai tukar rupiah pada Rabu ini akan bergerak melemah dipicu stabilnya dolar AS sebagai safe haven.

“Sentimen dari stabilnya indeks dolar dan lelang SUN kemarin, kemungkinan akan membuat rupiah melemah,” ujar Ahmad di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, stabilnya dolar ditopang oleh bervariasinya sentimen yang terjadi. Salah satunya adalah ekspektasi pasar terhadap kemungkinan tidak akan dinaikannya tingkat suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (Fed),  akibat  kinerja perusahaan-perusahaan AS melemah sebagai sinyal perlambatan ekonomi negara tersebut.

“Selain itu, kembali tingginya ketidakpastian terkait perjanjian perdagangan antara AS-China setelah AS menuduh perusahaan teknologi China Huawei melanggar sanksi AS atas Iran, membuat investor tidak dapat melepaskan dolar sebagai aset safe haven“,” ujar Ahmad.

Dari dalam negeri sendiri, penurunan terhadap penawaran yang masuk terhadap lelang Surat Utang Negara (SUN) kemarin dari Rp55,6 triliun pada lelang SUN sebelumnya menjadi Rp 48,6 triliun, menjadi katalis yang cukup negatif terhadap rupiah.

“Rupiah kemungkinan melemah ke angka Rp14.050  sampai dengan RP14.100 per  dolar AS,” kata Ahmad.

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada pukul 9.46 WIB, Rabu pagi, bergerak melemah 29 poin menjadi Rp14.123 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.094 per dolar AS.
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Din ajak pemuda Indonesia di Inggris berwirausaha

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengajak pemuda Muslim Indonesia di Inggris untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang berorientasi pada kemandirian dan kekuatan finansial umat Islam.
   
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu, Din menyampaikan pesan soal kewirausahaan itu di hadapan ratusan anggota Komunitas Islam Indonesia di Britania Raya (Kibar) yang berkumpul dalam pengajian dan silaturahim tahunan Leeds pada 26 Januari.
   
Menurut Din, umat Islam harus memiliki kemandirian dan kekuatan finansial agar mampu beribadah dan berkontribusi untuk masyarakat melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf.
   
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga berpesan kepada para anggota Kibar untuk konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Islam jalan tengah. Dua hal itu bisa menjadi resep untuk mewujudkan kerukunan, bukan saja di internal umat Islam tapi juga antar umat beragama khususnya di Indonesia.
   
Dia juga mengajak warga muslim Indonesia agar terus merawat persaudaraan dan bisa menjadi Muslim yang teguh dalam prinsip sekaligus memiliki toleransi terhadap perbedaan, terlebih di tahun politik 2019.
   
“Allah menegaskan umat Islam adalah ‘ummatan wasathan’, umat pertengahan,” kata dia.
   
Para ulama, kata dia, menyebutkan tujuh kriteria Islam jalan tengah, yaitu menegakkan keadilan, keseimbangan, toleransi, musyawarah, melakukan kerja-kerja kebaikan, menjadi pelopor dan membela negeri.
   
“Toleransi berarti menerima kemajemukan, walaupun bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip ke-Islaman dan keimanan. Konsep Islam jalan tengah ini sesungguhnya sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila,” kata dia. 

Baca juga: Persaudaraan Hindu Muslim gelar pelatihan wirausaha

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu: instrumen fiskal penting untuk kelola ketidakpastian

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya instrumen fiskal untuk mengelola dampak ketidakpastian yang dapat terjadi akibat perlambatan ekonomi China. 

Sri Mulyani dalam forum investasi di Jakarta, Rabu, menyatakan perlambatan ekonomi China dapat menyebabkan turunnya harga komoditas dan mempengaruhi kinerja ekspor.

Namun, instrumen fiskal harus bisa memegang peranan penting agar pengelolaan ekonomi tidak terganggu oleh tekanan eksternal tersebut. “Fiskal sebagai sebuah instrumen, harus mengisi ‘gap’, ketika kita memperoleh tekanan dari pergerakan harga komoditas yang menurun,” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, opsi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui instrumen fiskal harus dilakukan, salah satunya dengan memperlebar ruang defisit anggaran.

