Sandiaga Uno pulang kampung ke Gorontalo

Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno, Minggu, pulang kampung ke Provinsi Gorontalo untuk melakukan berbagai kegiatan dan kunjungan.

Sandiaga yang berpasangan dengan Calon Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Djalaludin Gorontalo, lansung disambut oleh ratusan pendukungnya.

Ketua DPD Gerindra Gorontalo Elnino M. Husain Mohi mengatakan bahwa jadwal kunjungan pertama Sandiaga di Gorontalo adalah melakukan ziarah makam kakek dan neneknya di Telaga, Kabupaten Gorontalo.

“Setelah ziarah, Sandiaga akan disambut dengan prosesi adat Tilolo di rumah Ketua DPD Demokrat Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail,” ujar Elnino yang juga anggota DPR RI.

Sandiaga juga dijadwalkan memberikan materi SBOBET sekaligus menutup pelatihan OKE OCE di Gedung Musdalifa, Kota Gorontalo.

Selain itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga akan ziarah ke makam pahlawan Gorontalo, Nani Wartabone.

“Pertemuan keluarga besar Uno juga dijadwalkan dihadiri oleh Sandiaga Uno, kemudian ditutup dengan rapat koalisi partai pengusung di Grand Q Hotel Gorontalo,” pungkasnya.

Jokowi minta tim sukses tak terlena hasil survei

Surabaya (ANTARA News) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tim sukses tidak terlena dengan sejumlah hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin jauh mengungguli pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

“Semuanya harus kerja keras SBOBET Indonesia, jangan terlena dengan yang namanya survei. Semua harus tetap kerja,” kata Jokowi saat ditanya wartawan usai menghadiri rakernas tim kampanye di Hotel Empire, Surabaya, Minggu.

Menurut Jokowi, hasil survei justru harus menjadi alat untuk mengoreksi mana saja hal yang masih kurang dikerjakan.

Selain itu, tambah Jokowi, juga menjadi alat evaluasi untuk mengetahui apa saja yang mesti diperbaiki oleh tim kampanye.

Ditanya apakah ada perlakuan khusus untuk daerah yang dianggap belum aman bagi perolehan suaranya, Jokowi menegaskan tidak ada perlakuan khusus.

“Semuanya sama. Seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota, sama. Di-treatment dengan hal yang sama,” kata Jokowi.

Ketiadaan perlakuan khusus bagi daeeda tertentu sebelumnya juga diungkapkan oleh Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

JK ternyata tak pernah tahu Jokowi pernah jadi santri

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tidak pernah mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo pernah menjadi santri di Situbondo, seperti yang diucapkan Calon Wapres Ma’ruf Amin.

“Nah itu saya juga belum pernah dengar itu, Bapak Jokowi dianggap santri, tidak tahulah. Saya tidak pernah dengar itu. Tidak semua saya tahu,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Terkait pelabelan santri di masa kampanye Pilpres untuk meraup simpati calon pemilih, JK mengatakan hal itu bisa saja memberikan efek bagi pasangan calon peserta Pilpres.

“Ya tentu kan santri banyak, tentu ada juga efeknya, pastilah. Tapi kalau semua orang santri, mana mungkin semua orang santri; tidak juga kan,” kata JK.

Pernyataan bahwa Jokowi pernah menjadi santri di pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur, diungkap oleh Ma’ruf Amin saat menghadiri sebuah acara doa bersama dengan ribuan santri dan ulama di Lebak, Banten.

“Jokowi itu ternyata santri dari Situbondo,” kata Ma’ruf Amin di Lebak, Senin (12/11).

Pernyataan serupa kembali diucapkan Ma’ruf Amin di kediamannya di Menteng, Jakarta, Selasa. Ma’ruf mengatakan dia mengatakan hal itu setelah mendengar cerita dari salah satu kiai di Situbondo.

Menurut kyai tersebut, Jokowi memang tidak mondok namun mendapatkan ilmu agama. Ma’ruf sendiri mengetahui Jokowi sebagai santri saat dia bertemu dengan sejumlah kiai di Sukorejo. Dalam pertemuan itu, terungkap dari para kiai bahwa Jokowi ternyata santri di Situbondo dan belajar agama di Ponpes KH As’ad Samsul Ali.