Pelebaran ini penting karena turunnya harga komoditas dapat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak dan mengurangi stimulus fiskal untuk mendorong kegiatan ekonomi.

“Harus memilih sejauh mana memperlebar defisit untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, karena kalau tidak dilakukan dapat berpengaruh terhadap pengurangan angka tenaga kerja,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, maka diharapkan instrumen fiskal dapat mendukung penguatan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, koordinasi dengan otoritas moneter juga dilakukan agar laju inflasi tetap terjaga dan tidak menganggu daya beli masyarakat.

“Kita harus tetap menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi dengan suasana eksternal yang tidak pasti. Caranya dengan fokus agar permintaan domestik tetap baik,” kata Sri Mulyani. 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden tidak keberatan jembatan di Muara Gembong gunakan namanya

Bekasi (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo tidak keberatan nama dirinya digunakan untuk menamai jembatan yang dibangun di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

“Ya kalau jembatan kecil-kecil gitu nggak apa apa. Saya yang bagian kecil kecil sajalah, yang penting mobil sudah bisa cukuplah,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai meninjau program penyambungan listrik gratis di Kabupaten Bekasi, Rabu. 

Jembatan yang melintang di atas Sungai Citarum dan dikerjakan sekitar enam bulan lalu itu sudah selesai pengerjaannya dan masyarakat menyebutnya Jembatan Jokowi. 

Jembatan itu menggantikan jembatan gantung yang tidak dapat dilintasi mobil.

Menurut dia,  jembatan itu juga merupakan jawaban atas keluhan masyarakat tentang jeleknya akses Bekasi-Jakarta padahal jaraknya hanya 13 km. 

Presiden sendiri menyebut jembatan itu sebagai jembatan produksi karena menghubungkan lokasi produksi dengan tempat lain. 

“Tempat-tempat produksi seperti ini harus diperhatikan sehingga untuk menjual produk seperti udang, ikan dan produk yang lain, bisa lebih cepat sehingga lebih fresh, lebih segar,” katanya. 

Khusus Jembatan Jokowi,  jembatan itu menghubungkan tempat produksi udang dengan daerah lain. 

“Jangan sampai di sana ada produksi udang yang sangat melimpah seperti itu tapi mobil nggak bisa masuk. Lha ini yang sering terjadi, infrastruktur nggak siap padahal produksi siap sehingga menyebabkan produk ini menjadi mahal karena aksesnya nggak ada, harus muter muter ke mana mana,” katanya. 

Sementara itu menanggapi keluhan warga bahwa jika pembangunan jembatan sudah selesai maka warga di bantaran kali itu akan digusur,  Presiden nengatakan dirinya waktu kecil juga tinggal di pinggir kali. 

“Tahun 70-an rumah saya di pinggir kali juga digusur, saya masih teringat.  Ya namanya tinggal di pinggir bahaya banjir bandang,  air bah itu ada,  harus hati-hati,” katanya.

Baca juga: Presiden panen udang di Muara Gembong Bekasi

Baca juga: Presiden berharap makin banyak peserta “Mekaar” naik kelas

Pewarta: Agus Salim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri BUMN motivasi nasabah Mekaar Bekasi

Bekasi,  (ANTARA News) – Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan dorongan dan motivasi kepada para nasabah Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) di Muara Gembong, Bekasi agar bisa menjalankan usaha dengan penuh kejujuran, disiplin dan kerja keras.

“Tujuan utama program ini bagaimana mendorong pemberdayaan ibu-ibu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujar Menteri Rini kepada wartawan di Bekasi, Rabu.

Menteri Rini pun berjanji akan senantiasa mendorong nasabah Mekaar agar bisa naik kelas. Dari semula menerima bantuan modal usaha ultra mikro, ke depan diharapkan bisa naik kelas menjadi penerima bantuan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Saya terus mendorong dan memastikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM untuk melakukan pembinaan nasabah sehingga usaha mereka bisa naik kelas. PNM juga bersinergi dengan BUMN lainnya dalam menyalurkan pendanaan usaha dan di saat yang sama nasabah juga dibina untuk terus meningkatkan usahanya,” kata Menteri BUMN.