Oleh karena itu, menurut Ma’ruf, Jokowi mencintai kiai dan santri sehingga dibuktikan dengan memilih cawapres yang berasal dari santri.

“Kita berdua sama-sama dari santri, jika Jokowi santri di Situbondo dan Ma’ruf Amin dari Tebuireng,” ujar Ma’ruf. 

Baca juga: Ulama dan santri Banten dukung Jokowi-Ma`ruf
Baca juga: Presiden lepas kirab dan jalan sehat santri

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Wabup Sleman kukuhkan Kader Pancasila

Sleman (ANTARA News) – Wakil Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Muslimatun mengukuhkan sebanyak 50 Kader Pancasila untuk menghidupkan serta menghayati kembali nilai-nilai Pancasila, Rabu.

Pengukuhan Kader Pancasila Kabupaten Sleman ini diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun berharap para Kader Pancasila yang telah dikukuhkan tersebut dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Harapan kami, kader-kader Pancasila dapat menularkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila kepada masyarakat di sekitarnya. Sehingga rasa aman dan tentram dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Sleman,” ujarnya.

Menurut dia, nilai-nilai Pancasila harus benar-benar terinternalisasi di kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat.

“Karena munculnya persoalan-persoalan baik itu terkait politik, hukum, sosial dan lain-lain itu bukan tidak mungkin karena kurangnya pemahaman dan mengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat,” ucapnya.

Ia mengatakan, pengukuhan para Kader Pancasila tersebut merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai konsensus identitas nasional.

“Diharapkan melalui upaya tersebut masyarakat di Kabupaten Sleman nantinya memiliki kesiapan mental dan spiritual untuk menghadapi keberagaman di tengah masyarakat. Kami juga harapkan Pancasila menjadi rujukan dan inspirasi dalam melaksanakan pembangunan daerah,” katanya.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman Heri?Dwi Kuryanto mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai upaya pendampingan dan penguatan bagi perintisan Desa Berkarakter Pancasila di Kabupaten Sleman.

“Saat ini di Kabupaten Sleman telah memiliki??Desa Berkarakter Pancasila yang bertempat di Desa Margodadi Kecamatan Seyegan. Diharapkan pembentukan Desa Berkarakter Pancasila di tahap awal tersebut bisa diimplementasikan di desa-desa lainnya di Kabupaten Sleman,” imbuhnya.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan “workshop” yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 November 2018 di di Prima SR Hotel & Convention. “Workshop” tersebut mengangkat tema “Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”.

Peserta yang juga sekaligus Kader Pancasila terdiri dari unsur perangkat desa, karang taruna serta tokoh masyarakat dari 16 Desa di 16 Kecamatan se-Kabupaten Sleman.

Baca juga: Ma’ruf tegaskan komitmen jaga Pancasila pada TKN
Baca juga: Mendagri ingatkan ada ormas ingin ganti ideologi Pancasila
Baca juga: PDI Perjuangan siap jaga Pancasila bersama NU dan Muhammadiyah

 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Partai Golkar targetkan 110 kursi di DPR

Cirebon,  Jawa Barat (ANTARA News) – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan, partai yang dipimpinnya menargetkan 110 kursi DPR pada Pemilu 2019.

“Golkar target keseluruhannya adalah 110 kursi DPR atau 18 persen,” kata Airlangga, di Cirebon, Sabtu.

Airlangga mengatakan, target itu akan diupayakan untuk terpenuhi dan dilampaui, karena kata dia partai Golkar merupakan satu-satunya partai yang mempunyai jaringan sangat kuat.

Selain menargetkan 110 kursi di DPR, Golkar kata dia, juga akan bekerja untuk kemenangan petahana dalam Pemilu 2019.

“Golkar merupakan satu-satunya partai dengan jaringan yang sangat kuat dan nanti kita bekerja untuk kemenangan presiden Pak Jokowi dan kemenangan Golkar,” ujarnya.

Khusus di Jawa Barat, kata dia, Partai Golkar mempunyai misi untuk mengantarkan para Calegnya sebanyak 24 orang untuk bisa duduk di Senayan.

Begitu juga calon legislatif Jawa Barat, yang diharapkan sebanyak 24 orang bisa masuk di DPRD Jawa Barat dan ini akan diusahakan dengan maksimal.