Nasabah Mekaar yang telah dinyatakan lolos dalam proses pembinaan yang dilakukan PNM dan telah mempunyai kapasitas naik kelas maka akan mendapatkan fasilitas KUR Mikro dari perbankan negara.

Dengan begitu, program ini bisa berjalan secar berkelanjutan dan usaha nasabah pun bisa berkembang menjadi lebih besar lagi.

Sebagai informasi, hingga saat ini jumlah nasabah Mekaar telah mencapai lebih dari 4,1 juta nasabah. Khusus di Kabupaten Bekasi, nasabah Mekaar berjumlah 39.148 orang yang ditunjang dengan 15 kantor cabang. Sedangkan khusus di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, jumlah nasabah sebanyak 616 orang.

Dalam rangka kunjungan kerjanya ke Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Presiden RI Joko Widodo menyempatkan waktu berdialog dengan Ibu-Ibu nasabah program Mekaar besutan PNM.

Turut hadir pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah petinggi BUMN lainnya dalam acara tersebut.

Baca juga: Presiden berharap makin banyak peserta “Mekaar” naik kelas

Baca juga: 4 Juta orang lebih terima KUR di era Jokowi

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rupiah Rabu sore melemah jelang pengumuman The Fed

Jakarta (ANTARA News) – Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu sore melemah sebesar 37 poin ke posisi Rp14.131 dibandingkan sebelumnya Rp14.094 per dolar AS.

Analis pasar uang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rully Arya Wisnubroto di Jakarta, Rabu, mengatakan, nilai tukar rupiah melemah karena pelaku pasar masih menunggu pengumuman kebijakan moneter The Fed.

“Saya rasa belum banyak berubah sentimen, IDR masih relatif kuat dibandingkaan dengan posisi di tahun 2018. Pasar masih menunggu keputusan  dewan rapat kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau FOMC,” ujar Rully.

Menurut Rully, pasar masih menanti sinyal yang akan diberikan pejabat bank sentral AS The Federal Reserve terkait arah suku bunga ke depan. 

The Fed sendiri diprediksi akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau Fed Fund Rate, seiring proyeksi perlambatan ekonomi global pada tahun ini.

“Selain itu, pasar masih menunggu perkembangan negosiasi Brexit dan “trade wars”,” kata Rully. Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi sendiri awalnya dibuka menguat Rp14.089 per dolar AS kemudian bergerak melemah. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.088 hingga Rp14.131 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu menunjukkan, mata uang rupiah melemah menjadi Rp14.112 dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.098 per dolar AS.

Baca juga: Analis: Rupiah bergerak melemah, dolar masih “safe haven”

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI perkirakan neraca pembayaran triwulan IV-2018 surplus 5 miliar dolar

Jakarta (ANTARA News) – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiiyo memperkirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV-2018 akan mengalami surplus sebesar 5 miliar dolar AS.

“Q4 defisitnya kita prediksi di atas 8 miliar dolar AS, sedangkan neraca modal 12 miliar dolar AS. Jadi surplus di atas 5 miliar dolar AS,” ujar Perry saat menjadi pembicara kunci dalam Dialog Ekonomi Perbankan di Jakarta, Rabu.

Perry menuturkan, masuknya modal asing (capital inflow) pada kuartal terakhir tahun lalu, membantu kinerja neraca transaksi modal dan finansial lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya.

Pada triwulan III-2018 sendiri, neraca pembayaran tercatat mengalami defisit 4,4 miliar dolar AS. Saat itu, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) mencapai 8,8 miliar dolar AS atau 3,37 persen dari PDB, sedangkan neraca transaksi modal dan finansial hanya tercatat 4,2 miliar dolar AS.

Bank sentral sendiri memprediksi defisit transaksi berjalan sepanjang 2018 akan berada sekitar tiga persen dari produk domestik bruto (PDB).

Meski CAD cukup tinggi, ia menilai impor saat ini masih didominasi barang modal dan bahan baku, akan melahirkan kegiatan ekonomi produktif jangka panjang. “Impor kita cukup produktif yaitu capital good, modal kerja, barang modal, bahan baku, dan sebagainya,” ujar Perry.

Sementara itu terkait ekspor, agar tidak tergantung pada ekspor komoditas saja, perlu direspon melalui revolusi industri 4.0 dan menggenjot sektor pariwisata yang bisa menghasilkan lebih banyak devisa.

Ia menambahkan, defisit transaksi berjalan kali ini adalah defisit yang sehat dan  tidak perlu dikhawatirkan selama tidak melebihi batas aman 3 persen dari PDB.

“CAD di Indonesia itu sepanjang tidak melebihi batas aman 3 persen dari PDB, it’s okay. Ya gak usah ribut, orang negara lagi berkembang kok,” kata Perry. 

Baca juga: BI perkirakan neraca pembayaran 2017 surplus 10 miliar dolar AS
Baca juga: Neraca pembayaran Indonesia surplus 3,2 miliar dolar

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OJK tingkatkan koordinasi fungsi dan tugas dengan LPS

Jakarta, (ANTARA News) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepakat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas kedua lembaga. 

Keterangan pers OJK yang diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Ketua
Dewan Komisioner OJK dengan Ketua Dewan Komisioner LPS.

Pembaharuan nota kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas OJK dan LPS. Selain itu, juga menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Peraturan OJK, dan Peraturan LPS.

Sejumlah pembaruan dalam nota kesepahaman OJK dengan LPS antara lain peningkatan koordinasi dalam rangka penanganan bank sistemik serta penyelesaian bank selain bank sistemik.

Kemudian, pendirian dan pengakhiran bank perantara serta penanganan atau penyelesaian bank dengan status “Tbk” dan penerbitan surat berharga.
Selain itu, pembaruan terkait penanganan bank sistemik yang diserahkan oleh KSSK kepada LPS berdasarkan UU LPS dan UU PPKSK.
LPS juga dapat melakukan “due diligence”, terhadap bank sistemik atau bank selain bank sistemik yang berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), dengan syarat dan kondisi tertentu.

Komitmen ini ikut meningkatkan pertukaran data dan informasi serta percepatan penyampaian informasi terkait bank sistemik dan bank selain bank sistemik, dalam status BDPI dan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).

Terakhir, pemberian dukungan OJK kepada LPS dalam pelaksanaan program restrukturisasi perbankan serta pembentukan Forum Koordinasi dalam rangka memperlancar pertukaran informasi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi. 

Baca juga: Pemerintah, BI, OJK dan LPS perkuat koordinasi untuk jaga stabilitas
Baca juga: OJK dan LPS teken nota kesepahaman

Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenperin hasilkan alat canggih genjot produksi olahan kelapa sawit

Jakarta (ANTARA News) – Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Medan mampu menghasilkan produk fire grade (BT-ST) yang lebih baik dengan masa pakai yang jauh lebih tinggi hingga dua tahun, serta harga produk yang lebih kompetitif disbanding komponen fire grade impor.

“Kami melakukan rekayasa material menggunakan material daur ulang ditambah unsur paduan (ferro alloys) pada pengecoran logam,” jelas Kepala Baristand Industri Medan Kementerian Perindustrian M Nilzam lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.”

Menurutnya, produk fire grade buatan Baristand Industri Medan telah diaplikasikan pada industri pengolahan kelapa sawit milik salah satu BUMN di Sumatera Utara, dengan hasil yang sangat memuaskan.

Kebutuhan komponen fire grade untuk pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton tandan buah segar per jam yang menggunakan dua unit boiler adalah sekitar 1600 buah. 

“Mengingat jumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Indonesia cukup banyak, potensi pembentukan industri pembuatan spare part fire grade juga menjadi sangat besar,” ungkap Nilzam.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin Ngakan Timur Antara menjelaskan, dalam pabrik kelapa sawit, boiler (ketel uap) merupakan jantung dari sistem produksi sebagai penghasil uap sekaligus penghasil energi. 

Boiler memiliki komponen penentu kinerja yang harus memenuhi tingkat tahan api atau heat resistant fire grade. Komponen atau suku cadang fire grade berfungsi di bagian pembakaran bahan bakar padat pada unit pengoperasian ketel uap.

Dengan suku cadang fire grade, ketel uap dapat menghasilkan uap secara kontinyu sehingga proses perebusan kelapa sawit berlangsung dengan baik. Selain itu, uap juga digunakan untuk menggerakan turbin yang akan menghasilkan listrik dan didistribusikan untuk menggerakkan mesin pengolahan kelapa sawit. 