“Khusus di Jawa Barat, kita kembalikan 24 kursi untuk Nasional dan 24 untuk Provinsi,” jelasnya.

Ia mengatakan, survei dari beberapa lembaga juga menjadi catatan bagi partai yang berlambang pohon beringin dan Golkar akan melaju sampai dengan hari H Pemilu.

“Golkar itu targetnya di Pemilu April, sehingga tentunya berbagai survei itu menjadi catatan bagi partai dan pemilu itu bukan nonton balapan ditikungan, tetapi kita lihat digaris finish dan garis finishnya itu di pada 17 April,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018

PDI Perjuangan siap jaga Pancasila bersama NU dan Muhammadiyah

Jakarta (ANTARA News) – Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menekankan partainya siap bekerja sama dan mendukung penuh kesepakatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.

“PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama  dan Muhammadiyah di dalam menjaga Pancasila, NKRI, konstitusi negara, dan kebinekaan Indonesia,” kata Basarah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. 

Dia menekankan kerja sama antara keluarga besar nasionalis dengan ormas NU dan Muhammadiyah sudah terjalin sejak lama dan bisa dilihat dengan jelas dalam bentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia. 

Baik NU dan Muhammadiyah, kata dia, memberikan kontribusi nyata dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. 

Dia menjelaskan Resolusi Jihad Fii Sabilillah yang dikumandangkan pada 22 Oktober tahun 1945 oleh Kiai Haji Hasyim Asy’ari adalah bentuk nyata kontribusi ulama dan santri dalam menjaga keutuhan Indonesia.

Demikian juga halnya dengan Muhammadiyah di era kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo mendirikan Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU-APS) pada tahun 1948 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda. 

“Terbitnya Keppres Hari Santri Nasional Nomor 22 Tahun 2015 merupakan bukti nyata bahwa negara mengakui peran dan kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan Indonesia. Hari Santri Nasional bukan hanya milik NU dan Muhammadiyah semata, melainkan milik umat Islam Indonesia yang mencintai NKRI dan Pancasila,” urai Wakil Ketua MPR RI itu.  

Lebih jauh dia mengatakan Bung Karno sebagai tokoh nasionalis dan Presiden Pertama Republik Indonesia juga memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Sebagai contoh, Munas Alim Ulama NU pada tahun 1954 memberikan gelar Waliyul Amri Bi dharuri Asy-Syaukah kepada Bung Karno yang artinya pemimpin di masa darurat yang wajib ditaati perintahnya. 

“Sejarah juga mencatat bahwa pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah guru dari Bung Karno,” terang Basarah.

Dia menegaskan tidak ada lagi keraguan dalam NU dan Muhammadiyah dalam mengakui Pancasila sebagai dasar negara yang final. Pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, NU dengan tegas mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Sedangkan Muhammadiyah dalam Muktamar 47 di Makassar tahun 2015 menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah artinya negara perjanjian dan tempat bersaksi. 

Oleh karena itu, berkaitan dengan pembakaran bendera di Garut, Basarah yang juga pimpinan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) meyakini bahwa bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat pada 22 Oktober 2018 atau pada peringatan Hari Santri Nasional adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan bukan bendera tauhid. 

“Kami yakin kader Ansor, kader Banser tidak akan mungkin membakar kalimat tauhid yang menjadi rukun Islam pertama bagi umat Islam. Yang dibakar adalah bendera HTI sebagai ormas yang sudah resmi dibubarkan dan dilarang oleh pengadilan. Hadirnya bendera HTI di acara Hari Santri Nasional di Garut tersebut sebagai upaya provokasi untuk menciptakan konflik horisontal di tengah-tengah masyarakat,” jelas Wakil Ketua Lazisnu PBNU ini.

PDI Perjuangan, menurutnya, terus melakukan dialog dengan NU dan Muhammadiyah agar umat Islam tidak terprovokasi oleh berbagai upaya adu domba sesama umat Islam dan bangsa Indonesia.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

F-PPP terima audiensi BAMAG terkait RUU Pesantren

Jakarta (ANTARA News) – Fraksi PPP DPR RI menerima lima orang pendeta pimpinan Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Indonesia untuk beraudiensi terkait dengan RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Jakarta, Rabu.