Namun, apabila kualitas komponen fire grade tidak sesuai dengan life time yang diharapkan, dapat menimbulkan gangguan operasi pada industri pengolahan kelapa sawit secara keseluruhan.

 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenperin-Polri jaga aktivitas kawasan industri nasional

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Perindustrian dan Polri berkoordinasi dalam menciptakan sistem yang standar serta melakukan pembinaan dan pelatihan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas di kawasan industri, terutama yang ada di luar Pulau Jawa.

Hingga 2018, sudah ada 75 perusahaan dan 21 kawasan yang ditetapkan sebagai objek vital nasional sektor industri (OVNI).

“Upaya strategis itu sejalan dengan komitmen pemerintah saat ini dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong industri agar terus menambah investasi dan ekspansi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.

Airlangga menambahkan, jika iklim usaha kondusif, maka akan mendorong kesejahteraan masyarakat.“Jadi, yang penting adalah orang bisa bekerja dan punya daya beli,” tegasnya.

Menperin menjelaskan, pembangunan kawasan industri di luar Jawa difokuskan pada penumbuhan sektor manufaktur yang mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku atau sumber daya alam setempat. 

Selain itu, adanya investasi di wilayah tersebut, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa dari ekspor cukup signifikan. Misalnya kawasan industri di Dumai, untuk pengolahan kelapa sawit. Ekspor CPO dari sana sangat besar, mendekati 20 juta ton per tahun. 

Kemudian, di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung based-nya adalah industri aluminium. Di Aceh dan Bontang yang berbasis gas, menghasilkan produk turunan seperti pupuk. Sedangkan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah berbasis smelter nikel.

Airlangga meggambarkan, lima tahun lalu, Indonesia hanya ekspor nickel ore (bijih nikel) sebanyak 4 juta ton dengan harga 60 dollar AS per ton. 

Kini, dengan adanya industri smelter nikel di Morowali, telah menghasilkan stainless steel yang harganya di atas 2000 dollar AS. 

“Jadi, awalnya nilai ekspor sekitar 240 juta dollar AS menjadi 5 miliar dollar AS. Ini yang namanya nilai tambah,” ungkapnya.

Melalui kawasan industri Morowali, investasi pun terus menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017 sebesar 3,4 miliar dollar AS menjadi 5 miliar dollar AS di tahun 2018. 

“Jumlah penyerapan tenaga kerja di sana terbilang sangat besar hingga 30 ribu orang, dengan komposisi 27 ribu tenaga kerja lokal dan 3 ribu tenaga kerja China. Jadi, tidak benar kalau banyak tenaga kerja asing,” imbuhnya.

Sementara itu, dari kawasan Jawa Barat, mampu mencatatkan nilai ekspor nonmigas sebesar 27,79 miliar dollar AS pada Januari-November 2018 atau naik 4,08 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesarnya, yakni sektor industri otomotif dan permesinan dengan nilai 10,83 miliar dollar AS. Jumlah tenaga kerja sektor industri di Jabar mencapai 4,35 juta orang.

Sedangkan, wilayah Jawa Tengah, kinerja ekspor dari industri manufakturnya menembus angka 6,4 miliar dollar AS sepanjang tahun 2018, meningkat daripada tahun sebelumnya sekitar 5,7 miliar dollar AS. Sumbangsih terbesar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil yang mencapai 2,83 miliar dollar AS. Total tenaga kerja sektor industri di Jateng sebanyak 3,78 juta orang.

Pewarta:
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Survei tunjukkan investor masih optimistis kondisi ekonomi pada tahun politik

Jakarta (ANTARA News) – Hasil survei dari Katadata Investor Confidence Index (KICI) menunjukkan sebagian besar investor masih optimistis melihat kondisi ekonomi dan pasar keuangan Indonesia pada tahun politik 2019 hingga tiga bulan ke depan.

Panel Ahli Katadata Insight Center (KIC) Damhuri Nasution mengatakan persepsi optimis dari para investor dilihat melalui sejumlah komponen, seperti porsi saham dalam portofolio tiga bulan mendatang, kondisi ekonomi global, perkiraan nilai saham, kondisi pasar saham, kondisi ekonomi Indonesia dan kondisi perusahaan para investor.