Delegasi BAMAG yang dipimpin oleh Pendeta Agus Susanto dari Gereja Kristen Jawa (GKJ) diterima oleh Ketua Harian Fraksi Arsul Sani dan Bendahara Fraksi Ahmad Mustakim.

Dalam kesempatan itu BAMAG Indonesia memperkenalkan organisasi mereka yang mencakup hampir seluruh denominasi gereja Kristen Protestan di Indonesia.

Selain meminta penjelasan tentang latar belakang dan isi RUU itu, BAMAG menyampaikan masukan-masukan konstruktif dan korektif dengan menyampaikan perbaikan rumusan pasal-pasal yang terkait dengan pendidikan keagamaan Kristen yang dimuat dalam RUU. 

Arsul Sani yang mewakili F-PPP menyambut baik dan berterima kasih kepada BAMAG atas kedatangan dan masukan yang diberikan.

“F-PPP sangat terbuka menerima masukan-masukan tersebut,” kata Arsul yang juga Sekjen DPP PPP. 

Sedang Pdt Agus Susanto menyatakan bahwa BAMAG mengapresiasi respons positip F-PPP terkait masukan-masukan mereka untuk RUU tersebut.

Selanjutnya disepakati bahwa perwakilan dari berbagai gereja di seluruh Indonesia yang tergabung dalam BAMAG akan bertemu dan berdiskusi lebih mendalam dengan jajaran PPP untuk memberikan masukan yang lebih komprehensif pada awal minggu kedua November 2018.

Baca juga: Wapres: RUU Pesantren perlu dikaji ulang
Baca juga: DPR tunggu Pemerintah bahas RUU Pesantren
Baca juga: PPP: RUU Pesantren tidak tiba-tiba diusulkan jelang Pemilu
Baca juga: ICMI: Jangan semua harus masuk RUU Pesantren

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Sandiaga meneladani dan mengidolakan Bung Hatta

Jakarta (ANTARA News) – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sangat meneladani dan mengidolakan Proklamator Mohammad Hatta yang pemikirannya menjadi landasan di Koalisi Indonesia Adil Makmur.
     “Kita semua sangat meneladani dan mengidolakan Bung Hatta sebagai proklamator dan banyak sekali pemikiran beliau yang menjadi landasan di koalisi Indonesia Adil Makmur,” kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Sabtu.
    Dia menjelaskan bahwa Koalisi Indonesia Adil Makmur mengedepankan UUD 1945 pasal 33  dalam ekonomi kerakyatan. Pemikiran “sharing economy” oleh Bung Hatta saat ini dengan digital.
     “Bung Hatta pertama sudah mendorong koperasi dan  ekonomi itu bagian dari ‘sharing economy’,” kata pasangan dari Calon Presiden Prabowo Subianto itu. 
      Hal tersebut terkait dengan protes cucu Bung Hatta, Gustika Jusuf Hatta, yang disamakan dengan cawapres ini.  Namun Sandiaga tidak mau menanggapi dengan berbantah -bantahan terkait hal itu.
     “Kita jangan terjebak kepada hal-hal yang sangat tidak substantif, menurut saya tentunya kita akan ‘forever’ berutang ke keluarga Bung Hatta,” kata Sandiaga.
     Bung Hatta adalah tokoh yang tidak terpisahkan dari kemerdekaan dan pendiri bangsa. 
     “Kita ucapkan betul-betul rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga Bung Hatta dan sudah sewajibnya anak-anak Bung Hatta dan cucu-cucu Bung Hatta bukan hanya yang biologis, tapi yang juga ideologis meneladani inspirasi beliau,” kata Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga bernostagia di SMA Pangudi Luhur
Baca juga: Petani bawang Larangan curhat kepada Sandiaga Uno
Baca juga: Sandiaga janjikan kestabilan harga sembako di Brebes

 

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Sekda Rahmat Sutrisno ditunjuk jadi Plh Bupati Cirebon

Bandung (ANTARA News) – Sekda Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno ditunjuk menjadi Pelaksana Harian atau Plh Bupati Cirebon, menyusul bupati Sunjaya Purwadisastra telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memberikan surat penugasan kepada Sekda Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno untuk menjadi Plh Bupati Cirebon, di Gedung Sate Bandung, Jumat.

Wagub Uu mengatakan penugasan tersebut sudah sesuai dengan surat yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, lanjut Wagub Jawa Barat, keputusan serupa dilakukan terhadap kasus sebelumnya dua pekan lalu, yakni pengangkatan Plh Bupati Bekasi menggantikan Bupati Bekasi Neneng Hasanah yang juga ditangkap KPK.

“Jadi sama seperti di Kabupaten Bekasi, pengangkatan plh bupati dilakukan dengan cepat dan sigap sehingga masyarakat tidak dibimbangkan dalam kepemimpinan di Kabupaten Cirebon,” kata Uu.

Rahmat diminta bertugas sebaik mungkin memimpin Kabupaten Cirebon dan ia merasa tidak khawatir dengan kemampuan Rahmat tersebut karena telah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Cirebon, mengenal daerah dan pemerintahannya.

“Pak sekda termasuk orang dalam, beliau paham birokrasi dan filosofi masyarakat Cirebon. Sekda yang sudah menjadi Plh Bupati harus mampu melaksanakan roda pemerintahan, jangan sampai stagnan,” kata dia.

Menurut dia, salah satu tugas terpenting bagi Plh Bupati Cirebon ini adalah penyusunan APBD 2019 dan harapannya apa yang dirangkum dalam musrenbang harus masuk dalam APBD 2019.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Mendagri ungkap Indonesia negara peraturan

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air.

“Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara peraturan,” ujar Tjahjo dalam pemaparan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis. 

Tjahjo menyampaikan ada 43.866 peraturan mulai dari undang-undang sampai peraturan gubernur, bupati, wali kota yang meliputi setiap proses pengambilan kebijakan politik pembangunan di setiap tingkatan. 

Banyaknya peraturan di setiap tingkatan itu menyebabkan peraturan menjadi tumpang tindih dan membingungkan. 

“Diskresi semakin tidak ada,” ujar dia. 

Tjahjo menekankan pihaknya telah mencoba membatalkan 3.300 lebih peraturan daerah dan Kemendagri untuk mempersingkat pengambilan kebijakan. 

Namun, kata dia, ada oknum kepala daerah yang masih melihat dengan sempit. 

“Sayangnya ada pola pikir oknum kepala daerah yang masih melihat sempit. Menggugat ke Mk dan disetujui oleh MK. Ini problem,” kata Tjahjo. 

Meskipun demikian, Tjahjo menekankan pihaknya akan terus mempersingkat proses pengambilan kebijakan dengan membatalkan sejumlah peraturan yang dianggap tumpang tindih.

“Saya yakin gubernur, bupati, wali kota juga semakin selektif menyusun perda,” ujar Tjahjo. 

Baca juga: Mendagri cabut 51 aturan untuk pangkas birokrasi
Baca juga: Mendagri siapkan aturan, pembuatan KK, KTP-e, sejam selesai

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Ma’ruf Amin menghadiri upacara Hari Santri Nasional di Tasikmalaya

Tasikmalaya (ANTARA News) – Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin menghadiri upacara Hari Santri Nasional di Lapangan Dadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin pagi. 

Ma’ruf hadir pukul 08.30 WIB mengenakan baju muslim putih dan bawahan sarung krem dipadukan jas berwarna gelap, kopiah hitam dan sorban putih. 

Ma’ruf menebar senyum kepada para santri yang hadir. 

Ketua Umum PP Pagar Nusa NU, Nabil Harun selaku Komandan Apel Hari Santri Nasional di Tasikmalaya mengatakan, upacara Hari Santri Nasional di Tasikmalaya dihadiri ribuan santri dari berbagai wilayah di Jawa Barat. 

Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah tokoh, antara lain, Menkopolhukam Wiranto sebagai inspektur upacara, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Marwoto. 

Selain menghadiri peringatan Hari Santri 2018, Ma’ruf dijadwalkan menghadiri Halaqah Alim-Ulama serta Silaturahmi Pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Barat. 

Baca juga: Ma’ruf Amin ungkap rahasianya menjaga stamina
Baca juga: Ma’ruf Amin silaturahmi ke Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya
Baca juga: Ma’ruf Amin juga senang baca novel dan Kho Ping Hoo

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018