“Dengan kondisi investor kita optimis, tidak heran kalau sebagian besar menyatakan Indeks Harga Saham Gabungan akan naik. Dibandingkan dengan Desember lalu, IHSG sekarang sudah naik,” katanya pada diskusi di Jakarta, Rabu.

Damhuri mengatakan sebagian besar investor atau 84,3 persen memperkirakan IHSG di Bursa Efek Indonesia akan meningkat dalam tiga bulan mendatang.

Hanya 15,7 persen yang memperkirakan IHSG akan turun. Dari investor yang optimistis tersebut, separuh di antaranya berkeyakinan IHSG akan naik lebih dari tiga persen.

Ia memaparkan dari indeks KICI bisa diketahui investor cenderung pesimistis atau optimistis dalam melihat perkembangan ekonomi dan pasar keuangan.

Jika hasil indeks menunjukkan angka 0-99, persepsi investor sedang pesimistis, sedangkan jika di atas 101-200, persepsi investor terhadap ekonomi dan pasar keuangan sedang optimistis.

Angka indeks 100 dikategorikan netral. Investor yang dimaksud adalah manajer investasi, asuransi, dan dana pensiun.

Menurut Damhuri, dari hasil survei triwulan I 2019 menunjukkan indeks KICI berada pada level 139,1. Angka ini menandakan bahwa sebagian besar investor institusi optimistis melihat kondisi ekonomi dan pasar keuangan Indonesia pada saat ini dan tiga bulan ke depan.

“Bahkan, dana pensiun lebih optimistis dibandingkan manajer investasi dan asuransi melihat prospek tiga bulan ke depan,” kata Damhuri yang juga menjabat sebagai Head of Danareksa Research Institute tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, panel ahli KICI lainnya, Wahyu Prasetyawan, menambahkan meski menghadapi pilpres, faktor politik memang tidak terlalu dikhawatirkan oleh investor seperti halnya kondisi ekonomi global.

Bahkan, hasil survei KICI menunjukkan bahwa 66,3 persen responden menyatakan kondisi politik saat survei dilakukan masih kondusif.

Begitu pun untuk tiga bulan ke depan, meski jumlahnya menurun, sebanyak 54 persen responden menyatakan bahwa kondisi politik domestik masih stabil dan sangat stabil.

Dengan adanya keyakinan soal stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri, para investor pun memiliki optimisme tinggi terhadap prospek pasar keuangan di Indonesia.

“Para investor sadar politik, tapi mereka menyikapi dengan kepala dingin. Bahwa ada perubahan politik mendekati hari pencoblosan, perubahan itu tidak mengkhawatirkan mereka,” kata Wahyu.

Selain optimistis bahwa IHSG bakal naik, para investor juga meyakini bahwa saham merupakan portofolio investasi paling menarik ketimbang obligasi dan pasar uang, khususnya bagi manajer investasi dan asuransi.

Oleh karena itu, sebanyak 47,7 persen investor akan mempertahankan proporsi portofolio sahamnya seperti semula.

Sedangkan sebanyak 37,8 persen responden justru akan memperbesar porsi investasi saham dalam tiga bulan mendatang.

“Yang berniat memperkecil investasi saham hanya 14,5 persen investor,” kata Damhuri.

Baca juga: Menkeu yakini tekanan ekonomi global pada 2019 tidak seberat 2018
 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Survei: Investor lebih khawatir ekonomi global daripada risiko politik jelang pilpres

Jakarta (ANTARA News) – Hasil survei Katadata Investor Confidence Index (KICI) menunjukkan investor lebih mengkhawatirkan kondisi ekonomi global daripada risiko keadaan politik menjelang pemilu presiden pada April 2019.

Panel Ahli Katadata Insight Center (KIC) Damhuri Nasution mengatakan investor menilai dampak dari perang dagang AS-China dan normalisasi kebijakan moneter AS saat ini menjadi hal yang paling dikhawatirkan terkait kepastian investasi mereka.

“Hingga tiga bulan mendatang risiko yang dikhawatirkan ternyata adalah risiko ekonomi global. Di depan kita masih ada isu perang dagang, perundingan masih sulit, sementara politik dan ekonomi dalam negeri masih dinilai tidak mengkhawatirkan,” katanya pada diskusi di Jakarta, Rabu.

Dari hasil survei tersebut, Damhuri memaparkan kekhawatiran investor terhadap perkembangan ekonomi global mencapai 40,1 persen.

Sementara itu, kekhawatiran lainnya terhadap risiko pasar modal faktor keamanan dalam negeri 20,3 persen, politik dalam negeri 25,6 persen dan geopolitik internasional 9,9 persen.

Kondisi perekonomian dalam negeri menjadi persentase terendah terkait risiko yang mempengaruhi kondisi pasar modal yaitu hanya 4,1 persen.

Hasil survei KICI juga menunjukkan bahwa 66,3 persen investor menyatakan kondisi politik saat survei dilakukan masih kondusif.

Begitupun untuk tiga bulan ke depan, meski menurun, namun 54 persen responden menyatakan bahwa kondisi politik domestik masih stabil dan sangat stabil.

Di sisi lain, investor masih optimistis melihat kondisi ekonomi dan pasar keuangan Indonesia di tahun politik ini hingga tiga bulan ke depan. Hal ini terbukti dari hasil survei triwulan I-2019 yang menunjukkan indeks KICI berada pada level 139,1.

Angka ini menandakan bahwa sebagian besar investor institusi optimistis melihat kondisi ekonomi dan pasar keuangan Indonesia pada saat ini dan 3 bulan ke depan.

Jika hasil indeks menunjukkan angka 0-99, persepsi investor sedang pesimistis, sedangkan jika di atas 101-200, persepsi investor terhadap ekonomi dan pasar keuangan sedang optimistis.

Angka indeks 100 dikategorikan netral. Investor yang dimaksud adalah manajer investasi, asuransi dan dana pensiun.

“Gejolak perekonomian global menjadi perhatian utama investor, namun mereka tetap optimistis terhadap prospek usahanya saat ini dan tiga bulan ke depan,” kata Damhuri.

Baca juga: Survei tunjukkan investor masih optimistis kondisi ekonomi pada tahun politik
Baca juga: Menkeu yakini tekanan ekonomi global pada 2019 tidak seberat 2018

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

FED pertahankan suku bunga, sesuai ekspektasi pasar

Washington (ANTARA News)  – Bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed),  pada Rabu (30/1) mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah, sejalan dengan ekspektasi pasar, menegaskan kembali posisinya untuk bersabar dengan kenaikan suku bunga yang akan datang.

Dalam mendukung tujuan untuk mendorong lapangan kerja maksimum dan stabilitas harga, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan kisaran target untuk suku bunga acuan federal fund pada 2,25 persen hingga 2,50 persen, bank sentral mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.

Komite terus melihat ekspansi berkelanjutan dari kegiatan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja yang kuat, dan inflasi mendekati sasaran dua persen sebagai hasil yang paling mungkin, kata The Fed.

“Mengingat perkembangan ekonomi dan keuangan global dan tekanan inflasi yang diredam, Komite akan bersabar ketika menentukan penyesuaian di masa mendatang pada kisaran target untuk suku bunga Federal Fund yang mungkin sesuai untuk mendukung hasil ini,” katanya seperti dikutip dari Xinhua.

The Fed pada Desember menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat persentase poin, tetapi mengisyaratkan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat pada tahun 2019 karena ekonomi AS diperkirakan akan mendingin.

Dalam rilis terpisah dari pernyataan kebijakannya, bank sentral AS juga mengatakan sementara pihaknya melanjutkan pengurangan neraca bulanannya, bank sentral siap untuk mengubah langkah “mengingat perkembangan ekonomi dan keuangan” di waktu mendatang.

The Fed mengatakan dalam dokumen yang sama bahwa mereka telah memutuskan untuk terus mengelola kebijakan dengan sistem cadangan “cukup”, sebuah sinyal bahwa neraca keuangannya dapat berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan.

Secara bersama-sama, kedua dokumen itu dimaksudkan untuk menyampaikan fleksibilitas maksimum dari bank sentral yang dalam beberapa pekan terakhir dihantam oleh volatilitas pasar keuangan dan tanda-tanda perlambatan ekonomi global.
 

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019